slot mudah maxwin 839Jutaan kata 841682Orang-orang telah membaca serialisasi
《terjerat pinjol legal》
PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi******
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 100 persen pada tahun ini, setelah empat tahun tidak dibayarkan full.
Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima abdi negara setiap bulannya, yakni; gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).
Untuk gaji terendah PNS ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan dan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.
Sejauh ini, para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.
Besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana. Sedangkan tukin terbesar Rp117 juta untuk direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yakni pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi yang masuk dalam golongan IVe.
Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.
Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.
THR yang diterima Suryo bahkan lebih besar daripada yang diterima Presiden Jokowi. Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA). Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut sebesar Rp5,04 juta per bulan.
Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan.
Sementara tunjangan bagi presiden diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu Pasal 1 ayat (2a) yakni sebesar Rp32,5 juta.
Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Jumlah tersebut lebih kecil dari THR yang didapat Suryo Utomo sebesar Rp123,7 juta.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Pemkot Pontianak jaga stok pangan agar harga stabil******
Kami terus menyiapkan bahan pokok di Kota Pontianak agar harga terjangkau. Dengan begitu laju inflasi juga bisa dikendalikanPontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menjaga stok pangan dalam jumlah cukup dan aman agar harga stabil terutama saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.
Pewarta: Dedi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Urusi 740 Ribu Warung Kecil, Jokowi Sebut Bos BRI Patut Dapat Nobel******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Direktur Utama BRISunarso patut mendapat hadiah nobel. Sebab, mampu mengurus ratusan ribu pelaku usaha mikro.
Menurut Jokowi, saat ini agen pembiayaan mikro BRI, Brilink mengelola 740 ribu warung kecil dengan total transaksi Rp1.400 triliun per tahunnya. Hal yang tidak mudah tapi berhasil dilakukan oleh BRI.
"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi nobel seharusnya," ujar Jokowi dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).
"Mengurusi urusan yang kecil-kecil yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir dan diurusi oleh Bank Titil di mana-mana sekarang diambil alih oleh BRI, ini juga yang harus kita apresiasi," jelas Jokowi.
Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan BRI dinilai sangat membantu pemerintah. Hal ini tercermin beberapa nasabah UMi dan PNM Mekaar masuk ke dalam pembiayaan BRI.
Dengan demikian, maka nasabah UMi yang awalnya kurang dari 100 ribu, saat ini menjadi 8,2 juta dan PNM Mekar jadi 15,2 juta.
"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberikan Nobel harusnya. Mungkin belum dapat karena tidak ada yang mengusulkan, mungkin bisa diurus untuk urusan-urusan nobel," imbuhnya.
Jokowi juga mengapresiasi langkah BRI karena berhasil mendigitalisasikan perbankannya bahkan sampai tingkat paling bawah atau hilir.
"Dan saya senang tadi yang disampaikan Pak Dirut BRI bahwa digital bankingsampai ke bawah betul-betul berjalan di BRI," pungkas Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Label:kumpulan daftar situs slot、agen pgsoft、situs online gacor terpercaya
Terkait:bank 888 slot、slot terbaru dan gacor、erek 41、gacor777、situs slot gacor 2022 terpercaya、cashslot、jam slot gacor、zona paito sgp angkanet、kakek zeus naik angkot chord、polatrik
bab terbaru:rtp bobatoto(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Wakil PresidenMa'ruf Aminbuka suara soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk programmakan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Wacana penggunaan dana BOS usai simulasi makan gratis digelar di Tangerang, Banten, Kamis (29/2) lalu. Acara uji coba itu dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ma'ruf menegaskan hal tersebut belum menjadi keputusan yang ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya akan menggunakan APBN 2025. Namun, penyusunan APBN 2025 dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
Meskipun begitu, Ma'ruf memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum secara spesifik menetapkan anggaran program makan siang gratis, apalagi sumber dana untuk mengongkosi program tersebut.
Wacana penggunaan dana BOS, imbuh Ma'ruf, muncul sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap program-program pemerintah selanjutnya.
"Kata presiden kan belum spesifik masuk, seperti makan siang atau ini atau itu, belum. Apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum," ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.
Lihat Juga :![]() |
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.
"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).
"Jadi, bukan BOS yang sudah jalan, tapi skemanya itu skema BOS, dia sebutnya BOS makan siang gratis, gitu kurang lebih. Jadi, usulannya dari sekolah atau Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang bisa dibilang, yang diusulkan oleh Pak Zaki," sambungnya.
Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.
Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.
"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.
Sebelumnya, pada simulasi di Tangerang itu Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari APBN.
Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.
"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.
Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.
"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri(Persero) Tbk merombak susunan direksi dan komisaris perusahaan pada Kamis (7/3).
Perombakan dilakukan dengan memberhentikan Susana Indah Kris Indriati sebagai direksi serta Andrinof A Chaniago dan Nawal Nely dari komisaris perseroan.
Pemegang saham kemudian mengalihkan penugasan Wakil Komisaris Utama kepada Zainudin Amali, dan mengalihkan Riduan sebagai Direktur Corporate Banking serta mengangkat Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Komisaris perseroan.
Lalu, pemegang saham juga mengangkat Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri menggantikan Ahmad Siddik Badruddin yang mendapat penugasan sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero). Danis sebelumnya menjabat sebagai SEVP Internal Audit Bank Mandiri.
Perombakan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi Bapak Andrianof Chaniago, Ibu Nawal Nely dan Ibu Susana Indah Kris Indriati karena telah ikut berkontribusi membawa Bank Mandiri hingga menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan mampu membawa Bank Mandiri semakin berperan dalam mempercepat pertumbuhan nasional untuk Indonesia yang lebih maju," papar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam keterangan resmi.
Lebih lanjut, RUPST juga menetapkan 60 persen dari laba bersih konsolidasi 2023 atau sekitar Rp33,03 triliun sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Sementara, 40 persen sisanya disepakati sebagai laba ditahan untuk penguatan modal dan pengembangan usaha.
Lihat Juga :AS Guyur Hibah Rp31 M Buat Infrastruktur IKN |
Dari nilai tersebut, total dividen yang dibagikan kepada pemerintah atas kepemilikan sebesar 52 persen saham atau sebesar Rp17 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.
Sepanjang 2023, perseroan berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp55,1 triliun, tumbuh 33,7 persen (yoy).
Berikut susunan Dewan Komisaris Bank Mandiri terbaru :
• Komisaris Utama/Independen: M. Chatib Basri
• Wakil Komisaris Utama/ Independen : Zainudin Amali*
• Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina
• Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
• Komisaris Independen : Heru Kristiyana
• Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh
• Komisaris : Rionald Silaban
• Komisaris : Faried Utomo
• Komisaris : Arif Budimanta
• Komisaris : Tedi Bharata*
Adapun susunan Direksi Bank Mandiri menjadi sebagai berikut:
• Direktur Utama: Darmawan Junaidi
• Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
• Direktur Kepatuhan & SDM: Agus Dwi Handaya
• Direktur Corporate Banking: Riduan
• Direktur Jaringan & Retail Banking: Aquarius Rudianto
• Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
• Direktur Operation: Toni E.B. Subari
• Direktur Keuangan & Strategi: Sigit Prastowo
• Direktur Information Technology: Timothy Utama
• Direktur Treasury & International Banking: Eka Fitria
• Direktur Manajemen Risiko: Danis Subyantoro*
• Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo*
[Gambas:Video CNN]
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pemerintah di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak bingung menjalankan program makan siangdan susu gratis.
Kebingungan tersebut, misalnya terkait sumber anggaran untuk mengongkosi program unggulan tersebut.
"Saya yakin pemerintah juga pusing tuh duitnya dari mana." kata Esther dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia tayang Jumat (8/3).
Lihat Juga :Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD |
Selain dari masalah pendanaan, Esther juga mengkritisi berbagai aspek dari program makan siang gratis. Ia menyebut preferensi setiap anak tentu berbeda, sehingga selera memilih menu makanan pun tidak akan sama.
Ia pun mempertanyakan pemerintah akan menyikapi hal tersebut seperti apa. Selain itu, dengan makan siang gratis, konsumsi beras juga bakal meningkat.
Sementara, saat ini RI masih kebanjiran impor dan jauh dari swasembada. Hal ini malah membuat visi swasembada beras makin jauh.
"Nah, belum lagi susu gratis, susu gratis kita juga impor susunya, jadi serapan susu dari peternak lokal, itu hanya 12 persen. Ini hasil riset INDEF 2018 ya," imbuh Esther.
Lebih lanjut, Esther juga mengatakan program makan siang gratis berpotensi menimbulkan pembengkakan utang. Pasalnya, sumber pendanaannya belum jelas.
Di sisi lain, ia mendengar desas-desus bahwa program tersebut bakal memangkas alokasi dana subsidi BBM. Menurutnya, jika hal ini dilakukan PR pemerintah justru bertambah, yakni inflasi.
"Nah itu juga nanti mendongkrak inflasi kan kalau itu (dana subsidi BBM) dikurangi," ucap Esther.
Pasalnya, jika dana subsidi BBM dikurangi, maka harga BBM bisa naik. Saat harga BBM naik, biaya transportasi dan harga pangan juga bisa melambung.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menargetkan SmelterGrade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah beroperasi pada 2024.
Target ini dikejar untuk mengurangi ketergantungan impor aluminium yang tinggi. Aluminium merupakan produk hasil peleburan alumina.
Direktur Utama Inalum Danny Praditya menjelaskan kebutuhan aluminium domestik nyaris 55 persen masih dipenuhi oleh impor.
"Kebutuhannya (aluminium) juga masih lebih dari 55 persen dipenuhi impor, walaupun sudah ada smelter baru di beberapa tahun terakhir, tapi masih belum cukup," tambahnya.
Menurutnya, smelter Mempawah nantinya akan menghubungkan rantai pasok antara mineral bijih bauksit di Kalimantan Barat dengan pabrik peleburan aluminium milik Inalum. Smelter ini berkapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun, yang berasal dari bahan baku 3,3 juta ton bauksit.
Proyek smelter Mempawah ini terbagi ke dalam fase I dan II dengan perkiraan nilai investasi sekitar US,7 miliar atau Rp26,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).
Smelter Mempawah masuk menjadi salah satu PSN pada Desember 2023 karena diharapkan dapat membantu mewujudkan kebijakan hilirisasi bauksit-aluminium yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proyek smelter alumina ini merupakan proyek strategis yang dijalankan secara kolaborasi oleh Inalum dan PT Antam Tbk melalui anak usaha yaitu PT Borneo Alumina Indonesia (BAI).
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Menurutnya, RUU P3DN dapat melindungi Indonesia dari kasus korupsi.
"Rancangan Undang-Undang P3DN ini, maksud kita sebenarnya juga untuk melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana yang pingin tidak terjadi ini," kata Luhut dalam acara Business Matching di Bali, Kamis (7/3).
"Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya Gov Tech itu, digitalisasi itu kunci," sambungnya.
Sebelumnya, Luhut mengklaim penggalangan P3DN melalui belanja pemerintah dalam e-katalog telah berhasil mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dalam negeri.
"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut.
Dengan pembelian barang dan jasa melalui aplikasi, menurut Luhut, kasus OTT korupsi pun berkurang, lantaran oknum pejabat pemerintahan tak lagi bisa bermain.
"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.
"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.
Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?
Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.
Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.
Lihat Juga :Kantor Airlangga Belum Ngobrol soal Makan Gratis dengan Sri Mulyani Cs |
Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).
Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.
Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.
Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.
Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.
Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:
1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta
[Gambas:Video CNN]
《terjerat pinjol legal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot baruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《terjerat pinjol legal》bab terbaru。