paito brunei 02

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Data Inflasi Akan Angkat IHSG******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan Rabu (1/11). Penopang utama indeks berasal dari data inflasi November 2023.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan data perekonomian berupa data inflasi akan dirilis mengawali perdagangan pada bulan kesebelas pada 2023. Ia memperkirakan tingkat inflasi bulan ini masih akan stabil.

"Sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola gerak IHSG di tengah fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar. Hari ini IHSG berpotensi menguat," ungkap dia.

Sementara itu, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memaparkan IHSG menguat disertai oleh meningkatnya volume transaksi.

"Selama tidak kembali terkoreksi ke bawah 6,666, maka posisi IHSG saat ini sudah menyelesaikan wave (ii) dan berpeluang menguat untuk membentuk awal dari wave (ii) ke rentang area 6,780-6,908," katanya.

IHSG ditutup di level 6.750 pada Selasa (31/10) sore. Indeks saham menguat 14,47 poin atau 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,58 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 291 terkoreksi, dan 210 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Jepang Minta RI Percepat Pembangunan MRT Jalur Timur******

Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Akihito Tanaka ingingroundbreakingpembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) jalur Timur-Barat dipercepat.

Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (1/11).

Tanaka berharapgroundbreakingMRT jalur Timur-Barat dapat dilaksanakan pada pertengahan 2024. MRT Timur-Barat bakal dibangan dari Tomang hinggfa Medan Satria.

Selain itu, ia juga menyambut positif komitmen pemerintah Indonesia untuk tetap melanjutkan proyek-proyek strategis, termasuk MRT yang tengah berjalan.

"Kami berharap proyek-proyek strategis tersebut akan terus berlanjut sebagai key elementkerja sama antara kedua negara," tutur Presiden JICA Akihito Tanaka melalui keterangan resmi.

Dalam pertemuan tersebut Tanaka dan Airlangga juga membahas keberlanjutan MRT fase 2 jalur Utara-Selatan yang perlu mengalami penyesuaian.

Airlangga juga menegaskan Indonesia akan tetap mendukung kelanjutan proyek MRT.

"Pemerintah Indonesia mendukung keberlanjutan proyek MRT dan juga mengapresiasi proyek-proyek strategis nasional lainnya yang sudah terjalin antara kedua negara seperti pembangunan jalan tol untuk konektivitas, pelabuhan Patimban, kerja sama sektor migas, infrastruktur digital, dan pengembangan kawasan ekonomi," ungkap Airlangga.

Selain itu, Tanaka dan Airlangga juga berbagi pandangan akan pentingnya menjajaki kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Airlangga, hal ini penting mengingat Jepang membutuhkan tenaga kerja teknik begitu juga Indonesia membutuhkan keahlian tenaga kerja Jepang untuk bertransformasi.

Airlangga juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di sektor digital.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Kemenperin Sebut Industri Manufaktur Tertekan Hebat Gegara Gas Mahal******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut harga gasyang terlalu mahal menjadi biang kerok industrimanufaktur Indonesia tertekan hebat.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan bahkan ada sektor industri yang belum mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai US per Million British Thermal Unit (MMBTU). Padahal, industri tersebut sudah direkomendasikan Kemenperin pada April 2021-Agustus 2022.

"Eksternalitas lain yang berdampak terhadap industri manufaktur adalah kebijakan HBGT yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa industri justru membeli harga di atas US per MMBTU sehingga menurunkan daya saing produk mereka," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Ia menilai kenaikan HGBT akan berpengaruh terhadap daya saing industri.

Di lain sisi, Febri menekankan pentingnya perluasan program harga gas industri. Menurutnya, ini bisa mendongkrak investasi sektor industri Indonesia menyusul adanya ketersediaan energi yang kompetitif.

"Apalagi, pemerintah fokus untuk terus meningkatkan investasi dan kinerja sektor industri manufaktur karena menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Febri merinci sederet kendala penerapan HGBT antara lain pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak. Ia mencontohkan kasus di Jawa Timur, di mana terjadi pembatasan kuota antara 27 persen hingga 80 persen kontrak, serta pengenaan surchargeharian untuk kelebihan pemakaian dari kuota yang ditetapkan.

Tekanan industri manufaktur Tanah Air tergambar dari data S&P Global yang mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5. Capaian pada Oktober 2023 ini melambat 0,8 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau dalam lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

Profil dan Sepak Terjang Bisnis Alex Tirta yang 'Terseret' Rumah Firli******

Nama Alex Tirta menjadi perhatian publik belakangan ini usai ia terseret dalam pusaran kasus pemerasan eks Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo (SYL).

Namanya mencuat usai diduga sebagai penyewa Rumah Kartanegara Nomor 46, yang notabene disewa Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli kini tengah diperiksa atas dugaan pemerasan terhadap SYL. SYL sekarang terseret dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengutip detik.com, Alex mengatakan rumah yang ia sewa itu bisa dipakai Firli bermula pertemuannya pada 2020 lalu.

Kata Alex, Firli mengaku tengah mencari rumah di Jakarta untuk tempat istirahat sementaranya.

"Ada suatu kesempatan saya berjumpa dengan Pak Firli sekitar 2020. Pada pertemuan itu, Pak Firli mengatakan butuh sebuah rumah singgah karena rumah pribadinya di Bekasi dan dinilai terlalu jauh dari Jakarta untuk pulang pergi," jelas Alex.

Keduanya sepakat perihal penyewaan rumah tersebut dilanjutkan oleh Firli Bahuri. Namun keduanya juga setuju tidak perlu ada perubahan nama penyewa.

"Saya kemudian menyarankan Bapak Firli untuk melanjutkan sewa rumah itu, dan beliau pun setuju. Tapi tidak perlu ada perubahan nama penyewa," katanya.

Dalam kesepakatan keduanya, Alex mengatakan menyewa rumah tersebut sebesar Rp 650 juta per tahun. Menurutnya, Firli akan memberikan uang sewa tersebut ke Alex, selanjutnya Alex yang akan mengirimkan uang sewa dari Firli itu ke pemilik rumah tersebut.

"Mulai Februari 2021, Bapak Firli mulai menyewa rumah itu dengan membayar ke saya sebagai pihak penyewa ke pemilik rumah tersebut. Bapak Firli membayar Rp 650 juta yang uangnya langsung saya kirim ke pemilik," jelas Alex.

Terlepas dari itu, siapa sebenarnya Alex Tirta dan bagaimana sepak terjang bisnisnya?

Mengutip berbagai sumber, Alex Tirta bernama lengkap Tirta Juwana Darmadji. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus provinsi Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) DKI Jakarta.

Alex Tirta mulai berkiprah di PBSI saat menjadi Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI DKI Jakarta. Ia pertama kali terpilih menjadi ketua pada periode 2015-2019 menggantikan Icuk Sugiarto.

Setelah itu, Alex Tirta kembali terpilih menahkodai Pengprov PBSI DKI Jakarta periode 2019-2023. Ia terpilih secara aklamasi di Musyawarah Provinsi PBSI DKI Jakarta Maret 2019 silam.

[Gambas:Video CNN]

Alex Tirta masuk menjadi pengurus pusat PBSI pada periode 2016-2020. Kala itu, ia menjadi Ketua Harian di bawah kepengurusan Wiranto.

Satu periode berakhir, PBSI memiliki nahkoda baru sebagai Ketua Umum, yakni Agung Firman Sampurna, yang baru berkuasa di PBSI untuk rentan waktu 2020-2024.

Meski nahkoda utama berganti, Alex Tirta tetap kembali dipilih sebagai Wakil Ketua Umum I yang membawahi bidang pembinaan prestasi, pelatnas, dan pengembangan prestasi dan sains olahraga.

Tak hanya menjadi pengurus PBSI, Alex Tirta juga dikenal sebagai pengusaha. Alex Tirta pernah dikenal sebagai pemilik Alexis Group. Ia juga disebut memiliki beberapa hotel, griya pijat dan tempat hiburan malam di ibu kota .

Selain Hotel Alexis yang sudah tutup sejak 2017, Alex  juga memiliki beberapa tempat usaha lain seperti Colosseum, 1001 Hotel, Emperium, Play Club, Tease Club, Zen, dan Club 36.

Berbagai tempat usaha itu berada dalam naungan perusahaan yang didirikan Alex Tirta, yakni PT Grand Ancol Hotel.

Ia beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian terkait perizinan tempat hiburan malam hingga gugatan para produser terkait royalti lagu di tempat karaoke miliknya.

Alexis Hotel dikenal terkait dengan tiga nama pada masanya, yakni Alex Tirta, Rudi Widjaja, dan Ahmad Fahmi.

Sebelum nama Alexis Group dikenal, Malio Group lewat Stadium Club sempat merajai dunia hiburan malam di Jakarta dan bahkan menyandang gelar sebagai klub malam terbaik pada masa kejayaannya di pertengahan 2014.

Namun pasca ditutupnya Stadium oleh Gubernur Jakarta saat itu, rezim kekuasaan dunia malam di Jakarta jatuh ke tangan pesaingnya; Alexis Group. Lewat Alexis Hotel, Alexis Group menjelma menjadi raja baru dunia hiburan malam di Jakarta bahkan dikenal hingga dunia internasional.

Hanya saja, ketenaran Hotel Alexis meredup setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 27 Oktober 2017 tidak memperpanjang permohonan izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis yang diajukan PT Grand Ancol Hotel selaku perusahaan pengelola Alexis Group.

Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta telah menutup Hotel Alexis dengan tidak memperpanjang izin usahanya.

Tahun 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengumumkan nasib Alexis, hotel dan griya pijat di Jakarta Utara, yang menjadi buah-bibir selama masa kampanye Pilkada di ibukota. Pemerintah Provinsi DKI menolak memperpanjang izin usaha yang diajukan Alexis.

Penutupan Alexis adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Profil Dharmaji Suradika, Pengusaha yang Jadi Ketua TPM Ganjar******

Tim Pemenangan Muda (TPM) pasangan bakal capres dan bakal cawapres Ganjar Pranowodan Mahfud MD resmi dibentuk. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid mengumumkan TPM bakal dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Dharmaji Suradika.

Arsjad mengungkapkan Dharmaji, atau yang biasa disapa Aji, memiliki latar belakang sebagai profesional muda, pengusaha, konsultan, dan juga aktivis.

Arsjad juga mengatakan TPM berkomitmen dalam membantu mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk generasi muda dan generasi selanjutnya.

Lantas siapa sebenarnya Dharmaji Suradika sehingga ia bisa dipercaya jadi Ketua TPM Ganjar-Mahfud itu?

Dharmaji saat ini menjabat sebagai co-founder sekaligus CEO dari start-up nonprofit Pemimpin.id. Ia mendirikan start-up tersebut pada Juli 2019. Usaha tersebut bertujuan untuk memberdayakan para pemuda Indonesia.

Pada tahun yang sama, ia juga sempat bekerja sebagai Executive Director di DeepTech Foundation.

Sebelum mendirikan Pemimpin.id, Dharmaji bekerja di Siemens Indonesia sebagai Sales Manager. Ia bertanggung jawab pada penjualan turbin uap dengan target customer seperti Pertamina, PLN, pabrik gula, pabrik kelapa sawit, hingga perkebunan.

Dharmaji sebelumnya menuntut ilmu S2 ke Jerman pada 2012. Di sana, ia meraih gelar Master of Engineering dari University of Applied Sciences Emden/Leer.

Sebelumnya ia meraih gelar sarjana teknik mesin dengan penjurusan konversi energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Saat kuliah, Dharmaji juga menyibukkan dirinya dengan berorganisasi. Pada 2008, ia menjadi ketua divisi organisasi mahasiswa Mesin ITS Autosport (MAUTS). Saat itu ia pernah bertindak sebagai ketua panitia event terbesar Teknik Mesin ITS bernama Indonesia Mechanical Innovation Challenge.

Saat kuliah S2 di Jerman, Dharmaji pun menjadi anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman. Di sana, ia bertanggung jawab sebagai ketua international conference PPI Jerman pertama yang bernama ICONIC.

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]