situs slot terpercaya terbaru

Sistem yang akan diperbaiki

Gubernur Kaltim Sebut 130 Investor dari China Cs Kumpul di Balikpapan******

Gubernur Kalimantan TimurIsran Noor mengungkapkan sebanyak 130 oranginvestor akan berkumpul di Balikpapan. Ia mengatakan 130 investor tersebut tidak hanya berasal dari Singapura saja.

"Malam ini. Ya besok mereka mau ke lapangan. Nanti malamdinnerdulu di Balikpapan. Itu dari berbagai negara, bukan hanya Singapura. Dari Singapura, Jepang, Korea, China,all over the worldlah pokoknya," katanya.

Isran juga mengatakan ada investor lokal yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. "Ada ikut. Pokoknya gak menutup kemungkinan investor lokal pribadi juga boleh. Harus bisa melibatkan diri," imbuhnya.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo (Tommy) menyebut 130 pengusaha Singapura tiba di Balikpapan, Selasa (30/5) ini.

Kedatangan mereka untuk mengunjungi proyek IKN dan melihat langsung peluang bisnis yang bisa dikembangkan.

Tommy menyebut kunjungan ratusan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari hasil "Leaders Retreat" antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN.

"Pembangunan ibu kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai US miliar. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa, karena pemerintah hanya akan membangun fasilitas untuk gedung dan perkantoran pemerintahan saja, sementara investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri," ujar Tommy melalui keterangan resmi.

Menurutnya, para pengusaha itu tertarik mengunjungi IKN setelah mendengarkan pemaparan Kementerian PUPR dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Seeing is believing. Dengan melihat langsung dengan mata kepala sendiri, para pengusaha akan tahu bahwa proyek ibu kota Nusantara bukan hanya sekadar harapan, tetapi sudah dimulai pembangunannya," ujar Tommy.

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

Kadin DKI Ungkap Pasir Laut Diekspor Sebelum Izin Jokowi: Cuannya Gede******

Ekspor pasir laut disebut-sebut telah dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi, sejumlah pengusaha telah diberikan izin, tetapi ekspor dibatasi.

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," ujar Diana di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Sudah banyak teman-teman yang sudah mengeluhkan mereka sudah punya IUP-nya, punya surat-surat semua tapi mereka dibatasi ekspornya," jelas dia.

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? Gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjut dia.

Ia menyebut pengusaha kini masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Ia menilai ekspor pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisalah dengan pengusahanya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja," kata Diana.

"Cuannya gede," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dengan meneken Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Kemudian, pada Pasal 8, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap tersebut diutamakan berbendera Indonesia.

Lihat Juga : Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura

Apabila tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, yaitu reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor pasir laut Indonesiamulai tahun ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Padahal, sebelumnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Alasannya untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi pasir laut bagi lingkungan.

Kebijakan ini pun menimbulkan banyak penolakan terutama dari organisasi lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, hingga para nelayan sendiri.

Greenpeace dan Walhi dengan tegas menolak ikut terlibat dalam kajian PP tersebut dan meminta Jokowi mencabut aturan itu. Bahkan keduanya mengancam bakal menggugat PP tersebut jika tetap dijalankan.

Berikut fakta-fakta seputar aturan ekspor pasir laut di Indonesia:

1. Dilarang Megawati sejak 20 tahun lalu

Megawati pada masa pemerintahannya membatasi eksploitasi pasir laut melalui Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Beberapa ketentuan yang ditetapkan Megawati pada aturan ini adalah ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

Lalu, pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

2. Alasan Megawati larang ekspor 

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

3. Pemasok Utama Pasir Laut ke Singapura

Sebelum Megawati melarang ekspor pasir laut pada masa itu, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut ke Singapura.

Mengutip Reuters, Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut.

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

4. Dibuka kembali oleh Jokowi

Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut melalui PP 26/2023.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

5. Disentil pelbagai kalangan

Keputusan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Jokowi membatalkan keputusannya.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susidalam akun twitter resminya, Senin (29/5).

Ada juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Slamet yang menilai isi dari PP tersebut agak ganjil. Pasalnya, PP tersebut seharusnya membahas pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ia curiga pengaturan soal ekspor pasir laut ini ditunggangi pihak yang selama ini melakukan ekspor secara ilegal.

"Penyisipan Pasal mengenai pemanfaatan pasir laut, termasuk mengatur secara teknis mekanisme jual belinya, akan membuka prasangka publik bahwa adanya orang-orang yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini agar melegalkan aktivitas mereka yang selama ini dilakukan secara ilegal," ucap Slamet kepada CNNIndonesia.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Asimilasi Tertinggi

Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Masih Tahap Uji Coba Terbatas******

Sistem pembayaran tol elektronik tanpa setop (nirhenti) berbasis Single Lane Free Flow (SLFF) yang pernah berjalan pada 2020 lalu hingga saat ini masih berjalan dalam tahap uji coba terbatas.

Teknologi yang diimplementasikan yaitu dengan menggunakan stikerRFID (Radio Frequency Identification) yang terintegrasi dengan aplikasi yang diberi nama Let ItFlo.

Sistem ini dikembangkan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO). Sistem ini untuk memenuhi arahan pemerintah dalam meningkatkan penetrasi pemakaian dan untuk mengurangi biaya alat yang dipasang di kendaraan pemakai.

Peningkatan itu, terutama terkait dengan kesulitan monitoring transaksi pembayaran tol, potensi kehilangan saldo maupun fisik uang elektronik hingga keterbatasan dalam melakukan top up uang elektronik.

"Pada dasarnya, Jasa Marga telah mengembangkan uji coba berbagai teknologi yang memudahkan masyarakat khususnya yang termasuk dalam transaksi nirhenti di jalan tol, bahkan jauh sejak sebelum diberlakukannya 100 persen penggunaan uang elektronik di jalan tol pada 2017," ujar Yoga dikutip Rabu (31/5).

Yoga menjelaskan, untuk implementasi uji coba terbatas Let It Flo saat ini dilakukan di total 100 titik ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek dan Bali. Hingga saat ini, jumlah pengguna Let it Flo sudah mencapai lebih dari 13.000 pengguna aktif dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 3.770 kendaraan.

"Uji coba terbatas masih terus berlangsung di internal Jasa Marga dan juga kalangan eksternal, di antaranya melibatkan Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta hingga Komunitas, yang diajak untuk menguji keandalan sistem Let It Flo," ujarnya.

"Selain itu, kami juga mendengarkan berbagai masukan dari para pengguna sebagai catatan perbaikan dan pengembangan di JMTO," ujarnya.

Yoga menjelaskan mekanisme penggunaan sistem pembayaran tol nirsentuh ini. Mobil pengguna Let It Flo akan dipasangkan stiker RFID di lampu utama sisi kanan. Stiker yang digunakan ini nantinya akan terbaca saat melintas di tol tanpa harus berhenti dan tanpa harus menempelkan uang elektronik saat melintas gerbang tol.

"Walaupun dalam keadaan hujan maupun panas, pengguna Let It Flo tidak perlu khawatir, stiker tersebut tetap akan terbaca oleh sistem. Hanya dengan memperlambat laju kendaraan maksimal 20 KM/jam saat memasuki gerbang tol, mobil bisa langsung melintas," katanya.

"Pengguna juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan monitoring dan top up saldo Let it Flo hanya dengan menggunakan aplikasi Let It Flo yang bisa didapatkan melalui Google Play dan AppStore," tambah Yoga.

Selain itu Yoga menambahkan, PT JMTO juga mengoperasikan Pusat Monitoring Let it Flo yang berfungsi sebagai pusat pemantau keberfungsian peralatan Let it Flo.

Pusat Monitoring ini terintegrasi dengan Customer Care Let it Flo untuk memastikan kendala dan aduan pengguna Let it Flo mampu ditangani dengan cepat dan tepat.

Saat ini PT JMTO juga bekerja sama dengan Bluebird sebanyak kurang lebih untuk 1.000 kendaraan. Hal ini memberikan kenyamanan, pengalaman yang unik dalam transaksi pembayaran tol bagi para pengguna Bluebird serta memberikan nilai tambah bagi Bluebird dalam monitoring transaksi tol untuk kendaraan operasionalnya.

Sehingga, kata Yoga, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem bayar tol tanpa setop oleh PT JMTO sudah berjalan baik di Indonesia sejak tahun 2017.

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Proyek Jalan Non Tol Pluit Era Ahok Mangkrak******

Proyek pembangunan fasilitas Jalan LayangNon Tol (JLNT) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang pertama kali dibangun pada 2015 lalu atau saat DKI Jakarta masih dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mangkrak.

Mengutip detik.com, kini proyek tersebut nampak memprihatinkan akibat dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun.

Di sisi utara jalan layang yang berhubungan langsung dengan JL Pluit Barat Raya sebenarnya telah ditutup dengan tumpukan tanah dan beton pembatas jalan. Tapi, di sana banyak rerumputan dan tumbuhan merambat menyelimutinya.

Menyusuri JLNT Pluit, sepanjang jalurnya terdapat banyak retakan dan batu kerikil berhamburan. Dalam jarak beberapa meter, nampak beberapa tumpukan batu yang dibiarkan begitu saja.

Kemudian bahu-bahu jalan ini juga sudah dibangun pembatas jalan dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, namun sesekali terlihat ada celah di pembatas jalan ini. Terdapat sisa tiang-tiang lampu jalan sekitar setiap 20 meter.

Nampak juga kondisi sambungan jalan pada proyek JLNT memiliki celah sedikit terbuka yang dibiarkan begitu saja. Rangka-rangka besi dan sisa-sisa kayu terlihat di celah tersebut.

Merespons keadaan tersebut, Ahok mengatakan kemungkinan besar masalah itu terjadi akibat penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) DKI terkait pembangunan pulau reklamasi yang bermasalah.

Maklum, JLNT itu merupakan proyek CSR Agung Podomoro atas keikutsertaannya dalam membangun pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"(JLNT Pluit) dibiayai oleh pengembang sebagai kewajiban pulau reklamasi yang 15 persen kontribusi dari harga jual per meter sesuai harga NJOP. Itu aja komitmen pengembang jelas dari Agung Podomoro yang telah bersedia bayarkan 15 persen dari harga NJOP," ungkap Ahok seperti dikutip dari detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Karena raperda bermasalah, akhirnya proyek proyek pulau reklamasi terhenti. Alhasil, Proyek JLNT juga ikut mangkrak sampai sekarang.

"Sayangnya kemudian pulau reklamasi dinyatakan disetop. Seingat saya karena Raperda tentang pulau reklamasi bermasalah. Tidak mau dibahas DPRD," katanya.

"(Apa pemberhentian proyek pulau reklame jadi alasan JLNT mangkrak?) Mungkin. Saya tidak tahu lagi setelah 6 Tahun lebih," tambahnya lagi.

Dunia monster

BPS Ungkap Biang Kerok Harga Bawang Kian Mahal******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2023 adalah bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, dan rokok kretek filter.

Dari seluruh komoditas tersebut, yang harganya naik paling tinggi adalah bawang merah. Bawang merah mencatat inflasi 7,92 persen dengan andil 0,03 persen pada bulan lalu.

Bahan makanan kedua yang menyumbang inflasi tertinggi kedua adalah bawang putih sebesar 7,07 persen dengan andil 0,02 persen. Sedangkan komoditas lain masih di bawah 3 persen inflasinya.

Menurutnya, pasokan yang terbatas ini disebabkan karena bawang merah belum memasuki masa panen raya. Sehingga, sejak lebaran lalu harga bawang merah memang masih lebih tinggi dari biasanya.

"Hal ini pernah disampaikan pada Ramadan lalu, pasokan yang masuk belum sebanyak saat panen raya," jelasnya.

Sedangkan, harga bawang putih juga masih mahal dikarenakan stok impor belum masuk semua. Hal ini juga menyebabkan keterbatasan stok di pasaran.

Lihat Juga : Utang RI Bertambah Rp5.125 T di Era Jokowi

"Bawang putih yang kebanyakan impor ditengarai karena impor bawang putih belum masuk secara utuh, maka pasokan di pasar tradisional terbatas, maka harganya tinggi," beber Pudji.

Sementara itu, ada juga komoditas yang harganya menurun pada Mei 2023 lalu. Salah satunya, harga tiket pesawat yang mencatatkan deflasi sebesar 5,26 persen.

Kondisi ini yang membuat inflasi bulanan sepanjang Mei 2023 cukup rendah yakni 0,09 persen (mtm). Sedangkan, inflasi tahunan masih di 4 persen.

"Inflasi bulanan Mei 2023 diredam oleh deflasi kelompok transportasi 5,26 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]