wkwkslot

Sembilan putaran sangat indah

Viral Posisi Salat Anies******

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas Ra berikut ini:

“Aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Lalu, Rasulullah SAW shalat pada sebagian malam, lalu aku berdiri di samping kiri beliau. Maka, beliau memegang kepalaku dan mendirikan aku di sisi kanan beliau.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Di Twitter, posisi salat jemaah antara Anies dan Cak Imin menjadi perbincangan. Akan tetapi, beberapa netizen memiliki pendapat yang lain. Banyak di antara mereka yang yakin apabila di belakang Anies Baswedan masih ada jemaah perempuan yang tidak tertangkap kamera dalam potret tersebut.

Apalagi, tampak ada sajadah yang digelar tepat di belakang Anies Baswedan meski tidak terpotret sosoknya. Selain itu, di samping Anies Baswedan juga terdapat sajadah. Banyak netizen yakin bahwa mulanya di belakang imam ada dua makmum pria.

“Di belakang mas Anies apakah ada jamaah putri ? Kalo ada posisi tsb sudah benar berdasar hadis berikut “Dari Anas bin Malik r.a., beliau berkata: Saya bersama seorang anak yatim sholat di belakang Nabi SAW. Sedangkan ibuku, Ummu Sulaim, sholat di belakang kami.” (HR Bukhari),” tulis salah satu netizen.

Salah satu akun Twitter juga ada yang mengingatkan pengguna yang lain bahwa Cak Imin dan Anies adalah mantan anak pondok, sehingga kemungkinan kecil mereka melakukan kesalahan dalam posisi salat berjemaah.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Twitter Dibuat Geger dengan Posisi Salat Jamaah Anies-Cak Imin, Netizen: Mereka Lulusan Pondok”

Lahan pertanian yang indah

Garuda Menang Banding di Paris, Lessor Pesawat Greylag Dihukum Rp1,3 M******

Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) menang banding di PengadilanParis atas lessor pesawat Greylag.

Greylag Entities, yakni Greylag 1410 dan Greylag 1446, sebenarnya sudah kalah saat mengajukan sita sementara rekening GIHF. Namun, lessor alias perusahaan leasing pemberi kredit itu tak terima dan mengajukan banding pada 19 April 2023.

"Selanjutnya, pada 22 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding Paris memutus putusan judicial releaseyang juga memenangkan GIHF serta memerintahkan Greylag Entities untuk membayar sejumlah biaya kepada GIHF," kata Plh Direktur Utama Garuda Indonesia Tumpal M. Hutapea dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (27/2).

Tumpal mengatakan Greylag diharuskan membayar 80 ribu euro alias Rp1,35 miliar (asumsi kurs Rp16.988 per euro) oleh Pengadilan Paris. Kewajiban ini dihitung dari putusan tingkat pertama hingga banding.

"Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal," tandasnya.

Pengadilan Paris mulanya membebaskan GIHF dari pengajuan sita sementara yang dilayangkan Greylag karena sudah ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Tianqi

Garuda Menang Banding di Paris, Lessor Pesawat Greylag Dihukum Rp1,3 M******

Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) menang banding di PengadilanParis atas lessor pesawat Greylag.

Greylag Entities, yakni Greylag 1410 dan Greylag 1446, sebenarnya sudah kalah saat mengajukan sita sementara rekening GIHF. Namun, lessor alias perusahaan leasing pemberi kredit itu tak terima dan mengajukan banding pada 19 April 2023.

"Selanjutnya, pada 22 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding Paris memutus putusan judicial releaseyang juga memenangkan GIHF serta memerintahkan Greylag Entities untuk membayar sejumlah biaya kepada GIHF," kata Plh Direktur Utama Garuda Indonesia Tumpal M. Hutapea dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (27/2).

Tumpal mengatakan Greylag diharuskan membayar 80 ribu euro alias Rp1,35 miliar (asumsi kurs Rp16.988 per euro) oleh Pengadilan Paris. Kewajiban ini dihitung dari putusan tingkat pertama hingga banding.

"Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal," tandasnya.

Pengadilan Paris mulanya membebaskan GIHF dari pengajuan sita sementara yang dilayangkan Greylag karena sudah ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

[Gambas:Video CNN]

catatan pembunuhan bardik

Tarif Tol Pasuruan******

TarifTol Pasuruan-Probolinggo bakal naik dalam waktu dekat. Namun, belum diketahui kapan kenaikan tersebut mulai diberlakukan.

Hal itu diumumkan oleh anak usaha Waskita Karya, PT Waskita Toll Road, melalui akun Instagram resmi @waskita_tollroad pada Rabu (28/2).

"Selamat sore rekans WTR, hari ini mimin mau ngingetin bahwa sebentar lagi ruas Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 1-3 akan mengalami penyesuaian tarif dan untuk seksi 4A akan mulai bertarif," tulis pengumuman tersebut.

Berikut daftar tarif Tol Pasuruan-Probolinggo terbaru:

1. Grati-Tongas

- Golongan I naik dari Rp13 ribu menjadi Rp17 ribu

- Golongan II naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500

- Golongan III naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500

- Golongan IV naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu

- Golongan V naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu

2. Grati-Probolinggo Barat

- Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp26 ribu

- Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu

- Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu

- Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500

- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500

3. Grati-Probolinggo Timur

- Golongan I naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu

- Golongan II naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu

- Golongan III naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu

- Golongan IV naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu

- Golongan V naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu

4. Grati-Gending

- Golongan I Rp52 ribu

- Golongan II Rp78 ribu

- Golongan III Rp78 ribu

- Golongan IV Rp104 ribu

- Golongan V Rp104 ribu

5. Tongas-Probolinggo Barat

- Golongan I naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.000

- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500

- Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500

6. Tongas-Probolinggo Timur

- Golongan I naik dari Rp18 ribu menjadi Rp23 ribu

- Golongan II naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500

- Golongan III naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500

- Golongan IV naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500

- Golongan V naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500

7. Tongas-Gending

- Golongan I Rp35 ribu

- Golongan II Rp52.500

- Golongan III Rp52.500

- Golongan IV Rp70 ribu

- Golongan V Rp70 ribu

8. Probolinggo Barat-Probolinggo Timur

- Golongan I naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan II naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu

- Golongan III naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu

- Golongan IV naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu

- Golongan V naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu

9. Probolinggo Barat-Gending

- Golongan I Rp26 ribu

- Golongan II Rp39 ribu

- Golongan III Rp39 ribu

- Golongan IV Rp51.500

- Golongan V Rp51.500

10. Probolinggo Timur-Gending

- Golongan I Rp12 ribu

- Golongan II Rp18 ribu

- Golongan III Rp18 ribu

- Golongan IV Rp24 ribu

- Golongan V Rp24 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Versi lengkap novel Jueji

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]