seribu mimpi 57

Dunia Seribu Rumah

29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal******

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha belum memiliki sertifikasi halal.

"Sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini, baru sekitar 725 ribu produk yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM," ungkap Kepala BPJPH M. Aqil Irham melalui keterangan resmi, Kamis (8/6).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan total UMKM di Tanah Air yang mencapai 64,2 juta. Jumlah ini masih sangat kecil sehingga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mendorong akses sertifikasi halal.

Kewajiban ini berlaku secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019. Khusus untuk makanan dan minuman, batas waktu wajib bersertifikat halal adalah pada 2024.

Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk memperjuangkan agar para pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman khususnya UMKM untuk segera melakukan sertifikasi halal.

Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengadakan kegiatan Festival Syawal yang diselenggarakan dengan tajuk 'Jaminan Halal dimulai dari Hulu'.

Acara ini merupakan event yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian LPPOM MUI terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia, dimulai dari sumber awal rantai produksi halal untuk dipastikan kehalalannya, sebagai hulu atau sumber awal dari produksi halal selanjutnya.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengungkapkan tantangan besar dalam sertifikasi halal terkait pasokan bahan baku turunan hewani.

"Riset KNEKS bersama Halal Science Center IPB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85 persen RPH (rumah potong hewan) belum memiliki sertifikat halal. Tentu ini bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang bercita-cita melakukan sertifikasi 10 juta produk halal," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Muti menuturkan gelaran Festival Syawal LPPOM MUI 1444H (2023) telah diikuti oleh 2.282 peserta bimbingan teknis dan 30 RPH yang sedang dalam proses sertifikasi.

Adapun RPH diantaranya, yang berlokasi di RPH Rawa Terate, Jakarta Timur, akan dilakukan penyerahan Sertifikat Halal (SH) hari ini.

"Diharapkan akan memicu kesadaran melakukan sertifikasi halal untuk RPH/RPU (rumah potong unggas) di seluruh Indonesia," pungkas Muti.

Ksatria Penjaga Santo

Erick Thohir Usul 10 BUMN Dapat Tambahan Modal Negara Rp57,9 T di 2024******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) nontunai untuk 10 perusahaan pelat merah sebesar Rp57,96 triliun pada 2024. 

Kesepuluh BUMN itu adalah PT PLN sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan pencapaian target rasio elektrifikasi, PT Hutama Karya sebesar Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi, PT Pelni sebesar Rp4 triliun untuk pembelian tiga kapa penumpang untuk rute perintis.

Kemudian, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR, dan Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).

BUMN selanjutnya yang diusulkan untuk diberi PMN adalah Rekayasa Industri sebesar Rp2 triliun untuk dukungan restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp 1,9 triliun untuk penyertaan ke anak perusahaan investasi dan modal kerja.

Lalu PMN tambahan berdasarkan rapat internal presiden pada 28 April 2023 yaitu Hutama Karya sebesar Rp12,5 trilliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Kayu Agung-Palembang-Betung dan Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun untuk penyehatan struktur permodalan, dan IFG sebesar Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Tianxuan

Fokus Bisnis Lending, GoTo Tutup Kantor Cabang India******

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memutuskan untuk menutup kantor cabang di Pune, India pada Juni 2023 ini.

Head of Corporate Affairs GoTo Financial Audrey Petriny mengatakan penutupan ini sejalan dengan keputusan perusahaan dengan menata ulang struktur organisasi, utamanya sektor consumer lending.

"Sayangnya, perubahan struktur ini juga berarti adanya penutupan kantor di Pune," ujar Audrey kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/6).

"Kami telah berupaya untuk menawarkan posisi alternatif bagi semua, namun demikian kami dengan berat hati tetap harus berpisah dengan 30 karyawan kami," jelasnya.

Audrey memastikan karyawan yang terkena dampak akan mendapatkan dukungan melebihi apa yang ada di dalam regulasi, sehingga dapat membantu mereka menjalankan transisi dengan lebih baik.

Lihat Juga : Produksi Padi RI Terancam Susut 5 Juta Ton Akibat El Nino Tahun Ini

"Ini adalah langkah yang terfokus. Kehadiran kami di India tetap penting sebagai sumber daya engineering yang utama bagi grup," imbuhnya.

Saat ini, bisnis consumer lending memang berperan sangat penting di dalam strategi pertumbuhan GoTo Financial. Pada kuartal pertama tahun ini, pinjaman dalam bisnis consumer lending tercatat Rp831 miliar atau meningkat 40 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

"Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, maka kami menata ulang struktur organisasi sehingga kami lebih efisien dan terus bertumbuh secara scalable," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Xianwu

Respons Wika Usai Dicurigai Wamen BUMN Manipulasi Laporan Keuangan******

PTWijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika buka suara soal tuduhan manipulasi laporan keuanganyang diarahkan Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo kepada mereka.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Mahendra menegaskan menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WIKA.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin, Kartika Wirjoatmodjo mencurigai laporan keuangan WIKA dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah dimanipulasi.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut kecurigaan muncul karena laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.

Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatementkarena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujarnya.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang ada frauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Buka log tugas Anda

Buka Peluang Investasi, Sandiaga Uno Temui 20 Pengusaha India******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menemui 20 pengusaha asli India di National Stock Exchange, India guna memaparkan potensi bisnis dan inisiatif pemerintah Indonesia dalam menarik modal asing pada Selasa (20/6).

Para pengusaha itu termasuk CEO of Millennium India, Prakash Subramanian dan President & Head Nuvama Capital Markets, Shiv Sehgal, juga Hitesh Jain dan Malika Noorani dari Parinam Law Associates, serta Managing Director & Head - ICG at Nuvama Group, Gautam Shroff.

"Di sini terlihat begitu banyak peluang investasi dan kerja sama antara India dan Indonesia yang tadi kita kerucutkan ke tiga sektor utama, yaitu satu, teknologi, kedua adalah keuangan, dan ketiga adalah ekonomi kreatif yang kita kemas dalam sebuah pendekatan ekonomi digital," kata Sandiaga.

"Kita berharap kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 serta dengan Presidensi G20 India dan Indonesia sebagai anggota, maka beberapa inisiatif mengenai percepatan pembangunan khususnya kepemimpinan ekonomi bisa kita hadirkan," katanya.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku optimistis bahwa kerja sama yang terjalin dapat meningkatkan ekonomi kedua negara. Dengan demikian, peluang usaha bakal semakin terbuka, lapangan kerja pun tercipta bagi kedua negara.

Adapun salah satu hal yang menarik perhatian Sandiaga adalah pengelolaan data yang terintegrasi, terutama data dari segi bahan pangan. Dia yakin, hal itu dapat membuka peluang Indonesia untuk pengendalian inflasi ke depannya, sehingga harga-harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.

"Kita juga melihat bagaimana konsep transparansi dalam pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi ini juga menjadi salah satu fokus bagaimana India bisa bertransformasi dan mereka bisa belajar dari Indonesia dan Indonesia juga bisa meluaskan pasarnya ekonominya dengan kerja sama yang kita berikan," ujar Sandiaga.

Penyihir Serbaguna

Jusuf Hamka Akan Denda Negara 2 Persen per Bulan Buntut Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka sudah habis kesabaran dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal utangRp800 miliar yang ditagihnya ke negara.

Ia mengaku sudah tidak mau berdamai lagi dengan Kemenkeu. Apalagi, setelah Kemenkeu melontarkan serangan balik dengan menyatakan akan menagih utang ratusan miliar milik perusahaan grup Jusuf.

Ia mengatakan akan kembali ke putusan MA dalam menagih utang itu. Artinya, ia akan mengenakan denda 2 persen per bulan sebagaimana diputuskan oleh MA kalau pemerintah tak segera membayar utang itu.

Jusuf Hamka menagih utang Rp800 miliar kepada pemerintah.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah putusan MA itu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucap Jusuf.

Janji tak dipenuhi. Jusuf mengatakan utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Namun, di tengah upaya menagih utang, Jusuf malah mendapatkan serangan balik dari Kemenkeu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menagih balik utang ratusan miliar ke grup usaha milik Jusuf Hamka setelah negara ditagih Rp800 miliar oleh bos jalan tol itu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan tagihan kepada grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf itu terkait aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Meski begitu, Rio menyebut pemerintah tetap memperhatikan tagihan dari Jusuf. Namun, ia menegaskan negara harus berhati-hati.

Ia merinci gugatan dari Jusuf sudah diajukan sejak 2004, sampai akhirnya maju ke peninjauan kembali (PK) pada 2010. Kendati, ia menyebut pihaknya masih harus memastikan secara detail tuntutan tersebut.

Menurutnya, CMNP milik Jusuf terafiliasi atau dalam pengendalian pemegang saham pemilik Bank Yakin Makmur (Bank Yama), yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Meski begitu, Rio tidak menutup mata bahwa sudah ada putusan pengadilan terkait utang negara ke Jusuf tersebut.

"Sebagaimana diketahui ada banyak tuntutan sejenis kepada pemerintah. Intinya kita pastikan dulu, yang punya negara itu sudah tuntas apa belum. Kalau enggak kan repot," tutur Rio.