mister138

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Gali Potensi Santri, Sandiaga Uno Gandeng Ponpes Darul Ulum Banyuanyar******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar dalam program Santridigitalpreneur Indonesia. Program ini diharapkan dapat mendorong para santri berwirausaha guna menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Madura, Minggu (18/12), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik, Sandiaga Salahuddin Uno, program Santridigitalpreneur Indonesia menjadi salah satu langkah dari Kemenparekraf RI untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak 4,4 juta pada 2024.

"Para santri ini harus kita rangkul, karena ini adalah kekuatan bangsa kita. Dan ini yang kita harapkan akan mencetak begitu banyak peluang usaha dan lapangan kerja," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (18/12).

Tujuannya agar para santri dapat menjadi wirausahawan serta pemimpin yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sandiaga mengaku, peluncuran program ini terinspirasi oleh pondok pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1700-an tersebut. Menurutnya, Ponpes Darul Ulum Banyuanyar telah telah mencetak ribuan santri serta pondok pesantren yang tersebar di pelosok Nusantara.

"Saya sangat terinspirasi dan kami di Kemenparekraf akan mengajak berkolaborasi, khususnya dalam sisi pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mencapai target arahan dari Presiden, penciptaan lapangan kerja, peningkatan wisatawan Nusantara, targetnya 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara," ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya berkomitmen untuk merangkul para santri, karena ini adalah kekuatan bangsa. Langkah ini diharapkan dapat mencetak banyak peluang usaha dan lapangan kerja.

"Kemajuan ekonomi kita akan sangat bergantung, suksesnya kita membawa mereka menjadi generasi yang islami danqurani, mereka akan membawa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur(sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya)," pungkasnya.

Era Abadi: Penjaga

Pelatihan Kartu Prakerja Mulai Tatap Muka pada Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja yang selama ini dijalankan 100 persen online akan diubah menjadi skema normal atau offline mulai kuartal I 2023. 

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secaraoffline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/12).

Ia menambahkan dengan skema normal, nantinya pelatihan akan lebih difokuskan untuk meningkatkan skilldan produktivitas angkatan kerja. Nantinya, bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta.

Ia mengatakan dalam menyiapkan skema normal, pemerintah telah melakukan revisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu tambahnya, ia juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. 

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Kebijaksanaan

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Tidak ada tulang terminal

Arsjad Rasjid Dorong Penguatan Dunia Usaha dan Ekonomi RI******

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid membeberkan sejumlah strategi untuk memperkuat perekonomian Indonesia dalam menghadapi ancaman gejolak perekonomian global.

Arsjad berupaya memaksimalkan perannya dalam mendorong para pengusaha baik UMKM maupun pengusaha besar untuk bersama-sama memperkuat perekonomian Indonesia. Misalnya mendorong UMKM di Indonesia naik kelas melalui digitalisasi maupun kemitraan melekat yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia.

Karena itu, Arsjad mendorong UMKM untuk melakukan adopsi digitalisasi dan teknologi 4.0 yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Arsjad menyebut, sebanyak 80 persen bisnis yang bertransformasi secara digital cenderung mampu bertahan menghadapi tantangan.

"Melalui wikiwirausaha.id, UMKM dapat berdiskusi satu sama lain dari masalah perizinan usaha hingga literasi keuangan. Pelaku UMKM juga bisa mendapatkan informasi mengenai pelatihan melalui platform ini," tambah Arsjad.

Kemudian KADIN Tech Hub, hadir sebagai sebuah platform digital yang mempertemukan perusahaan yang memiliki masalah dengan ekosistem sehingga dapat memberikan pengembangan solusi digital yang terintegrasi dengan semangat ekonomi kolaborasi.

Untuk lebih memperkuat UMKM Indonesia, KADIN Indonesia juga menginisiasi kemitraan inclusive closed-loop ecosystem, yaitu skema pendampingan melekat dari perusahaan besar ke UMKM maupun petani dalam rangka transfer pengetahuan dan teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor.

Inisiatif ini juga sudah dijadikan gerakan nasional economic empowerment oleh Presiden Joko Widodo.

"Kadin Indonesia sudah berhasil menerapkan kemitraan inclusive closed-loop ini di berbagai daerah. Misalnya pada pertanian hortikultura di Garut, kemitraan ini telah sukses meningkatkan produktivitas panen hingga 12-15 persen di tahun 2021. Bayangkan betapa besar manfaatnya apabila hal ini bisa diterapkan di seluruh sektor pertanian Indonesia," ujar Arsjad.

3 Aspek Utama Maksimalkan Industri dan Pasar Domestik Menurut Arsjad

Lebih lanjut Arsjad melihat pentingnya memaksimalkan industri dan pasar domestik agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat di tengah gejolak ekonomi global. Menurutnya, ada 3 aspek utama yang dapat dilakukan, yaitu mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), akselerasi transisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan penerapan ESG.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk menekan jumlah impor sampai 5 persen hingga 2023, KADIN Indonesia selalu mendorong TKDN dalam industri dan manufaktur Indonesia. Menurutnya, dengan mendorong TKDN, dapat membuat industri Indonesia menjadi lebih mandiri dan lepas dari ketergantungan impor.

"Selain itu, industri kita juga bisa terhindar dari dampak fluktuasi nilai tukar, sehingga biaya produksi masih bisa dikontrol. Hal ini dikarenakan produk jadi yang dihasilkan industri dan manufaktur Indonesia berasal dari bahan baku domestik," ucap Arsjad.

Arsjad juga akan menghimbau pelaku usaha untuk mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip environmental, governance, dan sosial (ESG). Sebab banyak manfaat didapatkan oleh pelaku usaha yang sudah mengadopsi inisiatif ESG.

"Dengan menerapkan ESG, perusahaan berpotensi meningkatkan pendapatan hingga 15-30 persen. Perusahaan juga akan mendapatkan citra yang positif di benak masyarakat karena telah turut menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan," ujar Arsjad yang juga Presiden Direktur Indika Energy tersebut.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi EBT hingga 3700 gigawatt, yang terdiri dari energi hidro, geotermal, energi angin, dan lainnya. Jika dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hijau dan transisi energi di Indonesia.

Karena itu, kata dia, para pelaku usaha di Indonesia harus memanfaatkan peluang ini dengan mulai beralih menjadi usaha pendukung sektor-sektor hijau dan berkelanjutan.

"KADIN mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis solar panel dan penyedia energi berkelanjutan lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan bisa terus menjanjikan di masa yang akan datang," tutur Arsjad.

mekanik naga

Bahlil Bakal Tur Keliling Dunia demi Wujudkan 'OPEC' Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan tur ke berbagai negara untuk mengembangkan rencana pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel.

Ia menyebut organisasi khusus negara penghasil nikel itu nantinya serupa dengan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Menurut Bahlil, kolaborasi dengan sesama negara penghasil nikel atau mineral lainnya diperlukan untuk mendukung industri kendaraan listrik di masa depan.

"Oh lagi jalan, saya Januari tur ke beberapa negara, lagi jalan (rencana pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel)," ujar Bahlil di Gedung DPR RI, Rabu (14/12).

Bahlil juga menuturkan sudah menjalin komunikasi dengan beberapa negara itu. Ia mengklaim negara-negara yang dimaksud juga memiliki pemahaman yang sama terkait urgensi pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel itu.

"Insyaallah kami sepaham bahwa negara-negara penghasil nikel itu harus betul-betul diberikan ruang untuk menciptakan nilai tambah di negerinya," tutur Bahlil.

Menurutnya, inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

Dalam kesempatan lain, ia mengatakan nikel merupakan komponen penting dalam pembuatan baterai mobil listrik.

Namun, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Sebelumnya, wacana pembangunan organisasi negara-negara penghasil nikel dilontarkan Bahlil saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng di sela-sela rangkaian KTT G20 beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut juga mencari peluang kerja sama kedua negara dan kolaborasi untuk optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]