gameplay303

Bermain game online di dunia lain

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Naga perang datang ke pintu

Tepis Narasi Kuda Putih, PDIP Klaim Dukungan Ahok ke Ganjar Kejutkan Jokowi******

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) itu melihat dukungan yang diberikan Ahok kepada Ganjar-Mahfud sepenuhnya merupakan gerakan moral dan etika.

“Itu kalkulasinya bukan untung rugi. (Justru) Pak Ahok rugi karena Pertamina keuntungannya besar. (Tapi) ini panggilan bangsa,” katanya sebagaimana dikabarkan Antara.

Dia berharap dukungan yang diberikan Ahok kepada Ganjar-Mahfud bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali, Presiden Jokowi yang merupakan orang dekat Ahok, sehingga narasi kuda putih bisa diluruskan.

“Moga-mogaPak Jokowi ikut (dukung Ganjar-Mahfud),” pungkas Hasto.

Diberitakan sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok akhirnya mengundurkan diri sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero. Langkah ini diambil dalam rangka ingin fokus mengampanyekan pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Kabar pengunduran diri Ahok yang sempat dibahas sebagai kuda putih Jokowi ini disampaikan lewat unggahan di akun instagram pribadinya @basukibtp.

“Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024,” kata Ahok dalam keterangannya.

Dengan mundurnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Ahok menyatakan mendukung serta akan mengkampanyekan pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

“Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!,” ujarnya.

Menjauhlah dari telur nagaku

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Komentari Keputusan DKPP, Anies: Jangan Ada Pelanggaran Lagi******

“Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

“Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika,” ucap Anies.

Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy’ari layak dipecat seusai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi.

“Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Cinta setelah Masehi

Petani Jatim dan Sumut Mulai Panen******

Serikat PetaniIndonesia (SPI) mengatakan sejumlah daerah mulai memasuki musim panen, di antaranya di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Anggota SPI Jawa Timur Kusnan mengatakan petani di provinsi tersebut mulai panen sejak minggu ketiga Januari hingga saat ini. Panen diperkirakan berlanjut hingga April.

"Sekitar 50 persen sudah panen, bahkan yang panen Januari sudah tanam lagi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

"Kalau harga gabah sekarang Rp7.200, sebelumnya Rp8.000," imbuhnya.

Senada, pengurus SPI Sumatera Utara Subali mengatakan daerah di wilayahnya juga mulai panen. Salah satunya Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang yang panen sejak tiga minggu lalu.

"Hasil panen 5 sampai 6 ton per hektar. Harganya Rp6.200 per kg," katanya.

Sementara daerah lainnya, katanya, akan menyusul panen.

"Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam akan panen," katanya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan harga beras akan turun seiring dengan menurunnya harga gabah di sekitar Rp6.500 - Rp7.00 per kg saat panen raya mulai di Maret.

Ia mengatakan biang kerok harga beras naik adalah kenaikan harga gabah kering panen (GKP) yang saat ini mencapai sekitar Rp8.000 per kg.

"Maret ini panennya akan 3,5 juta ton. Itu prediksi dari teman-teman BPS. Kemudian, minggu-minggu ini panen lokal sudah dimulai sehingga harga gabah ini akan berangsur turun dari sebelumnya di angka Rp8.600-Rp8.7000, akan turun jadi Rp8.000, dan akan turun lagi menjadi sekitar Rp6.500," katanya.