debt collector shopee pinjam 442Jutaan kata 411616Orang-orang telah membaca serialisasi
《338slot》
Transmart Full Day Sale Diskon 50% + 20% Ada Lagi Besok, Cuma 1 Hari******
Transmart gak ada habisnya manjain pelanggan dengan diskon gede-gedeannya. Transmart Full Day Sale besok datang lagi dengan diskon hingga 50 persen + 20 persen untuk seluruh pelanggan setianya.
Pesta diskon seharian ini digelar cuma satu hari pada Minggu (24/3) di semua gerai Transmart se-Indonesia mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.
Lihat Juga :![]() |
Misalnya nih, LED TV 65" UHD Smart harga setelah diskon mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit. Diskonnya sampai Rp4.009.800.
Ada juga aneka E-Bike Pacific dan Exotic yang dijual mulai Rp3.689.000 dari harga normal mulai Rp6.450.000. Gede-gede banget kan diskon di Transmart Full Day Sale? Biar belanja makin murah, bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Prime saja untuk dapat ekstra diskon.
Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega, tidak usah khawatir. Bisa datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.
Untuk membuat akun Allo Prime, caranya cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.
Selamat berbelanja dan nikmati promo Transmart Full Day Sale jelang Lebaran kali ini! Jangan lupa bayar belanjaannya pakai kartu kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.
(fef/fef)Desa di Klaten Bagi******
Pemerintah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah membagikan tunjangan hari raya (THR) kepada warganya. Setiap kepala keluarga (KK) menerima uang sebesar Rp400 ribu.
Rupanya, ini bukan kali pertama desa tersebut bagi-bagi THR kepada para warga. Pasalnya, program pembagian THR sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.
Tahun ini, jumlah total uang yang disalurkan mencapai Rp297,6 juta untuk 744 KK. Kepala Desa Wunut Iwan Sulistya Setiawan menjelaskan sumber dana tersebut murni dari pendapatan asli desa (PAD), yakni dari pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park.
Iwan menjelaskan THR yang diberikan ke warga pada 2023 sebesar Rp300 ribu, sementara tahun ini naik menjadi Rp400 ribu per KK. Hal ini lantaran penerimaan asli daerah (PAD) juga naik pada tahun ini.
"PAD tahun ini Rp3,1 miliar dan tahun lalu Rp2,5 miliar. Semoga terus naik, kita punya harapan jadi tahun depan bisa kita berikan THR Rp1 juta," imbuh Iwan.
Iwan menyampaikan ide awal pemberian THR untuk setiap keluarga ini dimulai pada 2022. Terdapat 13 RT dan enam RW di desanya, yang selama ini menerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.
"Kalau BLT sudah ada brandeddari negara, bansos juga dari negara. Kita buat terobosan dengan THR, spontanitas bantuan langsung untuk semua yang warga sini," ungkapnya.
Lihat Juga :Perusahaan di Jabar Banyak Diadukan ke Disnaker Karena Cicil THR |
Ke depan, Iwan mengungkap pemerintah desa (Pemdes) berencana untuk menaikkan THR di angka Rp1 juta. Namun, THR yang diberikan tak semuanya berbentuk uang tunai. Setengah dari angka tersebut diberikan berupa tabungan investasi.
"(Pada) 2025 kita harapkan Rp1 juta. Separuhnya uang tunai, separuhnya investasi, jadi warga investasi tanpa keluar uang sehingga unit usaha yang ada milik bersama," jelasnya.
Pengelolaan objek wisata Umbul Pelem Water Park sendiri telah menjadi sumber PAD terbesar desa itu sejak 2016. Sebelumnya, desa tersebut berpendapatan kecil yang hanya memiliki dana desa.
Bermodal nekat, pemdes mencoba mengubah objek wisata tersebut menjadi tempat wisata air dengan konsep air alami namun modern. Meski awalnya banyak yang ragu karena kala itu sudah banyak objek wisata air yang besar.
"Awalnya pada ragu, perangkat desa bahkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sempat ragu. Apalagi dana yang saya alokasikan ke Umbul Pelem itu awalnya sampai 75 persen dari total dana desa saat itu Rp 900 juta," tutur Iwan.
Keraguan tersebut akhirnya terjawab setelah PAD meningkat secara perlahan. Iwan merinci PAD pada 2018 sebesar Rp30 juta, kemudian 2019 Rp210 juta, pada 2020 Rp575 juta, namun sempat turun pada 2021 menjadi Rp253 juta.
"(Pada) 2022 menjadi Rp915 juta, tahun 2023 Rp2,5 miliar dan sampai Rp2024 ini sudah Rp3,1 miliar," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Label:sarana99、trabas007 slot、slot gacor x500 demo
Terkait:voucher gojek januari 2022、24 cash pinjol ilegal、link slot terbaru 2023、angka jitu info、pinjaman 5 menit cair 2022、ug slot gacor、angka jitu paito hk、slot online bonus new member 100 di depan、ebobet、octoplay88
bab terbaru:rtp palu4d(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan alasan pembelian beras premiumkemasan 5 kg di ritel dibatasi dua pack per konsumen.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan pembatasan dilakukan karena jumlah tersebut dinilai cukup untuk per satu rumah tangga.
Lihat Juga :Daftar 4 Bankir yang Disebut Media Asing Dilirik Prabowo Jadi Menkeu |
Ia mengatakan 10 kg tidak akan cukup bila itu diperuntukkan dijual kembali. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah sudah membuat skema berbeda untuk UMKM yang ingin menjual kembali.
"Kalau 2 ton ya nggak cukup. Itu harus ambil ke Pasar Cipinang," imbuhnya.
Ia mengatakan pemerintah memang membatasi pembelian di ritel modern karena tujuannya hanya untuk penggunaan rumah tangga saja.
"Orang ada yang komplain 'nggak boleh lebih dari dua ya?' ya ini untuk ritel. Kalau mau banyak ke Cipinang," jelasnya.
Beras premium mendadak hilang dari ritel modern. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan beras di pasar naik tinggi tembus Rp18 ribu per kg.
[Gambas:Video CNN]
Harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, yakni sebesar Rp1.168.000 per gram.Jakarta (ANTARA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu pagi, meroket sebesar Rp18.000 menjadi Rp1.274.000 per gram.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.
Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.
Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).
"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.
Lihat Juga :AHY Minta Anggaran Kementerian ATR Tambah Rp675 M ke Sri Mulyani |
Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.
"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.
Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.
"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.
Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.
Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.
[Gambas:Video CNN]
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.
Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.
Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).
"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.
Lihat Juga :AHY Minta Anggaran Kementerian ATR Tambah Rp675 M ke Sri Mulyani |
Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.
"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.
Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.
"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.
Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.
Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.
Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.
"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.
Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.
Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.
Lihat Juga :![]() |
Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.
Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.
Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.
"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.
Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.
Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.
"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.
"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)《338slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,jawaraplayHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《338slot》bab terbaru。