menang slot

Sistem jangkar super

GoTo Kembali PHK 600 Karyawan******

PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 600 orang karyawan di ekosistem bisnisnya.

Juru Bicara GoTo Koesoemohadiani mengatakan keputusan ini merupakan salah satu bagian dari pembaruan strategi untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan.

"Langkah-langkah penyesuaian tersebut sayangnya akan memengaruhi sekitar 600 posisi dalam ekosistem GoTo," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3).

"Langkah penyesuaian ini tidak akan mempengaruhi layanan yang diberikan GoTo kepada konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang," jelasnya.

Salah satu penyesuaian bisnis yang dilakukan perusahaan adalah pengkonsolidasian sejumlah bisnis dan tim dalam ekosistem agar organisasi lebih ramping dan siap untuk merespons permintaan pasar.

Sebagai contoh, kami melakukan desain ulang pada bisnis offline merchant di GoTo Financial dan menyatukan dua tim offline merchant. Penyesuaian seperti ini akan membantu kami memberikan layanan yang lebih baik kepada merchant, sekaligus mengurangi biaya," ujarnya.

Perusahaan juga meninjau kembali prioritas, dan akan mengurangi skala atau menunda kegiatan bisnis serta inisiatif yang bukan merupakan layanan inti.

"Contohnya, kami akan mengurangi beberapa bagian dari layanan Mitra Tokopedia, agar sumber daya perusahaan dapat difokuskan pada kegiatan yang akan mendorong dampak lebih besar. Dan dalam kondisi dimana kebutuhan perekrutan menurun, kami juga melakukan restrukturisasi di tim rekrutmen," terangnya.

Pada November lalu, GoTo juga melakukan PHK terhadap sebanyak 12 persen atau sebanyak 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11) lalu.

Per 30 Juni 2022, GoTo tercatat memiliki 9.630 orang karyawan atau meningkat dari posisi 31 Desember 2021 sebanyak 9.044 orang.

[Gambas:Video CNN]

Penangkap Dewa Skyfall

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

Kuasa Hukum Konsumen Meikarta Respons Skema Refund via Titip Jual******

Pengacara Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudi Siahaan merespons soal skema titip jual apartemen sebagai opsi refundkepada konsumen.

Menurut Rudi, konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban gak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang dimintarefundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkanrefund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refund melewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Refund dengan skema titip jual ini mencuat setelah anggota DPR lintas komisi berbondong-bondong datang ke lokasi proyek Apartemen Meikarta. Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mendapatkan laporan dari pihak PT Lippo Cikarang Tbk dan MSU bahwa ada solusi refund untuk 130 konsumen yang meminta uang mereka kembali.

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," katanya di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Jadi keseluruhannya bukan refund, tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," imbuhnya.

Dasco lantas meminta manajemen untuk segera menyelesaikan refund dengan skema titip jual itu dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan, terhitung setelah kunjungan tersebut.

Di lain sisi, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade yang ikut dalam kunjungan tersebut mengatakan pihaknya bakal melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini. Jadi supaya BPKN tidak jadi lembaga negara yang mandul, ada tapi keberadaannya tak dirasakan masyarakat," jelas Andre.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Kemenperin Usut Penyelundupan Sepatu Bekas Untuk Donasi dari Singapura******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengusut kasus maraknyaimpor ilegalsepatu bekas lantaran menjadi kendala industrialas kaki untuk tumbuh optimal. Kasus terbaru yang disoal adalah penyelundupan sepatu bekasuntuk didonasikan dalam program daur ulang sepatu di Singapura melalui Batam.

Dari hasil investigasi seorang jurnalis di Singapura, terungkap bahwa sepatu bekas yang disumbangkan pemiliknya untuk proyek daur ulang seperti untuk alas taman bermain hingga trek lari. Namun ternyata, sepatu-sepatu donasi tersebut berakhir di pasar-pasar loak di Indonesia.

"Praktik impor ilegal sepatu bekas ini harus dihentikan karena berdampak buruk bagi industri alas kaki dalam negeri," katanya melalui keterangan resmi, Senin (6/3).

Menanggapi penyelundupan tersebut, Agus menyebut impor ilegal sepatu bekas dilakukan secara terorganisasi dan menyalahgunakan proyek sosial. Ia akan menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti kasus itu.

"Kemenperin tidak bisa sendirian bertindak memerangi aktivitas impor ilegal ini. Perlu dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan dengan tegas," ujarnya.

Saat ini, Agus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait masalah impor ilegal, serta peningkatan pengawasan barang impor sampai ke pelabuhan terkecil.

Selain itu, Kemenperin juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka penyusunan larangan dan pembatasan (lartas) untuk produk  tekstil dan produk tekstil (TPT).

Agus mengusulkan agar impor produk alas kaki tetap dilakukan di border dan mengusulkan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap impor bahan baku dan bahan penolong bagi produk alas kaki merek lokal.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Pengusaha Ngeluh soal WNA Bisnis Rental Motor Ilegal di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengeluhkan soal warga negara asing (WNA) yang menjalankanbisnis rental motor ilegal di Pulau Dewata.

Ia mengungkapkan WNA asal Rusia di Bali bisa menyewakan sepeda motor NMax lebih murah kepada sesama warga asing dengan harga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara, harga sewa sepeda motor di perusahaan rental lokal Rp3,5 juta per bulan.

"Media banyak yang mendengar bahwa orang Rusia bisa menyewakan motor dengan teman-temannya bahkan lebih murah. Jadi harga Rp3,5 juta NMax per bulan, mereka (WNA) bisa menyewakan sampai Rp2,5 juta itu kan turun harga," ujar Suryawijaya, di Denpasar, Bali, Selasa (7/3).

"Makanya, kita harus tertibkan dan ditertibkan dengan aparat yang sudah ada payung hukumnya, ada perda dan juga kepolisian dan keimigrasian kalau yang melanggar bisa dideportasi," ujarnya.

Tak ayal, ia sangat mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengawasi WNA di Bali.

"Tujuan kita menuju pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas bermartabat serta bermanfaat untuk kita semua. Maka, dari itu perlu aturan-aturan ini ditegakkan. Dan siapa yang menegakkan dan nanti yang mengurus pariwisata tidak bisa parsial, mari kita bisa berkolaborasi dan bentuk satgas," katanya.

Suryawijaya menilai fenomena sejumlah tamu Rusia dan Ukraina yang membuat ulah di Bali harus ditertibkan. Ia memahami WNA Rusia dan Ukraina saat ini banyak memilih keluar dari negaranya, termasuk ke Bali, karena berkonflik dan juga untuk menghindari wajib militer.

"Mereka datang ke Bali untuk tempat nyaman. Nah, di Bali jangan sampai mengambil pekerjaan-pekerjaan warga lokal. Ini perlu harus ditertibkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Anggaran Kereta Cepat Rp110 T Bisa Biayai Hampir 1 Juta Rumah Subsidi******

Indonesia dan China menyepakati besaran cost overrunalias pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai US,2 miliar atau setara dengan Rp18 triliun. Artinya, total anggaran kini bengkak menjadi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS). 

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency, dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan besaran tersebut, anggaran proyek KCJB rupanya setara dengan membangun hampir 1 juta unit rumah subsidi. 

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Di lain sisi, pemerintah juga menganggarkan Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dalam bentuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Rp3,64 triliun untuk 754.004 unit rumah dalam skema bantuan subsidi selisih bunga (SBB).

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Membandingkan anggaran kereta cepat dengan rumah subsidi adalah dua hal yang berbeda. Namun, dengan asumsi Rp30,38 triliun bisa membiayai 230 ribu rumah subsidi, maka anggaran bisa dipergunakan untuk hampir 1 juta rumah, tepatnya 832 ribu unit.

Apalagi, pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkas Fitrah.

Sementara itu, pembengkakan anggaran kereta cepat bisa menyedot duit negara alias anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Janji awal proyek KCJB tidak akan memakai APBN pun dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Dengan begitu, diselesaikan melalui skemabusiness to business(B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Padacost overrunyang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikancost overrunjuga harus ditanggung 60:40," katanya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]