slot depo gacor

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

akulaku syarat

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

login slot gacor

Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tidak membungkam kebebasan pers.

"Perpres ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Perpres ini bahkan tidak mengatur konten seperti apa yang disebut jurnalisme berkualitas itu, itu perusahaan pers nanti yang mendefinisikan. Ditambah nanti juga ada Dewan Pers. jadi tidak ada sama sekali misalnya kontennya ini boleh, konten itu tidak boleh, itu sama sekali tidak ada," kata Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menegaskan bahwa regulasi yang kerap disebut Perpres Publisher Rights itu murni mengatur hubungan kerja sama bisnis antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Selain itu, Perpres ini hadir untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Hal ini merupakan respons terhadap keresahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana media arus utama mengalami ketimpangan signifikan akibat transformasi digital dan perubahan model bisnis.

"Sehingga Perpres ini dibutuhkan agar ada satu bingkai regulasi di mana penerbit bisa duduk dengan perusahaan platform digital untuk membahas sama-sama tentang katakanlah deal bisnis yang saling menguntungkan," kata Nezar.

Nezar menambahkan bahwa Perpres Publisher Rights memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain.

Menurut dia, fokus utama aturan Publisher Rights di Indonesia pada jurnalisme berkualitas, berbeda dengan Australia dan Kanada yang lebih menitikberatkan pada aspek bisnis.

Baca juga: Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"

"Perpres ini menggabungkan dua elemen penting, yakni peningkatan kompetensi dan keterampilan jurnalis, serta penerapan etika jurnalisme yang kuat dalam setiap produk berita," kata dia.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Pahlawan Iblis

tesla388

Proyek Trem Bogor Dikebut Pemkot, Bakal Nyambung dengan LRT Jabodebek******

Jakarta, CNN Indonesia--

Proyek trem Bogor yang akan terintegrasi denganLRT Jabodebek sedang dikebut pembangunannya oleh pemerintah kota setempat.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan ada beberapa investor yang melirik proyek ini. Terlebih, kehadiran LRT memantik pemkot untuk mempercepat pembangunan moda transportasi ini.

"Pemkot Bogor sedang mempersiapkan peraturan wali kota (perwali) tentang penugasan kepada Perumda Trans Pakuan (PTP) yang nantinya kami berikan tugas untuk memfinalisasi hasil feasibility studiesyang sudah dilakukan berbagai pihak," katanya, dikutip dari detiknews, Selasa (16/1).

Ia mengklaim pembangunan trem demi mengatur pergerakan masyarakat di Kota Bogor. Ia menegaskan transportasi publik harus terintegrasi.

Dedie lantas mengutip Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 yang menyebut LRT Jabodebek akan berakhir di Baranangsiang, Bogor. Oleh karena itu, Pemkot Bogor merasa kehadiran trem perlu dikebut.

"Pemerintah pusat sudah bangun double trackPaledang-Sukabumi, tentu pergerakan masyarakat ini harus dipertimbangkan, enggak mungkin di kotanya berantakan. Makanya, antara Baranangsiang, Paledang, Stasiun Bogor, dan titik keramaian lain harus diintegrasikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

[Gambas:Video CNN]

Dewa pejuang pertanian

raja slot 89

Terminal Kalideres uji kelaikan kendaraan pralebaran******

Jakarta (ANTARA) - Pengelola Terminal Kalideres di Jakarta Barat melakukan uji kelaikan kendaraan (ramp 
check) pralebaran 2024 selama 11 hari, mulai dari Selasa (19/2) sampai Sabtu (2/3).

Hal itu dilakukan untuk memastikan kinerja komponen pada kendaraan yang akan mengangkut penumpang tidak mengalami kerusakan dan dapat bekerja dengan baik.

"'Ramp check' bus itu kan uji kelaikan jalan, yang meliputi sistem rem, sistem roda, sistem kemudi, sistem lampu, supaya dipastikan komponen yang ada pada kendaraan itu berfungsi dengan baik," ungkap Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta pada Jumat.

Revi mengatakan, dari 130 perusahaan otobus (PO) di Terminal Kalideres, 30 bus diuji setiap harinya dalam 11 hari masa uji kelaikan 
pralebaran 2024.

"Kalau untuk PO bus yang beroperasi itu lebih kurang ada 130 PO. Rata-rata 30 bus kita uji setiap harinya," kata Revi.

Baca juga: Kepadatan penumpang di Terminal Kalideres kembali normal
Baca juga: Penumpang Terminal Kalideres pilih beli tiket langsung daripada online

Adapun 130 PO tersebut untuk keberangkatan arah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara Barat, Lampung, Palembang, Bengkulu, Padang, Pekan Baru, Medan dan Aceh.

Menurut Revi, semua bus layak untuk berangkat secara teknis utama. "Jadi semua sistem kendaraan bagus, sistem rem, semua itu rata-rata bagus," katanya.

"Nah itu kan komponen yang sangat inti. Jadi, itu tidak ada toleransi untuk itu. Kalau rusak, harus segera diganti, diperbaiki," kata Revi.

Namun sejumlah kecil bus masih kekurangan teknis penunjang, seperti tidak memiliki alat pemecah kaca hanya satu, dongkrak dan alat pemadam kebakaran sabuk pengamanan dan lainnya.

"Dari teknis utama, semua bus sudah layak jalan. Tapi satu sampai dua kendaraan (dari 30 bus yang diuji setiap hari) masih kurang teknis penunjang dan sudah kita imbau untuk dilengkapi," katanya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa perjalanan pesawat

bandar slot gacor

6 Penerbangan ke Bandara Hasanuddin Dialihkan Buntut Cuaca Buruk******

Makassar, CNN Indonesia--

PT Angkasa Pura I(Persero) menyebut enam penerbangantujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dialihkan ke sejumlah bandara terdekat akibatcuaca burukyang terjadi Makassar, Sulawesi Selatan.

General Manager PT Angkasa Pura I Taochid Purnomo Hadi mengatakan hal itu dilakukan demi keselamatan.

"Berdasarkan data kami, terdapat enam penerbangan yang tujuannya ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dialihkan ke beberapa bandara lainnya seperti Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Bandara Haluoleo Kendari," kata Taochid, Senin (15/1).

"Ada juga penerbangan yang mengalami keterlambatan keberangkatan sebanyak enam penerbangan antara lain tujuan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Haluoleo Kendari," sebutnya.

Meski demikian, kata Taochid hal tersebut tidak sampai mempengaruhi pergerakan jumlah penumpang dan juga tidak mempengaruhi keuangan perusahaan.

"Secara umum kami sampaikan bahwa untuk alasan keselamatan penerbangan, penerbangan dapat ditunda ataupun dialihkan apabila terjadi cuaca ekstrem. Kami mohon dimaklumkan atas ketidaknyamanan yang dialami atas kondisi cuaca ekstrem," pungkasnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah 4 Makassar telah mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di Sulawesi Selatan sejak tanggal 15 hingga 17 Januari mendatang.

Seluruh daerah di wilayah Sulawesi Selatan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang.

[Gambas:Video CNN]

(mir/agt)

otoritas maksimal

auto7slot rtp

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Denpasar, CNN Indonesia--

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Lihat Juga : Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

(kdf/sfr)