hoki368

Kultivator abadi datang ke dunia

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Pebisnis soal PKS Mau Ibu Kota Tetap di Jakarta: Kami Tak Mau Dengar******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani merespons janji PKS yang ingin ibu kota tetap di Jakarta dan tidak dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan jika memenangkan Pemilu 2024.

Shinta sendiri mengatakan para pengusaha bakal memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan.

Menurutnya, pernyataan PKS itu tidak akan membuat pengusaha ragu atau wait and see untuk berinvestasi di sana. Terlebih, dasar hukum pembangunan IKN pun sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Indonesia negara hukum, kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah seperti itu, kenapa punya keyakinan karena ada dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa diubah," sambungnya.

Lebih lanjut, Shinta juga mengatakan pihaknya tidak mau mendengar pernyataan dari satu individu partai saja. Ia hanya ingin mendengar pernyataan dari calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (wapres) langsung.

PKS sendiri merupakan salah satu partai dari koalisi perubahan pengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Kami nggak mau dengar statementindividual daripada partai, yang saya mau dengar nanti adalah keputusan dari calonnya tersebut," kata Shinta.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Shohibul Iman berjanji akan memperjuangkan status Jakarta sebagai Ibu kota jika partainya menang dalam Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibukota negara tetap Jakarta," kata Shohibul dalam Rapimnas Kick Off Kampanye Nasional PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).

Shohibul mengaku janji tersebut memerlukan penjelasan yang panjang lantaran pembangunan IKN saat ini sedang berjalan.

Kendati demikian, ia menyebut janji PKS itu sederhana tanpa perlu penjelasan tafsir yang rumit.

"Ini walaupun secara warningagak panjang tetapi substansinya straight forwardorang tidak perlu menafsirkan apapun, dengan kalimat ini artinya ibukota negara tidak pindah ke nusantara tetap di Jakarta," jelas Shohibul.

Lebih lanjut, Shohibul mengatakan gagasan Jakarta tetap Ibukota adalah gagasan unggulan PKS sejak partai berlambang bulan sabit dan padi itu menolak RUU IKN.

"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Anies tak menjawab tegas akan mengakomodir permintaan partai di koalisi perubahan itu. Ia hanya menyinggung Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata.

"Bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," kata Anies.

"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir pembangunan yang berfokus di satu titik bakal menghasilkan ketimpangan.

Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya mengubah kota-kota kecil menjadi menengah dan kota-kota menengah menjadi besar jika dirinya berhasil menjadi presiden.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Luhut Blak******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan buka-bukaan soal keinginannya kalau pensiun dan tak jadi pejabat lagi.

Rencana itu ia ungkap dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan pada Selasa (28/11) malam. Rencana ia sampaikan usai sembuh dari sakit yang dideritanya belakangan ini.

Luhut mengatakan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, ia dan istri akan melanjutkan dan merawat cita-cita yang sudah diimpikan bersama; memajukan pendidikan.

Luhut mengatakan sudah mendirikan Research Center di Toba. Melalui lembaga itu, ia ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak dari seluruh Indonesia belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka minati.

"Kalau saya kan mau pensiun, mau lihat research centersaya di Toba," katanya.

Luhut mengatakan keinginannya tersebut memang cukup sederhana dan kecil. Tapi, ia berharap lembaga itu nantinya bisa berperan besar dalam memajukan pendidikan Indonesia sehingga ke depan bisa sejajar dengan negara maju di dunia. 

"Intinya kita lagi siapkan semua kita buat yang kecil-kecil lah tapi bermanfaat," katanya.

[Gambas:Instagram]

Luhut mengatakan mengabdi ke negara tidak perlu menjadi presiden atau wakil presiden. Mengabdi dalam mengembangkan pendidikan saja sudah besar dan bermanfaat.

"Hidup itu kan tidak hanya harus jadi presiden atau wakil presiden untuk mengabdi dan berkarya. Jadi apa pun kalau kita lakukan dengan sungguh sungguh itu ada value-nya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

Mayoritas Harga Pangan Naik, Cabai Rawit Kian 'Menggigit'******

Mayoritas harga pangannaik pada awal pekan ini, Senin (27/11). Kenaikan tertinggi masih terjadi pada komoditas cabai-cabaian, terutama cabai rawit.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai rawit merah melesat 9,88 persen ke Rp90.600 per kg. Bahkan, di Pasar Alok, Kota Maumere harganya menembus Rp250 ribu per kg.

Cabai merah besar juga makin mahal. Tercatat, harganya naik 6,79 persen ke Rp66.850 per kg. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting sebesar 3,23 persen ke Rp68.800 per kg dan cabai rawit hijau 3,81 persen ke Rp65.350 per kg.

Sementara itu, harga daging ayam ras segar turun 0,99 persen ke Rp35.150 per kg. Harga daging sapi kualitas 1 juga turun 0,07 persen ke Rp137.900 per kg, daging sapi kualitas 2 turun 0,08 persen ke Rp129.050 per kg, dan bawang putih ukuran sedang turun 0,27 persen ke Rp37.450 per kg.

Adapun harga komoditas pangan lainnya terpantau stagnan. Rinciannya, beras kualitas bawah I Rp13.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp13.450 per kg, beras kualitas medium I Rp14.700 per kg, beras kualitas medium II Rp14.500 per kg, dan beras kualitas super I Rp15.950 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp20.900 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp19.450 per kg, dan telur ayam ras segar Rp29 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Saran Korea Selatan Agar Nanti IKN Nusantara Tak Sepi dan Bikin Betah******

Delegasi Korea International Cooperation Agency (KOICA) dari Korea Selatanmemberikan saran agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak sepi sesudah jadi nanti.

Masukan itu disampaikan oleh delegasi KOICA melalui Head of team of Urban Policy Jeogho Moon saat bertemu dengan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwidjaya, Jumat (24/11).

Secara spesifik Moon memberikan saran agar IKN Nusantara ramai dihuni dan betah ditinggali oleh masyarakat.

Ia menjelaskan ketika Kota Sejong baru dibangun, baik community centermaupun ruang-ruang publik sangatlah terbatas. Ini menyebabkan tidak banyak masyarakat yang tinggal di Sejong merasa betah.

"Beberapa survei yang kami lakukan juga menunjukkan tidak banyak masyarakat yang ingin tinggal lama di Sejong. Wawasan ini yang ingin kami bawa ke Nusantara," ucap Moon melalui keterangan resmi.

Ia juga mengingatkan Otorita IKN akan pentingnya ruang publik yang inklusif, dapat diakses siapapun, dan bermanfaat. Sebab, kunci dari pertumbuhan komunitas yang ada di suatu kota juga berasal dari ruang publik.

Moon berpendapat ruang publik yang yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya akan meningkatkan keberlangsungan sebuah komunitas. Dari situ, kata dia, juga akan paralel dengan pertumbuhan ekonomi yang menyokong wilayah tersebut.

Pertemuan Moon dengan Otorita IKN sendiri dalam rangka rapat diskusi dan jajak kerja sama pembangunan Nusantara.

Pertemuan ini merupakan diskusi pertama antara kedua pihak. Keduanya menyampaikan gagasan-gagasan akan perkembangan Nusantara dan rancangan tata ruang kota kedepannya

Achmad mengatakan rancangan pembangunan Nusantara memiliki masterplan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga aspek non-fisik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan bagi warga lokal, dan pengawasan tingkat keberlanjutan kota.

"Visi utama kita tidak membangun dan memindahkan orang-orang untuk berada di Nusantara, visi utama kita adalah menciptakan budaya baru yang cerdas, berkelanjutan, dan kreatif," ujarnya.

Achmad mengatakan jajak kerja sama yang dilakukan bersama KOICA merupakan hal yang sangat diantisipasi oleh Otorita IKN. Hal ini dikarenakan KOICA juga merupakan Badan Pemerintahan Korea Selatan yang pernah berpartisipasi dalam proyek pengembangan Ibu Kota 'kedua' di Korea Selatan yaitu Kota Sejong.

"Miripnya Sejong dan Nusantara dalam hal bagaimana keduanya dibangun menjadi harapan kami untuk bisa meningkatkan eskalasi kerja sama kedepannya," tutur Achmad.

Ia menuturkan KOICA juga berencana mengunjungi Nusantara untuk mematangkan strategi kerja sama yang nantinya akan dibawakan oleh lembaga tersebut.

KOICA memiliki peran dalam ODA (Official Development Assistance/Bantuan Pembangunan Resmi) Korea Selatan untuk negara-negara berkembang. Bantuan itu diwujudkan dengan melaksanakan program hibah dan kerja sama teknis pemerintah.

KOICA juga bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi kemiskinan di negara-negara berkembang. Lembaga tersebut juga memberikan kontribusi pada isu-isu global melalui kerjasama pembangunan internasional untuk bersinergi dengan komunitas internasional.

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Pemkot Depok Usul UMK Naik 12,99 Persen Jadi Rp5,3 Juta******

Pemerintah Kota Depok merekomendasikan Upah Minum Kota (UMK) 2024 naik 12,99 persen menjadi Rp5.304.307 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Usul itu tertuang dalam surat rekomendasi penetapan Upah Minimum Kota Depok Tahun 2024 Nomor 561/84 Naker/XI/2023 UMK.

"UMK Depok Tahun 2024 naik 12,99 persen yaitu sebesar Rp5.304.307 dari UMK Tahun 2023 sebesar Rp4.694.493," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Selasa (28/11), seperti dikutip Antara.

Kemudian juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan serta mempertimbangkan kondisi dan situasi ketenagakerjaan terhadap iklim dan keberlangsungan usaha di Kota Depok.

"Penetapan UMK Depok 2024 ini berdasarkan rapat dewan pengupahan Kota Depok 24 November 2023 UMK," kata Mohammad Idris.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidik Mulyono mengungkapkan rekomendasi besaran kenaikan UMK 2024 juga untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Semua kabupaten kota se-Jawa Barat nampaknya membuat rekomendasi yang hampir sama, agar menjaga situasi kota atau kabupaten tetap kondusif," kata Sidik.

Sidik mengatakan rekomendasi dari kabupaten kota akan menjadi bahan pertimbangan di rapat pleno dewan pengupahan provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Akan ditetapkan oleh gubernur. Kami berharap penetapan UM (upah minimum) nanti dapat mengakomodir semua pihak pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Qurtifa Wijaya menilai rekomendasi UMK Depok 2024 mencapai 12,99 persen terbilang wajar.

Ia menilai UMK Depok tidak jauh berbeda dengan Bekasi dan DKI Jakarta karena masih satu kawasan yang tidak jauh berbeda.

"Menurut saya Depok, Bekasi dan DKI adalah satu kawasan yang tidak jauh berbeda. Karena standar biaya hidup boleh di bilang hampir sama.

[Gambas:Video CNN]