tafsir mimpi 72

Buku Dunia Lain

Harga Rumah Meroket, China Minta Properti Jangan Jadi Investasi******

China diminta kembali memperketat aturan penggunaan properti menyusulharga rumah yang kian meroket.

Editorial koran China,Economic Daily, menganggap pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

Di beberapa kota di China, permintaan rumah memang melebihi ketersediaan unit yang ada. Hal ini menyebabkan lonjakan harga rumah dan properti hingga mencapai rekor tertinggi.

Kenaikan harga ini dinilai tentu akan berdampak buruk pada proses pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung di sana.

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutip Channel NewsAsia.

Economic Dailymelihat dampak buruk kenaikan harga properti terhadap perekonomian bisa terjadi melalui risiko gagal bayar. Sehingga, mau tidak mau pemerintah harus kembali memberikan stimulus untuk menghidupkan pasar perumahan di tengah ekonomi yang belum pulih total.

Analis Goldman Sachs memperkirakan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan PDB mengalami penurunan sebesar 1,5 persen poin tahun ini. Tahun depan diprediksi kemungkinan akan tetap atau sedikit turun.

Risiko gagal bayar yang meningkat di antara beberapa pengembang dan pemulihan ekonomi yang goyah telah membuat investor mengharapkan stimulus yang lebih banyak dan lebih besar untuk menghidupkan kembali pasar perumahan.

Namun, mereka kecewa ketika Bank Rakyat China (PBoC) mempertahankan suku bunga pinjaman lima tahun tetap pada hari Senin. Suku bunga lima tahun mempengaruhi harga hipotek, dan beberapa analis mengatakan bank sentral mungkin berusaha melindungi margin pemberi pinjaman.

Pinjaman terkait properti menyumbang 40 persen dari pinjaman bank, dan kepemilikan properti menyumbang 60 persen kekayaan rumah tangga China, kataEconomic Daily.

Sistem agen perkotaan

India Batalkan Rencana Pembatasan Ekspor Beras******

India mengklarifikasi tidak ada rencana menerapkan pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan ekspor semacam itu.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters. 

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pasar pangan Asia sempat dikejutkan dengan kabar India bakal membatasi ekspor beras sejak beberapa bulan terakhir.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah itu dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia karena India adalah salah satu negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand, lalu Vietnam.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Sementara itu, India menyumbang lebih dari 40 persen ekspor beras dunia dan merupakan pemasok termurah komoditas ini.

Akibat kabar tersebut, harga beras global melonjak hingga mencapai level tertinggi selama 11 tahun terakhir dan diperkirakan terus meningkat.

Harga ekspor beras India melonjak 9 persen ke level tertinggi dalam lima tahun, menyusul kenaikan 7 persen bulan lalu dalam harga yang dibayarkan pemerintah kepada petani untuk beras musim baru.

Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang dan hampir 90 persen dari tanaman intensif air diproduksi di Asia, di mana pola cuaca El Nino biasanya menurunkan curah hujan. Dampak El Nino disebut tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tapi hampir seluruh negara produsen.

Badan Pangan PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) bahkan telah mewanti-wanti kenaikan harga beras yang menyentuh level tertinggi dalam 12 tahun terakhir ini bisa memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.

"Harga beras global sangat mengkhawatirkan," ujar Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang kepada CNBC Internasional,dikutip Selasa (22/8).

"Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah. 

Administrator surga

KCIC Usul Tarif Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta CepatIndonesia China(KCIC) mengusulkan tarif kereta cepat relasi antara Jakartadan Bandung antara Rp250 ribu-Rp350 ribu untuk satu kali perjalanan.

"Untuk tarif yang diusulkan antara Rp250 ribu sampai Rp350 ribu, nanti kita lihat seperti apa finalisasinya," kata GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Selasa (22/8) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan tarif yang diusulkan sebesar Rp250 ribu-Rp350 ribu itu, bagi tiga kelas yakni premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama.

"Tentunya usulan harga itu yang paling bawah adalah premium ekonomi hingga kelas paling atas atau "first class". Nanti kita akan umumkan besarannya setiap kelas berapa kalau sudah ada hasil pembahasannya untuk tarif," kata Eva.

Eva menambahkan pelayanan dan fasilitas tiga kelas kereta cepat; premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama tidak jauh berbeda. Perbedaan terletak pada kenyamanan yang akan diterima pelanggan.

"Jadi untuk yang kelas di atas, kursinya lebih lebar, jarak antar kursinya lebih jauh, jadi lebih nyaman," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi penulis di Azeroth

Pengusaha Pede El Nino Tak Bikin Produksi Sawit Seret******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) percaya diri atau PD jika fenomena el nino tak akan mempengaruhi produksi minyak kelapa sawit(CPO) secara signifikan.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan pihaknya selalu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan demi mengantisipasi masa kekeringan setiap tahunnya.

Selain itu, Gapki juga bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi kekeringan seperti salah satunya yakni membuat hujan buatan.

Oleh karena itu Eddy tak begitu khawatir soal dampak el nino tahun ini.

Meski demikian, Eddy mengatakan mau meremehkan hal ini. Ia mengatakan sudah memberikan sejumlah instruksi pada para pengusaha sawit seperti meminta anggota Gapki melakukan perawatan sawit dengan benar.

"Contoh pemupukan dilakukan clear sebelum el nino, supaya begitu nanti (el nino) terjadi kita gak bisa memupuk. Jadi pada waktu setelah el nino produksi tidak langsung terjun bebas," jelas Eddy.

Selain itu, ia juga melarang pengusaha melakukan pemangkasan pelepah saat terjadi el nino. Tak hanya itu, Eddy juga meminta pengusaha tak melakukan penyemprotan pupuk.

"Kami tetapkan sosialisasi secara terus menerus dan juga tidak boleh melakukan penyemprotan, itu bahaya," pungkasnya.

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Istaka Karya Bangkrut, Aset Akan Dijual Demi Lunasi Utang******

PT Istaka Karya (Persero) yang bangkrut dan resmi dibubarkan PresidenJoko Widodo pada 17 Maret 2023 lalu bakal menjual aset-asetnya demi melunasi utangke debitur.

Eks perusahaan pelat merah ini sudah diputus pailit sejak Juli 2022 lalu. Penyelesaian kewajiban perusahaan lantas ditangani kurator dan diawasi pengadilan.

Proses penyelesaian kewajiban dilakukan dengan menjual aset-aset perusahaan. Berdasarkan hasil rapat pengadilan pada 4 Agustus 2023, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan kreditur separatis sepakat membagi sebagian hasil penjualan kepada para kreditur konkuren dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan sesuai UU Kepailitan.

"Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar proses pembubaran Istaka Karya dapat berjalan sebagaimana diamanatkan dalam PP Pembubaran, sehingga menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terkatung-katung sejak lama," tandasnya.

Dalam PP Pembubaran yang diteken Jokowi, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya dilakukan sesuai dengan ketentuan, antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Lalu, acuan lain yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Istaka Karya memang mengalami masalah keuangan cukup lama sehingga akhirnya ditempuh restrukturisasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2013 lalu. Sigit Winarto sempat ditunjuk mengisi posisi direktur utama perusahaan pada 2017.

Penunjukan dilakukan saat utang Istaka sudah mencapai Rp881 miliar.

Meski berbagai upaya ditempuh, seperti penyelesaian masalah sengketa gaji dan pesangon karyawan hingga perampungan sederet proyek, Istaka tetap tak mampu bertahan imbas besarnya beban utang masa lalu. Perusahaan tak sanggup memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo pada akhir 2021 dan dinyatakan pailit setahun setelahnya.

[Gambas:Video CNN]