uang4d

voucher simpati 2 5gb 902Jutaan kata 678451Orang-orang telah membaca serialisasi

《uang4d》

Menteri PPPA dukung pakta integritas stop perkawinan anak di Jember******

Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mendukung pencanangan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak yang melibatkan seluruh desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Pakta integritas itu ditandatangani sebanyak 226 kepala desa disaksikan Menteri Bintang dalam kegiatan "Rembuk Perempuan, Anak, Disabilitas & Lansia menuju Masyarakat Inklusi" di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Rabu.

"Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi perkawinan usia dini di kabupaten ini," kata Bintang.

Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipicu oleh perkawinan pada usia anak. Dari sekitar 18 ribu perkawinan anak, ada enam ribu kasus perceraian.

"Itu artinya mereka tidak siap dari sisi mental, ekonomi, dan sosial. Maka hulunya harus dicegah yakni pencegahan perkawinan anak. Ketika usia mereka sudah matang, saya yakin dan percaya angka perceraian bisa ditekan," katanya.

Ia berharap agar pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar tidak terjadi perkawinan anak, tidak hanya kepada guru, namun juga kepada orang tua.

Menurutnya, hal itu menjadi penting bagaimana mengedukasi kepada orang tua terkait cara mengisi waktu luang dengan baik juga mencegah pernikahan dini, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya seperti mengaktifkan sanggar untuk mengisi waktu luang.

Dalam pakta integritas itu, ada tiga sanksi yang mengancam pelaku perkawinan anak yang berlaku bagi orang tua dan aparat desa yang akan dibuat dalam Peraturan Desa.

Pertama, sanksi administrasi bagi aparat desa yang melakukan perkawinan anak . Kedua, sanksi sosial untuk tidak dihadiri oleh pemerintah desa, imam desa/dusun pegawai syara. Ketiga, sanksi wajib hadir dalam rapat desa jika orang tua melakukan perkawinan pada usia anak.

Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Jember tidak lepas dari sisi rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, dan faktor sosial budaya.

"Saat ini masyarakat sudah mulai sadar untuk melaporkan perkawinan anak kepada Pengadilan Agama. Organisasi perangkat daerah juga sudah mengedukasi masyarakat mengenai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Serangkaian kegiatan dihadiri oleh Menteri Bintang mulai pengukuhan Bunda PAUD, peluncuran desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) Jember, penandatangan komitmen bersama desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, serta penandatanganan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

KPK dalami intervensi Abdul Ghani Kasuba untuk rotasi jabatan pegawai******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami adanya dugaan intervensi tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) untuk mengatur berbagai proyek, pemberian izin, termasuk mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Hal tersebut didalami penyidik dalam pemeriksaan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim dan pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain, kaitan dengan penggunaan sejumlah uang dari hasil pemberian para kontraktor kepada tersangka AGK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.

Pada jadwal pemeriksaan itu penyidik KPK juga memeriksa pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi terkait dengan aliran uang yang diterima oleh AGK.

"Tim penyidik masih terus melanjutkan materi pemeriksaan kaitan dugaan aliran uang yang diterima tersangka AGK melalui beberapa perantara orang kepercayaannya," ujarnya.

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov
Baca juga: KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：erek erek cangkir、max win fire in the hole、pesta jp slot login

Terkait：situs slot gacor 99、prediksi togel 5d、jekpot88、ayowd、login kredivo tanpa aplikasi、dagangjudi、kredit pakai kredivo、sensasi777、prediksi togel india hari ini、liganationz

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：demo comslot（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

angka main quezon malam ini

puri slot88

situs slot online

qqholic

pinjaman modal usaha online

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Hiburan Korea adalah penyakit

game 138 slot

Presiden ajak menteri makan malam dan sapa masyarakat Makassar******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah menteri makan malam dan menyapa masyarakat di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (21/2) malam.

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis pagi, kehadiran Presiden Jokowi menambah suasana pusat perbelanjaan tersebut menjadi makin ramai.

Saat berjalan menuju salah satu tempat makan, Presiden Jokowi tidak lepas dari permintaan swafoto masyarakat yang ada di sana.

Jihan, salah satu remaja yang berhasil mendapatkan kesempatan bertemu dan berfoto bersama mengaku sangat bangga. Ia bersyukur usahanya melewati keramaian di pusat perbelanjaan tersebut dapat memberikan hasil.

"Tadi lagi nongkrong toh, tiba-tiba ramai, terus katanya ada Jokowi, jadi saya turun. Terus tiba-tiba, ramai, tertindis-tindis, langsung lewat lubang-lubang. Terus dipanggil sama Pak Jokowi buat foto. Saya mau pingsan," ujar Jihan.

Senada, Fani, warga yang sedang hamil 7 bulan juga tidak menyangka bisa bertemu dan berfoto dengan Presiden Jokowi. Begitu mendengar kabar bahwa Presiden Jokowi ada di Kota Makassar, ia langsung ingin segera bertemu.

"Tidak sangka ada dengar berita katanya Bapak (Jokowi) ada di Makassar, makanya lari-lari tadi hampir jatuh, saking senangnya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak (Jokowi)," ucap Ela.

Sementara itu Arsyad, juga sangat bahagia bisa bertemu dan berfoto bersama Presiden Jokowi. Bagi Arsyad, kesempatan tersebut merupakan momen langka dalam hidupnya untuk bertemu idolanya.

"Bahagia kak, yang pastinya bahagia, karena momen ini adalah momen yang sangat langka bagi saya, karena menurut saya, apa ya saya tidak bisa berkata-kata lagi, karena saya sangat fanssama Bapak," ungkap Arsyad.

Arsyad pun mengapresiasi kesederhanaan Presiden Jokowi sebagai pemimpin Indonesia yang dinilai sangat dekat dengan rakyat. Ia juga berharap Presiden Jokowi dapat menjadi pemimpin negara Indonesia yang lebih baik lagi.

Presiden didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman kemudian makan malam bersama di salah satu tempat makan yang ada di pusat perbelanjaan tersebut.

Menu yang dipesan pun beragam mulai dari nasi goreng ikan teri, mie tek tek, bakso ikan goreng, tempe mendoan, hingga es teh manis.

Presiden dan para menteri juga tampak berbincang hangat sambil menyantap menu makan malam yang disajikan.

Setelah santap malam usai, Presiden dan rombongan kemudian kembali ke hotel tempatnya bermalam di Kota Makassar untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja Kamis hari ini.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir kembali sebagai istri militer

situs slot 25 bonus 25

Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. "DPR memang punya hak mengajukan angket. Namun menyikapi pesta demokrasi yang telah berjalan demokratis ini, semua pihak harus mengedepankan kebijaksanaan kolektif, menurunkan tensi politik, menunggu semua proses Pemilu rampung," kata Syarief dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Saat ini, menurutnya seluruh pihak hanya perlu menunggu KPU dan Bawaslu yang tengah menyelesaikan tugasnya. Hak angket, menurutnya hanya akan menyisakan kegaduhan politik, berdampak pada segregasi sosial politik, dan kenyamanan berusaha. Dia menjelaskan bahwa untuk sengketa proses dalam pemilu bisa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, sedangkan sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Semua pengajuan sengketa itu, menurutnya bakal bermuara pada kepastian hukum melalui lembaga yudikatif. Dia menilai bahwa hak angket merupakan peradilan politik untuk unjuk kekuatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Menurutnya hal tersebut berbahaya bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih holistik dan integratif menyikapi pelaksanaan pemilu. Semua pihak, kata dia, telah bersepakat untuk memilih tahun 2024 ini sebagai agenda pergantian pemimpin politik, nasional maupun daerah. Menurutnya semua proses pelaksanaannya disepakati dan diawasi bersama, termasuk dalam hal ini proses rekrutmen penyelenggara pemilu.

Maka jika pelaksanaan pemilu ini dipertanyakan dan bahkan didelegitimasi oleh parlemen, menurutnya hal itu justru menyisakan banyak pertanyaan. "Jika ada anggapan pemilu bermasalah, atau KPU dan Bawaslu tidak independen, sebaiknya gunakan saja saluran yang tersedia. Menggunakan mekanisme hukum jauh lebih baik dibandingkan unjuk kekuatan politik di DPR," katanya.

Baca juga: JK sebut hak angket hilangkan kecurigaan dugaan kecurangan pemilu

Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

sistem tanam acak

betnation77

Anak yang lahir bulan Oktober berisiko lebih rendah terserang flu******

Jakarta (ANTARA) - Hasil studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir pada bulan Oktober lebih mungkin mendapat vaksinasi flu pada bulan yang sama dan memiliki risiko lebih rendah tertular influenza.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, setiap individu berusia enam bulan ke atas disarankan mendapatkan suntikan vaksin influenza setiap tahun dan waktu yang direkomendasikan untuk vaksinasi saat ini September atau Oktober.

Walaupun vaksinasi influenza semestinya dapat dilakukan sepanjang musim selama virus masih beredar, tetapi umumnya tidak disarankan untuk mendapatkan suntikan vaksin flu pada Juli dan Agustus bagi sebagian besar kelompok.

Namun, ada pengecualian bagi anak-anak yang hanya perlu vaksin satu dosis, anak usia enam bulan hingga delapan tahun yang perlu dua dosis vaksin (dengan dosis pertama diberikan segera setelah vaksin tersedia), dan perempuan dengan usia kehamilan pada trimester ketiga selama bulan-bulan itu.

Menurut siaran Medical Daily, temuan dari studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal BMJ menunjukkan bahwa bulan Oktober merupakan periode yang ideal bagi anak-anak untuk menerima suntikan vaksin flu sesuai dengan rekomendasi yang ada.

Dalam analisis kuasi-eksperimental terhadap anak-anak yang divaksinasi influenza, bulan kelahiran dikaitkan dengan waktu vaksinasi melalui pengaruhnya terhadap waktu kunjungan untuk perawatan kesehatan preventif.

"Anak-anak yang lahir pada bulan Oktober kemungkinan besar divaksinasi pada bulan Oktober dan kecil kemungkinannya didiagnosis influenza, sesuai dengan rekomendasi promosi vaksinasi pada bulan Oktober," tulis para peneliti dalam studi tersebut.

Baca juga: Penyebab anak-anak mudah terserang flu

Para peneliti menggunakan data klaim asuransi kesehatan lebih dari 800.000 anak usia dua sampai lima tahun yang mendapatkan suntikan vaksin influenza dari tahun 2011 hingga 2018 (antara Agustus dan Januari) untuk studi.

Mereka meneliti tingkat diagnosis influenza di antara anak-anak ini berdasarkan bulan kelahiran mereka.

Setelah memperhitungkan berbagai faktor yang mungkin berpengaruh seperti usia, jenis kelamin, kondisi yang ada, penggunaan layanan kesehatan, dan ukuran keluarga, para peneliti mendapati bahwa Oktober adalah bulan paling umum bagi anak-anak untuk divaksinasi.

Anak-anak yang lahir pada bulan Oktober juga memiliki tingkat diagnosis influenza terendah menurut siaran pers mengenai hasil penelitian tersebut.

Sebagai gambaran, rata-rata tingkat diagnosis influenza di antara anak-anak yang lahir Agustus selama musim flu yang diteliti sebesar 3 persen sedangkan pada anak-anak yang lahir Oktober sebesar 2,7 persen dan anak-anak yang lahir Desember sebesar 2,9 persen.

"Ada banyak variabel yang terlibat dalam hal waktu dan keparahan musim flu atau risiko seseorang untuk sakit, dan banyak dari itu berada di luar kendali kami," kata Anupam Jena, penulis senior hasil studi tersebut.

"Satu hal yang dapat kita kendalikan adalah waktu penyuntikan dan sepertinya bulan Oktober memang bulan terbaik bagi anak-anak untuk divaksinasi flu," katanya.

Baca juga: Dokter spesialis sarankan vaksinasi influenza setahun sekali
Baca juga: Tips redakan flu dan batuk pada anak secara alami

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

aplikasi credit

KPK periksa Plt Sekda soal korupsi di BPPD Sidoarjo******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjandianto telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2) tersebut, penyidik KPK juga mendalami materi yang sama terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah 3 (PD3) BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ninik Sulastri dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Nur Aditya Marendra Wardhani.

"Ketiga saksi penuhi panggilan dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan status jabatan dari tersangka SW di BPPD Pemkab Sidoarjo termasuk pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali juga mengatakan ketiga saksi juga didalami pengetahuannya soal besaran potongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," kata Ali.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Aliansi mitos saya

slot gacor online

Tanah Datar tetapkan tanggap darurat 14 hari banjir bandang Barulak******

Padang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari pada Minggu usai banjir bandang yang melanda Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru pada Jum'at, (23/2) lalu.
"Selepas kita mendengarkan analisa, masukan dan saran dari Forkopimda dan instansi terkait, maka ditetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan," kata Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batusangkar, Minggu. Dia mengatakan sebelum menetapkan masa tanggap darurat pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk penanganan awal bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dengan memberikan bantuan awal melalui Dinas Sosial dan BPBD Tanah Datar. Ia berharap pada masa penetapan masa tanggap darurat tersebut tidak terjadi bencana susulan sehingga memudahkan petugas membersihkan material. "Kita telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan musibah ini, semoga beberapa hari ke depan cuaca baik, sehingga tidak terjadi bencana susulan," kata dia.
Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Datar dr. Ermon Revlin mengatakan, banjir bandang yang terjadi pada Jum'at lalu berdampak pada tiga Jorong di Nagari Barulak.
Data dari BPBD setidaknya 27 unit rumah, dua mushala, dan puluhan hektar lahan pertanian terkena dampak banjir bandang di Nagari Barulak tersebut. "Sampai saat ini, diperkirakan 27 rumah, dua mushala, lima jembatan dan puluhan hektar lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang terdampak, dan saat ini petugas kami terus mendata terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan musibah ini," kata dia.*
Baca juga: Banjir bandang dan tanah longsor kembali terjang SumbawaBaca juga: BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase

Istriku yang terlahir kembali

erek2 54

Ini alasan Kemenag tak anjurkan umroh "backpacker"******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk melarang umrah backpackerdengan alasan untuk melindungi umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah umrah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa perjalanan umrah berbeda dengan perjalanan wisata lainnya, karena melibatkan aturan-aturan peribadatan yang harus dipatuhi.

“Ini kalau kita ke luar negeri kita bisa sendiri. Kemana? Ke Eropa, Jepang, Amerika, kemanapun kita bisa lakukan sendiri, karena tidak ada aturan-aturan dalam melakukan perjalanan itu, tapi umroh berbeda. Ada aturan peribadatan yang harus dipenuhi,” kata Yaqut saat ditanyai media di Jakarta, Jumat.

Menurut Yaqut, tidak semua umat memahami aturan-aturan tersebut, sehingga diperlukan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan ibadah umroh.

Baca juga: Kemenag akan sinkronkan aturan dengan Saudi soal umrah "backpacker"

Baca juga: Kemenag DIY cegah aktivitas penawaran umrah "backpacker" di medsos

Selain itu, ada banyak aspek praktis yang juga perlu dipertimbangkan, seperti pemesanan hotel dan makanan yang mungkin memiliki perbedaan dengan budaya kuliner Indonesia.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan pengalaman yang kurang memuaskan bagi para jamaah yang tidak terbiasa dengan lingkungan dan tata cara di negara-negara tujuan umroh.

“Nah tidak semuanya umat kita ini paham dengan semua itu maka dibutuhkan pembimbing. Siapa yang membimbing mereka dalam melaksanakan ibadah umroh?" ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah menginginkan agar jamaah umrah mendapatkan bantuan dan panduan yang memadai dari biro perjalanan umrah yang profesional.

Dengan demikian, diharapkan setiap jamaah dapat melaksanakan ibadah umrah dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Larangan terhadap umrah backpackerdiharapkan dapat meminimalkan risiko dan memastikan keselamatan serta kenyamanan bagi umat Muslim yang melaksanakan ibadah umrah.

“Banyak hal yang jadi pertimbangan pemerintah kenapa sebaiknya memang umroh backpackeritu dihindari. Jadi ada biro-biro umroh travel perjalanan ibadah umroh yang akan siap membantu umat untuk bisa menjalankan umroh dengan baik,” jelas Yaqut.

Baca juga: Pengamat: umrah backpacker berisiko

Baca juga: Umrah backpacker, akankah diatur Kemenag?

《uang4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，seribu mimpi 87Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《uang4d》bab terbaru。