pinjol pinjaman besar

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Sengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi******

Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Selain langkanya tahu, masalah lain di sektor pangan adalah cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan pun terancam kritis.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.

"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.

Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.

Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.

Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.

Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.

Pemerintah Gagal Lindungi Produksi Beras Hingga Risiko Stunting

Tahta Tuhan

Jakpreneur dan Kiprah Pengembangan UMKM di DKI Jakarta******

Program unggulan DKI Jakarta, Jakpreneur masih menjadi harapan sejumlah masyarakat DKI Jakarta dalam upaya mengembangkan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi meningkatkan roda perekonomian warga.

Hal itu salah satunya mengemuka dalam pertemuan Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta bersama Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tengah pekan kemarin.

Heru berharap wadah pengembangan generasi muda nonpartisipan dapat terus bersinergi menjadi roda penggerak peningkatan kesejahteraan sosial warga Jakarta, khususnya kalangan generasi muda.

Mengenal Jakpreneur

Jakpreneur merupakan sebuah platform untuk warga berjiwa kreatif dan inovatif, untuk mendirikan serta memajukan usaha dalam skala mikro, kecil, hingga menengah (UMKM). Jakpreneur yang merupakan gabungan dua kata, yakni Jak dari Jakarta dan preneur dari entrepreneurship.

Melalui program ini, para pelaku UMKM nantinya akan mendapatkan akses untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian dalam mengembangkan potensi usaha, dengan cara-cara kolaboratif antara Pemprov, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, lembaga, atau pihak-pihak lainnya.

Melalui Jakpreneur, para calon wirausahawan DKI Jakarta akan diberikan fasilitas pendampingan dari Pemprov DKI Jakarta mulai dari permodalan, pemasaran, ide kreatif, laporan keuangan, penyelesaian persoalan usaha, hingga pelatihan menuju pelaku usaha yang unggul.

"Peserta Jakpreneur juga akan difasilitasi untuk memperoleh dokumen perizinan dan/atau non-perizinan sesuai dengan usaha yang dijalankan," tulis pernyataan Pemprov DKI melalui laman Jakarta Smart City.

"Pertumbuhan usaha-usaha baru diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan jutaan keluarga di Ibu Kota. Terlebih di tengah situasi menantang dengan merebaknya wabah COVID19," lanjut pernyataan Jakpreneur.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas PPKUMKM DKI Jakarta Elizabeth Ratu per September 2022 telah ada lebih dari 326 ribu pelaku UMKM yang telah bergabung bersama Jakpreneur.

"326 ribu pelaku usaha, sudah melampaui target dari 200 ribu pengusaha," kata Ratu dikutip dari Detik, akhir September lalu.

Program itu kemudian disempurnakan. Pada 2020, Jakpreneur dikenalkan sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang merupakan penyempurnaan program PKT.

Berubah menjadi seorang putri

Menteri PUPR: Investor Sudah Bisa Masuk ke IKN Kuartal II 2023******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap investor, lokal maupun asing, mulai masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai kuartal kedua tahun depan.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C yang berfokus pada pengembangan KIPP untuk perkantoran.

"Nanti pada kuartal II 2023, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, Minggu (4/12).

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal agar bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20 persen-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Yang 20 persen-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022, seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," katanya.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengaku siap memulai pembangunan KIPP wilayah 1B dan 1C IKN Nusantara. Ia mengungkapkan sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan ibu kota baru tersebut di Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur.

Jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, investasinya menggunakan bermacam skema apakah investasi murni, KPBU dan sebagainya tergantung pada jenis kegiatannya.

Para investor Malaysia tersebut berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN, dengan sektor-sektor yang diminati, seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya.

Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Terbaru, sebanyak 21 negara Uni Eropa, seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Tiga Pegawai BPN Dipecat Gara******

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengahmemecat tiga pegawainya yang kedapatan melakukan praktik "mafia tanah". Tak tanggung-tanggung, ketiga oknum tersebut dilakukan status Pemberhenitian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Dwi Purnama, ketiga oknum pegawai yang dipecat tersebut melakukan "kenakalan" dengan modus sendiri-sendiri.

"Pada dasarnya sudah terbukti melakukan pidana umum. Modusnya macam-macam, yang pertamaada mencuri blangko, dijual ke oknum untuk kemudian dibuat sertifikat dan sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan. Saat dicek di kantor, nomor registrasinya tidak muncul", ujar Dwi usai menjadi narasumber diskusi "Menelisik Praktek Mafia Tanah di Jawa Tengah" yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jawa Tengah (FWPJT) di Semarang, pada Senin (5/12) kemarin.

"Ketiga, menggunakan akun untuk kemudian digunakan kepengurusan dan dibuat untuk kriminalitas," ujarnya.

Menurut Dwi, pemecatan tiga oknum pegawainya tersebut merupakan bukti dan komitmen lembaganya dalam "bersih-bersih" di internal. Meski demikian, Dwi tetap berharap agar masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam mengurus soal pertanahan dan jangan mudah untuk tanda tangan.

Pasalnya, sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN, tentunya berdasarkan dari dokumen-dokumen penyertanya dan celah inilah yang biasanya digunakan pelaku "mafia" tanah untuk menipu warga masyarakat kelas bawah.

"Saya juga pesan ini pada masyarakat, tolong lebih hati-hati dan teliti bila mengurus soal pertanahan, jangan mudah tanda tangan," ujarnya. terang Dwi.

Dwi menegaskan bila aktor "mafia" tanah biasanya adalah orang cerdas dan memiliki harta banyak sehingga tak berpikir lama untuk membiayai lahan tanah yang dijual warga.

"Mafia itu orangnya cerdas dan kaya. Bagaimana cara menguasainya, dia sudah tahu teknik-tekniknya, apalagi sampai mengeluarkan uang untuk urus ini itunya," kata Dwi.

[Gambas:Video CNN]

Archon misterius

Jaya dari Khong Guan, Hartono Kweefanus Sukses hingga ke Filipina******

Orang Indonesia pasti tak asing dengan Khong Guan. Selain memeriahkan suasana lebaran, kejayaan biskuit melegenda ini ternyata juga membantu pemiliknya, Hartono Kweefanus, menjadi salah satu orang terkayadi Indonesia dan Filipina.

Tak banyak informasi mengenai latar belakang dan kehidupan pribadi Hartono. Bahkan, Forbes dan sejumlah media lain menyebut keluarga besarnya sebagai salah satu keluarga konglomerat paling misterius.

Sejumlah sumber menyebutkan pria lulusan Universitas Nanyang Singapura ini lahir di Indonesia, sebelum akhirnya tinggal di Filipina. Ia adalah putra dari Kwee Boen Twie alias Hidayat Darmono.

Hampir dua dekade, Khong Guan menjadi biskuit impor. Baru pada era 1970-an, pabrik Khong Guan di Indonesia berdiri di Surabaya sebelum akhirnya membangun pabrik di Ciracas, Jakarta Timur, dan Cibinong, Bogor.

Di Indonesia, Khong Guan berhasil menjadi salah satu merek dagang biskuit dan wafer yang paling populer dan merajai pasar.

Selain Khong Guan, Hidayat juga berperan mendirikan PT Nissin Biscuits Indonesia pada 1975. Ia juga disebut sebagai salah satu pendiri perusahaan camilan dan mi instan raksasa di Filipina, Monde Nissin, pada 1979. Beberapa produk yang terkenal adalah wafer Nissin dan mi instan Lucky Me.

Tidak diketahui alasan Hidayat memilih Filipina untuk melebarkan sayap bisnisnya dengan membawa serta keluarga besarnya ke sana.

Awalnya, Monde Nissin sangat tertutup, tetapi tabir informasi mulai sedikit terkuak saat perusahaan melantai di bursa saham Filipina pada pertengahan 2021.

Kala itu, perusahaan meraup dana segar 55,9 miliar peso atau sekitar US,1 miliar yang menjadikannya sebagai IPO terbesar sepanjang sejarah di Filipina.

Berdasarkan laporan perusahaan, Monde Nissin sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh anak-anak Hidayat dan keluarga. Mulai dari Hartono Kweefanus, Hoediono Kweefanus, Monica Darmono, Kataline Darmono, Betty Ang (istri Hoediono), dan Herry Soesanto (suami Monica).

Bisnisnya tidak hanya ada di Indonesia dan Filipina, tetapi juga tersebar di berbagai negara mulai dari Singapura, Thailand hingga Selandia Baru.

Hartono saat ini menjabat sebagai Chairperson Emeritus dan Direktur Monde Nissin. Ia juga tercatat sebagai chairman atas dewan direksi di sejumlah anak perusahaan Monde Nissin mulai dari Monde MY San Corporation, PT Khong Guan Biscuit Indonesia, dan KBT International Holdings, Inc.

Selain itu, ia menduduki posisi sebagai direktur Monde Land, Inc, Monde Nissin Singapore Pte Ltd, Monde Nissin International Investments Ltd, Monde Nissin Holdings (Thailand) Ltd, Monde Nissin New Zealand Limited, Suntrak Corporation, Monexco International Ltd., dan Monde Nissin (Thailand) Co, Ltd.

Usai Monde Nissin IPO, kekayaan Hartono langsung melesat menjadi US,9 miliar atau sekitar Rp29,45 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS). Maklum, ia tercatat memiliki 29 persen saham Monde Nissin.

Pada 2017, nama Hartono sempat masuk ke daftar 50 orang terkaya versi Forbes di posisi ke-46 dengan kekayaan US0 juta.

Tahun ini, Forbes menempatkan pria berusia 72 tahun ini di posisi ke-15 pada daftar orang terkaya di Filipina. Per 8 Oktober, kekayaan Hartono tercatat mencapai US,5 miliar atau berkisar Rp23,25 triliun.

Hartono berbagi daftar yang sama dengan adik iparnya yang juga menjabat sebagai presiden dan direktur Monde Nissin, Betty Ang, yang bertengger di posisi ke-20 dengan kekayaan senilai US,05 miliar atau Rp16,27 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kelaparan

Mengintip Implementasi Smart Economy Menuju Jakarta Smart City******

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut ekosistem perkotaan dapat beradaptasi dan memberikan kemudahan bagi warganya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari situ, muncullah konsep "Kota Cerdas" (Smart City), sebagai upaya inovatif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat.

Pembangunan dan pengembangan ekonomi merupakan hal yang esensial agar sebuah kota dapat berjalan serta tetap hidup. Kehadiran Jakarta Smart City, sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir 2014, membawa perubahan pada roda ekonomi perkotaan yang dikenal dengan istilah Smart Economy.

Smart Economy merupakan salah satu dari indikator penting yang membuat Jakarta masuk dalam kategori smart city. Enam indikator lainnya antara lain, Smart People, Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, dan Smart Branding.

Sebagai kota cerdas, Jakarta tentunya memiliki berbagai program Smart Economy yang bermanfaat bagi warganya. Dalam Jakarta Smart City, Smart Economy yang berusaha diterapkan adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat untuk mencapai produktivitas yang tinggi.

Beberapa program Smart Economy dari Jakarta Smart City antara lain:

• Jakpreneur, yaitu wadah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Jakarta yang mendukung kreasi dan kolaborasi dalam sebuah ekosistem kewirausahaan. Dengan JakPreneur, para pelaku UMKM akan mendapat pelatihan, pendampingan, pemasaran, hingga permodalan. Informasi dan pendaftaran Jakpreneur dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakPangan adalah fitur di aplikasi JAKI yang menampilkan informasi harga pangan pokok di Jakarta. Melalui aplikasi ini warga Jakarta dapat membandingkan harga pangan di tiap pasar, sehingga dapat lebih hemat ketika berbelanja.

• Portal Jaknaker merupakan portal yang berisi lowongan-lowongan pekerjaan dan magang untuk memudahkan warga Jakarta mencari pekerjaan. Diharapkan, masyarakat bisa mendapatkan informasi pelatihan untuk pengembangan kariernya. Portal ini juga dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

• JakOne Pay diluncurkan dengan bekerja sama dengan Bank DKI sebagai alternatif pembayaran non-tunai yang bisa diakses di aplikasi JAKI. Dengan pembayaran non-tunai ini, warga Jakarta dapat lebih praktis bertransaksi dengan lebih aman, karena tidak bersentuhan dengan uang tunai selama masa pandemi.

• Kartu JakLingko merupakan satu kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran terintegrasi di berbagai moda transportasi umum di Jakarta, mulai dari bus Transjakarta hingga angkot Mikrotrans.

Tentunya inovasi dari Jakarta Smart City tidak akan berhenti sampai di sini saja. Seiring dengan derasnya arus teknologi yang masuk dalam kehidupan, teknologi-teknologi baru akan terus diperkenalkan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani aktivitas.

"Jakarta merupakan salah satu kota di dunia yang terus berusaha mengembangkan indikator Smart Economy agar kualitas hidup warga semakin meningkat," bunyi keterangan resmi tersebut.

Dengan berbagai kemudahan yang telah hadir, ini saatnya untuk kamu menjadi bagian ekonomi yang cerdas. Contohnya bisa dengan menggunakan berbagai fitur Smart Economy di JAKI dan menggunakan fasilitas kartu JakLingko untuk kemudahan mobilitas di Jakarta.