klik855

doyan303 187Jutaan kata 48396Orang-orang telah membaca serialisasi

《klik855》

Waketum MUI minta pemangku kepentingan berjiwa kesatria saat pemilu******

Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berjiwa kesatria dalam menjalankan tugas, utamanya berkenaan dengan pemilihan umum (pemilu) calon presiden dan wakil presiden.

"Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya," ujar Marsudi di Jakarta, Senin. Sebelumnya, Marsudi Syuhud bersama sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai mendeklarasikan Pemilu 2024 damai.

Baca juga: Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan Acara ini merupakan yang ketiga kalinya digelar dengan tujuan untuk terciptanya pemilu damai, jujur, dan adil serta terhindarnya dari kecurangan-kecurangan sehingga menghasilkan pemimipin sesuai dengan harapan bangsa. Marsudi mengatakan warga negara Indonesia juga punya peran yang penting, terlebih lagi dalam situasi sekarang yang memerlukan peran dan kontrol yang kuat dari masyarakat. Kontrol dari masyarakat tersebut agar tercipta suasana pemilu yang jujur dan adil, serta tetap mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan kendati pilihan berbeda. "Dalam situasi yang rawan kepercayaan seperti yang dirasakan sekarang, peran, kontrol dan pengawasan ketat dan menyeluruh dari kita semua amat diperlukan," katanya.

Baca juga: Pemuka agama di Indonesia serukan Pemilu jujur, adil, dan bermartabat Sementara itu, Keuskupan Agung Jakarta Romo kardinal Ignatius Suharyo mengatakan bahwa komunitasnya ini tidak berpihak kepada salah satu paslon. Pihaknya hanya menyerukan persatuan, apapun keadannya. "Kami katakanlah para pemimpin, komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada di tataran moral," ujarnya. Dirinya menyebut siapapun pemimpin yang nantinya terpilih dan diputuskan oleh lembaga berwenang, harus diterima. Jangan sampai ada yang terpancing oleh provokasi yang ada. "Kalau nanti siapapun yang terpilih, dan sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, ya musti kita terima. Itu yang harus kita sampaikan," kata dia.
Baca juga: Merajut asa pemilu damai di perbatasan Indonesia - Timor Leste

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan BUMN merupakan salah satu pilar penting agar sistem ekonomi Indonesia berjalan seimbang.

"BUMN sebagai salah satu pilar penting sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dihapus, apalagi diganti," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebetulnya kalau dari sisi sistem ekonomi Indonesia ada tiga jenis atau pilar penting yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 secara tersirat bahwa makna yang dimaksud adalah BUMN, swasta dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku serta pilar dari sistem ekonomi Indonesia, dan kalau salah satu pilar dihapuskan maka sistem ekonomi Indonesia berjalan tidak seimbang.

BUMN juga berperan sebagai agen pembangunan bagi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai tulang punggung bagi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pupuk, sembako, listrik dan BBM.

Selain itu BUMN juga merupakan instrumen bagi negara dalam meningkatkan fasilitas layanan bagi rakyat luas, seperti transportasi KRL menjadi terjangkau dan nyaman melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, BUMN menjadi kanalisasi bagi PMN dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

Sedangkan koperasi itu sebenarnya, menurut Eko, merupakan entitas yang setara dengan BUMN dan swasta. Tiga entitas ini yang dihasilkan dari makna tersirat Pasal 33 UUD 1945.

Kalau BUMN pendekatannya berangkat dari modal atau kepemilikannya yang mayoritas dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga dengan kepemilikan negara tersebut, artinya negara harus menyalurkan sejumlah dana untuk BUMN dalam rangka melayani kebutuhan dan memberikan layanan publik krusial bagi rakyat Indonesia.

Sedangkan koperasi dibentuk oleh beberapa orang yang mengumpulkan modal kemudian membuat usaha. Koperasi sebetulnya dibentuk hanya untuk anggotanya, sehingga untuk terlibat, memanfaatkan fasilitas, dan mendapatkan profit maka individu harus bergabung terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi.

"Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik bagi Indonesia dan berjalan secara setara serta saling melengkapi, karena ketiganya harus berjalan seimbang dalam menggerakkan sistem ekonomi Indonesia. Memang ketiga pilar ekonomi Indonesia ini telah dipikirkan dan disusun oleh para pendiri bangsa," katanya.


Baca juga: Indef sebut tiga isu harus muncul dalam debat terakhir Pilpres 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Forum Keluarga Besar IPB serukan demokrasi bermartabat******

Kota Bogor (ANTARA) - Forum Keluarga Besar IPB University menyampaikan seruannya untuk mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum (pemilu) berlangsung tertib, aman dan damai.

Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo mengatakan untuk praktik demokrasi yang bermartabat, ada lima poin dalam seruan yang mewakili para guru besar dan mahasiswa IPB University, pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.

“Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balanceantara pemerintah dan DPR atau DPD yang baik,” kata Haryadi saat membacakan sikap Forum Keluarga Besar IPB University, di Bogor, Sabtu.

Poin ketiga menurut Haryadi, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.

Dia mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.

“Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Haryadi menjelaskan poin kelima adalah sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan serta tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

“Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan negeri ini,” ujarnya.

Dia mengatakan IPB sebagai kampus rakyat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi.

Selain itu menurut dia, IPB menjunjung tinggi keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi
Baca juga: Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi

Pewarta: Shabrina Zakaria/M Fikri Setiawan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：yang lagi gacor slot hari ini、bogaslot、erek 09

Terkait：tafsir mimpi 3d abjad bergambar、agen situs slot、bo yg gacor、garuda999 pro、di rumah menghasilkan uang、juara slot gacor、paito、engine slot gacor、innova 77 slot login、cara kredit hp lewat akulaku

---

---

bab terbaru：mbahsloto（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10