live99 slot

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Erick Thohir Ungkap Alasan WIKA Tunggak Bayar Sukuk******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkap alasan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA menunda pembayaran obligasi syariah (sukuk).

Menurut Erick, pembayaran sukuk yang menunggak ini terjadi lantaran proses pelepasan aset hingga negosiasi perbankan dalam restrukturisasi perusahaan.

"Restrukturisasi itu juga ada yang namanya pelepasan aset. Sebagian aset ke INA (Indonesia Investment Authority). Ada juga negosiasi perbankan, 90 persen sudah berhasil yang perbankan. Tapi yang sukuk, yang macam-macam belum," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (19/12).

"Garuda berhasil kan, yang ini belum. Kemarin makanya sempat suspense,tapi itu part of negotiation, bukannya kita (WIKA) enggak mau bayar," sambung dia.

Ia mengungkap bahwa pihaknya telah mencoba untuk bernegosiasi kapan tunggakan tersebut bakal dibayarkan.

"Jadi kemarin kita coba negosiasi, apakah kita bayar dulu yang tahun ini, tahun depan negosiasi lagi, itu perlu waktu. Tapi kalau ada kasus korupsinya kita gigit. Seperti di Garuda kan prosesnya beda, isunya satu tapi prosesnya beda. Jadi tetap WIKA kita coba dorong cari win-win solution untuk tahun ini," ucapnya.

Penghentian perdagangan saham WIKA dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada Senin (18/12).

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

WIKA berdalih menunda pembayaran pokok sukuk dengan dua pertimbangan.

Pertama, pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur, khususnya pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 (dua) tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya;

Kedua,proyeksi arus kas perseroan di akhir 2023 yang terbatas keterbatasan. Karena terbatas, perseroan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qiao Qiling

Erick Thohir Resmi Merger Angkasa Pura I dan II******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi memerger Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atauInJourney Airports.

"Alhamdulillah proses yang panjang telah menemui akhirnya, upaya kita untuk memperkuat pengelolaan bandara berhasil terwujud," ujar Erick dalam keterangan resmi, Kamis (28/12).

Erick mengatakan InJourney Airports dan juga PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) sebagai subholding InJourney Group merupakan terobosan besar dalam sektor industri aviasi dan kebandarudaraan.

"Dengan transformasi ini, kita berharap pengelolaan bandara bisa lebih terintegrasi dan efisien," ucap Erick.

Erick menyebut merger Angkasa Pura I dan II harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan adanya standarisasi sistem operasi dan kebijakan yang sama. Menurutnya, pengelolaan bandara menjadi keharusan dalam mengoptimalkan potensi sektor ekonomi, pariwisata, hingga logistik Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT Angkasa Pura Indonesia akan dipimpin oleh Faik Fahmi yang sebelumnya menjabat sebagai dirut PT Angkasa Pura I.

Tiko, sapaan akrabnya, menerangkan pembentukan PT Angkasa Pura Indonesia ini merupakan tahap awal dalam penggabungan AP I dan II.

"Ini tahap awal," ujarnya.

Erick memang tengah tengah berupaya untuk melakukan restrukturisasi BUMN Karya dalam 2-3 tahun. Kementerian BUMN sebelumnya sudah berhasil menggabungkan PT Pelindo dari empat menjadi satu.

"Saya sudah berulang-ulang kali bicara proses restrukturisasi BUMN karya itu butuh waktu 2-3 tahun dengan opsi masing-masing yang berbeda," katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (19/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Ada IKN, Pengusaha Tetap Pilih Berbisnis di Lokasi yang Banyak Orang******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan ekspansi bisnistetap mengacu pada lokasi yang banyak konsumen meski nantinya ada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua Umum Kadin Juan Permata Adoe menekankan pihaknya tak menutup mata bahwa Pulau Jawa saat ini masih cukup ramai dalam urusan bisnis.

"Kalau bicara IKN, kita pengusaha tentunya memilih lokasi yang di mana konsumennya banyak, itu sudah pasti," tegas Juan dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Terlepas dari prospek bisnis di IKN, pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan aturan negara yang dianggap mempersulit impor barang. Padahal, mereka mengaku selama ini sudah taat pajak.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga merasa mal-mal di Indonesia dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel, khususnya di 2024 ini.

APPBI mengkritik upaya pemerintah membatasi produk impor. Mereka menilai negara seharusnya memberi insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang dan bersaing di pasar ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual turut mendengar keluhan pengusaha. Airlangga menekankan pemerintah perlu mempelajari geliat sektor ritel di negara lain sebagai pembanding kebijakan di Indonesia.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," tuturnya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambah Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Kementerian Investasi/BKPM Minta Pelaku Usaha Segera Serahkan LKPM******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) agar melakukan penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Juli-Desember 2023 atau Oktober-Desember 2023.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, LKPM itu dapat disampaikan mulai 20 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024 melalui situs oss.go.id di menu Pelaporan.

Sementara, penyampaian LKPM yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan prinsip Self Declaration, di mana pelaku usaha mengisi perkembangan realisasi investasinya sendiri.

(Foto: Arsip BKPM)

Bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi LKPM, BKPM membuka layanan pendampingan melalui Klinik LKPM yang akan membantu pelaku usaha terhindar dari kesalahan pengisian data.

Di Klinik LKPM, disediakan konsultasi gratis yang dilakukan secara online, mulai 21 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Tina mengingatkan, konsultasi diberikan dalam jumlah terbatas setiap hari dalam periode masa pelaporan.

"Silakan teman-teman pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini, khususnya pelaku usaha kecil yang wajib melaporkan usahanya pada semester II ini," ujarnya.

BKPM ditegaskan akan melanjutkan kolaborasi aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP0 di berbagai provinsi, kabupaten, serta kota untuk menyosialisasikan pengisian LKPM secara online.

Adapun pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif yang akan diberikan secara bertahap, mulai peringatan tertulis sampai pembatalan perizinan usaha.

Pada periode Juli-September 2023, BKPM mencatat capaian nilai realisasi investasi sebesar Rp374,4 triliun. Secara kumulatif, pada Januari-September 2023 telah memenuhi 75,2 persen dari target, yakni sebesar Rp1.052,1 triliun.

Tina menambahkan, untuk pertama kalinya tahun ini BKPM turut merilis data realisasi investasi pada sektor hilirisasi, sebesar Rp266 triliun pada peruode Januari-September 2023. Angka itu memenuhi 25,3 persen dari total investasi pada periode yang sama.

Menurutnya, hilirasi adalah jalan untuk menerapkan transformasi ekonomi dalam upaya mencapai kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tanggal 7 Desember 2023 lalu kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri, untuk itu Kementerian Investasi beserta jajaran DPMPTSP siap mengawal realisasinya," ujar Tina.

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024******

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik dan berlaku mulai 1 Januari 2024, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Kemenkeu menjelaskan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik ini merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Pemerintah sebelumnya juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Sistem Penukaran Poin Super

IHSG Diproyeksi Menguat Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi pada perdagangan hari ini, Selasa (19/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai indeks saham masih terlihat berada dalam rentang konsolidasi wajar di tengah minimnya sentimen dari dalam negeri.

Sedangkan, peluang investasi terutama untuk saham-saham berfundamental kuat tentunya masih terbuka lebar. Hal itu tak lepas dari kondisi perekonomian yang cukup stabil.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.002 dan resistance7.231 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni KLBF, HMSP, TLKM, ICBP, UNVR, WIKA, PTPP, ISAT, dan TBIG.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham ada dalam kondisi netral.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) dalam kondisi netral," ucap Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentangsupport6.965 dan resistance7.300 hari ini.

IHSG ditutup melemah 71,46 poin atau minus 0,99 persen ke level 7.119 pada perdagangan Senin (18/12) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,36 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,84 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]