warna paito sgp

Kotak Makanan Ogre

Pedagang Pasar Pramuka Bisa Rugi Buntut Larangan Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur mengaku bisa rugi ratusan juta akibat larangan menjual obat siropoleh Kementerian Kesehatan(Kemenkes).

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon menjelaskan anggotanya masih ada yang menjual obat sirop meski dilarang oleh Kemenkes.

"Masih ada konsumen yang beli (obat sirop), masih kita jual juga. Namun agak berkurang penjualan," kata Yoyon, Kamis (20/10).

"Ada batas waktunya obat ini atau expired. Kawan-kawan (pedagang obat) ini bukan rugi Rp10 atau Rp20 juta, bisa ratusan juta ruginya. Walau kecil tapi jumlahnya banyak," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

"Obat-obatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium pusat forensik dan sedang kita identifikasi lagi obat mana saja yang bisa menyebabkan kelainan ginjal," katanya, Rabu (19/10).

Dante mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirop yang bisa tercemar etilen glikol (EG).

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

YLKI soal Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Tuntas dari Hulu hingga Hilir******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akutpada anak.

Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.

"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).

Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality controldi internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.

YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

[Gambas:Twitter]

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi, semuanya harus bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Sejauh ini ada 245 kasus gagal ginjal akut yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 141 pasien meninggal dunia.

Polri pun ikut mengusut dugaan pidana. Bareskrim Polri mengecek kandungan obat sirop yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut.

Sementara itu, Badan POM telah mengecek 102 obat yang digunakan para pasien gangguan ginjal akut. Hasilnya, 23 obat di antaranya dinyatakan aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

Kemenperin Akhirnya Bersuara soal Singapura Tarik Mie Sedaap******

Kementerian Perindustrian buka suara soal kasus penarikan produk Mie Sedaap di beberapa negara, salah satunya Singapura karena mengandung pestisida etilen oksida

Melalui Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, mereka menyatakan sejatinya setiap produk makanan dan minuman yang dihasilkan industri di dalam negeri sudah mengikuti standar pangan yang berlaku, termasuk di negara tujuan ekspor.

"Tentunya perusahaan dalam melakukan ekspor makanan ke luar negeri harus mengetahui regulasi yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor tersebut, serta memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika seperti dikutip dariAntara, Jumat (21/10).

Ia menyebut agar masalah itu tidak terjadi, pemerintah akan melakukan langkah mitigasi, antara lain dengan memperkuat Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (Inrasff) working group dari para pemangku kepentingan terkait.

Perwakilan stakeholdersitu misalnya dari BPOM (selaku National Contact Point), Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.

"Inrasff merupakan sistem komunikasi yang cepat untuk menindaklanjuti notifikasi terhadap permasalahan produk ekspor maupun impor," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Di samping itu, lanjut Putu,pemerintah juga akan mengembangkan metode pengujian residu etilenoksida pada produk pangan. Saat ini, di Indonesia, pengujian residu tersebut baru bisa dilakukan oleh laboratorium BPOM.

Sejumlah negara, salah satunya Singapura menarik produk Mi Sedaap dari pasar mereka. Beberapa waktu lalu mereka menarik tiga varian Mie Sedaap dari peredaran.

Badan Pangan Singapura (SFA) mengatakan penarikan dilakukan karena produk Mie Sedaap dianggap mengandung pestisida.

Ada dua produk Mie Sedaap lain yang terdeteksi mengandung pestisida dalam bubuk cabai. Dua varian tersebut adalah mie instan Mie Sedaap Kari Spesial dan mie instan Korean Spicy Chicken.

"Melalui pengujian peraturan kami, SFA telah mengidentifikasi bubuk cabai terkontaminasi dengan etilen oksida," katanya dalam rilis media yang diperbarui.

Sementara itu Wings Group selaku perusahaan induk dari Mie Sedaap membantah produknya mengandung pestisida jenis etilen oksida.

"Mie Sedaap memastikan tidak menggunakan etilen oksida di seluruh lini produksi. Mie Sedaap telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (11/10).

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Harga Emas Antam Naik Tipis ke Rp946 Ribu di Awal Pekan******

Harga EmasPT Aneka Tambang(Persero) alias Antambertengger di posisi Rp946 ribu ribu per gram pada Senin (24/10). Harga itu menguat Rp1.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Begitu juga dengan harga pembelian kembali (buyback) yang naik Rp1.000 dari perdagangan sebelumnya ke Rp831 ribu.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp523 ribu, 2 gram Rp1,83 juta, 3 gram Rp2,72 juta, 5 gram Rp4,50 juta, 10 gram Rp8,955 juta, 25 gram Rp22,262 juta, dan 50 gram Rp44,445 juta.

Sementara, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,46 persen menjadi US.664 per troy ons. Sejalan, harga emas di perdagangan spot juga menguat 0,08 persen ke US.659,06 per troy ons pagi ini.

[Gambas:Video CNN]

Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas internasional menguat lagi akibat imbal obligasi AS yang turun besar. Hal ini terjadi karena pernyataan Presiden The Fed San Francisco Mary Daly yang mengatakan suku bunga the Fed sudah tidak jauh dari puncaknya.

"Namun kenaikan mungkin akan terbatas di tengah minggu yang sibuk dengan data ekonomi PDB AS dan inflasi PCE (Personal Consumption Expenditure)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memproyeksi harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.643 per troy ons dan resistanceUS.670 per troy ons.

Perjalanan melalui kemalangan

YLKI soal Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Tuntas dari Hulu hingga Hilir******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akutpada anak.

Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.

"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).

Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality controldi internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.

YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

[Gambas:Twitter]

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi, semuanya harus bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Sejauh ini ada 245 kasus gagal ginjal akut yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 141 pasien meninggal dunia.

Polri pun ikut mengusut dugaan pidana. Bareskrim Polri mengecek kandungan obat sirop yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut.

Sementara itu, Badan POM telah mengecek 102 obat yang digunakan para pasien gangguan ginjal akut. Hasilnya, 23 obat di antaranya dinyatakan aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Hunian Pekerja Konstruksi IKN Bakal 'Disulap' Jadi Kantor Bersama******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa dijadikan sebagai kantor bersama.

Seluruh pekerja, mulai dari staf hingga manajer kontraktor, termasuk juga konsultan tinggal jadi satu di hunian tersebut, sehingga akan lebih mudah berkoordinasi.

"Selain untuk hunian, bisa juga untuk kantor bersama. Tidak usah di tempat lain agar terkoordinir dengan rapi," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Minggu (23/10).

Selain infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk menyediakan air baku di kawasan IKN berkapasitas 2.000 liter/detik dan Kota Balikpapan sebesar 500 liter/detik.

Bendungan ini juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN sebesar 55 persen.

Kemudian juga intake Sungai Sepaku untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 3000 liter/detik.IntakeSungai Sepaku berkonsep Bendung Obermeyer dengan panjang 117,8 meter.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR memprioritaskan penggunaan teknologi modular karya anak bangsa untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dalam rangka dukungan pembangunan IKN, Kementerian PUPR berencana membangun rumah susun (rusun) untuk hunian pekerja konstruksi di IKN yang akan menampung minimal 15.600 tenaga kerja.

Proyek ini merupakan kegiatan tahun jamak (multiyears contract atau MYC) 2022-2023 yang diharapkan secara fungsional dapat diselesaikan sebelum akhir 2022.

[Gambas:Video CNN]