petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

eyang jitu acak angka

slot online terbaik dan terpercaya 681Jutaan kata 381157Orang-orang telah membaca serialisasi

《eyang jitu acak angka》

Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******

Sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena sudah mengeluarkan banyak uang tapi hingga saat ini belum mendapat hunian yang dijanjikan.
Sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena sudah mengeluarkan banyak uang tapi hingga saat ini belum mendapat hunian yang dijanjikan. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.

Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.

Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.

Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.

Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).

Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lihat Juga :
Moladin PHK Ratusan Karyawan, Notifikasi-Pemecatan di Hari yang Sama

Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Lihat Juga :
Sandi Kaji Tiket Borobudur Turis RI Rp150 Ribu-Asing Rp500 Ribu

Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Lihat Juga :
Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.

(skt/agt)

Pengoplos 350 Ton Beras Bulog di Banten Cuan Hingga Rp1,29 M******

Tujuh pengoplos beras Bulog mendapat untung Rp3.700 per kg untuk 350 ton beras Bulog yang mereka campur, lalu dikemas dengan merek lain.
Tujuh pengoplos beras Bulog mendapat untung Rp3.700 per kg untuk 350 ton beras Bulog yang mereka campur, lalu dikemas dengan merek lain. (CNN Indonesia/Yandhi)
Serang, CNN Indonesia--

Tujuh pengoplos berasBulogyang ditangkap Polda Bantenmendapat keuntungan sebesar Rp3.700 per kg untuk 350 ton berasBulog yang mereka campur. Beras oplosan itu lalu dikemas dengan merek lain seperti Rojo Lele, Badak dan lainnya.

Jika ditotal, mereka mengantongi Rp1,29 miliar keuntungan hasil mengoplos beras. Beras Bulog yang berkualitas premium dibeli Rp8.300 per kg, lalu dijual Rp12 ribu per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menduga para pengusaha itu membeli beras saat operasi pasar.

"Beras Bulog mereka beli Rp8.300 (per kg), langsung diganti bajunya. Dia jual dengan pasar premium yang rata-rata Rp12 ribu," kata Buwas di Polda Banten, Jumat (10/2).

Buwas bahkan mencurigai beras oplosan Bulog juga diselundupkan ke luar negeri. Jika benar, ini akan semakin mempersulit masyarakat yang membutuhkan beras.

"Negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi ada oknum yang memanfaatkan, oknum pengusaha, beras ini justeru akan dikeluarkan dari Indonesia. Nanti yang akan mendalami dari pihak kepolisian," imbuhnya.

Menurut Buwas, Bulog telah mengimpor 500 ribu ton beras dari berbagai negara dan sudah di sebar ke 12 provinsi di Indonesia untuk menurunkan harganya. Namun, operasi pasar Bulog dimanfaatkan pengusaha nakal untuk meraih keuntungan berlipat dan menyengsarakan masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah menyiapkan peraturan untuk mengatur penyaluran dan harga beras, sehingga tidak ada penyelewengan beras subsidi.

"Saya juga bicara dengan Pj Gubernur (Banten), dari pelajaran ini kita harus mulai mengatur bagaimana melakukan pengawasan secara menyeluruh kedepan, kalau tidak ini akan terus berulang," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ynd/pta)




bab terbaru:situs slot juara

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
ayam slot88
zeus77
erek gunting
piramida 89 slot
slot 4d terpercaya
slot deposit 5 ribu via dana
link 4d terbaru
dewa888
link daftar slot gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 link gacor hari ini slot
Bab 2 cicilan hp tanpa dp dan kartu kredit
Bab 3 situs game judi terpercaya
Bab 4 slot gacor rtp tinggi
Bab 5 mposlot
Bab 6 slot gacor hari ini gampang menang
Bab 7 cara pinjam uang di akulaku 2022
Bab 8 pola maxwin modal receh
Bab 9 erek pemburu
Bab 10 game slot mudah jackpot
Bab 11 slot terbaru dan terpercaya
Bab 12 bonansaslot
Bab 13 axis voucher
Bab 14 cara mendapatkan voucher gratis ongkir di shopee
Bab 15 situs slot gacor aman terpercaya
Bab 16 turbo slot 888
Bab 17 adakami paylater
Bab 18 mpoxo
Bab 19 erek erek bernyanyi
Bab 20 cara pengajuan limit kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3386bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Warisan langit berbintang di kota

rtp prada188
BPDPKS bantah tudingan serikat petani sawit jika dana subsidi dan program B35 menguntungkan perusahaan besar seperti Wilmar yang meraup cuan Rp14 triliun.
BPDPKS bantah tudingan serikat petani sawit jika dana subsidi dan program B35 menguntungkan perusahaan besar seperti Wilmar yang meraup cuan Rp14 triliun. (Arsip BPDPKS)
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Lihat Juga :
Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Lihat Juga :
Moladin Janji Beri Kompensasi Bagi 360 Karyawan yang Terkena PHK

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)

pakaian wanita

slot yang bisa deposit 5000
Aprindo mengungkap ada beberapa alasan di balik tutupnya sejumlah usaha food and beverage, termasuk Warunk Upnormal dalam beberapa waktu terakhir.
Aprindo mengungkap ada beberapa alasan di balik tutupnya sejumlah usaha food and beverage, termasuk Warunk Upnormal dalam beberapa waktu terakhir. (Detikcom/Grandyos Zafna).
Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey memperkirakan ada beberapa alasan di balik tutupnya sejumlah usaha food and beverage, termasuk Warunk Upnormal dalam beberapa waktu terakhir.

Pertama, Warunk Upnormal yang merupakan start up dinilai tidak memperhitungkan perubahan zaman.

"Jadi ketika mereka sudah start up, kemudian mereka sudah comfort dengan start up itu dengan ada masuk modal dari ventura atau crowd funding, kemudian mereka buka buka buka (gerai) tapi pelayanannya mereka nggak jaga misalnya," ujarnya di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, Rabu (8/2).

Hal itu yang membuatnya cenderung kalah saing dengan bisnis food and beverage lainnya yang sedang menjadi tren.

Roy mengatakan bisnis food and beverage harus adaptif dengan perkembangan zaman, dengan melakukan perubahan dan inovasi.

"Perubahan itu sudah bukan tahunan, mingguan, (tapi) harian. Jangan begitu terus," kata Roy.

Lihat Juga :
Zoom Akan PHK 1.300 Karyawan, Pangkas Gaji CEO 98 Persen

Warunk Upnormal mendadak viral dan menjadi perbincangan warganet. Pasalnya, kafe yang sempat ngehits beberapa tahun lalu itu diklaim sepi, bahkan ada beberapa gerai yang tutup permanen.

Obrolan soal Warunk Upnormal mencuat di media sosial Twitter. Para pengguna media sosial itu berbincang mengenai bagaimana rasa makanan dan minuman di kafe tersebut hingga kondisinya sekarang.

"Kalian pernah makan di Warunk Upnormal gak fess? Gimana nih menurut kalian??" cuit pengguna Twitter di salah satu akun auto base terkait kuliner, dikutip Selasa (7/2).

Mengutip detikcom, beberapa gerai Warunk Upnormal saat ini memang berstatus tutup permanen. Lokasi tersebut tersebar di berbagai kota dan pulau, antara lain di Gresik, Bogor, Mojokerto, Makassar, Purwokerto, Seturan, Gejayan, Buah Batu, Kopo, dan Cinere.

Gerai Warunk Upnormal lainnya yang tutup tersebar di Cimindi, Cirebon, Lampung, Jambi, Semarang, Banjarmasin, Pekanbaru, Tegal, Jatinangor, hingga Sumenep. Salah satu gerai tersebut pun membenarkan kabar tersebut.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)

Pasca-95

pinjol ipb mahasiswa
Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru era modern karena seenaknya mempermasalahkan kebijakan negara orang.
Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru era modern karena seenaknya mempermasalahkan kebijakan negara orang. (CNN Indonesia/Aria Ananda).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasidan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru di era modern.

Julukan ia berika terkait langkah Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintahan Presiden Jokowi ke World Trade Organization (WTO). Bahlil mengatakan larangan ekspor tersebut merupakan hak Indonesia.

Nikal merupakan kekayaan alam Indonesia dan karena itu RI punya hak untuk memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Bahlil mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor bijih nikel itu terbukti ampuh memberikan memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.

"Ini kok masih ada negara seperti ini di dunia yang sudah merdeka, seperti penjajah baru. Ini nggak bener dengan alasan ini terjadi monopoli pasar. Padahal kan kita lakukan hilirisasi untuk mewujudkan SDG's," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Bahlil pun mengaku tak takut dengan gugatan tersebut. Sebab, jika ekspor bijih nikel tidak dilarang pada 2020 lalu, maka nilai tambah ke perekonomian Indonesia juga tak terjadi.

"Sekalipun dibawa ke WTO nggak masalah, itu hak mereka, tapi kami nggak akan pernah gentar untuk melawan itu," jelasnya.

Lebih jauh, Bahlil menilai harusnya Uni Eropa bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Indonesia atau negara manapun. Pasalnya, semua negara memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan perekonomiannya.

"Nggak boleh negara A intervensi negara B. Negara ini semua di dunia ini sudah pada merdeka, kita hargai," pungkasnya.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang fokus menggenjot program hilirisasi. Untuk melaksanakan program tersebut, mereka melarang ekspor sejumlah komoditas mentah.

[Gambas:Video CNN]

Salah satunya nikel, tembaga, timah. Kebijakan larangan ekspor tersebut kata Bahlil akan diperluas ke 21 komoditas lainnya.

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Berikut daftar 21 komoditas yang bakal dilarang ekspornya:

1. Batu bara
2. Nikel
3. Timah
4. Tembaga
5. Bauksit
6. Besi baja
7. Emas perak
8. Aspal buton
9. Minyak bumi
10. Gas bumi
11. Sawit
12. Kelapa
13. Karet
14. Biofuel
15. Kayu log
16. Getah pinus
17. Udang
18. Perikanan
19. Rajungan
20. Rumput laut
21. Garam

Lihat Juga :
Luhut Ancam 'Sikat' Pihak yang Jadi Biang Kerok Minyakita Langka
(ldy/cfd)

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

slot gacor terpercaya
Dirut Perum Bulog Budi Waseso menemukan beras oplosan di Pasar Cipinang. Penemuan ini terjadi saat melakukan sidak ke gudang pedagang beras.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso menemukan beras oplosan di Pasar Cipinang. Penemuan ini terjadi saat melakukan sidak ke gudang pedagang beras. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menemukan berasoplosan di Pasar Cipinang. Penemuan ini terjadi saat melakukan sidak ke gudang pedagang beras.

Berdasarkan detikcomyang dikutip, Rabu (8/2), setidaknya Buwas melakukan sidak di beberapa gudang. Dari itu ditemukan ada dua pedagang yang melakukan penyelewengan terhadap beras cadangan pemerintah (BCP).

Beras oplosan ini dikatakan menjadi salah satu penyebab harga beras mahal di pasaran. Sebab, CBP yang murah diganti kemasan menjadi lebih mahal, padahal isinya beda.

Adapun kedua pedagang tersebut diduga melakukan pengemasan ulang BCP ukuran 50 kilogram (kg) dengan beras merek lain, lalu dijual menjadi eceran 5 kg. Buwas pun membawa beras kemasan 5 kg yang diduga dioplos tersebut sebagai sampel dan menjadi barang bukti.

Menurutnya, tindakan mengoplos beras tersebut melanggar pidana pemalsuan. Apalagi, jika ada beras Bulog yang dicampur dengan beras merek lainnya dan dijual secara komersial.

Lihat Juga :
Garuda Respons Soal Kreditur Minta Pengadilan Nyatakan Pailit

"Itu juga akan kena UU konsumen. Contohnya ini bisa saja satu di mix satu Bulog. Walaupun di-mix nanti bisa sebagian dari Vietnam tadi," jelasnya.

Karena kejadian ini, maka Buwas pun melarang pemilik gudang di Cipinang untuk menjual beras secara eceran. Hal ini untuk menghindari terjadi kembali beras dioplos.

"Ini bukti-bukti ini akan saya bawa ke Satgas Pangan. Tidak boleh dijual 5 kg, harus 50 kg karena ini pasar induk," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)

Jalan spiritual yang kekal

forum angka jitu
PT Garuda Indonesia (Persero) mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per pesawat, lebih rendah dari usulan Kemenag.
PT Garuda Indonesia (Persero) mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per pesawat, lebih rendah dari usulan Kemenag. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Garuda Indonesia (Persero) mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per pesawat. Angka itu lebih rendah dari usulan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp33,97 juta.

"Jadi (harga per embarkasi) sekitar Rp33,4 juta," kata Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi dalam rapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BIPIH 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft lease Rp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu, liability insurance Rp7 ribu, extented operating hours Rp77 ribu.

Sementara, untuk biaya tidak langsung yang tercantum dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) meliputi ground staff salary Rp106 ribu, duty trip and hotac Rp222 ribu, crew recruitment training Rp62 ribu, dan insurance pax Rp19 ribu.

Lebih lanjut terdapat remote terminal and system facility (di Arab Saudi) Rp227 ribu, pilgrim service Rp1,1 juta, dan baggage handling service Rp227 ribu. Secara akumulatif, biaya tidak langsung mencapai Rp2,09 juta.

Untuk keuntungan yang diambil Garuda, mereka mematok 2,5 persen dari keseluruhan biaya. Artinya, keuntungan itu adalah Rp815 ribu.

Lihat Juga :
Kemnaker Buka Suara Soal PHK Dadakan Ratusan Karyawan Moladin

"Total costnya (langsung dan tidak langsung) sekitar Rp31,4 juta ditambah dengan airport building PSC sekitar Rp1,1 dan totalnya sekitar Rp32,6. Kita hitung kalau based refer ke tahun lalu sekitar 2,5 persen margin," terang Ade.

Ade memaparkan total biaya ini dengan asumsi kurs rupiah terhadap dollar AS adalah Rp15.350. Sedangkan, asumsi harga rata-rata avtur saat musim haji sebesar 93 cen per liter.

Menurutnya, harga avtur di tiap embarkasi bisa berbeda. Misalnya di Jakarta harga avtur per liter hanya 97,6 cen, namun di beberapa bandara daerah lain bisa mencapai 111 cen.

"Saat ini ada kenaikan karena kebutuhan avtur itu tinggi, sehingga Pertamina mempublishnya di angka itu. Itu resmi Pertamina," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

judi slot paling gacor
DPR menyindir Garuda banyak 'titipan' pemenuhan komponen tidak wajib sehingga membuat harga pesawat makin mahal.
DPR menyindir Garuda banyak 'titipan' pemenuhan komponen tidak wajib sehingga membuat harga pesawat makin mahal. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany menyebut PTGaruda Indonesia (Persero) punya banyak 'titipan' dalam komponen biaya haji hingga membuat harga pesawatmakin mahal. Padahal, komponen itu tidak wajib disediakan Garuda sebagai perusahaan penerbangan.

Komponen tidak wajib yang ia maksud antara lain penyediaan koper, transportasi darat dari asrama haji ke bandara dan lainnya.

"Saya sedih dari kemarin kita berbicara naik, naik, naik, tetapi kewajibannya menjadi hilang karena terlalu banyak titipan. Tolong Pak Ade (Direktur Layanan dan Niaga Garuda Ade R Susar), saya titip dari hati nurani, sudah lah yang nggak penting dicoret," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Garuda hari ini, Kamis (9/2).

"Tugas bapak itu bagaimana melayani para jemaah di pesawat, supaya mereka nyaman. Tugas bapak itu bagaimana pramugari, pramugara melayani para jemaah bisa ibadah dalam pesawat dengan nyaman. Saya sedihlho," ucapnya.

Menurut Selly, Garuda telah dininabobokan dengan titipan ini sebab telah mengantar jemaah haji 60 tahun terakhir. Ia pun meminta Garuda untuk menyisir komponen wajib dan tidak wajib agar biaya penerbangan bisa ditekan.

Tudingan itu langsung dijawab Ade R Susardi. Menurutnya, komponen tidak wajib itu merupakan permintaan dari Kemenag yang harus dipenuhi Garuda.

Ia menyebut beberapa yang tidak harus dipenuhi adalah pilgrim servicesdengan perkiraan biaya Rp1,1 juta. Yang juga tidak wajib lainnya adalah mengirimkan air zamzam ke 34 kantor wilayah.

Sedangkan, untuk koper, kata Ade, saat ini Garuda diminta menyediakan jenishard caseatau spesifikasi yang ditetapkan Kemenag.

"Kita sih secara terbuka bersedia saja untuk merilis (melepas) pekerjaan itu. Tapi ini adalah prasyarat yang ditetapkan oleh Kemenag untuk menjadi partnerkita," sahut Ade.

[Gambas:Video CNN]

(cfd/pta)