bonus new member 100 to 7x

Jalan peri berkabut

KAI Catat Arus Balik dari Wilayah Yogyakarta Naik Lagi******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menyebut jumlah penumpang kereta api dalam arus balik Lebaran 2023 yang meninggalkan wilayah tersebut kembali naik pada Minggu (30/4).

Menurut Humas Daop 6 Yogyakarta Franoto Wibowo, Senin (1/4), angka keberangkatan di wilayah tersebut sempat mengalami penurunan sejak puncak arus balik 25 April 2023.

Lihat Juga : Arus Balik Pemudik Roda Empat dan Motor Masih Padati Bakauheni

Keberangkatan tertinggi terjadi di Stasiun Yogyakarta sebanyak 9.220 penumpang, disusul Stasiun Balapan Solo 4.335 penumpang, dan Lempuyangan sebanyak 3.471 penumpang. Sisanya sebanyak 6.037 tersebar di delapan stasiun lainnya.

Franoto mengatakan mayoritas penumpang berangkat ke arah Barat mengingat tiket kereta api dari wilayah ini dengan tujuan Jawa Barat dan Jabodetabek hingga 3 Mei sudah banyak terjual.

[Gambas:Video CNN]

Franoto bahkan menyebut tiket kereta api dengan relasi tujuan Jakarta dan Bandung sudah habis dipesan. Sebaliknya, tiket relasi ke arah Timur masih cukup banyak tersedia.

"Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk bepergian ke tujuan-tujuan favorit seperti Madiun, Jombang, Surabaya, atau Malang di penghujung libur Lebaran dan Hari Buruh ini," katanya.

Ketersediaan tiket bisa dipantau secara real time melalui aplikasi KAI Access maupun laman web kai.id. Masyarakat juga bisa memesan tiket melalui dua kanal tersebut maupun kanal-kanal resmi lainnya.

Lihat Juga : KAI Catat 44 Ribu Orang Tiba di DKI Jakarta Hari Ini

"Namun fasilitas e-boarding pass untuk sementara ini hanya bisa didapatkan kalau pemesanan tiket dilakukan lewat KAI Access. Jadi masyarakat tidak perlu mencetak tiket fisik, cukup secara digital saja," katanya.

Sementara itu, angka kedatangan di wilayah Daop 6 juga mengalami peningkatan. Jumlah penumpang yang datang mencapai 24.669 orang per 30 April kemarin. Angka tersebut sudah mencapai 20.095 per 1 Mei pada pukul 05.00 WIB.

"Angka itu kemungkinan masih terus meningkat sampai nanti malam," katanya.

Fran mengatakan Daop 6 Yogyakarta sudah menyiapkan maksimal untuk meningkatkan pelayanan pelanggan.

Pengecekan keamanan dan keselamatan rutin dilakukan di seluruh stasiun dan sepanjang jalur kereta. Tak hanya itu, semua fasilitas di stasiun maupun kereta juga diupayakan berfungsi optimal untuk kenyamanan penumpang.

"Kebersihannya juga terus kita jaga agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang nyaman," katanya.

Transformasi Naga yang Dipanggil

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

nabi yang tak terbatas

Daftar Pekerjaan yang Bertahan dan Hilang Gegara Kecerdasan Buatan******

Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) memperkirakan jutaan pekerja akan kehilangan mata pencaharian akibat kemajuan teknologi dengan munculnya kecerdasan buatan(AI) sampai ChatGPT.

Berdasarkan hasil survei dalam laporan terbaru WEF bertajuk 'Future of Jobs 2023' yang dikutip pada Kamis (4/5), setidaknya 83 juta pekerjaan akan hilang dalam lima tahun ke depan dan berdampak pada jutaan tenaga kerja.

Kendati, kemajuan teknologi juga membuka lapangan usaha baru lainnya.

"Secara keseluruhan, analisis kami menunjukkan bahwa 69 juta pekerjaan akan tercipta dan 83 juta pekerjaan akan hilang yang bisa menyebabkan kontraksi di pasar tenaga kerja global," ujar Direktur Pelaksana WEF Saadia Zahidi dalam laporan tersebut.

Berikut daftar pekerjaan yang akan tumbuh paling banyak dan turun paling besar dalam lima tahun ke depan versi laporan WEF 2023:

Jenis Pekerjaan dengan Pertumbuhan Terbesar

- Operator peralatan pertanian
- Pengemudi truk dan bus berat
- Guru pendidikan kejuruan
- Mekanik dan tukang reparasi mesin
- Profesional pengembangan bisnis
- Arsitek kerangka bangunan dan pekerja perdagangan terkait
- Guru pendidikan tinggi di Universitas
- Insinyur elektro teknologi
- Pekerja logam lembaran dan struktural, pembuat cetakan dan tukang las
- Guru pendidikan khusus
- Pengemudi truk ringan atau jasa pengiriman
- Spesialis transformasi digital
- Kuli bangunan
- Spesialis keberlanjutan
- Spesialis pemasaran dan strategi digital

Jenis Pekerjaan yang Perlahan Hilang

- Resepsionis
- Sekretaris
- Staf akuntansi, pembukuan dan penggajian
- Mekanik perakitan pabrik
- Teller bank dan pegawai terkait
- Pedagang
- Telemarketer
- Penjaga gedung dan pembantu rumah tangga (PRT)
- Layanan bisnis dan manajer administrasi
- Kasir dan petugas tiket
- Panitera pencatatan dan penyimpanan bahan
- Petugas layanan pos
- Penjaga keamanan
- Layanan informasi pelanggan
- Sales dari pintu ke pintu
- Vendor dan pekerja terkait

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan mutlak

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

BUMN Siap Setor Dividen ke Negara Rp80,2 T, Terbesar Sepanjang Sejarah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan perusahaan pelat merah siap membagikandividen Rp80,2 triliun ke negara. Nominal tersebut diklaim terbesar sepanjang sejarah.

Mulanya, Erick menargetkan dividen BUMN yang bisa disetorkan ke negara tahun ini hanya Rp43,3 triliun. Namun, setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jumlahnya melampaui target.

"Hasil kerja kita (BUMN) tahun kemarin, tahun ini kita akan berikan dividen terbesar sepanjang sejarah BUMN, Rp80,2 triliun," ujar Erick di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dikutip dari detikcom, Selasa (2/5).

Selain itu, Erick menyinggung soal komitmennya dalam menyehatkan BUMN. Ia memamerkan bahwa laba BUMN terus meningkat di bawah kepemimpinannya.

"Faktanya bisa dilihat, dulu bekerja awal tahun itu profit (BUMN) Rp14 triliun. Dua tahun lalu Rp124 triliun, tahun kemarin Rp303 triliun dikurangi Garuda yang noncashRp60 triliun, tapi itu pun (laba) masih Rp240 triliun," tuturnya.

Tahun lalu, Erick menyampaikan bahwa realisasi dividen BUMN mencapai Rp39,7 triliun. Nilai kontribusi itu lebih besar Rp3 triliun dari target awal.

"Kita tidak bicara yang namanya pajak dan PNBP, yang sudah pernah saya sampaikan itu sebenarnya nilainya hampir Rp1.198 triliun tiga tahun terakhir," tandas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Menteri PUPR Sebut Jokowi Akan Tinjau Jalau Rusak di Lampung 5 Mei******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki HadimuljonomengatakanJokowi akan meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat (5/5).

Rencana peninjauan ini mundur dari agenda awal yang sedianya dilakukan pada Rabu (3/5) ini.  Basuki saat ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, mengaku tidak mengetahui alasan perubahan jadwal kunjungan Presiden itu.

"Enggak tahu. Mungkin jadwalnya Presiden. Tanya prokis (protokol istana)," kata Basuki seperti dikutip dari Antara,Rabu (5/5).

Jokowi juga ingin melihat apakah kebijakan pemerintah daerah sudah tepat dalam mengatasi masalah jalan tersebut. Sebelum kedatangan Jokowi di Lampung, ditekankan Basuki, tidak ada perbaikan instan untuk jalan-jalan yang rusak di Lampung.

Petugas balai jalan di bawah Kementerian PUPR hanya melakukan survei ke lokasi jalan yang rencananya dikunjungi Presiden.

"Oh enggak, enggak. Belum ada perintah itu. Tapi, survei iya, mungkin karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi, pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah," kata Basuki, Selasa (3/5).

Kondisi jalan rusak di Lampung, tepatnya di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, menjadi sorotan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir setelah kreator konten Bima Yudho Saputro menyampaikan kritik soal pembangunan Lampung melalui Tiktok.

Bima menyebut Lampung tidak kunjung mengalami kemajuan karena banyak jalan yang rusak.

Berawal dari konten tersebut, kreator asal Kabupaten Lampung Timur itu dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Kepolisian Daerah Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus terkait Bima karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]