promo new member 100 to kecil

Aku bukan Yae Rin

Yogyakarta Bakal Diserbu Sekitar 4 Juta Wisatawan Saat Libur Nataru******

Kepala Dinas Perhubungan DI Yogyakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti memprediksi sekitar lebih kurang 4 juta wisatawan akan berlibur di wilayah tersebut saat Natal dan Tahun Baru2023.

"Perkiraannya sekitar 4,1 juta orang yang masuk di DIY," kata Ni Made Dwipanti Indrayanti di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (16/12).

Ia memprediksi total orang yang melakukan mobilitas di wilayah DIY mencapai 7 juta orang saat momentum libur akhir tahun, termasuk warga lokal. Potensi kepadatan hingga kemacetan lalu lintas perlu diantisipasi.

Made dan jajarannya memperkirakan momen puncak kedatangan para pelancong terjadi pada 23 Desember. Sementara momen puncak kepulangan wisatawan diprediksi pada 1 Januari 2023.

"Tapi yang bermasalah bukan di situ, yang bermasalah justru di pertengahan ketika 24 (Desember) sudah stay di sini. Maka mobilitasnya tinggi," ungkap Made.

Sebab itu, untuk memantau dan mengontrol volume kendaraan selama libur Nataru, Made mengatakan pihaknya akan memasang traffic control system (ATCS) di 66 titik, termasuk 25 titik di Kota Yogyakarta, 7 di Sleman, dan 3 di Gunungkidul.

"ATCS sangat membantu sekali, selain bisa mengontrol volume lalu lintas juga bisa menghitung otomatis jumlah arus (kendaraan) yang masuk. Mudah-mudahan cuacanya bagus sehingga semua aktif dan bisa digunakan," kata Made.

Sementara, untuk memecah arus lalu lintas, pihaknya menyarankan pengguna kendaraan melalui jalur alternatif yang petanya telah disiapkan bersama pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya setiap kabupaten menyiapkan informasi menyangkut jalur alternatif di wilayah masing-masing. Sehingga untuk ke Kulon Progo tidak harus melewati Jalan Wates, ataupun tak perlu melewati Piyungan jika hendak ke Gunungkidul.

"Berdasarkan dari saran dari Bapak Gubernur memang kita harus memecah arus dari awal, jadi masuk ke daerah Prambanan itu kita pecah mungkin tidak harus masuk ke kota, tapi bisa kita arahkan ke (jalur) lingkarnya jadi masuk ke Sleman tidak harus melewati Jalan (Laksda) Adisucipto," katanya.

Wakapolda DIY Brigjen Pol R. Slamet Santoso menambahkan dalam libur Nataru ada beberapa kawasan yang perlu diwaspadai, di antaranya kawasan Tugu Yogyakarta, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta.

Ia juga sudah menyiapkan jalur alternatif pun telah disiapkan demi mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menuju pusat Kota Yogyakarta.

"Baik dari arah Tempel, dari arah Kulon Progo maupun dari arah Prambanan," ujar Slamet.

Selain itu, kepolisian juga tak melepas fokus pada upaya pengamanan jalur wisata rawan bencana di tiga kabupaten.

"Karena ini musim hujan, kita antisipasi daerah-daerah wisata yang berpotensi adanya tanah longsor dan lain sebagainya. Ada tiga wilayah Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Abadi

Tarif Penyeberangan Merak******

Calon penumpang perlu tahu tarif penyeberangan Merak-Bakauheni terbaru sebelum menggunakan layanan ini untuk liburan akhir tahun.

Sebab, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator layanan penyeberangan di kedua pelabuhan telah menaikkan tarif sejak 1 Oktober 2022.

Manajemen ASDP Indonesia Ferry mengungkapkan alasan kenaikan tarif yaitu mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seperti diketahui, pemerintah telah menyesuaikan harga BBM sejak September 2022.

Maka dari itu, ASDP Indonesia Ferry mulai berhitung kembali dan menetapkan tarif penyeberangan baru. Sebab, BBM merupakan komponen yang memiliki kontribusi besar ke biaya operasional dan tarif penyeberangan yang dikenakan ke penumpang.

Nah, bagi Anda yang berencana menggunakan moda transportasi ferry untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, simak daftar tarif penyeberangan Merak-Bakauheni 2022.

Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni Terbaru

Berdasarkan situs ferizy.com,berikut tarif penyeberangan Merak-Bakauheni terbaru untuk fasilitas reguler dan ekspres.

Reguler

1. Pejalan kaki

• Dewasa (6 tahun ke atas) Rp21.600
• Anak (2-5 tahun) Rp21.600
• Bayi (di bawah 2 tahun) Rp1.750

2. Kendaraan

• Golongan I (sepeda kayuh) : Rp25.100
• Golongan II (sepeda motor di bawah 500cc dan gerobak dorong) : Rp58.550
• Golongan III (sepeda motor di atas 500cc dan kendaraan roda tiga) : Rp126.350
• Golongan IVA (kendaraan penumpang kurang dari 5 meter) : Rp457.700
• Golongan IVB (kendaraan barang atau pick up kurang dari 5 meter) : Rp425.250
• Golongan VA (kendaraan penumpang kurang dari 7 meter) : Rp916.250
• Golongan VB (kendaraan barang kurang dari 7 meter) : Rp792.750
• Golongan VIA (kendaraan penumpang kurang dari 10 meter) : Rp1,51 juta
• Golongan VIB (kendaraan barang kurang dari 10 meter) : Rp1,22 juta
• Golongan VII (kendaraan kurang dari 12 meter) : Rp1,76 juta
• Golongan VIII (kendaraan kurang dari 16 meter) : Rp2,32 juta
• Golongan IX (kendaraan lebih dari 16 meter) : Rp3,54 juta

Lihat Juga : Cegah Macet Libur Panjang, Parkiran Pelabuhan Merak Akan Diperluas

Ekspres

1. Pejalan kaki

• Dewasa (6 tahun ke atas) : Rp77 ribu
• Anak (2-5 tahun) : Rp77 ribu
• Bayi (di bawah 2 tahun) : Rp4 ribu

2. Kendaraan

• Golongan I (sepeda kayuh) : Rp78 ribu
• Golongan II (sepeda motor di bawah 500cc dan gerobak dorong) : Rp108 ribu
• Golongan III (sepeda motor di atas 500cc dan kendaraan roda tiga) : Rp168 ribu
• Golongan IVA (kendaraan penumpang kurang dari 5 meter) : Rp644 ribu
• Golongan IVB (kendaraan barang atau pick up kurang dari 5 meter) : Rp457 ribu
• Golongan VA (kendaraan penumpang kurang dari 7 meter) : Rp1,13 juta
• Golongan VB (kendaraan barang kurang dari 7 meter) : Rp828 ribu
• Golongan VIA (kendaraan penumpang kurang dari 10 meter) : Rp1,89 juta
• Golongan VIB (kendaraan barang kurang dari 10 meter) : Rp1,26 juta
• Golongan VII (kendaraan kurang dari 12 meter) : Rp1,79 juta
• Golongan VIII (kendaraan kurang dari 16 meter) : Rp2,36 juta
• Golongan IX (kendaraan lebih dari 16 meter) : Rp3,6 juta

Demikian informasi seputar tarif penyeberangan Merak-Bakauheni terbaru. Semoga membantu.

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Kementerian PUPR Selesaikan 16 Rusun Hunian Pekerja Kontruksi di IKN******

Kementerian PUPR menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Target, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baruitu.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan 16 rusun yang sudah terbangun dalam proses penyelesaian kelistrikan, pemasangan dinding, dan toilet bagi pekerja.

"Pembangunan rusun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kami akan berupaya agar proses pembangunannya bisa segera diselesaikan secepatnya. Saat ini progresnya sudah mencapai 71,06 persen," katanya, Minggu (18/12), dikutip dari Antara.

Proses pengerjaan dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Gedung dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kerja sama operasi (KSO) ini bernilai Rp567 miliar.

Kompleks rusun hunian pekerja konstruksi IKN juga akan dilengkapi dengan fasilitas sosial dan umum, seperti masjid,mess hall, klinik, dan kantor perwakilan pengelola.

"Setiap rusun akan memiliki kamar tipe barak untuk pekerja, dilengkapi tempat tidur dan kamar mandi, sehingga para pekerja bisa tinggal dengan nyaman dan fokus dalam bekerja membangun infrastruktur di IKN Nusantara," jelas Iwan.

Dalam proses konstruksi, Kementerian PUPR mengklaim menerapkan tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance(ESG).

Pertama, dengan menerapkan lean constructiondan green construction. Kedua, memberikan fasilitas lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN.

Ketiga, membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi, dan efektif.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

4 Dalih Pemerintah Akan Subsidi Pembeli Mobil Listrik Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembelimobil listrikyang memiliki pabrik di Indonesia akan diberikan subsidi diberikan Rp80 juta.

Sementara itu untuk pembeli mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, subsidi yang diberikan sebesar Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta.

Agung mengatakan ada 4 alasan pemerintah memberikan subsidi kepada pengguna kendaraan listrik.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Alasan keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon.

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik, salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

Pembeli Mobil Listrik Akan Disubsidi Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan mengobral subsidibesar-besaran kepada pembelikendaraan listrikdi Indonesia.

Untuk pembeli mobil listrik yang memiliki pabrik di Indonesia, besaran subsidi yang akan diberikan Rp80 juta. Sementara itu untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, besaran subsidi yang akan digelontorkan Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta. 

"Ini kami melihat sangat penting karena Indonesia belajar dari berbagai negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik, seperti Eropa kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik, ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Setpres, Kamis (15/12).

Pemerintah katanya berharap pemberian subsidi tersebut nantinya bisa mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Agus mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapat bila penggunaan kendaraan listrik bisa digenjot di RI.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik. 

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Manfaat keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon. 

[Gambas:Video CNN]

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik,  salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.