baharbet88

Tahta Dewa Darah Asli

IHSG Perkasa di 6.729 Berkat 297 Saham Menguat******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.729 pada Senin (22/5). Indeks saham menguat 29 poin atau plus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,65 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 297 saham menguat, 255 terkoreksi, dan 188 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor kesehatan yang naik 0,99 persen.

Bursa saham Eropa juga terpantau bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,23 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,10 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,13 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika juga bervariasi.

Indeks S&P 500 turun 0,14 persen, indeks NYSE melemah 0,14 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,22 persen.

[Gambas:Video CNN]

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Erick Beber Untung Indonesia Jika Tambah Saham Freeport 10 Persen******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keuntungan negara jika berhasil menambah 10 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Saat ini, pemerintah mengempit saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan AS, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX).

Erick mengklaim jika Indonesia berhasil menambah kepemilikan saham di PTFI, maka pendapatan negara pun bisa bertambah.

Selain penambahan porsi saham, kata Erick, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat direksi PTFI yang berasal dari warga Papua. Menurutnya, PTFI sudah puluhan tahun beroperasi dan sudah saatnya putra-putra daerah terbaik Papua mendapat kesempatan.

"Saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," kata Erick.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meminta PTFI turut meneruskan hilirisasi. Oleh karena itu, Erick mengatakan agar PTFI komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Tak hanya itu, Erick juga meminta agar ada tambahan pembangunansmelterdi Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

"Karena itu kami mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," jelas Erick.

Wacana permintaan tambahan kepemilikan saham pada PTFI disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.

Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan penyihir

Bahlil: Kondisi Global Agak Berat, Ada Perang Geng AS dan China******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia enggan memberi harapan palsu mengenai investasike depan. Pasalnya, kondisi ekonomi global tengah diliputi ketegangan antara kubu Amerika Serikat (AS) dan China.

"Harus diakui juga bahwa kondisi global sekarang ini agak berat, saya gak bisa memberikan harapan palsu. Terjadi ketegangan, perang geng Amerika dan China," ujarnya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Bahkan, Bahlil mengatakan AS sekarang menerbitkan regulasi bahwa industri baterai kendaraan listrik yang mendapatkan suntikan modal China tidak berhak mengantongi insentif di Negeri Paman Sam. Menurutnya, aturan itu bakal berdampak kepada peluang memasarkan produk baterai tersebut ke AS.

"Ekosistem logistik rantai pasok ini harus betul-betul kita jaga. Kalau enggak, negara kita ada masalah baru dalam tarik menarik kekuatan Amerika dan China. Kita tidak ingin terjebak di situ. Saya ingin mengatakan Indonesia harus menganut asas ekonomi bebas aktif, kita tidak cenderung ke mana, tapi kita berkawan kepada semua," tegasnya.

Terlepas dari itu, Bahlil melaporkan tingkat realisasi investasi di Indonesia pada kuartal I 2023 mencapai Rp328,9 triliun atau tumbuh 16,5 persen secara year on year(yoy). Sedangkan realisasi ini menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) sekitar 384.892 orang dan tenaga kerja asing (TKA) 5.334 orang.

Berdasarkan negara, Singapura menduduki posisi pertama realisasi investasi terbesar di RI sebesar US,3 miliar. Kemudian, ada Hong Kong senilai US,5 miliar, China US,2 miliar, Jepang US miliar, dan Amerika Serikat (AS) sebesar US0 juta.

"Jadi Hong Kong menggeser Tiongkok. Mungkin Hong Kong ini di beberapa negara Eropa dijadikan hub. Kalau Singapura, teman-teman sudah tahu kan ini uang sebagian orang Indonesia dan saya tidak akan pernah bosan menyampaikan itu, jadi mereka tidak paten-paten juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Sederet Kekhawatiran Pengusaha soal Investasi di IKN******

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menyampaikan sederet kekhawatiran pengusaha yang masih wait and seeuntuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kekhawatiran setiap orang beda-beda. Ini nanti gimana Pak, ada masalah siber misalnya, masalah tanahnya gimana, insentif apa yang bisa didapatkan, kira-kira bagaimana kelangsungan listrik, pasti banyak pertanyaan. Ini kan membangun kota baru," kata Arsjad di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Namun, Arsjad mengibaratkan kondisi investor dengan pemerintah saat ini masih dalam tahap masa pacaran sebelum menikah. Dengan begitu, ia meminta semua pihak sabar.

"Kita semua ingin cepat. Namanya pengusaha ingin cepat terus, berusaha ingin cepat terus karena ini masalah waktu. Pemerintah bekerja cepat. Kalau kurang cepat kita dorong terus. Cuma bagaimana pun ada bisnis proses yang mesti dijalankan. Ada kekhawatiran insentif, pertanahan, dsb," terang Arsjad.

Ia juga menyinggung soal kekhawatiran pengusaha terhadap IKN jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Arsjad tak menutup mata memang ada kekhawatiran tersebut.

Namun, ia berdalih sikap investor masih oke jelang Pemilu 2024. Arsjad menyebut demokrasi Indonesia saat ini masih aman.

"Pasti ada pemikiran itu (pemilu 2024), tapi kan semua punya kekhawatiran. Pada pemilu lalu kencang, apa yang terjadi, Jokowi-Prabowo bersatu gotong royong. Ini sudah melihat Indonesia bagaimana pun proses demokrasi kita aman, kita harus percaya itu dan jelaskan ke investor... Sekarang satu tahun jelang pemilu masih tenang-tenang saja," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan saat ini sudah ada lebih dari 220 minat investor ke IKN Nusantara, baik dari dalam dan luar negeri. Di mana ada sekitar 36 calon investor yang sudah masuk tahap non-disclosure agreement(NDA).

Bambang berharap semua lapisan masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara. Ia menegaskan jangan hanya memikirkan progres jangka pendek Ibu Kota baru tersebut.

Ia pun menyebut banyak investor datang langsung ke IKN Nusantara untuk mengecek keseriusan pembangunan tersebut. Menurutnya, banyak calon investor merespons baik setelah mengecek langsung lokasi IKN Nusantara.

"Harapan kita semua tentu sesegera mungkin kita melihat pembangunan di IKN Nusantara bergulir. Jangan dikecilkan hingga 2024 saja, karena kita membangun hingga 2045, membangun kota futuristik masa depan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Induk Bentoel Didenda Rp8,9 T Gegara Jualan Rokok ke Korea Utara******

Induk perusahaan tembakauBentoel Group, British American Tobacco (BAT), didenda US0 juta atau Rp8,9 triliun (kurs 14.886 per dolar AS) oleh Amerika Serikatkarena menjual rokok ke Korea Utara(Korut).

Perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut. Kesediaan tersebut diumumkan bersamaan dengan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi Korea Utara, konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

Jaksa mengatakan konspirasi itu berlangsung dari 2007 hingga 2017. Selama waktu itu, Korut melakukan sekitar 280 transaksi dana secara elektronik melalui anak perusahaan ataufront companydengan total lebih dari U1 juta.

"(BAT) telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ dan perjanjian penyelesaian perdata dengan (Departemen Keuangan)," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, Selasa (25/4).

"Anak perusahaan BAT tidak langsung di Singapura telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan DOJ. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada otoritas AS adalah US5.241.338 ditambah bunga," lanjut perusahaan.

Sementara itu dalam dokumen pengadilan, Departemen Kehakiman mendakwa seorang bankir Korea Utara dan dua warga negara China membantu memfasilitasi penjualan tembakau di Korea Utara.

Jaksa menuduh hasil dari penjualan tembakau itu digunakan untuk keuntungan pemerintah Korea Utara, termasuk membantu mendanai program senjata pemusnah massal mereka.

BATMS dan Perusahaan Tembakau Korea Utara dimiliki oleh Pemerintah Korea Utara. Mereka membuat perusahaan patungan pada 2001 untuk memproduksi rokok BAT di Korea Utara untuk penjualan domestik, menurut Departemen Kehakiman. Pada 2007, jaksa mengatakan BAT secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual semua saham mereka di perusahaan patungan tersebut, tetapi diam-diam terus mempertahankan pengaruhnya atas perusahaan tersebut dan terus mengambil keuntungan dari penjualan ke Korea Utara.

Pengaturan itu berlanjut hingga 2009, ketika Departemen Keuangan AS memberikan sanksi tambahan pada bank-bank Korea Utara.

Menurut dokumen pengadilan, Korea Utara akan menggunakan perusahaan China untuk memproses pembayaran antara negara tersebut dan BATMS untuk mengaburkan pembayaran.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI