petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

judi online terpercaya

server zeus thailand 520Jutaan kata 146549Orang-orang telah membaca serialisasi

《judi online terpercaya》

Wali Kota Makassar Pastikan Stok beras Aman hingga Akhir Tahun******

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan ketersediaan pasokan beras masih aman hingga Desember 2023, sehingga masyarakat setempat tak perlu panik.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan ketersediaan pasokan beras masih aman hingga Desember 2023, sehingga masyarakat setempat tak perlu panik. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Makassar, CNN Indonesia--

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan ketersediaan pasokan beras di wilayah itu masih aman hingga Desember 2023, sehingga masyarakat setempat tak perlu panik. 

"Stoknya cukup sampai Desember. Jadi jangan ada panic buying. Pemkot Makassar, Bulog, Pemprov, Forkopimda bahu-membahu mengawal ini," kata pria yang juga akrab disapa Danny Pomanto, Selasa (13/9).

Danny  mengungkapkan bahwa cadangan beras yang ada di kantor Bulog Cabang Makassar kurang lebih ada 5 ribu ton. Sehingga kondisi beras saat ini masih stabil, meski musim kemarau yang cukup panjang terjadi.

"Jangan khawatir, stok cukup. Jangan panik karena kalau panik bisa menimbulkan harga yang tinggi dan inflasi yang tinggi," tuturnya.

Gerakan pengadaan cadangan beras kepada 42 ribu kepala keluarga (KK), diyakini mampu menekan inflasi di Kota Makassar. Apalagi seiring dengan dampak El-Nino sehingga harga dan stok pangan dapat ikut terganggu.



Pemimpin Bulog Cabang Makassar Karmilah Hasmin Maruntah mengatakan jika stok beras di Makassar masih cukup aman hingga akhir 2023.

"Aman sampai akhir tahun 2023 dan akan terus kami lakukan suplai barang khususnya beras awal tahun, karena kita melihat dampak El-Nino ini pasti akan berkelanjutan sampai dengan awal 2024," kata Karmilah.

Tentunya, kata Karmilah pihaknya terus berkoordinasi dan saling support antar kota dan provinsi sehingga ketahanan pangan tercipta di Makassar.

[Gambas:Video CNN]



(mir/dzu)

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultan sudah bergulir sejak 2006 dengan saling balas gugat.
Polemik antara Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultan sudah bergulir sejak 2006 dengan saling balas gugat. (Tangkapan layar web sultanjakarta.com).
Jakarta, CNN Indonesia--

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Lihat Juga :
Mengenal Single Salary, Sistem Gaji Baru yang Akan Diterapkan Bagi PNS

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat menilai pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan oleh TikTok Shop tidak benar.
Pengamat menilai pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan oleh TikTok Shop tidak benar. (AFP/OLIVIER DOULIERY)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.



"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]



(del/dzu)




bab terbaru:boga88

Perbarui waktu:2024-06-11

Daftar bab terbaru
cara dapat uang dari hp 2022
link slot resmi terpercaya
ina4d slot
cara cicil barang di akulaku
slot gacor pagi pagi
trik menang qiu qiu online
slot situs win
prediksi huahin 2100 togel
mandalika4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor link
Bab 2 nxslot88
Bab 3 slot vip 4d
Bab 4 pinjol murah tenor lama
Bab 5 emas138
Bab 6 pastiwin777
Bab 7 website gacor hari ini
Bab 8 jam gacor starlight princess 1000
Bab 9 tercepat
Bab 10 erek 93
Bab 11 slot terbaru resmi
Bab 12 erek2 bergambar
Bab 13 link slot gacor terbaru 2022
Bab 14 seluruh situs slot
Bab 15 erek erek abjad
Bab 16 voucher shopee pinjam
Bab 17 hermes4d
Bab 18 rtp pialasport
Bab 19 pelangislot
Bab 20 gocuan69 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2221bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Yi Ming Li Yueyue

hari gacor
Jokowi meminta media tak terus mencecarnya dengan pertanyaan soal kenaikan harga beras. Ia minta media cek langsung ke lapangan.
Jokowi meminta media tak terus mencecarnya dengan pertanyaan soal kenaikan harga beras. Ia minta media cek langsung ke lapangan. (CNN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pada awak media dan masyarakat agar tak kerap memberondonginya dengan pertanyaan soal kenaikanharga beras.

"Tolong jangan terus ditanyakan ke saya, cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana ya," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Jokowi pun meminta agar masyarakat langsung memeriksa kondisi dan harga beras di sejumlah pasar induk seperti Cipinang, Johor, dan Karawang.

Jokowi juga telah mendapat informasi terkait harga gabah yang sudah turun di lapangan. Kendati ia mengingatkan penurunan harga beras tak boleh secara drastis, sebab harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan para petani.

Jokowi pun memastikan harga beras telah mengalami penurunan di sejumlah wilayah. Ia juga mengklaim kondisi persediaan beras di Indonesia masih aman, terutama dengan harapan sebulan ke depan panen raya akan terjadi.

"Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh Tanah Air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung," ujar Jokowi.

Harga beras membumbung tinggi jelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, harga beras bahkan tembus Rp18 ribu per kg.

Pemicunya diduga berbagai faktor mulai dari fenomena El Nino hingga gelontoran bansos dari pemerintah.

Untuk menekan lonjakan permintaan, pemerintah menggelontorkan bansos 10 kg beras ke 21,35 juta rakyat miskin pada Maret 2024.

[Gambas:Video CNN]



(khr/agt)

masa depan yang sempurna

gacor 77
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam proses studi. Proyek ini bisa tak lanjut jika tak layak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam proses studi. Proyek ini bisa tak lanjut jika tak layak. (ANTARA FOTO/ZABUR KARURU).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam proses studi.

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Meski demikian, karena masih dalam tahap studi, Jokowi mengatakan proyek tersebut bisa saja tidak dilanjutkan.

Selain pernyataan Jokowi itu, Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya sebelumnya berpotensi ditendang dari PSN 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar proyek itu tak jadi dibangun di era pemerintahan Jokowi.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk di-dropsaja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7) lalu.

Menurut Wahyu, setelah Kemenhub menyampaikan alasan kenapa proyek tersebut di drop dari PSN, baru pihaknya bisa menyampaikan usulan tersebut ke Jokowi.

"Nanti fix-nya disampaikan oleh presiden. Kita sampaikan usulan-usulan dari kementerian/lembaga, setelah itu presiden yang akan memutuskan," jelasnya.

Meski demikian, Wahyu mengakui kalaupun jadi dibangun tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target pada 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," katanya.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)

Saya memiliki pohon dunia

paylater aplikasi
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut kenaikan upah minimum pekerja 15 persen pada 2024.
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut kenaikan upah minimum pekerja 15 persen pada 2024. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adi Maulana).
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Besaran itu mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujar Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Selama berkuasa, menurut Mirah, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengupahan yang semakin rendah dan merugikan pekerja.

Lihat Juga :
Melihat Komponen Gaji PNS yang Akan Dilebur Pemerintah Jadi Satu

Jika berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan survei KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun pada 2015, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menghilangkan mekanisme survey KHL, sehingga formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pada 2021, Jokowi menerbitkan PP 23/ 2021 yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).

Menurut Mirah, perubahan formula perhitungan upah minimum yang terus berkurang ini membuktikan pemerintah hanya berpihak pada kepentingan pengusaha dan tunduk pada intervensi kelompok pengusaha.

Oleh karena itu, ASPEK Indonesia meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2024 dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kenaikan Upah Minimum harus berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," pungkas Mirah.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/agt)

Saya orang suci

slot hari ini yang lagi gacor
Proyek Rempang Eco City memanas belakangan ini akibat konflik pertanahan yang timbul karena warga menolak direlokasi.
Proyek Rempang Eco City memanas belakangan ini akibat konflik pertanahan yang timbul karena warga menolak direlokasi. (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna).
Jakarta, CNN Indonesia--

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam memanas akibat konflik pertanahan belakangan ini.

Itu terjadi usai ribuan warga setempat menolak direlokasi. Sekedar informasi, Rempang Eco City merupakan salah satu dari proyek yang menjadi prioritas Jokowi.

Rempang Eco City masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Imbas kerusuhan, Jokowi memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk merapat ke Rempang dan segera berdialog dengan warga.

Perintah ia berikan karena Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik dalam proses relokasi tersebut.

Lihat Juga :
BP Batam Cerita Ganti Rugi Rempang Diputus Usai Sowan Bahlil-Mahfud

Berikut fakta-fakta Rempang Eco City dari sisi pemerintah.

1. Prioritas relokasi empat perkampungan

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memprioritaskan merelokasi empat perkampungan adat di Rempang, Kepulauan Riau ke Dapur 3 Sijantung.

"Ada empat kampung yang akan kita selesaikan dulu. Empat kampung ini akan kita dahulukan pindah ke tempat baru, hijrah ke Dapur 3," kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Rudi mengatakan bahwa jarak dari kampung ke area relokasi yang baru kurang lebih 6-7 kilometer. Ia mengatakan jembatan akses ke Dapur 3 juga akan dibangun.

"Jalan utama di Jembatan Lima lagi kita buat jalannya untuk memotong ke Dapur 3 itu. Jalannya akan kita buka semua dan akan kita perbaiki dan bangun baru buat mereka," ucap dia.

Lihat Juga :
Siapa Pemilik Proyek Rempang Eco City yang Memanas Belakangan Ini?

2. Warga tak bersertifikat lahan

Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga mengungkap warga di Rempang rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan.

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto sebelumnya. Ia menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan.

"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/9).

Lihat Juga :
Cerita Bahlil soal Awal Mula Proyek Rempang Eco City yang Kini Memanas

3. Pembangunan dilanjutkan sesuai rencana

Di tengah maraknya gelompang protes warga, BP Batam menegaskan akan tetap melanjutkan pembangunan PSN tersebut sesuai rencana. Masyarakat yang terdampak akan segera direlokasi.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepada CNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

Lihat Juga :
Bahlil Soal Rempang Eco City: Tak Semua Negara Suka RI Kalau Itu Jalan

4. Butuh anggaran Rp1,6 triliun

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9), Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan proyek Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi.

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Rudi merinci duit Rp1,6 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat Rp708,34 miliar, konektivitas laut Rp60 miliar, dan pengembangan kawasan Rp790,65 miliar. Ada juga untuk pemeliharaan jalan darat senilai Rp50 miliar.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

Lihat Juga :
Mengintip Beban APBN Imbas Gaji PNS hingga Wacana Single Salary

Kompensasi Rumah 45 Meter Bernilai Rp120 Juta

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Pedang dan Lan

buku mimpi uang 2d
Pengamat menyebut skema gaji tunggal bagi para PNS memiliki kekurangan dan kelebihan. Sistem itu praktis, tapi untuk jangka pendek bisa bikin APBN tekor.
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Lihat Juga :
Bos Bappenas Ungkap Wacana Hapus Tunjangan PNS Dibahas 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

Lihat Juga :
Kepala PPATK Bicara Uji Coba Gaji Tunggal PNS

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Lihat Juga :
Single Salary PNS Jadi Agenda Prioritas Pemerintah di 2024

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Lihat Juga :
Siapa Pemilik Proyek Rempang Eco City yang Memanas Belakangan Ini?

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

Lihat Juga :
DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

badai setan

scbd88
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga PT Wilmar Padi Indonesia terlibat dalam monopoli harga gabah petani.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga PT Wilmar Padi Indonesia terlibat dalam monopoli harga gabah petani. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga PT WilmarPadi Indonesia terlibat dalam monopoli harga gabahpetani.

Informasi disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur. Dugaan monopoli tersebut, berdampak pada penutupan penggilingan padi. Penutupan terjadi karena mereka tidak mendapatkan pasokan gabah dari petani.

Untuk membuktikan dugaan itu, KPPU akan memanggil Wilmar pekan depan.

Ia menambahkan untuk saat ini KPPU  masih belum dapat menyimpulkan apakah dugaan tersebut benar adanya. Maka itu, Deswin mengatakan KPPU akan mulai mendalami dugaan ini usai mendapat pernyataan dari berbagai pihak.

Sementara itu General Manager Kawasan Industri Terpadu Wilmar Serang Tenang Sembiring dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah tuduhan monopoli harga gabah itu.

Ia mengklaim perusahaannya saat ini hanya menyerap 2,5 persen dari keseluruhan produksi padi yang ada di wilayah Banten.


"Kami mulai produksi sejak Juni 2022. Selama Januari hingga Agustus 2023 jumlah gabah petani yang diserap ada sampai 69,8 ribu ton. Sementara produksi gabah di Banten diperkirakan di angka 1,5 juta ton. Mengacu hal tersebut, persentase penyerapan gabah petani kami ada sekitar 2,5 persen. Jadi bagaimana kami bisa melakukan monopoli dan menentukan harga, sementara suplier kami juga berasal dari penggilingan padi di wilayah ini." tutur Tenang.

Tenang juga memaparkan selama Agustus tahun ini, penyerapan GKP yang dapat diserap Wilmar Serang hanya 5 persen dari rerata realisasi produksi atau sekitar 200 ton per hari.

Semenjak minggu pertama Agustus 2023, pihaknya juga hanya menyerap 1.750 metrik ton gabah.

"Kita akanstop supplyberas karena tidak ada lagi stok gabah per hari ini, hanya ada stok 350 metrik ton saja." ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(del/fby)