pragmatic 218 slot demo

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

Cabai dan Beras Kian Mahal Jelang Imlek, Gula dan Minyak Goreng Stabil******

Hargacabai-cabaian melonjak jelangImlek. Berasjuga masih mahal di pasaran pada Senin (5/2) ini. Sementara itu, harga gula dan minyak goreng stabil.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah besar naik 6,4 persen ke Rp65.300 per kg.

Cabai merah keriting dijual Rp54.700 per kg usai naik 3 persen. Lalu, cabai rawit hijau naik 1,1 persen menjadi Rp43.050 per kg.

Harga beras juga masih terpantau mahal. Beras kualitas bawah I dan II masing-masing naik 1 persen dan 1,85 persen menjadi Rp13.950 per kg dan Rp13.800 per kg.

Beras kualitas medium I dan II naik 1,6 persen ke Rp15.150 per kg dan Rp15.000 per kg.

Sedangkan beras kualitas super I naik 1,5 persen menjadi Rp16.500 per kg dan kualitas super II naik 1,2 persen menjadi Rp16 ribu per kg.

Kenaikan juga dialami kelompok daging. Daging ayam ras segar melejit 2,5 persen menjadi Rp36.850 per kg. Kemudian, daging sapi kualitas 1 naik tipis 0,07 persen ke Rp138.150 per kg dan kualitas 2 naik 0,04 persen ke Rp129.150 per kg.

Harga telur ayam pun merangkak naik. Awal pekan ini, telur ayam naik 0,2 persen ke Rp29.050 per kg.

Tak semua harga pangan melejit jelang Imlek. Salah satunya, gula pasir yang harganya stagnan. Gula premium dibanderol Rp18.200 per kg, gula pasir lokal Rp17.550 per kg.

Selain itu, harga minyak goreng juga tak berubah. Minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp20.700 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp19.300 per kg. Namun, minyak goreng curah justru naik sedikit, yakni 0,9 persen menjadi Rp15.800 per kg.

Ada pula komoditas pangan yang harganya turun, yakni kelompok bawang-bawangan. Bawang merah dijual Rp37.850 per kg usai turun 2,7 persen, sedangkan bawang putih Rp40.850 per kg setelah harganya merosot 0,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Gadis malang dan gadis bangsawan

Airlangga Optimis Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen Tahun Ini******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,2 persen di tahun ini. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi titik terang di tengah ketidakpastian global.

"Tahun ini masih 5,2 (persen) masih optimis. Walaupun cuaca hujan dan agak-agak gelap tapi Indonesia terang sendiri," katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

Soal pertumbuhan ekonomi hanya 5,05 persen pada 2023, ia menyebut kondisi itu masih lebih baik dibandingkan prakiraan consensus forecast sebesar 5,03 persen.

Secara khusus, ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 20,49 persen dan Sulawesi Tengah sebesar 11,91 persen.

"Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah ini ditopang oleh hilirisasi daripada logam ataupun nikel," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara year on year pada 2023 kemarin. Sedangkan pada kuartal IV-2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,04 persen.

PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian ini menandakan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan terutama dari global.

"Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh solid," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).

Namun bila dilihat ke belakang, maka pertumbuhan ekonomi 2023 kalah jauh dibandingkan 2022 yang berhasil tumbuh 5,31 persen sepanjang tahun.

Secara rinci, pertumbuhan ekonomi 2023 adalah kuartal I sebesar 5,04 persen, kuartal II sebesar 5,17 persen, kuartal III sebesar 4,94 persen dan kuartal V sebesar 5,04 persen.

Meski secara tahunan PDB 2023 kalah dibandingkan 2022, namun berdasarkan kuartal IV lebih tinggi 2023.

"Ekonomi Indonesia tumbuh positif pada kuartal IV-2023, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2022 sebesar 5,01 persen," pungkas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Anda dan saya berbeda

Besok Transmart Full Day Sale, Sepeda Listrik Diobral Mulai Rp3 Jutaan******

Transmart Full Day Sale besok lebih istimewa karena hadir selama dua hari, mulai Sabtu (3/2) hingga Minggu (4/2). Transmart bahkan kasih diskon untuk produk yang selalu laris manis, yaitu sepeda listrik.

Diskon sepeda listrik khusus gelaran Full Day Sale ini bahkan sampai jutaan rupiah. Dengan diskon sebesar itu, sepeda listrik dibanderol mulai Rp3 jutaan saja. Penasaran apa saja unitnya? Simak di bawah ini.

Lihat Juga : Diskon Gede, Pengunjung Beli Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp11.000.000, diskon jadi Rp8.120.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX di gerai luar Pulau Jawa dari harga normal Rp11.750.000, diskon jadi Rp8.600.000 per unit.

Selain sepeda listrik, diskon lain juga berlaku untuk sepeda lipat. Fastron Folding 20 F2302/03 dari harga normal Rp2.299.000 diskon jadi Rp1.319.200. Harga berlaku di Pulau Jawa.

Sementara Fastron Folding 20 F2302/03 di luar Pulau Jawa dari harga normal Rp2.529.000 diskon jadi Rp1.399.200.

Semua diskon sepeda listrik dan sepeda lipat di atas bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale besok!

Istriku yang terlahir kembali

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

Dao mendominasi dunia

BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merespons langkah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang akhirnya lebih memilih mengimpor KRL dari Chinaketimbang Jepang.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut riviu awal pihaknya soal sengkarut impor trainset KRL memang tidak merekomendasikan pembelian barang bekas. Akan tetapi, Ateh belum bisa menegaskan apa alasan di balik KCI memilih 3 rangkaian baru dari China senilai Rp783 miliar.

"Kami tidak semua aksi korporasi BUMN dikawal, kalau semua tidak sanggup juga kita. Kita kawal yang sangat material dan substansial. Ini kalau belinya pilih China atau Jepang itu belum kami evaluasi," ucapnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

Senada, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah menegaskan pihaknya tidak bisa menjelaskan mengapa Jepang kembali 'tertikung' dari China. Pasalnya, Jepang juga kalah saing dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Meski begitu, Sally mengatakan ada kemungkinan itu bisa saja terungkap dalam reviu lanjutan dari BPKP.

"Tanya ke KAI (mengapa pilih China ketimbang Jepang), jangan ke sini. Tapi mungkin saja (reviu soal asal negara impor KRL) kalau mereka meminta," ungkap Sally usai konferensi pers.

Proses impor KRL yang menjadi kontroversi ini berakhir dengan mendatangkan 3 rangkaian kereta baru dari China. KAI Commuter membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menyebut pengadaan KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek. Ia mengklaim ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.

Rapat tersebut diklaim dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder terkait lainnya.

Selain membeli 3 rangkaian KRL baru dari China, KCI juga menandatangani kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru dari PT INKA. Mereka menginvestasikan hampir Rp3,83 triliun untuk produk dari perusahaan pelat merah tersebut.

Terpisah, seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam bakal menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Whoosh jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kendati, pernyataan sumber tersebut sudah pernah dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Seto mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," bantah anak buah Luhut itu.