panen777

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Kontrak yang aneh

Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bercerita beberapa hari lalu dijenguk Menteri Pertahanan yang juga calon presiden Prabowo Subianto.

Usai dijenguk, Luhut mengungkapkan beberapa kesan dan pesannya terhadap Prabowo. Terkait kesan, Ia mengatakan Prabowo yang merupakan adik kelasnya sewaktu di militer tidak banyak berubah dibanding 40 tahun lalu. 

"Yang berubah hanyalah sekarang pembawaan beliau lebih riang dan santai. Saya merasa mungkin ini efek dari bergaul dengan banyak anak muda, apalagi pasangannya sekarang adalah Mas Gibran yang terbilang masih muda juga," katanya dalam akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Kamis (23/11) seperti dikutip.

Sementara terkait pesan, ia mengatakan membangun Indonesia butuh kerja keras dan waktu panjang.

"Saya katakan kepada beliau bahwa membangun negeri ini tidak cukup hanya 5 tahun saja, butuh waktu yang panjang. Maka dari itu perbedaan pendapat dan pilihan diantara kita itu sah-sah saja, yang penting persatuan antar sesama anak bangsa harus selalu kita jaga bersama," imbuh Luhut.

Selain bernostalgia tentang masa-masa ia menimba ilmu bersama di luar negeri hingga mendirikan Detasemen 81/Anti Teror, Luhut juga menjelaskan kepada Prabowo terkait berbagai kebijakan strategis di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),

"Dan beliau tampak begitu tertarik, termasuk kami berbicara mengenai program-program unggulan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang perlu dilanjutkan dan disempurnakan jika kelak beliau diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia," lanjutnya.

Luhut pun berpesan kepada Menteri Pertahanan itu, "Jalankanlah negeri ini bersama orang-orang yang profesional di bidangnya, Wo."

"Pak Prabowo saya kira sudah sangat paham maksud ucapan saya itu. Bahwa menjadi negara yang kuat dan maju butuh lebih dari sekedar sumber daya alam yang melimpah, tetapi sebuah teamwork yang penuh dengan pemikiran-pemikiran brilian dan inovatif, yang mau bersatu untuk mewujudkannya," pungkas Luhut.

[Gambas:Instagram]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Argentina Batal Gabung BRICS******

Argentina batal bergabung dengan BRICS. Sinyal pembatalan muncul usai presiden yang baru terpilih, Javier Milei, tampak tak tertarik dengan blok ekonomi negara-negara berkembang tersebut.

BRICS merupakan akronim dari lima negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelimanya membuat blok ekonomi baru dengan tujuan mempromosikan dialog dan kerja sama antarnegara-negara berkembang.

Argentina termasuk di antara enam negara yang diundang untuk menjadi anggota baru BRICS pada pertemuan puncak, yang diadakan di Afrika Selatan pada Agustus lalu.

"Kami belum paham apa manfaatnya (bergabung dengan BRICS) bagi Argentina saat ini. Kalau nanti ternyata ada manfaatnya, kami akan analisa," ujarnya kepada kantor berita Rusia RIA, dikutip Reuters, Selasa (21/11).

Namun, China belum mengetahui putusan Argentina tersebut.

"Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mekanisme kerja sama BRICS merupakan platform penting bagi pasar negara berkembang dan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama serta menjunjung kepentingan bersama," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning.

China dan Rusia mendorong perluasan kelompok BRICS untuk melawan dominasi ekonomi Barat.

Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir dan Uni Emirat Arab adalah lima negara lainnya yang diundang pada KTT bulan Agustus untuk bergabung dengan BRICS.

[Gambas:Video CNN]

Gerbang Bayangan Langit

Anak Buah Airlangga Ungkap Bisnis Dulang Cuan Jelang Pemilu 2024******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yakin sejumlah sektor industri mendulang cuan saat Pemilu 2024.

Susi mengatakan siklus lima tahunan ini semestinya menjadi momentum positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat kampanye 2,5 bulan mulai 28 November (2023), pasti akan positif untuk beberapa sektor, mulai dari konveksi, percetakan, periklanan, media, kemudian transportasi, logistik, makanan minuman," ujarnya dalam Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Susi mengatakan profit di sederet sektor tersebut akan berdampak langsung pada komponen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia memprediksi PDB di sektor konsumsi akan naik 0,7 persen hingga 1 persen.

Ada juga dampak tidak langsung yang akan muncul dari ingar-bingar Pemilu 2024. Susi mengatakan efeknya akan terasa pada komponen Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT).

"Karena lembaga politik atau ormas ada di situ. LNPRT kita proyeksikan di 2023 mungkin naik 4,5 persen-5 persen dan di 2024 mestinya lebih tinggi," ramal Susi.

"Yang lain, konsumsi rumah tangga juga pasti terdorong naik. Kita berharap ada tambahan PDB di 2023 maupun 2024 (sebesar) 0,2 persen-0,25 persen, kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menegaskan perlu ada 'jualan' yang ditawarkan ketiga pasangan calon di Pilpres 2024.

Ia mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu ada kandidat yang 'berjualan' infrastruktur, kemudian di Pilpres 2019 beralih ke aktivitas hilirisasi (downstreaming).

"Dari ketiga kandidat ini jualannya apa? Karena kalau setiap kita mau dorong ekonomi, perlu ada katalis. Kalau tidak ada bahan, kita sulit juga nanti, apa pendorongnya di 2024 ke depan?" tutur David.

Ia juga mengomentari dana pemilu yang sangat besar, mulai dari 'menjaga suara' di tingkat desa hingga pusat. Selain itu, ada pengeluaran yang tak kalah jumbo dari para paslon untuk iklan.

"Jadi yang penting di sini antara produktivitas dan peredaran uangnya. Kalau jumlah uang beredar meningkat, tapi produktivitas menurun, tentu akan berpengaruh ke inflasi. Apalagi produktivitas menurun dan barangnya banyak dari luar, ini juga tambahan tekanan untuk inflasi karena ada tekanan tambahan dari kurs," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Damri Tebar Promo Tiket Rp77, Bisa Dipesan Sabtu Ini******

Perusahaan umum (Perum) Damri memberikan tiket promo sebesar Rp77 khusus untuk segmen Angkutan Bandara dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Tiket promo diberikan dalam rangka ulang tahun Damri ke-77 yang jatuh pada 25 November.

Plt Corporate Secretary Damri Chrystian RM Pohan mengatakan promo berlaku untuk pembelian satu kali perjalanan yang dapat dipesan pada Sabtu (25/11) pukul 11.25 hingga 12.25 WIB melalui aplikasi Damri.

Pohan mengatakan periode keberangkatan tiket promo yaitu dari tanggal 25 November 2023 hingga 20 Desember 2023. Tiket nantinya tidak dapat di-refund maupun reschedule.

Berikut rute tiket promo Damri:

-Angkatan bandara

1. Botani Square - Soekarno Hatta International Airport
2. Terminal Kayuringin - Soekarno Hatta International Airport
3. Stasiun Gambir - Soekarno Hatta International Airport
4. Rawamangun - Soekarno Hatta International Airport
5. Terminal Kampung Rambutan - Soekarno Hatta International Airport
6. Bandara Internasional Yogyakarta - Hotel Wisata Magelang
7. Hotel Wisata Magelang - Bandara Internasional Yogyakarta
8. Terminal Condongcatur - Bandara Internasional Yogyakarta
9. Bandara Internasional Yogyakarta - Sleman City Hall
10. Sleman City Hall - Bandara Internasional Yogyakarta

-Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

1. Gambir - Tanjung Karang
2. Gambir - Metro
3. Bandung - Metro
4. Kemayoran - Surabaya
5. Terminal Antar Negara Ambawang Pontianak - Kantor Pemasaran Sintang
6. Terminal Cicaheum - Terminal Indramayu
7. Pool DAMRI Yogyakarta - Rajabasa
8. Kantor Pemasaran Palangkaraya - Terminal Natai Suka Pangkalanbun
9. Terminal Cicaheum - Terminal Kuningan
10. Terminal Malalayang - Doloduo

[Gambas:Video CNN]

Diamond Ace Raja Kursus

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]