jekpot88

Jiuyao Ajaib

Apa Itu Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah dan Cara Mendapatkannya******

Pemerintah menyediakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk merenovasi rumah agar semakin layak untuk ditinggali.

Mengutip situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), singkatnya BSPS atau bedah rumah adalah program dana bantuan renovasi rumah dengan pagu senilai Rp20 juta.

Lihat Juga : Atasi Kemiskinan, PUPR Bongkar Rumah Tak Layak Huni di 212 Kota

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Sebab, rumah yang layak huni berperan besar terhadap tumbuh kembang keluarga ke depan.

Sementara hasil survei Kementerian PUPR menemukan jumlah rumah yang layak huni di Indonesia baru berkisar 54 persen. Harapannya, jumlah rumah yang layak huni di dalam negeri bisa meningkat menjadi 74 persen pada 2024.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan BSPS?

Melansir Modul BSPS, berikut syarat dan kriteria penerima dana BSPS.

Syarat Subjek Penerima

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Sudah berkeluarga
• Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya

Syarat Objek Penerima

• Rumah milik sendiri, satu-satunya, dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah, seperti atap, lantai, dan dinding
• Ada kelengkapan komponen struktural bangunan
• Ada kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PUPR Realisasikan Bedah 154 Ribu Unit Rumah Tak Layak Huni

Cara Mendapatkan BSPS

Berikut cara mendapatkan BSPS.

1. Pemilik rumah bisa mengajukan diri untuk menerima BSPS ke kepala desa/lurah setempat
2. Kepala desa/lurah juga mendapat jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya untuk diusulkan menerima BSPS
3. Hasil usulan dan pendataan diteruskan ke bupati/wali kota, lalu ke kementerian
4. Kementerian menetapkan jumlah penerima bantuan dan lokasinya
5. Kementerian melakukan rekrutmen, pelatihan, dan penetapan tenaga fasilitator lapangan (TFL)
6. Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi fisik dan administrasi calon penerima bantuan
7. Calon penerima bantuan menyusun proposal renovasi dibantu Tim TFL
8. Kementerian menetapkan Surat Keputusan (SK) jumlah penerima bantuan dan lokasi
9. Tim Teknis dan TFL memberi sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan dengan maksimal 20 orang per kelompok
10. Tim Teknis dan TFL melakukan musyawarah kelompok, survei toko, dan harga bahan bangunan
11. Tim TFL membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan
12. Penerima bantuan membuat rekening untuk menerima dana bantuan
13. Pengiriman bahan bangunan tahap 1 dan 2
14. Penerima bantuan mentransfer dana pembelian bahan bangunan ke toko bangunan (tahap 1 dan 2) dan penarikan upah tukang
15. Pelaksanaan renovasi rumah.

Itulah informasi seputar BSPS, syarat penerima, dan cara mendapatkannya. Semoga membantu.

Panduan Dewi Bintang

Bahlil Luncurkan Bali Kompendium 'Panduan' Investasi yang Adil******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan Bali Kompendium di InterContinental, Jimbaran, Bali, pada Senin (14/11).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompendium adalah ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat.

Dalam praktik negosiasi internasional, kompendium berarti kumpulan ringkasan praktik kebijakan yang dalam hal ini terkait kebijakan investasi berkelanjutan.

Bahlil menjelaskan pentingnya sikap saling menghargai antar negara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negara berdasarkan keunggulan kompetitifnya, menjadi latar belakang penyusunan Bali Kompendium.

Ia mengungkapkan ada negara-negara yang merasa lebih berhak dan mengatur negara lainnya. Menurut Bahlil, hal ini tidak relevan dengan perkembangan global saat ini.

"Gak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya. Kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Masa mereka harus samakan itu dengan pola investasi. Saya katakan tidak," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bahlil atas dukungan dan solidaritasnya terhadap negara berkembang lainnya.

Ia menyampaikan Bali Kompendium ini memuat berbagai pengalaman yang relevan terkait promosi investasi berkelanjutan dari seluruh negara G20 dan negara mitra lainnya.

Hal ini juga akan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dari berbagai negara anggota G20 untuk menyusun strategi promosi investasi serta cara mempromosikan jenis investasi yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan.

"Kompendium ini hadir di waktu yang tepat saat dunia berada dalam krisis, ketimpangan yang parah, dan ketidakstabilan yang kronis. Kompendium ini menawarkan solusi cerdas untuk tantangan investasi yang kita hadapi" ungkap Rebeca.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Investasi/BKPM juga meluncurkan Sustainable Investment Guidelines (SIG) atau Panduan Investasi Lestari. Panduan ini menjadi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau.

Penyusunan Panduan Investasi Lestari ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Investasi/BKPM dengan Koalisi Ekonomi Membumi, KADIN, APINDO, perwakilan dari organisasi masyarakat, akademisi, investor, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Misteri

Luhut Minta Warga Bali WFH dan Sekolah Online Selama KTT G20******

Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung pekan depan.

Selain itu, Luhut juga meminta sekolah-sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh atau daring.

"Kami mendorong seluruh kegiatan bisa dilakukan dari rumah agar dilakukan dari rumah saja," ujar Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Sabtu (12/11).

Kendati begitu, menurut Luhut pemerintah bukannya melarang warga Bali melakukan aktivitasnya selama G20. Luhut turut menyampaikan permohonan maaf apabila KTT G20 di Bali mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.

Ia mengatakan pemerintah tidak bermaksud membuat warga Bali sulit, namun hal ini tidak dapat dihindari.

"Kepada warga Bali saya mohon maaf bila sana sini terganggu akibat dari pelaksanaan kegiatan G20 ini," kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu.

Dalam kesempatan itu, Luhut meminta dukungan dan doa dari seluruh warga Indonesia agar G20 dapat berjalan lancar dan sukses. Menurut dia kesuksesan G20 juga akan membuat harum nama Indonesia di kancah dunia.

"Kami juga memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar gelaran acara KTT G20 ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan atau apapun," pungkasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Masih Kaji Opsi WFH di Tengah Kenaikan Kasus Covid

pacar sekretarisku

Apa Itu Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah dan Cara Mendapatkannya******

Pemerintah menyediakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk merenovasi rumah agar semakin layak untuk ditinggali.

Mengutip situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), singkatnya BSPS atau bedah rumah adalah program dana bantuan renovasi rumah dengan pagu senilai Rp20 juta.

Lihat Juga : Atasi Kemiskinan, PUPR Bongkar Rumah Tak Layak Huni di 212 Kota

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Sebab, rumah yang layak huni berperan besar terhadap tumbuh kembang keluarga ke depan.

Sementara hasil survei Kementerian PUPR menemukan jumlah rumah yang layak huni di Indonesia baru berkisar 54 persen. Harapannya, jumlah rumah yang layak huni di dalam negeri bisa meningkat menjadi 74 persen pada 2024.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan BSPS?

Melansir Modul BSPS, berikut syarat dan kriteria penerima dana BSPS.

Syarat Subjek Penerima

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Sudah berkeluarga
• Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya

Syarat Objek Penerima

• Rumah milik sendiri, satu-satunya, dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah, seperti atap, lantai, dan dinding
• Ada kelengkapan komponen struktural bangunan
• Ada kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PUPR Realisasikan Bedah 154 Ribu Unit Rumah Tak Layak Huni

Cara Mendapatkan BSPS

Berikut cara mendapatkan BSPS.

1. Pemilik rumah bisa mengajukan diri untuk menerima BSPS ke kepala desa/lurah setempat
2. Kepala desa/lurah juga mendapat jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya untuk diusulkan menerima BSPS
3. Hasil usulan dan pendataan diteruskan ke bupati/wali kota, lalu ke kementerian
4. Kementerian menetapkan jumlah penerima bantuan dan lokasinya
5. Kementerian melakukan rekrutmen, pelatihan, dan penetapan tenaga fasilitator lapangan (TFL)
6. Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi fisik dan administrasi calon penerima bantuan
7. Calon penerima bantuan menyusun proposal renovasi dibantu Tim TFL
8. Kementerian menetapkan Surat Keputusan (SK) jumlah penerima bantuan dan lokasi
9. Tim Teknis dan TFL memberi sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan dengan maksimal 20 orang per kelompok
10. Tim Teknis dan TFL melakukan musyawarah kelompok, survei toko, dan harga bahan bangunan
11. Tim TFL membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan
12. Penerima bantuan membuat rekening untuk menerima dana bantuan
13. Pengiriman bahan bangunan tahap 1 dan 2
14. Penerima bantuan mentransfer dana pembelian bahan bangunan ke toko bangunan (tahap 1 dan 2) dan penarikan upah tukang
15. Pelaksanaan renovasi rumah.

Itulah informasi seputar BSPS, syarat penerima, dan cara mendapatkannya. Semoga membantu.

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Bahlil Akui Pemerintah Punya Masalah Ciptakan Lapangan Kerja******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembukaan lapangan kerjamasih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah tingginya investasi yang masuk.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi RI cukup baik. Tapi di sisi lain dunia tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Karenanya, untuk tahun depan, atau menjelang pemilu, ia mewanti-wanti stabilitas politik harus terjaga demi merawat keberlangsungan investasi ke dalam negeri.

Bahlil menyebut itu harus dilakukan karena jika investasi terus mengalir, pembukaan lapangan kerja pun akan meningkat. Di sisi lain, ia mengakui pembukaan lapangan kerja menjadi perhatian pemerintah.

Tercatat investasi mengalir ke Indonesia pada kuartal III 2022 kemarin mencapai Rp307,08 triliun. Tapi investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 325.570 tenaga kerja.

Nilai investasi ini tumbuh 42,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Terkait serapan tenaga kerja, Bahlil mengklaim angkanya meningkat sejak awal tahun. Pasalnya, berdasarkan data BKPM pada kuartal I, investasi hanya bisa menyerap 319.013 tenaga kerja dan kuartal II hanya 320.534.

Jika dijumlahkan, pembukaan lapangan kerja dari investasi yang masuk dari Januari hingga September 2022 telah mencapai 965.117. Dengan realisasi itu, Bahlil pun menargetkan pembukaan lapangan kerja sepanjang tahun ini mencapai 1,3 juta.

Lebih lanjut, ia mengakui Foreign Direct Investment (FDI)atau penanaman modal asing yang masuk mayoritas dengan teknologi tinggi dan padat modal.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan skillpara pekerja Indonesia agar bisa bersaing.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi memang tugas kami sekarang adalah menciptakan generasi yang ada, mempunyai skillyang sesuai dengan kebutuhan pasar," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pihaknya sangat selektif memberikan rekomendasi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing. Bahlil menyebut pemerintah hanya memberikan rekomendasi untuk pekerja yang spesifikasinya tidak dimiliki di dalam negeri, seperti tingkat manajer tertentu.

"Itu sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang-peluang lapangan pekerjaan dan kehadiran sebuah investasi," tandasnya.

Invasi Raja Iblis

Pabrik di Banten Pelan tapi Pasti Setop Operasi******

Sebanyak tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah (Jateng) tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Pengusaha memperingatkan perlahan tapi pasti seluruh pabrik yang ada di Banten bakal setop operasi dan pindah ke wilayah lain, salah satunya Jateng.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri  mengungkapkan hal itu terjadi lantaran pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan menyusul penurunan permintaan dari negara mitra dagang imbas perang Rusia-Ukraina.

Kenaikan upah yang makin tinggi tiap tahunnya di wilayah, misalnya di Provinsi Banten tersebut dinilai tak sejalan dengan harga alas kaki atau sepatu yang cenderung tetap. Karenanya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pekerja makin memakan porsi besar.

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Tak ayal, pelaku usaha memutuskan untuk memindahkan pabriknya ke wilayah dengan upah minimum provinsi (UMP) rendah, seperti Jateng. Tujuannya, perusahaan ingin mengurangi biaya.

"Hampir semua pabrik yang ada di daerah dengan UMK tinggi sudah memiliki pabrik satelit di daerah dengan UMK yang kompetitif. Secara bertahap maka fokus pengembangannya akan bergeser ke pabrik satelit yang baru," ujarnya.

Saat ini, ia menyebutkan perusahaan, utamanya alas kaki di Tanah Air masih menjalankan usahanya dengan posisi pabrik di dua wilayah. Pertama di wilayah dengan UMP tinggi dan wilayah yang tengah dijajaki dan dikembangkan usahanya.

Namun, ia tak memungkiri pekerja dari pabrik yang direlokasi pada akhirnya lebih berisiko terkena PHK ketika ada penurunan permintaan (demand).

"Pada pabrik yang sudah ada relokasi, karena beban di pabrik asal lebih berat beban gajinya maka ketika ada penurunan demandmereka (pekerja pabrik yang direlokasi) menjadi korban pertama PHK," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]