interwim 524Jutaan kata 383426Orang-orang telah membaca serialisasi
《lucky koi demo》
PBNU imbau umat bergerak bantu korban bencana di Sumbar dan Jateng******
"Kami berharap bahwa ada gerak yang signifikan di dalam masyarakat ini khususnya umat Islam dalam suasana Ramadhan, mari kita memanfaatkan kesempatan berkah Ramadhan untuk sungguh-sungguh bergerak membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan sebagai dampak bencana," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Secara khusus PBNU sudah menginstruksikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LazisNU) untuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dari LazizNU khususnya kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat dan Jawa Tengah.
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) telah membuka akses untuk berkoordinasi dengan masyarakat terdampak di kedua wilayah itu dan akan melakukan konsolidasi lebih lanjut dengan memobilisasi tenaga bantuan dari lingkungan NU.
"Ini adalah memang waktu-waktu yang membutuhkan kepedulian kita semua, membutuhkan bahkan konsentrasi untuk segera mengentaskan kesulitan yang dialami oleh warga karena bencananya juga relatif memang berdampak cukup besar," ujarnya.
Sementara itu, Ketua LAZISNU PBNU Habib Ali Hasan Al Bahar mengatakan sudah siap untuk menyalurkan bantuan ke lokasi bencana.
"Kami sudah memiliki tidak kurang Rp9 miliar yang sudah siap dan nanti kami akan salurkan. Kemudian juga kami memiliki yang bisa akan kami salurkan koordinasi dengan LPBI itu ada makanan, kemudian yang diperlukan selimut," katanya.
Sebelumnya, bencana banjir terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat serta Kabupaten Demak dan Kudus di Jawa Tengah.
Baca juga: BRIN: Pembabatan hutan sebabkan Selat Muria jadi daratan
Baca juga: BAZNAS penuhi kebutuhan gizi pengungsi banjir Kudus selama Ramadhan
Baca juga: Jusuf Kalla: PMI siap penuhi kebutuhan pengungsi akibat banjir Demak
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Pemerintah Siap Bangun Stadion Markas PSM Asal Masalah Lahan Tuntas******
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono menjawab kerisauan warga Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memiliki stadionpengganti Stadion Mattoanging yang telah dibongkar pada 2019 lalu.
Basuki mengatakan pemerintah pusat siap membangun stadion yang akan menjadi kandang PSM Makassar, tetapi masih ada kendala lahan.
"Kami mau bangun Stadion Mattoanging, masalahnya lahannya masih bermasalah. Coba selesaikan dulu masalah lahannya baru kami bangun," kata Basuki, Kamis (27/7).
"Di Sulsel ada stadion di Kota Parepare, namun Makassar juga harus ada," ujarnya.
Kementerian PUPR sementara memeriksa kondisi 22 stadion di Indonesia yang akan segera direnovasi, salah satunya Stadion BJ Habibie di Kota Parepare.
"Saat ini, 22 Stadion yang akan dievaluasi dan akan direnovasi," jelasnya.
Stadion Mattoanging yang merupakan stadion kebanggaan warga Sulsel dibongkar pada tahun 2019, namun hingga saat ini proses pembangunan stadion tersebut belum jelas kapan akan kembali dibangun.
Stadion Mattoanging dibongkar setelah pihak Pemprov Sulsel dan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) capai kata sepakat soal kepemilikan lahan Stadion Mattoanging.
Namun, sejak itu terus berpolemik. Bahkan, yang menggugat kepemilikan lahan ada dua pihak yakni Andi Ilhamsyah Mattalatta dan Teddy Anwar.
Gugatan keduanya masih berproses di pengadilan. Padahal, Pemprov Sulsel sudah menang di tingkat Pengadilan Tinggi.
Kendati demikian, pihak penggugat masih melakukan upaya hukum lainnya sehingga penyelesaiannya berlarut-larut.
[Gambas:Video CNN]
(mir/sfr)Label:igcplay、angka jitu naga、buku mimpi 22
Terkait:pinjaman maksimal kredivo、buy138、erek73、cara mendapatkan uang dalam satu hari、login airbet88、trik olympus gacor hari ini、voucher makan、cara menghitung bunga kredivo、bocoran jarwo slot、18toto
bab terbaru:singa legal atau ilegal(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 5 persen karyawan pada Agustus 2023 ini.
Direktur/Corporate Secretary BUKA Teddy Nuryanto Oetomo mengatakan langkah PHK itu diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Selain itu, PHK juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan operasional perusahaan.
"Hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perubahan di berbagai area, termasuk perubahan dari sisi produk, teknologi, proses, dan kebutuhan sumber daya," ucapnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8).
Semua karyawan yang terkena dampak PHK katanya, telah memperoleh kompensasi paling sedikitnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.
Lebih lanjut, Teddy mengatakan keputusan PHK dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.
Namun, hingga saat ini belum ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.
[Gambas:Video CNN]
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).
Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.
Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)
Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.
"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.
Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.
Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.
"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.
Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.
Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.
"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.
Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).
Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.
Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.
FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.
Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(rir/rir)Menteri Dalam Negeri Tito Karnavianberpesan keras kepada para maskapai penerbangan agar tak 'bermain' harga saat menjualtiket pesawatdi masa mudiklebaran 2024.
Tito mengatakan sudah menyampaikan wanti-wanti tersebut dalam rapat tingkat nasional. Ia meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk memanggil seluruh maskapai.
"Ada harga acuan tertinggi (tarif batas atas/TBA), jangan diambil yang tertinggi. Jangan aji mumpung!" tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni mengatakan ada 420 unit pesawat udara yang siap melayani pemudik di 2024 ini. Ia memperkirakan selama periode lebaran ini akan ada 4,4 juta penumpang pesawat alias naik 12 persen dibandingkan tahun lalu.
Maria menyebut pihaknya terus memantau penjualan tiket selama mudik lebaran ini. Setidaknya ada 5.856.966 kursi yang dijual oleh sejumlah maskapai untuk penerbangan dalam dan luar negeri pada periode lebaran ini, di mana sudah 37 persen terjual atau 1.642.897 seat.
"Kami juga memantau penjualan tiket. Tiket ini sampai sekarang ada beberapa yang sudah meminta extra flight, namun tidak banyak," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).
"Hanya airlines low cost carrier (LCC)yang minta (extra flight), yaitu Citilink, AirAsia, dan Scoot untuk internasional," sambungnya.
Di lain sisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil 7 maskapai penerbangan terkait harga tiket pesawat jelang lebaran. Mereka yang dipanggil adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan sudah menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada 7 maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha serta harga tiket yang dibayar konsumen dan masyarakat. Pemberitahuan ini diwajibkan selama dua tahun sebelum kebijakan diambil maskapai.
KPPU melihat fenomena kartel tiket pesawat itu terjadi berulang setiap tahunnya. Oleh karena itu, Fanshurullah menekankan bahwa putusan KPPU yang telah inkracht harus dipatuhi oleh para terlapor alias 7 maskapai tersebut.
"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh 3 maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, Jumat (15/3).
(skt/agt)View this post on Instagram
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
Harga tiket pesawat lebaran menjadi sorotan setiap tahun, terutama menjelang musim mudiklebaran. Terlebih ada dugaan kartelyang diusut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kenaikan tarif wajar terjadi, terutama di saat peak season. Meski begitu, para maskapai wajib mematuhi tarif batas atas (TBA) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Aturan soal TBA ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
"Kami juga memantau penjualan tiket. Tiket ini sampai sekarang ada beberapa yang sudah meminta extra flight, namun tidak banyak," kata Maria dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).
"Hanya airlines low cost carrier (LCC)yang minta (extra flight), yaitu Citilink, AirAsia, dan Scoot untuk internasional," sambungnya.
Pada bahan paparannya, ada setidaknya 5 rute favorit pemudik. Mulai dari Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS), CGK-Kualanamu (KNO), CGK-Surabaya (SUB), Jakarta-Makassar (UPG), dan CGK-Padang (PDG).
Berdasarkan penulusaran CNNIndonesia.comdi online travel agent (OTA)Tiket.com dan Traveloka, ada perbedaan harga yang mencolok untuk keberangkatan hari ini dengan H-1 lebaran alias 9 April 2024.
Lihat Juga :Sejarah THR, Rezeki Tambahan Buruh dan PNS Tiap Jelang Lebaran |
Misalnya, tarif termurah hari ini untuk rute Jakarta-Denpasar di Tiket.com dijual oleh Super Air Jet seharga Rp703 ribu. Namun, pada H-1 lebaran harganya melonjak Rp807 ribu untuk maskapai yang sama menjadi Rp1,51 juta.
Perbedaan harga di dua waktu keberangkatan tersebut tak jauh beda di Traveloka. Pada layanan OTA itu menunjukkan harga termahal disediakan oleh Garuda Indonesia senilai Rp1,92 juta, baik untuk keberangkatan CGK-DPS, hari ini maupun H-1 lebaran.
Sementara itu, tiket penerbangan Jakarta-Kualanamu termurah hari ini dipatok Rp1,26 juta dengan maskapai Citilink. Namun, pada 9 April 2024 harga termurah rute ini bisa tembus Rp1,72 juta di Tiket.com dengan maskapai Lion Air, di mana yang termahal mencapai Rp2,32 juta bersama Garuda Indonesia.
Berikut daftar lengkap perbandingan harga tiket pesawat hari ini dengan H-1 lebaran 2024:
Lihat Juga :Rumah Dinas Menteri di IKN Telan Rp14 M per Unit |
Super Air Jet: Rp703 ribu
Trans Nusa: Rp738 ribu
Air Asia: Rp748 ribu
Citilink: Rp811 ribu
Pelita Air: Rp1,14 juta
Garuda Indonesia: Rp1,63 juta-Rp1,88 juta
Air Asia: Rp1,36 juta
Super Air Jet: Rp1,51 juta
Citilink: Rp1,54 juta
Batik Air: Rp1,56 juta
Trans Nusa: Rp1,61 juta
Pelita Air: Rp1,64 juta
Garuda Indonesia: Rp1,88 juta
Super Air Jet: Rp707 ribu
Trans Nusa: Rp738 ribu
Air Asia: Rp755 ribu
Citilink: Rp812 ribu
Pelita Air: Rp1,14 juta
Garuda Indonesia: Rp1,66 juta-Rp1,92 juta
Air Asia: Rp1,36 juta
Super Air: Jet Rp1,52 juta
Citilink: Rp1,54 juta
Batik Air: Rp1,57 juta
Trans Nusa: Rp1,61 juta
Pelita Air: Rp1,68 juta
Garuda Indonesia: Rp1,92 juta
Citilink: Rp1,26 juta
Lion Air: Rp1,29 juta
Super Air Jet: Rp1,37 juta
Batik Air: Rp1,41 juta
Garuda Indonesia: Rp2,07 juta-Rp2,29 juta
Lion Air: Rp1,72 juta
Super Air Jet: Rp1,96 juta
Citilink: Rp1,98 juta
Garuda Indonesia: Rp2,19 juta
Batik Air: Rp2,31 juta-Rp2,32 juta
Citilink: Rp1,27 juta
Lion Air: Rp1,30 juta
Super Air Jet: Rp1,37 juta
Batik Air: Rp1,42 juta
Garuda Indonesia: Rp2,14 juta-Rp2,37 juta
Lion Air: Rp1,72 juta
Super Air Jet: Rp1,97 juta
Citilink: Rp1,98 juta
Garuda Indonesia: Rp2,27 juta-Rp2,37 juta
Batik Air: Rp2,32 juta
[Gambas:Video CNN]
Citilink: Rp848 ribu
Lion Air: Rp883 ribu
Batik Air: Rp919 ribu
Pelita Air: Rp977 ribu
Garuda Indonesia Rp1,39 juta-Rp1,57 juta
Citilink: Rp1,28 juta
Lion Air: Rp1,32 juta
Pelita Air: Rp1,42 juta
Batik Air: Rp1,49 juta
Garuda Indonesia: Rp1,57 juta
Citilink: Rp849 ribu
Lion Air: Rp886 ribu
Batik Air: Rp928 ribu
Pelita Air Rp977 ribu
Garuda Indonesia: Rp1,42 juta-Rp1,59 juta
Citilink: Rp1,28 juta
Lion Air: Rp1,32 juta
Pelita Air: Rp1,43 juta
Batik Air: Rp1,50 juta
Garuda Indonesia: Rp1,59 juta
![]() INFOGRAFIS: Arus Mudik 2024 dalam Angka. (CNN Indonesia/ Agder Maulana). |
Sriwijaya Air: Rp1,19 juta
Lion Air: Rp1,23 juta
Citilink: Rp1,28 juta
Batik Air: Rp1,54 juta
Garuda Indonesia: Rp2,37 juta
Super Air Jet: Rp1,98 juta
Sriwijaya Air: Rp1,99 juta
Lion Air: Rp2 juta
Citilink: Rp2,06 juta
Batik Air: Rp2,24 juta
Garuda Indonesia: Rp2,25 juta-Rp2,37 juta
Sriwijaya Air: Rp1,19 juta
Lion Air: Rp1,24 juta
Citilink: Rp1,29 juta
Batik Air: Rp1,54 juta
Garuda Indonesia: Rp2,40 juta
Super Air Jet: Rp1,99 juta
Sriwijaya Air: Rp2 juta
Lion Air: Rp2,02 juta
Citilink: Rp2,06 juta
Garuda Indonesia: Rp2,28 juta-Rp2,40 juta
Batik Air: Rp2,25 juta
Lihat Juga :Sri Mulyani Pastikan THR PNS 2024 Mengikuti Kenaikan Gaji 8 Persen |
Super Air Jet: Rp1 juta
Pelita Air: Rp1,04 juta-Rp1,19 juta
Citilink: Rp1,06 juta
Super Air Jet: Rp1,62 juta
Citilink: Rp1,62 juta
Super Air Jet: Rp1,01 juta
Citilink: Rp1,01 juta
Pelita Air: Rp1,19 juta-Rp1,24 juta
Super Air Jet: Rp1,63 juta
(skt/agt)Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).
Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.
Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)
Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.
"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.
Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.
Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.
"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.
Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.
Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.
"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.
Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).
Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.
Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.
FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.
Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(rir/rir)《lucky koi demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kumbang4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lucky koi demo》bab terbaru。