kredivo tanpa bunga

Langit Fantasi Sembilan Warna

Faisal Basri Minta Pemerintah Setop Gerus Alam Demi Ekonomi******

Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan berubah dan tidak lagi menggerus alam untuk kepentingan ekonomi.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan secara inklusif. Sebab, jika dalam perekonomian hanya mengandalkan sektor energi, itu hanya menguntungkan korporasi saja.

Tak hanya itu, fokus juga akan menimbulkan konflik dan kerusakan alam.

Ia mengatakan sinergi yang dimaksud adalah rakyat harus dijadikan subjek, bukan objek. Apalagi, saat ini semua pihak tengah sama-sama melawan emisi rumah kaca.

Faisal kembali menekankan jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah berubah menjadi bencana. Menurutnya, yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah generasi yang akan datang.

"Kuncinya bagi perbaikan alam ini adalah kelompok anak muda. Anak muda bersuaralah lebih lantang karena kepentingan kalian lebih panjang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pemerintah perlu mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kata dia, merupakan konsep perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan pemodal saja.

"Kita tahu model ekonomi sekarang yang untung besar adalah yang (pengusaha) besar-besar, yang kita sebut oligarki," ucap Faisal.

Ia mengatakan yang mendapat akses untuk sumber daya alam strategis seperti batu bara, nikel, timah hanya pengusaha besar. Sementara, rakyat hanya menjadi salah satu faktor produksi dan konsumen.

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, demokrasi dan kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai.

"Nah, ekonomi kerakyatan mencoba untuk menepis gagasan yang nyata-nyata 50 tahun terakhir menciptakan jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," papar Faisal.

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Buruh Jatim Akan 'Geruduk' Kantor Khofifah, Tuntut UMK Naik 13 Persen******

Pekerja dan buruhdi Jawa Timur (Jatim) bakal melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka mendesak UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 naik 13 persen.

Aksi itu akan dilakukan 500 buruh dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan serta beberapa perwakilan dari Tuban, Probolinggo, Jember dan Banyuwangi.

"Hari ini merupakan batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2023 di Jawa Timur," kata Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jazuli.

Setibanya di Kantor Gubernur Jatim, buruh akan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

Buruh punya alasan kenaikan 13 persen tersebut. Angka ini didapat dari nilai inflasi sebesar 6,8 persen. Kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan penyesuaian akibat dampak kenaikan BBM serta naiknya harga kebutuhan pokok.

"Kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen merupakan tututan yang wajar untuk meningkatkan daya beli buruh paska terdampak kenaikan harga BBM," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, selama tiga tahun terakhir buruh telah berkorban dengan kenaikan upah yang sedikit akibat pandemi covid-19, bahkan di beberapa kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan UMK sama sekali.

Buruh pun menuntut Gubernur Khofifah menggunakan deskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen.

"Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker 18 Tahun 2022," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Startup Glints PHK 18 Persen Karyawan******

Glints, startup pencarian kerja yang berbasis di Singapura, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 18 persen karyawannya pada Rabu (7/12).

"Dengan kesedihan yang mendalam saya harus memastikan untuk menyesuaikan bisnis, kami akan mengurangi ukuran tim kami dan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak Glintstar kami yang berbakat," kata Co-Founder & CEO Glints Oswald Yeo di situs resmi perusahaan, Rabu (7/12).

Mengutip Tech in Asia, hampir 18 persen dari 1.100 karyawan terkena PHK. Ini berarti pengurangan karyawan berdampak kepada sekitar 198 karyawan.

Dengan ketidakpastian pasar, konsumen diklaim menghabiskan lebih sedikit uang dan Glints sebagai bisnis yang melayani konsumen ikut terdampak.

"Menanggapi realitas pasar, kami telah menerapkan langkah-langkah penghematan biaya di seluruh sektor. Kami membekukan perekrutan, mengurangi tunjangan dan pengeluaran, serta melakukan pemotongan gaji sukarela untuk tim manajemen, termasuk para pendiri," paparnya.

Namun, Oswald mengaku hal itu tidak cukup. Ia mengatakan PHK selalu menjadi opsi terakhir. Tetapi untuk beradaptasi dengan pasar dan memperkuat ketahanan bisnis, ia mengaku harus merestrukturisasi perusahaan dan beroperasi seefisien dan seramping mungkin.

Untuk memastikan hak semua karyawan yang terdampak, Oswald menekankan Glints telah menyusun paket dukungan komprehensif sesuai aturan hukum. Beberapa detail dari paket dukungan ini meliputi:

1. Pesangon
2. Pencairan Cuti Berbayar
3. Ekuitas
4. Manfaat Kesehatan

Selain itu, ada juga beberapa dukungan karier untuk karyawan Glints yang terkena PHK. Langkah ini diharapkan bisa membantu para karyawan terdampak mendapatkan pekerjaan baru.

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

GoTo Ungkap Kinerja di Tengah Tren Penurunan Harga Saham******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengaku mendapat pendapatan bruto Rp5,9 triliun sepanjang kuartal III 2022 atau naik 30 persen secara tahunan. Direktur Keuangan GoTo Jacky Lo mengatakan capaian tersebut melampaui pedoman GoTo yang berkisar Rp5,7 triliun-Rp6 triliun.

"Ini membuat kami mencatat pertumbuhan yang lebih baik, meskipun kami melakukan rasionalisasi insentif di tengah meningkatnya tekanan makro ekonomi global terhadap daya beli masyarakat," ujar Jacky dalam Public Expose GoTo, Kamis (8/12).

Tak hanya pendapatan bruto, nilai transaksi bruto (GTV) juga tumbuh 33 persen menjadi Rp161 triliun.

Sementara itu, pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan tercatat mengalami perbaikan 11 persen dibanding tahun sebelumnya dan 10 persen dibanding kuartal sebelumnya.

"Pertumbuhan yang kami lakukan pada EBITDA yang disesuaikan mencerminkan hasil dari upaya kami untuk mengoptimalkan beban operasional non personalia," ujar Jacky.

Pertumbuhan positif ini diraih GoTo ditengah tren menurunnya harga saham mereka dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden GoTo Patrick Cao mengatakan anjloknya saham GoTo dipicu oleh kondisi makro ekonomi, kondisi pasar modal, kompetisi, serta kinerja perusahaan.

Ia menjelaskan dengan berakhirnya masa penguncian saham atau lock uppada akhir November lalu, terjadi kenaikan jumlah saham yang beredar.

"Dengan berakhirnya periodelock up, ada kenaikan dalam jumlah saham yang beredar di pasar yang mengakibatkan peningkatan transaksi jual beli saham," ujar Patrick.

Ia menjelaskan hal itu disebabkan sejumlah faktor di antaranya investor awal yang masuk di harga saham lebih rendah yang merealisasikan keuntungan, berakhirnya masa investasi atau fund lifeuntuk investor finansial, serta kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya.

"Banyak dari variabel tersebut merupakan hal-hal di luar kontrol pengetahuan perusahaan. Perseroan akan terus fokus untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, perseroan juga akan terus melakukan penjajakan dengan investor potensial baru, terutama menuju peluang masuknya GoTo ke dalam indeks global di paruh pertama 2023.

"Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Patrick.

[Gambas:Video CNN]

tahun-tahun masa mudaku

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya.