situs slot pragmatic tergacor

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Jokowi dan Xi Jinping Nobar Uji Coba Kereta Cepat dari Bali Sore Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping siap menyaksikan uji dinamis Kereta CepatJakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (16/11) sore. Dua orang pemimpin negara itu akan nonton bareng (nobar) secara virtual dari Bali.

"Persiapan sejauh ini oke, masih on schedule. Nanti (uji coba dinamis) akan dilaksanakan pukul 17.00 WITA atau 16.00 WIB. Jadi Pak Presiden (Jokowi) langsung dengan Presiden Xi Jinping menggunakan streaming live video memantau pelaksanaan uji coba ini, live dari Bali," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/11).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Jokowi dan Xi Jinping akan menghadiri langsung uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung pada 16 November.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Sehingga, lanjut Didiek, dua orang pemimpin negara itu hanya akan memantau secara virtual uji coba KCJB tersebut.

"Sehingga untuk mempermudah semuanya kita lakukan skenario kedua kita lakukan streaming live dari Tegalluar uji coba operasional kereta ke Kopo 16 km, disaksikan langsung Jokowi dan Xi dari KTT di Bali," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

Kemenhub Ingatkan soal Potensi Delay Saat Delegasi KTT G20 Pulang******

Kementerian Perhubungan meminta kepada masyarakat, khususnya yang berangkat ataupun mau ke Baliuntuk rajin mengecek informasi penerbangan mereka saat kepulangan delegasi KTT G20pada 15-22 November mendatang.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan permintaan itu disampaikan terkait pergerakan kepulangan pesawat VVIP di Bandara Ngurah Rai yang cukup padat.

Ia mengatakan kepadatan itu membuka kemungkinan adanya penyesuaian jadwal penerbangan pesawat reguler baik domestik maupun internasional, seperti misalnya keterlambatan atau delay.

Tak hanya ke masyarakat, Kemenhub juga mengimbau kepada operator bandara dan maskapai untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya.

Informasi itu seperti; perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya.

Kemenhub bersama pemangku kepentingan terkait, akan berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari adanya pergerakan kepulangan pesawat VVIP para delegasi G20 di Bandara Ngurah Rai.

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelancaran lalu lintas bagi para delegasi yang hadir dan juga bagi masyarakat umum yang melakukan penerbangan dari dan ke Bali," katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan agar semua lancar, pihaknya sudah mempersiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP para delegasi KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi persiapan pengaturan kepulangan pesawat delegasi bersama dengan Kemenlu, Otoritas Bandara, Angkasa Pura I, Airnav Indonesia, dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Besok (Rabu, 16/11) adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara. Menangani kepulangan lebih kompleks karena jamnya berdekatan dibandingkan saat kedatangan. Untuk itu perlu dipersiapkan pengaturan penerbangan yang cermat," katanya.

Novie mengatakan mulai hari ini sudah ada beberapa pesawat VVIP yang akan berangkat pulang. Namun jumlahnya tidak banyak dibandingkan Rabu (16/11) besok.

Anda dan saya berbeda

PT Yarindo Farmatama Laporkan Pemasok Bahan Obat Sirop ke Polisi******

PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirop merek Flurin yang izin edarnya telah dicabut, melaporkan perusahaan pemasok bahan obat sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut marak di Indonesia.

Manajer Legal PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengungkapkan pihaknya menjadi korban penipuan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Pria berkacamata itu enggan membeberkan nama perusahaan yang dilaporkan ke Mabes Polri, alasannya, karena melibatkan banyak pihak dan rangkaian distribusi yang panjang.

"Kami korban maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum melalui tim hukum kami dan melaporkan kepada siapa saja yang telah merugikan perusahaan kami. Dan saat ini sedang dilakukan pelaporan di Mabes Polri," ujar Vitalis di kantornya, Selasa (15/11).

Pihaknya mengklaim perusahaan menelan kerugian puluhan miliar akibat produk obat sirup merk Flurin yang ditarik dan dilarang beredar di pasaran. Penarikan lantaran obat sirop itu diduga mengandung bahan yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

Meski begitu, kinerja dan pengurangan pegawai belum terjadi. Pasalnya, perusahaan masih memproduksi obat lainnya jenis tablet maupun kapsul yang masih memiliki izin edar dari BPOM.

"Karena ini baru, kita belum sampai pengurangan lain-lain. Sekarang masih produksi obat kaplet dan tablet, karena cairan kan sudah enggak bisa (produksi), sudah dicabut izinnya," ujarnya.

Perusahaan sendiri mengaku membeli cairan pelarut untuk membuat obat sirop dari perusahaan lain, CV Budiarta.

Selama menerima bahan baku kimia, perusahaan yang ada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, itu melakukan monitoring barang datang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah mereka terapkan.

Ia menyebutkan CV Budiarta mendapatkan pasokan propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG). Perusahaan APG mendapatkan barangnya dari CV Samudra Chemical.

"CV Budiarta itu sudah menjadi vendor list kita dan tidak ada masalah. Sehingga kami percaya bahwa produk yang dikirim ke kita itu produk yang benar dan bermutu tinggi. Harganya yang kami bayarkan itu dari tahun 2014 sampai 2022 dia bervariasi. Kalau dilihat grafiknya itu naik harganya. Di 3 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022, yang tadinya Rp 7 juta sekarang jadi Rp 10 juta," ujarnya.

Dalam konferensi pers terpisah, Kuasa Hukum CV Budiarta Mahar merasa pihaknya difitnah dan mempertanyakan inspeksi yang dilakukan BPOM RI.

Ia mengklaim selama ini pihaknya sudah melakukan prosedur penjualan sesuai standar. Mahar menjelaskan CV Budiarta membeli propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG) dengan bukti kualitas produk dari certificate of analysis(COA).

Perusahaan disebutnya tidak bisa membuka segel produk propilen glikol untuk menguji ulang kandungan tersebut. Hal ini diserahkan ke perusahaan farmasi untuk kemudian menilai kelayakan pelarut propilen glikol.

"Kedua kami tidak pernah repacking, jadi apa adanya dari supplier kami salurkan. Karena kalau kami membuka segel jadi kami menyalurkan saja berdasarkan COA yang diterbitkan oleh vendor," ujarnya di Aston Pluit, Jakarta Utara, seperti dikutip Detik pada Jumat lalu.

"Kami tidak pernah buka atau me-repackingnamun kemudian dalam setiap penjualan kami pun memberikan waktu 2x24 jam untuk retur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

Profil Eddy William Katuari, Bos Wings Pemilik The Apurva Kempinski******

Hotel The Apurva Kempinski Bali tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, hotel mewah bintang 5 ini dijadikan sebagai tempat perhelatan puncak KTT G20 Indonesia pada 15-16 November 2022.

Berdasarkan laman resmi BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), hotel mewah tersebut ternyata milik Presiden Direktur Wings Group Eddy William Katuari.

William Katuari juga dikenal sebagai taipan dengan harta mencapai US miliar atau setara Rp15,5 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS) pada 2021 lalu. Wiliam bahkan tercatat sebagai orang terkaya nomor 31 di Indonesia.

Eddy William Katuari nama lengkapnya. Mengutip berbagai sumber, pria ini adalah bos dari Wings Group yang memproduksi sabun colek bernama Wings Biru.

Ia adalah generasi kedua Grup Wings dan merupakan putra dari pendiri Wings Group, Johannes Ferdinand Katuari.

Wings Group merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kebutuhan rumah tangga, consumer goods dan produk kesehatan, mulai dari sabun colek, deterjen hingga mie instan yakni Mie Sedaap.

Perusahaan keluarga ini awalnya didirikan oleh Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto pada 1948 di Surabaya, bernama Fa Wings. Saat itu usahanya adalah membuat sabun batangan di rumah.

Di bawah kepemimpinan Eddy William Katuari, Wings Group melebarkan sayapnya ke produk rumah tangga, perawatan pribadi, dan produksi makanan.

Pada era 2000-an, ia melalui Wings Group merambah bisnis properti, perkebunan, oleo chemical, dan keramik.

Di industri oleo chemical, Wings Surya bekerja sama dengan Grup Salim dan Grup Lautan Luas lewat PT Ecogreen. Sedangkan di bisnis packaging, Wings bermitra bersama PT Kinocare Era Kosmetindo

Saat ini Wings telah menjadi perusahaan besar yang mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia sejak berdiri 60 tahun yang lalu di Jawa Timur.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin merasuki iblis

AS Akan Tanam Rp12,27 T untuk Transportasi Sadar Iklim RI******

Presiden Amerika Serikat(AS) Joe Bidenmengungkapkan rencana investasisebesar US8 juta atau setara Rp12,27 triliun (asumsi kurs Rp15.555 per dolar AS) di Indonesia .

Ia mengatakan investasi tersebut dilakukan untuk membangun infrastruktur transportasi sadar iklim di RI. Investasi itu juga bertujuan untuk mendukung tujuan pembangunan di Indonesia.

"Kami juga berencana untuk menginvestasikan US8 juta melalui New Millennium challenge Corporation untuk Indonesia yang akan membangun transportasi yang tahan iklim dan mendukung tujuan pembangunan Indonesia," ujarnya dalam KTT G20, di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

Kerja sama ini bakal membuat sektor-sektor di industri utama melakukan dekarbonisasi. Beberapa sektor tersebut antara lain, penyulingan, bahan kimia, semen, dan baja.

Penurunan emisi karbon dalam investasi AS ini juga diklaim bakal memastikan peluang ekonomi bagi para pekerja Indonesia serta membantu cita-cita RI mencapai net-zero emisi pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Studi bersama yang dilakukan Pertamina dan ExxonMobil ini dilaporkan telah menemukan potensi kapasitas penyimpanan karbon sebesar 1 miliar ton di ladang minyak dan gas milik Pertamina. Kawasan itu disebut bisa menyimpan emisi RI secara permanen selama 16 tahun ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Menantu paling kaya, Lu Feng

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]