agen69 rtp

pengamat alam

11 Warga Aceh Akhirnya Dapat Ganti Rugi dari ExxonMobil Usai 20 Tahun******

Exxon Mobil Corp (XOM.N) akhirnya memberikan ganti rugi kepada 11 warga Aceh yang mengalami penyiksaan oleh tentara bayaran perusahaan energi tersebut, setelah menggugat selama 20 tahun lebih.

Kendati, tidak disebutkan berapa besaran nilai ganti rugi yang diterima para warga tersebut.

Mengutip Reuters, Selasa (16/5), seorang pengacara untuk penduduk desa Indonesia di firma hukum Cohen Milstein Sellers & Toll Agnieszka Fryszman mengatakan ketentuan itu bersifat rahasia.

"Mereka telah memperjuangkan kasus ini selama 20 tahun melawan salah satu perusahaan paling kuat di dunia," kata Fryszman.

Gugatan itu mulanya diajukan di Pengadilan Distrik untuk Distrik Columbia di AS pada Juni 2001. Penggugat menuduh ExxonMobil bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk pelecehan seksual hingga kematian tak wajar yang dilakukan oleh anggota militer Indonesia.

Penduduk desa menceritakan bagaimana mereka dan anggota keluarga ditangkap hingga disiksa di dalam atau di sekitar pabrik gas ExxonMobil di Provinsi Aceh, Indonesia.

Lihat Juga : AnalisisAsa Jokowi dan 'Tangan Besi' Luhut Demi Percepat Investasi IKN

Hal itu tertuang dalam dokumen pengadilan yang diajukan dalam kasus John Doe V terhadap ExxonMobil Corporation.

"Dia dibawa oleh tentara," kata salah satu dari 11 penggugat dalam kasus tersebut, dikutip dari asia.nikkei.com pada Januari 2022.

Salah satu penggugat bernama Jane mengatakan suaminya hilang pada Januari 2001. Kemudian, tangan sang suami dipotong dan bola matanya diambil.

Gugatan tersebut menyebabkan pengunduran diri mendadak Alex Oh sebagai direktur penegakan hukum Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat (SEC) pada 2021, setelah seorang hakim di Amerika Serikat mengungkapkan kekhawatiran tentang perilaku Oh saat mewakili Exxon di firma hukum Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

Kasus Exxon kemudian dijadwalkan untuk persidangan dengan juri di Washington mulai 24 Mei untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut lalai dalam mengontrak tentara Indonesia untuk menjaga operasinya di wilayah Aceh, Indonesia, selama periode kekerasan dan kerusuhan.

Gugatan tersebut juga meminta pertanggungjawaban Exxon atas dugaan kekejaman yang dilakukan oleh tentara.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Pelindo Peti Kemas Perluas Wilayah Operasional Perusahaan******

Subholding Pelindo Terminal Petikemas direncanakan akan menerima serah operasi lima terminal peti kemas dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Menurut rencana, serah operasi terminal peti kemas akan berlangsung secara bertahap mulai semester dua hingga akhir 2023.

Adapun lima terminal peti kemas tersebut berlokasi di Pelabuhan Pangkal Balam, Pelabuhan Bagendang, Pelabuhan Bumiharjo, Pelabuhan Ternate dan Pelabuhan Merauke.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan, serah operasi terminal peti kemas merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan pasca merger Pelindo.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pengoperasian terminal peti kemas oleh PT Pelindo Terminal Petikemas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna jasa.

Antara lain, sentralisasi penentuan tarif, adanya kesamaan layanan, jaminan kualitas pelayanan, dan kinerja operasional yang lebih baik.

"Sebagai pengguna jasa kami berharap memperoleh pelayanan yang cepat dan baik, memangkas port stay, lebih cepat kapal berlayar lebih cepat pula kembali, arus peti kemas juga pasti akan meningkat," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pembenahan fasilitas terminal dan peningkatan kualitas pekerja perlu diperhatikan. Hal ini untuk menghindari ketimpangan antara satu terminal dengan terminal yang lainnya.

Pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh November Saut Gurning menyambut baik pengoperasian terminal peti kemas dalam satu entitas subholding PT Pelindo Terminal Petikemas.

Sebab, hal itu akan mempermudah proses perencanaan dan koordinasi sehingga setiap terminal memiliki keseragaman. Standardisasi dan kesamaan proses bisnis menjadi satu perhatian yang harus segera diselesaikan oleh perseroan.

"Kinerja operasional juga perlu ditingkatkan, agar waktu kapal di terminal lebih cepat atau dipangkas, sehingga tujuan menekan biaya dan meningkatkan kinerja logistik dapat tercapai," terangnya.

Sebuah peternakan di dunia lain

Sandi Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Desa Wisata 2024******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan ada 7.500 desa yang memiliki potensi wisata di Indonesia. Tapi sayangnya, dari jumlah itu, yang baru memiliki kelengkapan dan terdaftar sekitar 4.500 lebih desa wisata.

"Jadi total dari sekitar 7.500 desa di Indonesia yang memiliki potensi wisata. (Ada) 4.500 lebih telah memiliki kelengkapan dan terdaftar di jaring desa wisata yang dibina dalam Kemenparekraf," kata Sandi, saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Wisata Serangan, di Denpasar Selatan, Selasa (16/5).

Ia menerangkan, dari 4.500 desa wisata yang terdaftar tersebut, pihaknya selalu memberikan apresiasi baik ke pengelola maupun pemerintah setempat.

"Oleh karena itu kita mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan karena desa wisata ini sangat menyentuh pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," lanjutnya.

Selain apresiasi, Sandi menyebutkan 4.500 desa wisata itu juga disentuh dengan program pemberdayaan agar kesejahteraan masyarakat setempat bisa ditingkatkan. Pemberdayaan juga dilakukan agar pada 2024 nanti, 4,4 juta lapangan pekerjaan baru bisa terbuka di Indonesia.

"Dari 4.500 ini datanya sudah kita pampangkan dan silahkan disentuh dengan program-program yang memberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan. Karena desa wisata terbukti menjadi pemenang pandemi yang bisa menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan target 2024 itu 4,4 juta lapangan kerja baru," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Rekor pertempuran inti

PUPR Kantongi Usulan Tiga Jalan Rusak Jambi Untuk Diperbaiki Pusat******

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono telah mengantongi usulan tiga ruas jalan rusak di Provinsi Jambiuntuk diambil alih perbaikannya dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dilansir dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (17/5), ketiga usulan itu yakni Ruas Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tangkit) - Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 kilometer (km).

Kemudian, Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8 km.

Basuki menyebut penanganan kedua ruas yang disebut terakhir juga untuk mendukung hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi liberika, dan kelapa dalam.

Kebijakan tersebut tak lepas dari tinjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sejumlah jalan rusak di Jalan Ruas Kota Jambi-Sungai Gelam hari ini. Ia merinci Jambi punya 10 ribu km jalan kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, sekitar 4.600 km atau hampir separuhnya rusak. Lalu, ada jalan provinsi sepanjang 1.030 km dengan seperempatnya alias 250 km rusak. Sedangkan jalan nasional di Jambi ada 1.300 km dengan kerusakan terjadi pada 130 km ruas jalan.

"Yang kita cek tadi jalan produksi untuk nanas ke sana, benar, rusak. Itu masuk akan kita mulai (perbaikan) Juli-Agustus. Yang tadi jalan kabupaten, ini jalan provinsi juga akan diambil alih oleh pusat dan segera dikerjakan," kata Jokowi di Jambi, Selasa (16/5) lalu.

"Karena kalau tidak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, jalan produksi itu sangat penting sekali, itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan," sambung Jokowi.

Ia menegaskan jalan yang dikunjunginya di Jambi termasuk ke dalam kategori rusak parah. Hal tersebut diperkuat dengan data Kementerian PUPR.

Mantan wali kota Solo itu juga mengklaim mengantongi data kerusakan sejumlah ruas jalan tersebut, di mana salah satu sumbernya adalah aduan masyarakat. Jokowi menegaskan dirinya turut mengonfirmasi data serta aduan tersebut kepada gubernur hingga bupati atau walikota setempat.

"Ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri. Tapi karena jalan di seluruh tanah air yang bagiannya kabupaten/kota dan provinsi, tadi kan saya sampaikan separuhnya, dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai. Mungkin ini dalam waktu 2-3 tahun akan kita kejar, secepatnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Realisasi Investasi Sulsel Capai Rp3.045 T Sepanjang Kuartal I 2023******

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan capaian realisasi investasipada kuartal I 2023 mencapai Rp3.045 triliun atau naik Rp901 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Memang ini banyak animo untuk investasi, apalagi Sulsel ini termasuk wilayah yang memiliki potensi yang luar biasa. Tahun kemarin luar biasa lompatannya, tahun ini juga luar biasa lompatan investasinya dibanding target meningkat pesat," kata Andi Sudirman, Minggu (14/5).

Andi menilai dengan melihat tren yang ada saat ini, ke depan Sulsel akan menjadi primadona investasi yang dimana didukung infrastruktur yang memadai dan pendukung yang ada.

Saat ini PMDN Sulsel mencapai Rp2.424 triliun dan PMA mencapai Rp803 miliar. Sementara realisasi tertinggi disumbang dari sektor usaha penanaman modal pertambangan sebesar Rp458 miliar. Kemudian disusul transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp403 miliar serta industri logam Rp375 miliar.

Menurutnya, pemda Sulsel akan terus berupaya dalam memberikan kemudahan perizinan untuk berinvestasi di Sulsel.

"Kita terus berupaya untuk menarik calon investor baik luar maupun dalam negeri dengan memberikan jaminan kemudahan perizinan dalam berinvestasi, Sulawesi Selatan ramah investasi," jelasnya.

Lihat Juga : TAIPANSavitri Jindal, Wanita Terkaya di Asia Berharta Rp259,8 T

Meski mendorong sebagai daerah yang ramah investasi, Andi Sudirman menekankan agar investor memberdayakan masyarakat sekitar dalam membuka lapangan pekerjaan.

Realisasi investasi sepanjang 2022 di Sulawesi Selatan sebesar Rp14,258 triliun. Nilai itu berhasil melebihi target RPJMD Tahun Anggaran 2022 untuk investasi.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender******

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan proyek lampu jalan Kota Medan atau lampu pocongyang disebut gagal oleh Wali Kota MedanBobby Nasution diduga disebabkan ada persekongkolan dalam tender.

Tak hanya itu, kegagalan tersebut juga disebabkan faktor lainnya seperti perencanaan yang kurang matang.

"Seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender," kata Ridho, Kamis (11/5). 

"Dimana pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan," jelasnya.

Kemudian, pelanggaran prosedur dalam tender dimana pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif, sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified.

"Serta, adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan," pungkasnya.

Lihat Juga : BSI Usut Dugaan Ransoware Biang Kerok ATM dan M-Banking Error

Dari penelusuran di LPSE terkait Proyek Penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, ada delapan paket pekerjaan sejenis untuk delapan ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh enam kontraktor.

"Enam kontraktor itu yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk dua paket pekerjaan, CV Eka Difa Putera, PT Triva Mangun Mandiri, CV Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri," urainya.

Terkait persoalan adanya pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis, Ridho menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang pemecahan paket tersebut bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukan langsung.

Namun demikian, Ridho menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE, di mana masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.

Lihat Juga : Jadwal Terbaru Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Ditutup 20 Mei

"Secara detail kami belum mengetahui mengapa hanya ada satu penawaran dari masing-masing paket. Bahkan pemenang pada satu paket, dia tidak memasukkan penawaran pada paket yang lain. Atau dapat dikatakan tidak terjadi persaingan dalam tender tersebut dan seolah-olah tender telah dikondisikan" pungkas Ridho.

Menurut Ridho, semestinya di akhir 2022 pihak Pemkot Medan sudah bisa putus kontrak dengan kontraktor. Alasannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak tender.

"Seperti tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, tidak menyediakan kualitas yang diharapkan, tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, termasuk ketidakmampuan finansial, masalah keahlian teknis, atau pelanggaran peraturan atau persyaratan hukum lainnya. Tapi ini udah diperpanjang 50 hari masih enggak mampu menyelesaikan juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau lampu pocong adalah total loss (proyek gagal).

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Lampu pocong yang telah dipasang di 8 ruas jalan kota Medan tersebut terindikasi ada kelalaian perencanaan.

"Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan inspektorat mengenai lampu pocong ini memang agak lama karena pemeriksaan menyeluruh didampingi bersama BPK. Jadi kita anggap proyek ini total loss. Ini kita anggap proyeknya gagal," kata Bobby Nasution, Selasa (9/5).

Bobby Nasution menyampaikan, total anggaran untuk pengerjaan proyek lampu pocong berkisar Rp25 miliar. Sedangkan yang sudah dibayarkan Pemko Medan kepada pihak ketiga sebesar Rp21 miliar.

"Jadi anggaran yang Rp21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total lostmulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek," paparnya.

Bobby menegaskan yang harus mengembalikan dana tersebut tentunya pihak ketiga (kontraktor).

Dinas SDA BMBK harus menagih uang yang telah dibayarkan. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Pasalnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

"Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada di situ, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]