petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gitartogel

buaya togel 3d 102Jutaan kata 901187Orang-orang telah membaca serialisasi

《gitartogel》

Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS******

Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas. ANTARA/Yudhi Efendi
Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.
Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura  tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah******

Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan arahan di Padang, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Fandi Yogari
Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama.
Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengatakan satuan polisi pamong praja (satpol PP) merupakan ujung tombak dalam menegakkan peraturan daerah.

"Satpol PP memiliki tugas utama dan ujung tombak untuk menegakkan peraturan daerah," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol-PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Tito menegaskan bahwa keberadaan personel satpol PP bersama unsur lainnya sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus melindungi termasuk menegakkan hukum khususnya yang menyangkut peraturan daerah.

Ia menjelaskan bahwa posisi satpol PP berbeda dengan personel Polri. Korps Bhayangkara lebih pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan membina masyarakat sekaligus menegakkan hukum positif. Sementara itu, satpol PP lebih pada penegakan peraturan daerah.

Dalam amanatnya, mantan Kapolri tersebut mengatakan bahwa satpol PP pada Pemilu 2024 memiliki peran penting dan besar dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan.

Menurut dia, pemilu yang berjalan lancar tidak lepas dari peran pihak keamanan terutama TNI dan  Polri, termasuk anggota satpol PP yang tersebar di seluruh daerah.

"Kita patut bersyukur Pemilu 2024 berjalan relatif aman, baik, dan lancar," kata Mendagri.

Jika dilihat dari jumlah penduduk, kemudian menyelaraskannya dengan sistem pemilu, Indonesia dinilai berhasil menjalankan pesta demokrasi.

Mendagri mengatakan bahwa memobilisasi 208 juta pemilih yang sudah terdaftar dengan 8.000.000 petugas tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat ad hoc, dan 800.000 pengawas bukanlah pekerjaan mudah.

"Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama," ujarnya.

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas
Baca juga: Ribuan orang bergandeng tangan kelilingi Gunung Tidar HUT Satpol PP
 

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot dijamin menang

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
slot terpercaya
erek erek janur
artisqq
ceri138
tafsir mimpi 16
merdekaqq
pinjam uang di bank bni tanpa jaminan
prediksitogelprawan
rtp rupiah138
Daftar isi semua bab
Bab 1 total slot receh
Bab 2 situs slot tergacor terpercaya
Bab 3 betcoin
Bab 4 erek banjir
Bab 5 mpo228 slot
Bab 6 buku mimpi 2
Bab 7 tafsir mimpi islam
Bab 8 petir500
Bab 9 jago168 server thailand
Bab 10 rajakoi88
Bab 11 slot5000 akun demo
Bab 12 gacor 633
Bab 13 vipslot88
Bab 14 trik bermain zeus slot
Bab 15 teraspoker
Bab 16 game judi slot terbaik
Bab 17 sky77 rtp
Bab 18 pinjam online ojk 2022
Bab 19 airbet 138
Bab 20 mimpi boncengan motor togel
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8801bab
takutBacaan TerkaitMore+

Menjadi penulis di Azeroth

situs slot sering gacor
Polres selidiki kasus pengeroyokan tewaskan seorang siswa di Kalianda
Ilustrasi- Kapolres Lampung Selatan saat diwawancarai di Kalianda. (ANTARA/Riadi Gunawan)
Lampung Selatan (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan, Polda Lampung, menyelidiki peristiwa kematian seorang siswa yang diduga akibat dikeroyok dan dianiaya di kawasan Ponpes Miftahul Huda 606 Desa Agom, Kecamatan Kalianda, pada Minggu dinihari.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP yusriandi Yusrin, di Kalianda, Minggu, mengatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku serta motif pembunuhan tersebut.

Baca juga: Marak perundungan, KPPPA soroti belum diterapkannya Sekolah Ramah Anak

"Masih di lidik, pagi tadi Tim Ident melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengambil keterangan dari para saksi," kata dia.

Ia menjelaskan, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Area Ponpes Miftahul Huda 606 Dusun Banyumas, Desa Agom, diduga telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban santri berinisial M (16) dengan cara pada saat latihan kenaikan tingkat di perguruan pencak silat PSHT.

Baca juga: Kementerian PPPA: Semua pesantren harus penuhi standar LPKRA

"Saat penganiayaan dan pengeroyokan terjadi kekerasan fisik berupa pemukulan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia," katanya.

Kemudian korban sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Baca juga: Polres Bangkalan tangkap sembilan pelaku penganiayaan santri

"Selanjutnya korban dilarikan ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda dan pelapor menyampaikan kejadian tersebut ke SPKT Polres Lampung Selatan untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

peradaban yang jauh

gacor slot
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini usai memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

togaplay
Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan arahan pada HUT Ke-74 Satpol PP di Padang, Sumatera Barat, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Fandi Yogari/aa.
Terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau PPPK.
Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan Kapolri tersebut menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.

Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa satpol PP dan satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.

"Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum," ujarnya.

Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi tenaga satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.

Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.

Baca juga: Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Baca juga: Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

tawanan Naruto

bo slot terpercaya dan gacor
Rusty Wyatt: Saya beruntung dapat momentum untuk menang
Pembalap Rusty Wyatt (kedua kiri), Erik Stark (kedua kanan), dan Jonas Andersson (kanan), dalam konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024, usai perlombaan, Minggu (3/3//2024). ANTARA/Donny Aditra
Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Pembalap debutan Rusty Wyatt mengatakan cukup beruntung karena mendapatkan momentum untuk memenangi seri F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Wyatt mengatakan balapan tersebut cukup panjang dan sangat menantang sehingga semua pembalap memacu jet airnya dengan sangat kencang di lintasan lurus guna memenangi perlombaan. "Walaupun saya awalnya tertinggal, tetapi akhirnya saya mendapat momentum dan beruntung untuk mendapatkan posisi yang lebih baik pada waktu yang tepat," ujar Wyatt dalam konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024 usai perlombaan, Minggu. Ia mengaku sangat senang memenangi balapan di seri ini. Ditambah lagi, perlombaan itu merupakan pengalaman pertama baginya, sehingga sangat berkesan. Pemenang kedua seri tersebut Erik Stark dari Victory Team mengatakan perlombaan itu sangat menarik untuk diikuti sehingga semakin membuat dirinya tertantang guna memacu perahu motor super cepat yang dikendarainya. "Tadi perlombaan atau pertunjukan yang sangat hebat dan sulit, tetapi akhirnya saya bisa menempati posisi kedua," ujar dia. Sementara, juara dunia F1 Powerboat musim lalu Jonas Andersson (Team Binh Dinh - Viet Nam) mengatakan tidak cukup beruntung untuk memenangi balapan dan harus puas di posisi ketiga. "Sayang sekali kami berada di posisi ketiga karena kami mengalami rusak mesin dan selamat untuk Rusty yang menang pertama," kata dia.
Baca juga: Pembalap debutan Rusty Wyatt juara F1 Powerboat Danau Toba 2024
 Aksi saling menyalip dimulai sejak lap 1 antara Andersson dan Stark yang berada pada posisi pertama dan kedua. Keduanya saling beradu kencang pada tikungan tajam dengan lintasan sepanjang 2,218 kilometer di pelabuhan tersebut. Andersson tampak tidak mau mengalah ditikung oleh Stark. Andersson yang mengendarai perahu motor super cepat berwarna merah dengan nomor perahu 1 itu kembali menikung Stark dengan perahu berwarna biru bernomor 4 di lintasan lurus. Namun, pada dua lap terakhir, kedua pembalap itu tidak dibiarkan melaju begitu saja oleh Wyatt di depan. Wyatt yang baru memulai balapan powerboat pada 2024 menguntit keduanya dengan ketat. Akhirnya, Wyatt berhasil menikung keduanya dan tampil sebagai pemenang dalam seri pembuka F1 Powerboat yang diselenggarakan selama 45 menit.
Wyatt lebih cepat 0,973 detik di depan Stark dan 1 menit 0,67 detik dari Andersson, serta berhasil menyelesaikan 30 lap.

Baca juga: Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai

Khusus bagi Stark, pada seri Danau Toba tahun ini dia kembali naik podium. Bahkan, pembalap Victory Team itu meningkatkan pencapaiannya dengan merebut posisi kedua dari tahun sebelumnya di posisi ketiga. Balapan seri ini bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia - F1 Powerboat Danau Toba 2024 dan awalnya direncanakan untuk diikuti sebanyak 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Namun, berdasarkan data dari F1H2O Racing, pembalap Ahmad Al Fahim (Victory Team) tidak mengikuti semua proses balapan di seri Danau Toba tahun ini. Setelah seri Danau Toba 2024, kompetisi dilanjutkan dengan seri berikutnya di Vietnam.
Sementara itu, di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: Pembukaan F1 Powerboat Danau Toba meriah dengan ratusan penari adat
Baca juga: Fikri Rajab menangi Endurance Heat sesi 1 dalam AIC

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

situs slot hoki terpercaya
Ancelotti sebut kejadian di Mestalla kesalahan penuh dari wasit
Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. ((AFP/JOSE MIGUEL FERNANDEZ))
Jakarta (ANTARA) - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut kejadian di Mestalla melawan Valencia ketika gol kemenangan yang dicetak Jude Bellingham pada di penghujung waktu tidak disahkan adalah murni kesalahan dari wasit pemimpin laga Jesus Gil Manzano.

Pada laga itu, saat skor sama kuat 2-2, ketika dua gol Vinicius Junior (45+5', 76') menyamakan kedudukan setelah tertinggal dua gol Hugo Duro (27') dan Roman Yaremchuk (30'), Madrid mendapatkan peluang terakhir melalui crossingBrahim Diaz yang berawal dari situasi sepak pojok. Brahim melepaskancrossingdengan baik yang ditanduk sama baiknya oleh Bellingham untuk membuat skor menjadi 3-2.

Namun, Bellingham yang terlanjur melakukan setengah selebrasi harus menunda kegembiraannya karena Manzano meniup peluit panjang saat umpan crossing itu masih di udara.

Hal ini membuat El Real harus puas dengan raihan satu poin dan Belingham yang kesal karena golnya dianulir, mendapatkan kartu merah dari Manzano.

"Itu adalah insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Saya pikir dia (wasit) melakukan kesalahan," jelas Ancelotti yang memberikan pendapatnya atas keputusan wasit yang menghalangi kemenangan di Mestalla, seperti dilansir dari laman resmi klub, Minggu.

Baca juga: Bellingham kembali bela Madrid saat lawan Valencia

"Kami kesal dengan kartu merah Bellingham karena dia tidak melakukannya, tidak mengatakan apa pun yang menghina. Itu membuat frustrasi. Dia berkata: 'itu gol sialan' dan itulah kebenarannya," tambahnya.

"Seandainya wasit meniup peluit ketika kiper Valencia menghalau bola, itu akan benar, tapi dia membiarkan permainan dilanjutkan. dan kami menguasai bola. Saya pikir dia telah melakukan kesalahan," katanya.

Dengan hasil ini, Girona yang ada di peringkat kedua berpotensi memangkas jarak dengan Madrid yang kini selisih tujuh poin. Tim asuhan Michel itu akan berhadapan dengan Mallorca di Stadion Mallorca Son Moix pada Senin (4/3) pukul 00.30 WIB.

Hal yang sama juga terjadi untuk FC Barcelona yang berpotensi memangkas jarak poin apabila meraih poin penuh dari lawatannya ke Stadion San Mames melawan tuan rumah Atheltic Bilbao pada Senin (4/3) pukul 03.00 WIB.

"Kami kesal dan marah. Itu normal tetapi kami harus kembali normal karena kami memiliki pertandingan penting pada hari Rabu waktu setempat (melawan RB Leipzig di Liga Champions)," ucap pelatih asal Italia tersebut.

"Dalam pertandingan itu ada hal-hal bagus dan hal-hal yang harus kami tingkatkan. Kami harus sedikit menenangkan diri karena tim masih melihat. Untuk menenangkan diri Anda harus melihat tabel. Kami masih bisa tidur nyenyak malam ini," katanya

Baca juga: Diwarnai kartu merah Bellingham, Real Madrid curi satu poin dari Valencia

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

situs terpercaya judi online
Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
 "Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024