kumpulan slot gacor

sgoplay slot 303Jutaan kata 435331Orang-orang telah membaca serialisasi

《kumpulan slot gacor》

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu

Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Pengamat sebut Golkar paling totalitas mendukung program Joko Widodo 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menlu Retno terima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari PWI******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta, Selasa (20/2).

Penghargaan itu diperoleh atas peran Retno Marsudi, sebagai pimpinan Kementerian Luar Negeri, dalam terus mendorong peningkatan kualitas jurnalisme Indonesia, termasuk melalui penyelenggaraan Adam Malik Awards (AMA).

“Selain itu, menurut Ketua Umum PWI Hendri CH Bangun, penghargaan diberikan kepada Menlu Retno atas kontribusi besar sebagai ‘Srikandi’ diplomasi Indonesia,” kata Kemlu RI melalui keterangan tertulisnya.

Menlu Retno juga dinilai berhasil membawa diplomasi Indonesia menjadi semakin bermartabat dan mendunia, seperti melalui keberhasilan Indonesia dalam menjalankan Presidensi G20 pada 2022, serta saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023, dan aktif menyuarakan isu Palestina.

Baca juga: Menlu Retno raih penghargaan agen perubahan dunia

Medali Emas Kemerdekaan Pers diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, mengingat Menlu Retno sedang berada dalam perjalanan dari Doha menuju Rio De Janeiro, Brazil, untuk menghadiri Pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, selepas kehadirannya di Pertemuan dengan Sekjen PBB membahas situasi di Afghanistan.

“Menlu Retno menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan ini. Penghargaan ini dipersembahkan Retno untuk seluruh tim Kementerian Luar Negeri,” kata Kemlu.

Medali Emas Kemerdekaan Pers juga pernah diberikan kepada sejumlah tokoh nasional seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Panglima TNI Djoko Santoso, dan Ketua BNPB Letjen Dony Monardo.

Adam Malik Awards (AMA) adalah bentuk penghargaan dan apresiasi Kementerian Luar Negeri atas kualitas jurnalisme dalam isu-isu terkait pelaksanaan politik luar negeri.

Penilaian penghargaan AMA dilakukan secara independen oleh para juri profesional. Penganugerahan AMA dilakukan setiap tahun.

Baca juga: Retno Marsudi terima penghargaan dari Pemerintah Peru

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：paito zurich、slot258、garuda slot gacor

Terkait：paito harian hk、81 di erek erek、cara menang main slot higgs domino fafafa 2021、dewanaga4d、pinjaman seperti kredivo、cara belanja kredit di shopee、jutawan138、duit slot、buku mimpi ikan nila、situs gacor 88

---

---

bab terbaru：slot88 live（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03