petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara cepat dapat uang dalam sehari

pola slot gacor malam ini 311Jutaan kata 494834Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara cepat dapat uang dalam sehari》

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024******

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024
ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Afif/fqh
Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum ada perubahannya," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Tak hanya itu, Idham mengatakan KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional di mana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu, 27 November 2024.

"Jadi, demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan norma yang berlaku," tegasnya.

Baca juga: Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Baca juga: Wapres: Jaga pengalaman nilai demokrasi jelang Pilkada serentak

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Ia menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu patuh terhadap perintah undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterbitkan KPU tidak akan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku," ucapnya.

Sebelumnya, MK melarang jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8).

UU Pilkada Pasal tersebut menjelaskan, 'Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

"Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten," kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Daniel mengungkapkan Pilkada harus dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak," ujarnya.

Adapun Pileg 2024 digelar pada 14 Februari 2024 dan hasilnya akan diketahui per 20 Maret 2024. Sedangkan Pilkada 2024 dalam UU dijadwalkan pemungutan suaranya pada 27 November 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

RUPST 2024: BRI Bagikan Dividen Rp48,10 Triliun******

RUPST 2024: BRI Bagikan Dividen Rp48,10 Triliun
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta (01/03)
Jakarta (ANTARA) - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta (01/03). Pada RUPST kali ini, perseroan menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen per saham sebesar Rp319, setara dengan dividend payout ratiokurang lebih 80,04% dari laba atribusi. Adapun dividen yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,59% dibandingkan nominal yang dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.
Pada Press ConferenceRUPST 2024, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank. “Dengan pembayaran Dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20% masih di atas ketentuan minimum regulator,” imbuhnya.
Dividen senilai Rp48,10 triliun atau sebesar Rp319 per saham tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Januari 2024 lalu sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham.
Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sekurang-kurangnya sebesar Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham. Untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19% saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.
“Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of developmentdan value creatordapat menjalankan peran economicdan social valuesecara simultan. Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah,” ujar Sunarso.
Dalam RUPST kali ini juga terdapat perubahan pengurus perseroan, di antaranya memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.
RUPST juga memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.
Selanjutnya, dalam RUPST memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Businessserta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution. Sehingga RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Businessdan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.
Dewan KomisarisKomisaris Utama Kartika WirjoatmodjoWakil Komisaris Utama / Komisaris Independen Rofikoh RokhimKomisaris Awan Nurmawan NuhKomisaris Rabin Indrajad HattariKomisaris Independen Dwi Ria LatifaKomisaris Independen Heri SunaryadiKomisaris Independen Paripurna Poerwoko SugardaKomisaris Independen Agus RiswantoKomisaris Independen Numaria SarosaKomisaris Independen Haryo Baskoro Wicaksono**Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota Direksi Direktur Utama SunarsoWakil Direktur Utama Catur Budi HartoDirektur Keuangan Viviana Dyah Ayu R.KDirektur Bisnis Wholesale & Kelembagaan Agus NoorsantoDirektur Bisnis Mikro SupariDirektur Digital dan Teknologi Informasi Arga Mahanana NugrahaDirektur Commercial, Small & Medium Business Amam SukriyantoDirektur Retail Funding & Distribution AndrijantoDirektur Human Capital Agus WinardonoDirektur Manajemen Risiko Agus SudiartoDirektur Bisnis Konsumer HandayaniDirektur Kepatuhan Ahmad Solichin Lutfiyanto
Selain membahas dua agenda tersebut di atas, RUPST BRI 2024 juga membahas lima agenda lainnya, di antaranya:
    • Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.     • Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.     • Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.     • Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.     • Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.
Dengan hasil RUPST hari ini, perseroan berkomitmen menjadikan tahun 2024 untuk memperkuat Kapabilitas Retail Bankingdan Optimalisasi Kontribusi Perusahaan Anak. “Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilitiesyang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-delivervalue beyond profitsecara berkelanjutan,” pungkas Sunarso.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Nikmati Diskon hingga 50% + 20% di Transmart Full Day Sale Besok******

Pemburu diskon jangan lupa merapat ya besok, Minggu (28/1) ke Transmart. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon!
Pemburu diskon jangan lupa merapat ya besok, Minggu (28/1) ke Transmart. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon! (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemburu diskon jangan lupa merapat ya besok, Minggu (28/1) ke Transmart. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon!

Transmart kasih diskon hingga 50 persen buat aneka produk terpilih. Selain itu masih ada ekstra diskon 20 persen menantimu!

Lihat Juga :
Belanja Hemat di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Auto Diskon

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pesta diskon ini berlangsung seharian dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia!

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik. Lengkap banget kan?

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini, ya! Kapan lagi belanja semurah ini kalau bukan di Transmart Full Day Sale!

Gif banner Allo Bank
(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:bos 500 slot

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
link slot shopeepay
top1toto
sawer138
finplus ojk
aman pinjam
id slot paling gacor
gacorkan slot
juragan2d
daftar link alternatif
Daftar isi semua bab
Bab 1 flexi88
Bab 2 slot 100 member baru
Bab 3 rakyat123
Bab 4 erek26
Bab 5 slot resmi
Bab 6 erek bergambar 2d
Bab 7 starxo88
Bab 8 rtp power4d
Bab 9 games gacor
Bab 10 erek27
Bab 11 erek erek kalkun
Bab 12 cara agar dapat limit besar di kredivo
Bab 13 cara daftar kredivo di lazada
Bab 14 slot tergacor hari ini
Bab 15 sinar777
Bab 16 ilucky88
Bab 17 slot gacor nexus engine
Bab 18 79 slot
Bab 19 situs slot paling gacor saat ini
Bab 20 main slot 303 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7927bab
gadisBacaan TerkaitMore+

salib suci

emas188
China pastikan program eksplorasi berawak di Bulan berjalan lancar
Badan Antariksa Berawak China (CMSA) memastikan program eksplorasi berawak di Bulan berjalan lancar. China berencana mendaratkan astronautnya di Bulan sebelum 2030 untuk melakukan eksplorasi ilmiah. (Xinhua)
Beijing (ANTARA) - Badan Antariksa Berawak China (China Manned Space Agency/CMSA) pada Kamis menyatakan program eksplorasi bulan berawak berjalan lancar dengan roket Long March-10, pesawat ruang angkasa berawak Mengzhou hingga pendarat bulan Lanyue dalam tahap pengembangan prototipe.

China berencana mendaratkan astronautnya di Bulan sebelum 2030 untuk melakukan eksplorasi ilmiah.

Rencana tersebut meliputi peluncuran dua roket pengangkut secara terpisah, yang masing-masing digunakan untuk mengirim sebuah pesawat luar angkasa berawak dan sebuah wahana pendarat Bulan ke orbit Bulan.

Pesawat luar angkasa dan wahana pendarat Bulan tersebut akan saling melakukan pertemuan (rendezvous) serta penambatan (docking) dan kemudian para astronaut akan masuk ke wahana pendarat.

Long March-10, roket pengangkut baru yang menggunakan hidrogen cair, oksigen cair, dan kerosin sebagai propelan, terutama dikembangkan untuk mengirim pesawat luar angkasa dan wahana pendarat ke orbit transfer Bumi-Bulan.

CMSA juga mengumumkan dua misi pesawat antariksa berawak ke stasiun luar angkasa China pada 2024, yang masing-masing akan dilakukan oleh pesawat antariksa berawak Shenzhou-18 dan Shenzhou-19.

Para kru untuk dua misi berawak itu telah dipilih, dan proses pelatihan terkait kedua misi tersebut sedang berlangsung, sementara kru Shenzhou-17 dijadwalkan pulang ke Bumi pada April tahun ini, urai CMSA.

CMSA menuturkan bahwa proyek-proyek kerja sama internasional dengan berbagai lembaga, termasuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Luar Angkasa, akan terus diupayakan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

via4d
KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU
Komisioner KPU RI Idham Holik usai memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Game ini menyerang dunia lain

link slot gacor deposit 5000
Wapres Ma'ruf: Upaya capai NZE harus sejalan dengan SDGs
Konferensi NATURE Forum 2024 (ANTARA/HO-Nusantara TV)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan upaya untuk mencapai keberlangsungan lingkungan melalui nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE) harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Wapres mengatakan saat ini Indonesia sudah berkomitmen penuh untuk dapat mencapai nol emisi karbon di tahun 2060 dengan memperhatikan pembangunan yang berorientasikan lingkungan.

“Saya berharap melalui NATURE Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Nusantara TV ini, secara inklusif dapat menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mendorong semua pihak mencapai bebas emisi karbon pada tahun 2060,” kata Wapres sebagaimana keterangan dikutip di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka acara Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE Forum 2024) di Jakarta, beberapa hari lalu.

Adapun pemenuhan komitmen untuk mencapai nol emisi karbon tahun 2060 tersebut dapat dilihat dari berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia, seperti halnya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi mewujudkan NZE yang sejalan dengan SDGs melalui digitalisasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, penerapan transformasi digital memberikan dampak positif terhadap lingkungan, antara lain yakni dekarbonisasi aksi iklim, dematerialisasi untuk kelestarian alam, serta detoksifikasi untuk mencegah polusi.

Secara keseluruhan hal tersebut ditujukan untuk mengurangi efek gas rumah kaca.

"Digitalisasi dapat mengurangi emisi gas karbon dan mencapai keberlanjutan lingkungan melalui teknologi penggunaan AI," ujarnya.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan & Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, lembaga korporasi negara itu berinisiatif untuk menurunkan dekarbonisasi melalui lima aspek.

Aspek tersebut antara lain yakni mengembangkan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan PLTU, membangun ekosistem kendaraan listrik, solusi berlandaskan lingkungan, serta karakter kebijakan yang berorientasi lingkungan, seperti green and blue hydrogen.

Lebih lanjut ia menilai dalam mencapai dekarbonisasi 2060, pengelolaan alam yang baik harus dilakukan dengan memperhatikan planet, people, dan profit (3P).

Sedangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), berkontribusi melalui penerapan program Jalur Rempah yang memiliki tujuan untuk mengaktifkan kembali konektivitas jalur perdagangan maritim rempah internasional.

Baca juga: PLN paparkan strategi percepatan NZE di Jawa Timur
Baca juga: Direktur BEI : Bursa Karbon bidik 96 pengguna jasa di akhir 2024
Baca juga: Sekjen ESDM sampaikan strategi NZE saat kuliah umum Gerilya Academy

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid menyampaikan, program tersebut mengajak generasi muda untuk mengidentifikasi sumber komoditas rempah yang potensial sehingga tidak ada lagi yang terkubur.

Menurutnya hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kekayaan holtikultura Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam forum tersebut juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi konferensi Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE Forum) yang diselenggarakan oleh Nusantara TV yang menurutnya membantu semua pihak untuk berkolaborasi membahas isu lingkungan.

“Saya mengapresiasi Nusantara TV dan semua pihak yang bekerjasama atas upaya penyelenggaraan konferensi NATURE Forum ini, yang tidak hanya membahas isu-isu terkini ekologi dan sosial masyarakat di segala aspek termasuk melalui tren pariwisata berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Mengorbankan gunung dan sungai

838win
KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU
Komisioner KPU RI Idham Holik usai memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan keluarga kaya

ajo999
BMKG deteksi 51 titik panas di Riau
Sebaran titik panas di Provinsi Riau berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Pekanbaru. Ada sebanyak 51 titik panas yang sebagian besar berada di Wilayah Pesisir Riau. ANTARA/HO-BMKG Stasiun Pekanbaru
Pekanbaru (ANTARA) - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 51 titik panas di Provinsi Riau yang lokasinya kebanyakan berada di daerah pesisir timur Sumatera yaitu terbanyak di Kota Dumai, Jumat.

Prakirawan BMKG Pekanbaru Bella RA menyampaikan jumlah titik panas ini berdasarkan data yang diperbarui pada Jumat pukul 16: 00 WIB. Dari jumlah 51 tersebut 26 titik panas itu terpantau di wilayah Kota Dumai.

"Ada sebanyak 51 titik panas dengan 47 tingkat dalam kategori sedang dan 4 rendah yang tersebar di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau," katanya.

Kemudian sebanyak 8 titik di Kabupaten Siak masing-masing lima di Bengkalis, Rokan Hilir, dan Pelalawan, serta dua titik panas juga terpantau di Kabupaten Inderagiri Hilir.

Sementara itu di wilayah Sumatera total terpantau sebanyak 74 titik panas. Di samping 51 di Riau, masing-masing 7 di antaranya terdapat di Jambi dan Sumatera Utara. Di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan 3 titik panas, Lampung 1, Kepulauan Riau 1, dan Bangka Belitung juga 1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melaporkan kebakaran hutan dan lahan terhitung awal Januari hingga 26 Februari 2024 di provinsi itu sudah mencapai seluas 21,80 hektare.

Lokasi kebakaran terluas di Dumai 13,40 Ha, Bengkalis 4,30 Ha, Kepulauan Meranti 2 Ha, Siak 1 Ha, Pekanbaru 0,05 Ha, dan Kuantan Singingi 0,05 Ha.

Kepala BPBD Riau Edy Afrizal mengatakan saat ini beberapa daerah di Riau, intensitas hujan sudah turun. Jika memang kondisinya sudah musim kering, pihaknya mendorong kabupaten/kota untuk segera menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2024.

"Sebab penetapan status siaga itu sebagai upaya antisipasi lebih awal, karena sampai saat ini baru Kota Dumai yang sudah menetapkan status siaga darurat karhutla," katanya.

Baca juga: BMKG deteksi 3.675 titik panas di Pulau Sumatera, terbanyak di Sumsel
Baca juga: BMKG: Titik panas di Riau turun signifikan usai diguyur hujan.
Baca juga: BPBD Riau kerahkan helikopter padamkan api di Rokan Hilir
 

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

angka prediksi togel
Kemenkes anjurkan manajemen obesitas bersama dokter
Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Esti Widiastuti M., MScPH memaparkan materi terkait obesitas di Indonesia pada sebuah diskusi bersama awak media di Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menganjurkan manajemen obesitas bersama dokter paling tidak dilakukan satu tahun satu kali.

"Untuk gerakan deteksi dini, memeriksakan paling tidak satu tahun satu kali," kata Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat P2PTM Kemenkes dr Esti Widiastuti M., MScPH pada sebuah diskusi bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Terkait biaya, kata dr Esti, sejauh itu dilayani pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan itu akan ditanggung oleh BPJS.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, Sp.GK(K) menambahkan bahwa dalam manajemen obesitas, masyarakat diharapkan tidak hanya fokus melulu pada berat badan, tapi lihatlah kelainan metabolik yang ditimbulkan.

Baca juga: Hindari obesitas sedari kecil

Misal, belakangan sering bangun tidak dalam keadaan segar. Karena saat tidur, aluran pernapasan tertutupi lemak dan mengakibatkan dengkuran semakin keras.

Tidur mendengkur termasuk ciri kelainan metabolik yang penting diatasi dengan manajemen obesitas bersama dokter.

"Jadi, lihatlah itu bukan hanya dari berat badannya, tapi juga keluhannya berkurang. Bisa jadi berat badannya turun hanya lima kilogram, tetapi kelainan metabolik berkurang," kata dr Gaga.

Obesitas merupakan masalah global yang berdampak pada dua miliar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia.

Pada 2030 diperkirakan 1 dari 5 wanita dan 1 dari 7 pria akan hidup dengan obesitas (setara dengan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia).

Prevalensi obesitas global lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki dan jumlah terbesar orang dengan obesitas berada di negara berkembang, di mana beban ganda malnutrisi terus berlanjut dan sistem sangat kurang siap dan tidak dilengkapi dengan baik untuk mengatasi obesitas dan konsekuensinya secara efektif.

Secara global, lebih dari 160 juta tahun kehidupan sehat yang hilang disebabkan oleh indeks massa tubuh yang tinggi pada tahun 2019, dan angkanya kemungkinan akan lebih tinggi setiap tahun.

Ini berarti lebih dari 20 persen dari semua tahun kehidupan sehat yang hilang yang disebabkan oleh kesehatan kronis yang dapat dicegah.

Jika kita ingin mengatasi penyakit tidak menular, yang dapat dicegah, maka keberhasilan dalam mengatasi obesitas sangat penting.

Baca juga: Laki-laki yang lahir dari ibu obesitas bisa terkena masalah kesehatan

Di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan obesitas yang cukup signifikan, dari 10,5 persen di tahun 2007 menjadi 21,8 persen di tahun 2018.

Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, jantung, kanker, hipertensi dan penyakit metabolik maupun non metabolik lainnya serta berkontribusi pada penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular (5,87 persen dari total kematian), penyakit diabetes dan ginjal (1,84 persen dari total kematian).

Oleh karena itu, obesitas saat ini telah digolongkan sebagai penyakit yang perlu diintervensi secara komprehensif.

Obesitas merupakan masalah multifaktor. Peningkatan asupan energi, perubahan pola makan dari tradisional ke modern, urbanisasi dan penurunan aktivitas fisik, semuanya berperan terhadap peningkatan obesitas.

Faktor tersebut didukung oleh kontribusi faktor lain seperti aspek sosial ekonomi, budaya, perilaku dan lingkungan.

Obesitas juga dipicu oleh kurangnya aktivitas fisik berkaitan dengan fenomena khas daerah urban yaitu berkurangnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai arena bermain dan berolahraga.

Kemudahan mengakses sarana modern berteknologi tinggi juga menjadi faktor penyebab kurangnya aktivitas fisik remaja terutama di daerah perkotaan.

Hari Obesitas Sedunia saat ini, menjadi kesempatan kita membangun momentum untuk mengubah cara pandang semua pihak terhadap obesitas dan segera mengambil peran secara bersama-sama agar menjadi tindakan yang efektif.

Dengan tajuk “World Obesity Day, Let’s Talk about Obesity and The Science Behind It”, diskusi hari itu mengajak semua pihak yang hadir untuk membahas dan berbagi pandangan tentang obesitas dan mengambil tindakan nyata yang efektif untuk mengenali, mencegah dan mengatasi obesitas demi hidup lebih sehat dan produktif.

Baca juga: IDAI: Cegah obesitas pada anak dengan atur jumlah pemberian susu

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024