indo slot gaming link alternatif

Raksasa zaman

AP Sebut Belum Ada Penerbangan Batal Imbas Awan Kumolonimbus******

Angkasa Pura II mengaku belum menerima informasi soal pembatalan penerbangan yang terjadi usai Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan awan kumolonimbus berpotensi mengganggu penerbangan periode 21-27 Desember 2022.

"Sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi dari Bandara AP II terkait adanya cancel penerbangan dikarenakan hal tersebut," kata VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/12).

Meski demikian, Asmoro mengungkapkan pihaknya telah mengaktifkan Posko Nataru di 20 bandara sejak 19 Desember 2022-3 Januari 2023.

Sebelumnya, BMKG meminta sektor penerbangan mewaspadai potensi awan kumulonimbus pada periode 21-27 Desember 2022.

"Untuk perjalanan udara dan juga potensi awan kumulonimbus terdeteksi di wilayah udara di Indonesia kaitannya dengan jalur penerbangan, yang berlaku mulai 21-27 Desember 2022," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (20/12) malam.

Dwi menjelaskan potensi pertumbuhan awan kumulonimbus itu dengan persentase cakupan spasial lebih dari 75 persen atau kategori frequent selama tujuh hari ke depan.

Menurutnya, pertumbuhan awan kumulonimbus itu berpotensi terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul berita dalam artikel ini diubah dari sebelumnya "AP II Belum Tahu Ancaman Kumolonimbus Ganggu Pesawat Saat Nataru" pada Rabu (21/12) pukul 14.04 setelah menerima informasi tambahan dari pihak terkait.

Kontrak Hantu yang Salah

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

Jokowi Minta Vietnam Tak Hambat Ekspor Produk Pertanian******

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc untuk tak menghambat ekspor produk pertanianhingga buah Indonesia ke negaranya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Phúc di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/12).

Menurut Jokowi, sampai saat ini ekspor produk pertanian hingga buah-buahan Indonesia mengalami hambatan untuk bisa masuk ke pasar Vietnam, sehingga ia meminta bantuan kepada Presiden Phúc.

Kepala Negara ini menekankan hambatan ekspor ini perlu dihilangkan untuk bisa mencapai target perdagangan antar kedua negara yang ditetapkan sebesar US miliar pada 2028. Angka yang cukup besar ditetapkan mengingat target sebelumnya bisa tercapai sebelum waktunya.

"Target perdagangan US miliar pada 2023 telah tercapai di 2021 dengan angka US,06 miliar," kata dia.

Selain itu, kinerja perdagangan antar kedua negara dikatakan telah mengalami peningkatan hingga 9,77 persen dalam lima tahun terakhir. Sehingga, target 2028 tersebut diyakini bisa dicapai, namun juga dengan syarat ekspor produk Indonesia ke Vietnam bisa dipermudah.

[Gambas:Video CNN]

Alice di Alam Impian

Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang ke 27 Desember******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan bantuan subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang.

Pencairannya BSU sebelumnya dijadwalkan berakhir Selasa (20/12) lalu.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pencairan BSU saat ini telah mencapai 94 persen.

Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan https://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.

BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Pingchuan Su Yan

Jasa Marga Jual 40 Persen Saham Tol MBZ, Dapat Rp4,38 T******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk resmi menjual 40 persen sahamanak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yang mengelola Jalan Layang MBZ, yakni PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) kepada PT Margautama Nusantara (MUN), dengan nilai transaksi mencapai Rp4,38 triliun.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan langkah ini merupakan lanjutan program asset recyclingsebagai bagian dari strategi korporasi.

Tujuan penjualan tol MBZ ini untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan bisnis Jasa Marga serta mengoptimalkan portofolio bisnis perusahaan.

Penjualan 40 persen saham PT Jasamarga Jalanl ayang Cikampek (JJC) sebenarnya sudah diumumkan sejak Oktober lalu. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham atau Sales Purchase Agreement (SPA) pada Senin (10/10).

Dengan begitu, saat ini 40 persen kepemilikan saham PT JJC dimiliki PT JTT yang merupakan subholding dari Jasa Marga, kemudian 40 persen dimiliki PT MUN yang merupakan anak usaha dari PT Nusantara Infrastructure Tbk (NI), dan 20 persen lainnya dipegang PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP).

Sebelumnya, Direktur Utama PT MUN Danni Hasan mengatakan Jalan Layang MBZ merupakan proyek strategis yang diharapkan dapat menjadi salah satu aset unggulan perusahaan sesuai dengan target investasi.

Menurutnya, akuisisi jalan tol tersebut juga dilakukan guna meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus menjadi bukti konkret kontribusi PT MUN dalam hal mendukung penciptaan konektivitas nasional.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]