petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

erek erek 2d abjad az

deposit 888 slot 580Jutaan kata 975383Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek 2d abjad az》

KPU: 36 TPS di Papua lakukan pemungutan suara susulan******

KPU: 36 TPS di Papua  lakukan pemungutan suara susulan
Ketua KPU Papua Steve Dumbon (ANTARA/Evarukdijati)
"Saya masih menunggu laporan dari KPU di empat kabupaten terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara,"
Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengatakan ada 36 TPS di empat kabupaten yang akan melakukan pemungutan suara susulan.  "Ke 36 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan itu tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya 20 TPS di empat distrik, Keerom satu TPS di satu distrik dan Kabupaten Waropen satu distrik dengan lima TPS. Sedangkan di Kabupaten Sarmi ada 10 TPS di satu distrik," kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon di Jayapura, Kamis.   Dijelaskan, distrik-distrik yang TPS nya akan melakukan pemungutan suara ulang yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya meliputi Distrik Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah, Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer yang tercatat 20 TPS.   Kabupaten Keerom dilaksanakan satu TPS di Distrik Towe, Waropen ada lima TPS di kampung Walae, Distrik Kirihi dan Kabupaten Sarmi ada 10 TPS di Apawer Hulu.   Dilakukannya pemungutan suara susulan akibat ke 36 TPS terlambat menerima logistik pemilu disebabkan faktor cuaca .   Sebagai contoh di Kabupaten Mamberamo Raya, saat hendak mengantar logistik, pesawat yang digunakan penyedia jasa tidak dapat menemukan titik koordinat lokasinya.   Sementara di Kabupaten Keerom jalan menuju Towe tidak dapat dilewati karena banjir dan bila berjalan kaki harus ditempuh selama enam jam, jelas Steve Dumbon.   Ketika ditanya kapan pelaksanaan pemungutan suara susulan, Ketua KPU Papua mengaku belum dapat dipastikan.   "Saya masih menunggu laporan dari KPU di empat kabupaten terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara," jelas Steve Dumbon.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang******

Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan peserta pemilu agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos).

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.

Baca juga: Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS

Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.

“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.

KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.

“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.

Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic— merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.

“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.

Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang.

Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang
Baca juga: Bawaslu: Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot demo ajaib

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
angka yang jitu malam ini
layangan 2d togel
gates of olympus slot gacor
web slot gacor hari ini
wslot888
joker4d
situs jual beli hp second terpercaya
bank oke indonesia pinjaman online
ada kami pinjol resmi atau tidak
Daftar isi semua bab
Bab 1 link situs judi slot online terpercaya
Bab 2 arti pay later
Bab 3 hoki slot138
Bab 4 trik pola slot
Bab 5 cara dapat uang dollar dari internet
Bab 6 slot paling sering maxwin
Bab 7 erek erek penjudi
Bab 8 link slot hari ini
Bab 9 gadun slot 10
Bab 10 wahana111
Bab 11 buku mistik togel
Bab 12 kredivo bisa pinjam uang
Bab 13 daftar slot paling gacor
Bab 14 gbo777
Bab 15 yes77 demo
Bab 16 2 angka jitu hk malam ini
Bab 17 judi slot gacor malam ini
Bab 18 merahslot
Bab 19 mpo123
Bab 20 link slot spaceman
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8578bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

cara login kredivo lewat email
Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas
Seorang tunanetra sedang melakukan pencoblosan di TPS 37, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri
Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian

bagus 123 slot
Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang
Ilustrasi masalah kesehatan jiwa. ANTARA/Pixabay/pri.
... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.
Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Iblis Abadi

m88taruhan
Upaya tingkatkan partisipasi pemilih dengan aneka TPS unik di Jember
Warga berbondong-bondong datang ke TPS 10 Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Rabu (14/2/2024. ANTARA/Zumrotun Solichah/am.
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pesta demokrasi yang digelar pada 14 Februari 2024 ternyata tidak hanya dianggap sebagai hajatan politik untuk menyalurkan hak pilih, namun juga  menjadi ajang kreativitas bagi penyelenggara pemilu untuk membuat tempat pemungutan suara (TPS) menjadi menarik.

Berbagai cara dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur,  mulai dari yang sederhana dengan seragam unik hingga pernak-pernik rumit disiapkan untuk menghiasi TPS yang menjadi lokasi bagi para pemilih mencoblos lima lembar surat suara.

Pemilu 2024 yang memilih calon presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota membutuhkan waktu sekitar 3-4 menit bagi pemilih untuk menentukan pilihan di bilik suara.

Untuk itu, KPPS berusaha memberikan suasana baru di TPS agar para pemilih tidak bosan atau jenuh, bahkan merasa terhibur dengan dihadirkannya TPS unik yang membuat pemilih riang gembira dalam menyalurkan hak suaranya.

Seperti di TPS 10 yang berada di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa yang mengusung konsep kesenian tradisional khas Jember yakni Ta'Butaan yang mirip ondel-ondel dan Can Macanan Kadduk.

Can Macanan Kadhuk merupakan seni pertunjukan yang mempertontonkan can-macanan yang artinya harimau gadungan dan Kadduk artinya karung goni, sehingga kesenian tersebut hampir sama dengan barongsai.

Keunikan TPS dengan berbagai ornamen kesenian tradisional Jember tersebut tentu menyedot perhatian warga dan sekaligus upaya untuk melestarian kesenian khas Jember itu kepada para pemilih.

Tidak hanya itu, para petugas KPPS juga mengenakan pakaian adat Madura bernuansa warna merah dan hitam untuk melayani para pemilih dengan ramah saat menyalurkan hak pilihnya ke TPS untuk mencoblos pilihannya sesuai dengan hati nurani.

Suasana alunan musik tradisional Madura juga diperdengarkan di TPS itu, sehingga para pemilih merasa terhibur dengan konsep TPS unik yang mengusung kesenian tradisional Ta'Butaan dan Can Macanan Kadduk.

Ketua KPPS 10 Desa Candijati, Fitrian Kurniawati berharap dengan konsep TPS unik tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya.

Selain itu, masyarakat juga diajak mencintai kesenian tradisional khas Jember dan para pemilih merasa terhibur dengan alunan musik tradisional Madura karena mayoritas warga di desa setempat adalah orang Madura.

TPS unik di Jember lainnya yakni TPS 37 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates dengan mengusung konsep nuansa Bali. Semua petugas menggunakan kostum adat Bali, lengkap dengan pernak-perniknya, sehingga seakan-akan pemilih berada di Pulau Dewata saat menyalurkan hak pilihnya.

TPS dengan konsep bernuansa Bali itu merupakan lokasi TPS tempat Bupati Jember Hendy Siswanto bersama istri dan keluarganya mencoblos.

Selanjutnya, di TPS 05 yang ada di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang juga tidak kalah unik karena mengusung konsep ala koboi, sehingga seluruh petugas KPPS-nya mengenakan kostum koboi dan tidak ketinggalan memakai topi koboi.

Beragam pernak-pernik yang dipasang menghiasi TPS tak lain tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga KPPS berlomba-lomba untuk bisa kreatif menarik simpati warga dalam menyalurkan hak pilihnya.

Tidak hanya pernak-pernik yang unik menghiasi TPS, namun ada juga KPPS yang memberikan hadiah gratis kepada para pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS setempat, mulai dengan perlengkapan rumah tangga hingga kebutuhan bahan pokok.

Bahkan momentum hari valentine pada 14 Februari juga menjadi alasan KPPS menyulap TPS 21 di Desa Rambipuji dengan penuh hiasan berbentuk hati pertanda kasih sayang dan membagikan snack coklat secara gratis kepada pemilih yang datang menyalurkan hak pilihnya.

Lampaui target nasional

Komisioner KPU Jember Andi Wasis mengakui bahwa beragam TPS unik yang dibuat oleh KPPS menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 secara signifikan.

Tempat pesta demokrasi memang seharusnya membuat pemilih merasa nyaman dan ingin lebih lama berada di dalamnya, bahkan menjadi tempat yang tidak ingin ditinggalkan secepatnya.

Secara nasional partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 ditargetkan bisa mencapai 77,5 persen, sehingga penyelenggara pemilu di daerah berupaya sedemikian rupa untuk menarik perhatian masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.

Pihaknya juga menargetkan partsipasi pemilih di Kabupaten Jember melebihi target nasional, sehingga dengan gencar sosialisasi baik melalui tatap muka atau media sosial sudah dilakukan dengan maksimal.

Bahkan Bupati Jember Hendy Siswanto menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Jember bisa mencapai 80 persen seiring dengan masifnya sosialisasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama KPU setempat.

KPU Jember memang tidak pernah menginstruksikan KPPS untuk membuat TPS unik karena hal itu bukan hal wajib, namun pihak penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten menginstruksikan kepada seluruh KPPS untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar bisa melampaui target nasional.

Berkaca pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih di Kabupaten Jember sebesar 76,05 persen dari jumlah 1,8 juta pemilih dan diharapkan angka tersebut bisa meningkat pada Pemilu 2024 dengan upaya maksimal yang sudah dilakukan penyelenggara pemilu secara masif.

Kabupaten Jember mempunyai target suara yang masuk atau berkontribusi untuk Pemilu 2024 sangat tinggi, sehingga semua harus saling mengingatkan kepada warga Jember untuk datang ke TPS masing-masing dan menyumbangkan suaranya untuk Pemilu 2024 karena satu suara menentukan masa depan bangsa.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Jember mencapai 1.972.216 orang yang terdiri dari 997.449 pemilih perempuan dan 974.767 pemilih laki-laki yang tersebar di 248 desa dan kelurahan dengan jumlah 7.706 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Andi juga memberikan apresiasi kepada KPPS yang memiliki kreatifitas tinggi menyulap TPS menjadi tempat yang unik dalam menyalurkan hak pilhnya, sehingga menjadi salah satu magnet bisa menarik simpati masyarakat datang ke TPS.

Dengan kehadiran TPS yang unik itu diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada proses pemilu yang lebih inklusif, tetapi juga menjadi sebagai bagian dari inisiatif mendorong partisipasi dalam proses demokrasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.
 

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

maniak kecepatan

slot gacor terpercaya
Surat suara tercoblos, Bawaslu hentikan coblosan di TPS 19 Waykandis
Suasana TPS 19 Waykandis, Kota Bandarlampung, usai dihentikannya pencoblosan oleh Bawaslu Bandarlampung karena adanya surat suara yang tercoblos. Bandarlampung, Rabu, (14/2/2024). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
Badarlampung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, menghentikan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 di Kelurahan Waykandis, Kecamatan Tanjungsenang, karena ditemukan sejumlah surat suara yang sudah tercoblos.

"TPS 19 kami hentikan sementara pencoblosannya karena ada laporan surat suara tercoblos," kata anggota Bawaslu Kota Badarlampung Hassanudin Alam di Bandarlampung, Rabu.

Dia mengungkapkan bahwa kejadian tersebut dilaporkan masyarakat yang sedang mencoblos di TPS 19 sekitar pukul 11.00 WIB.

"Warga saat mau mencoblos ternyata menemukan ada surat suara sudah tercoblos. Kemudian diganti yang baru, ternyata sama sudah tercoblos juga maka kami minta pengawas TPS berkomunikasi dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk menghentikan sementara," kata dia.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Setelah dihentikan sementara, Bawaslu Kota Bandarlampung melakukan pengecekan surat suara yang masih terlipat dan memang menemukan ada yang sudah tercoblos

"Untuk jumlahnya masih kami cek berapa yang sudah tercoblos di lipatan surat suara itu. Tetapi, yang pasti, itu surat suara untuk DPRD provinsi dan DPRD kota yang sudah tercoblos," katanya.

Sementara untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI serta DPR RI semuanya aman tidak ada yang tercoblos.

"(Surat suara) presiden, DPD dan DPR RI setelah kami cek lipatan surat suara semua aman tidak tercoblos," kata Hassanudin.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Dia mengatakan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 19 tercatat sebanyak 260 orang dan pemilih yang sudah melakukan pencoblosan sebanyak 115 orang.

"Yang sudah mencoblos dan memasukkan surat suara ke kotak suara 115 orang pemilih, jadi sisa surat suara yang terlipat kami amankan terlebih dahulu," tambahnya.

Hassanudin menegaskan bahwa kejadian di TPS 19 ini dikategorikan sebagai kejadian khusus oleh Bawaslu Bandarlampung.

"Untuk laporan hingga kini baru di TPS 19 yang ada masalah. Di lokasi lain belum ada laporan, di sini (TPS 19) sudah kami catat dan laporkan secara berjenjang," ucapnya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu Bandarlampung laporkan Lurah Perumnas Wayhalim ke KASN
Baca juga: Bawaslu Lampung tegaskan tak ada toleransi untuk pidana pemilu

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

mitos horor

situs slot gacor dan terpercaya
Ketua Bawaslu tinjau kegiatan di TPS Kebon Sirih yang sempat tergenang
Lokasi tempat pemungutan suara (TPS) 014 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, berpindah ke dalam kafe karena jalan sempat tergenang air hujan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Abdu Faisal/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja meninjau kegiatan warga di tempat pemungutan suara (TPS) Jalan Kebon Sirih Barat, Menteng, Jakarta Pusat yang sempat tergenang air hujan, Rabu pagi.

Pihaknya memperoleh informasi dari panitia pemungutan suara setempat bahwa kegiatan di TPS 011, 012, dan 013, 014 Kebon Sirih yang sempat tergenang, tetap bisa dilanjutkan setelah genangan surut.

"Maka saya langsung cek ke sini, cari tahu kendala yang mungkin dihadapi setelah TPS kebanjiran," kata Bagja di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Menkominfo pastikan jaringan dan ruang digital aman di Pemilu 2024

Menurut Bagja, kondisi di Kebon Sirih saat ini memang memungkinkan bagi warga menggelar pemungutan suara.

"Yang penting tidak ada kotak suara yang basah, surat suara yang rusak. Sehingga pemungutan suara tetap bisa dilanjutkan, meskipun ada keterlambatan," kata dia.

Lurah Kebon Sirih Heru Tri Prasetyo mengatakan kegiatan di empat TPS yang sempat tergenang air hujan itu baru dapat dilaksanakan pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Penyebab timbulnya genangan karena kontur jalan yang miring, sedangkan posisi TPS berada di tempat yang lebih rendah.

Satu TPS di Kebon Sirih yakni TPS 014 bahkan harus berpindah lokasi ke sebuah kafe berlantai dua, bernama Hostel 35, agar pemungutan suara bisa segera dimulai.

Terlebih, menurut Heru, antusiasme warga setempat untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024 ini sangat tinggi.

Baca juga: Heru minta TPS terdampak banjir di Jakarta pindah ke tempat yang aman

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

rencana masa makmur

cara pinjol pakai dana
KPPS di Natuna dekor TPS seperti kerajaan melayu
KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat saat foto bersama. ANTARA/Muhamad Nurman
Natuna (ANTARA) - KPPS di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mendekorasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Ranai Darat seperti ruangan pertemuan kerajaan kerajaan melayu. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Natuna, Raja Devi, di Natuna, Rabu mengatakan setiap TPS yang unik akan diberikan penghargaan oleh pihaknya. "TPS unik dan mampu meningkatkan partisipasi pemilih akan kita berikan penghargaan," ucap dia. Sementara, Ketua KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat Idrus mengatakan di bagian depan ruangan TPS mereka menyediakan tepak sirih lengkap dengan isinya. Kata dia, sirih yang disediakan boleh dimakan oleh pemilih yang datang memilih. "Konsep ini merupakan ide bersama dari teman-teman KPPS," ucap dia.
Tepak siri. ANTARA/Muhamad Nurman
Kemudian untuk di dalam ruangan mereka menghiasinya dengan kain-kain khas, yang biasanya digunakan untuk mendekorasi pelaminan pengantin adat melayu.
Kain yang yang ditempelkan didinding ruangan didominasi oleh warna merah yang dikombinasikan dengan warna kuning, hijau dan ungu.Selain itu, pihaknya juga menyajikan cemilan berupa kue-kue khas melayu didalam talam yang ditutupi dengan tudung saji yang terbuat dari daun.

Para petugas KPPS laki-laki menggunakannya baju kurung melayu lengkap dengan tanjak dan kain songket.

Sedangkan petugas KPPS wanita menggunakan baju kurung lengkap dengan aksesoris seperti mahkota di bagian kepala. "Ini salah satu bentuk dukungan masyarakat melayu dalam menyukseskan Pemilu 2024," ujar dia.
Ketua KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat Idrus saat menunjukkan kue yang disajikan untuk pemilih. ANTARA/Muhamad Nurman

Tujuannya lain mereka menghiasi TPS tersebut sambung dia, untuk melestarikan budaya warisan para leluhur mereka.

Ia mengaku niat utama mereka menghiasi TPS adalah untuk memeriahkan Pemilu 2024. "Sebenarnya di ruang tunggunya kami tidak mau pake kursi, maunya kami pemilih duduk di lantai seperti zaman dulu, tapi tidak jadi," imbuh dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024