buku mimpi 2d 66

pewaris keluarga

Sumber Harta Orang Terkaya ke******

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono menjadi orang terkaya kelima di Indonesia versi Forbes.

Per Rabu (19/4), total kekayaan Lim mencapai US,4 miliar atau setara Rp95,11 triliun (asumsi kurs Rp14.861 per dolar).

Dengan usianya yang sudah 94 tahun, Lim menjadi konglomerat tertua di Tanah Air yang masuk 10 besar daftar orang terkaya Indonesia.

Harta dan kekayaan Lim Hariyanto utamanya berasal dari sektor pertambangan sampai kelapa sawit. Namun, berkat Harita Group yang dimiliki ia juga mendapatkan cuan dari berbagai bidang seperti ekspedisi, kayu, hingga properti.

Berikut beberapa rincian sumber kekayaan Lim Hariyanto:

Sawit

Lim Hariyanto menjadi pengusaha sawit melalui bendera Bumitama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura. Di perusahaan ini ia menjadi pemilik saham mayoritas.

Nikel

Pemilik Harita Group ini juga mendapatkan pundi-pundi melalui bisnis nikel melalui PT Trimegah Bangun Persada (TBP) alias Harita Nickel. Perusahaan ini baru saja melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dan menjadi perusahaan ke-31 yang tercatat di bursa pada 2023.

Dalam IPO ini, TBP menawarkan 7,99 miliar saham atau setara dengan 12,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Adapun harga penawaran umum yang ditetapkan Rp1.250 per saham. Melalui aksi korporasi ini, Harita memperoleh tambahan modal sebesar Rp9,99 triliun.

Bauksit

Lim Hariyanto juga diketahui pemilik mayoritas saham di perusahaan pertambangan bauksit yang terdaftar di Indonesia, yakni PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA).

[Gambas:Video CNN]

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Pelindo Diskon Biaya Penumpukan Peti Kemas 50 Persen Selama Mudik******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo akan memberikan insentif berupa keringanan biaya sebesar 50 persen atas tagihan jasa penumpukan barang dan peti kemas selama masa pembatasan angkutan barang arus mudik dan balik Lebaran 2023.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pemberian diskon merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Keringanan tersebut diberikan terhadap barang dan peti kemas yang berada di area penumpukan pada periode 17 April sampai dengan 2 Mei 2023.

Selain itu, diskon juga berlaku di seluruh terminal yang dioperasikan oleh grup perseroan, termasuk Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), PT Jakarta International Container Terminal (JICT), KSO Terminal Petikemas Koja, dan PT New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) yang terkena dampak pembatasan operasional angkutan.

"Diskon ini berlaku untuk pelayanan bongkar barang dan peti kemas antar pulau dan peti kemas impor yang tidak dapat keluar dari terminal (delivery), karena adanya pembatasan angkutan barang selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran 2023," ujar Ali mengutip Antara, Senin (17/4). 

Kendati demikian, sepanjang periode libur Lebaran 2023 operasional terminal tetap berlangsung. Pelindo menjamin pelayanan bongkar muat kapal, penumpukan barang, penyediaan air bersih, dan layanan pendukung lainnya tetap berjalan 24 jam 7 hari.

Lihat Juga : Kekayaan Kadis PUPR Empat Lawang yang Dicopot Buntut Pamer Harta Rp5 M

Selanjutnya agar tidak terjadi penumpukan yang berlebih di dalam area terminal, Pelindo juga akan mengoptimalkan lapangan penumpukan yang ada di satu area terminal.

Hal itu dilakukan karena kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas tetap berlangsung, namun barang dan peti kemas tersebut tidak dapat keluar dari terminal karena pembatasan.

Sebab itu, Pelindo mengharapkan pemilik barang tetap mengeluarkan barang dan peti kemas mereka pada saat hari tidak ada pembatasan, sehingga dapat membantu mengurangi penumpukan barang dan peti kemas di pelabuhan.

"Aktivitas di dalam terminal tetap normal, bongkar muat barang dan peti kemas di dermaga tetap berlangsung. Kami telah menyiapkan area pendukung untuk lapangan penumpukan agar tidak berlebih, termasuk juga rekayasa penumpukan di dalam terminal," kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha memastikan pasokan logistik berjalan lancar selama masa libur Lebaran 2023. Pengguna jasa dan masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan pelabuhan tetap melayani bongkar muat untuk kebutuhan logistik selama masa Lebaran.

"Jadi, pengguna jasa tidak perlu khawatir dengan masa libur Lebaran ini, pelabuhan tetap melayani bongkar muat berdasarkan kebutuhan daerah tersebut. Diharapkan juga masyarakat tidak perlu panik akan kebutuhan bahan pokok, karena secara maksimal Ditjen Hubla akan melayani bongkar muat kebutuhan logistik masyarakat," ujar Arif.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

Intip Gaji Gubernur Ganjar Pranowo, Capres PDIP Berharta Rp11,7 M******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebagai capres, harta dan kekayaan Ganjar menjadi sorotan. Berdasarkan LHKPN yang diunggah KPK, harta dan kekayaan politisi PDIP ini tercatat sebesar Rp11,7 miliar hingga akhir 2021.

Nilai tersebut naik sekitar Rp1,1 miliar dari harta dan kekayaan Ganjar pada akhir 2020 yang sebesar Rp10,52 miliar.

Gaji pokok (gapok) Ganjar ternyata tak terlalu besar yakni hanya Rp3 juta per bulan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 Perubahan PP Nomor 9 Tahun 1980.

Selain gapok, Ganjar juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta per bulan. Artinya, jika ditotal, maka penghasilan akhir Ganjar sebagai gubernur Jateng hanya Rp8,4 juta per bulan.

Di samping itu, sebagai pimpinan tertinggi di daerah, Ganjar juga menerima biaya penunjang operasi (BPO). Berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000, besaran BPO Ganjar adalah sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun ini, PAD Jateng ditargetkan mencapai Rp15,43 triliun. Artinya, BPO Ganjar bisa mencapai Rp20 miliar setahun.

[Gambas:Video CNN]

Hati Naga dan Ambisi

Lebaran 2023, Mendag Zulhas Klaim Harga Sembako Aman******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengklaim berhasil menjaga harga dan stok sembako hingga Hari Raya Idulfitri 1444 H, Sabtu (22/4).

Ia mengatakan lebaran tahun ini minim protes dari masyarakat karena ketersediaan sembako cukup hingga Lebaran tiba.

"Kalau stok sembako Alhamdulillah baru pertama ini kan lebaran enggak ada yang protes? Enggak ada yang kekurangan, karena memang bahannya cukup," ujar Zulkifli Hasan di kediamannya, Jakarta Timur, Sabtu (22/4).

"Jadi tidak usah khawatir. Bapak, ibu di manapun, ibu-ibu terutama, untuk belanja ke pasar ketersediaannya banyak. Jadi belanja secukupnya. Semua lengkap," ujar Zulkifli.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebelumnya memastikan stok pangan aman hingga akhir Lebaran 2023. Namun, beberapa komoditas memang harus impor untuk memenuhi kebutuhan, seperti daging sapi hingga kedelai.

"Neraca pangan sampai akhir Mei 2023 kita lihat baik kondisinya sehingga dapat dipastikan sampai akhir HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional), stok pangan tercukupi," kata Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (3/4) lalu.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengatakan harga komoditas pangan sempat mulai naik pada H-8 sampai H-7 Lebaran atau 15 April dan 16 April.

Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri menyebutkan beberapa bahan pangan yang naik harganya adalah beras, telur, ayam, daging sapi hingga minyak goreng.

Harga beras medium naik ke Rp12 ribu lebih per kilogram (kg) dan beras premium Rp13.500 lebih per kg dan akan naik lagi sekitar Rp200 setiap harinya. Minyak goreng kemasan sederhana atau Minyakita bahkan naik ke Rp16 ribu per liter.

"Tepung terigu juga mengalami kenaikan, buah-buahan juga mengalami kenaikan sekitar sekitar 20 persen," kata Abdullah Mansuri dalam pernyataan resmi pekan lalu.

Komoditas lain yang harganya juga disebut naik di antaranya gula dibanderol Rp14.500 per kg, bawang merah Rp45 ribu per kg, bawah putih Rp36 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

langit keputusasaan

Badai PHK Terjang Kantor Akuntan 'Big Four', Ribuan Karyawan Terdampak******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlangsung. Kali ini, badai menerjang 'geng' raksasa kantor akuntan dunia yang sering disebut Big Four.

Big Four terdiri dari KPMG, Ernst & Young (EY), Deloitte, dan PricewaterhouseCoopers (PWC).

Berdasarkan laporan yang dirangkum CNNIndonesia.com, Senin (24/4), sejak awal tahun lalu, setidaknya tiga dari anggota Big Four sudah mengumumkan PHK yang berdampak pada ribuan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS).

Keputusan PHK KPMG ini diketahui melalui pengumuman internal perusahaan seperti dilaporkan Financial Times yang dikutip Reuters, Kamis (16/2) lalu. Sehingga, perusahaan ini menjadi pertama dari empat firma akuntansi terbesar ini melakukan efisiensi karyawan.

Selanjutnya, pengumuman PHK disampaikan oleh Ernst and Young (EY) pada pekan lalu yang berdampak terhadap 5 persen atau sekitar 3.000 karyawannya di AS.

Alasan pemangkasan adalah karena ada beberapa kapasitas pekerja di bagian perusahaan yang melebihi kebutuhan.

Selain itu, EY menyampaikan pemangkasan karyawan diperlukan untuk kesehatan jangka panjang perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu.

Terbaru, PHK dilakukan oleh Deloitte yang akan berdampak pada 1,5 persen atau 1.200 orang pekerjanya di AS pada Jumat (21/4). Kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan tersebut.

"Bisnis AS kami terus mengalami permintaan klien yang kuat. Karena pertumbuhan dalam praktik tertentu moderat, kami mengambil tindakan personel yang sederhana jika diperlukan," kata Deloitte dalam pernyataan melalui email kepada Reuters.

Anggota 'geng' Big Four yang masih belum terlihat melakukan PHK adalah PWC. Namun, saat ini risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasihat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

[Gambas:Video CNN]

Selir Chunqiu

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]