rusia777

Iblis ada di sekitar

Kemnaker Gandeng Freeport Cs Beri Prioritas Kerja ke Warga Lokal******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menggelar karpet merah bagi warga di 15 wilayah untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya, warga Papua agar bisa bekerja di PT Freeport Indonesia.

Hal ini ditandai dengan peluncuranpilot projectprogram perluasan Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pengembangan kesempatan kerja berbasis kawasan merupakan langkah strategis, transformatif, dan inovatif dari Kemnaker dalam mendukung akselerasi pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Menurutnya, saat ini keterampilan para angkatan kerja di Tanah Air banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Karenanya diperlukan pelatihan bagi masyarakat agar bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dalam hal ini, pelatihan bakal dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja di wilayah masing-masing. Sehingga, pelatihan yang dilakukan bermanfaat bagi warga untuk mendapatkan pekerjaan.

"Saya berharap ekosistem dari hulu ke hilir di kawasan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kawasan dan sekitarnya," jelasnya.

Berikut daftar 15 kawasan yang bakal dilakukan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan:

1. Ekosistem Perkebunan Kopi Gayo di Kabupaten Bener Meriah
2. Ekowisata Sungai Bah Bolon di Kabupaten Serdang Bedagai
3. Komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak
4. Pusat Produksi Buah-Buahan di Kota Pangkal Pinang
5. Kawasan Industri Garmen Rakyat dan Pengolahan Sampah di Ambarawa di Kabupaten Pringsewu Lampung
6.Kawasan Kuliner Rumah Tangga Jakarta Timur dan Jakarta Selatan
7. Pengembangan Pertanian terintegrasi Baung Bango di Kabupaten Katingan
8. Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan
9. Agroforestri Waru di Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Agrowisata di Kabupaten Gianyar
11. Kawasan Wisata Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah
12. Kawasan Sekitar Industri Smelter Nikel di Kabupaten Morowali Utara
13. Kawasan Wisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara
14. Kawasan Sekitar Pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika
15. Kawasan Orang Asli Papua Merdey dan Masyarakat Lokal Menimery di Kabupaten Teluk Bintuni.

[Gambas:Video CNN]

Memikirkan Tibet

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi seorang putri

Hengkang dari Banten, Tiga Perusahaan Relokasi ke Jawa Tengah******

Tiga perusahaandi Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengahtahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Mulai dari banyaknya usaha penjual makanan yang tutup hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya udah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," jelasnya.

Ia menambahkan, meski investasi masuk ke wilayah Banten, terutama di Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, namun diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran dari ketiga perusahaan yang hengkang itu, lantaran perusahaan di Kota Baja itu akan beroperasi pada 2025 mendatang.

"Di Cilegon, Chandra Asri, Lotte, itu kan baru beroperasi 2025, Lotte sama Chandra Asri, bukan sekarang. Ya kondisi perekonomian begini, ya kepikiran," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Teman buku terkuat

Menaker: WNI Punya Peluang Geser Pekerja Tua di Austria******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menandatangani kerja sama dengan Austriapada Kamis (10/11). Ia mengatakan penduduk Indonesia berkesempatan menggeser pekerja Austria yang mulai menua.

MoU dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria itu tentang Kerja Sama Pelatihan Berbasis Kerja. Harapannya, itu bisa menciptakan perluasan kesempatan kerja di Austria bagi angkatan kerja Indonesia.

"Sebagaimana kita semua ketahui, Austria sedang menghadapi aging populationsehingga membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif dalam membantu memenuhi kebutuhan operasional negaranya," kata Ida di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

"Mereka sangat banyak membutuhkan tenaga kerja skillprofesional. Potensi penempatan di Austria 250 ribu (pekerja), besar sekali. Tentu kita akan menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui balai pelatihan kita," paparnya kepada wartawan.

Posisi yang dibuka ada di sektor teknologi informasi, hospitality (hotel/restoran), pertukangan, pengelasan, kelistrikan, mesin industri, garmen dan pakaian, bisnis dan manajemen, industri kreatif, pengolahan, dan pertanian.

Kemnaker juga mulai menggenjot peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) untuk meningkatkan kapasitas pekerja migran di bidang keterampilan bahasa. Pembukaan kejuruan bahasa dan kerja sama dengan negara penempatan pun dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

25.700 Buruh Pabrik Sepatu Kena PHK Karena Permintaan Turun 50 Persen******

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerjasudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per Oktober 2022 ini.

Jumlah tersebut ia klaim masih akan bertambah.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada 8 perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan orderyang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan  PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Tingkatkan Ekonomi, Sulbar Percepat Konektivitas ke Pelabuhan Malaysia******

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal mempercepat realisasi pembukaan konektivitas Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar dengan Lahad Datu Port di Sabah, Malaysia. Sebab jika konektivitas dua pelabuhan ini dibuka, maka perdagangan langsung dapat dilakukan antarkedua negara.

"Saya sangat mengapresiasi gagasan hebat dari Bupati Polewali Mandar. Konektivitas ini sudah di bangun bupati dengan Lahad Datu Malaysia yang mana ekonominya bagus," kata Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik usai rapat virtual dengan perwakilan Lahad Datu Port, Jumat (11/11).

Akmal mengatakan, ekonomi suatu daerah dapat hidup jika konektivitas dengan daerah lain dibuka. Dengan membuka konektivitas dengan Lahad Datu Port tentunya barang dan jasa asal Sulbar yang dibutuhkan Malaysia dapat dengan mudah disalurkan, begitu pula sebaliknya.

"Kalau seandainya dari Polewali Mandar, Sulteng langsung ke Lahad Datu ada perdagangan barang dan jasa, itu ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," jelas Akmal Malik

Akmal menambahkan, agar pemasukan perdagangan barang dan jasa melalui konektivitas ini bisa lebih maksimal, dia akan menemui Menteri Keuangan untuk dapat mendirikan kantor bea cukai di Polewali Mandar.

Sedangkan, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat berharap PJ Gubernur Sulbar dapat membantu maksimal agar konektivitas dua pelabuhan ini bisa benar-benar dibuka. Karena dia mengaku, usaha membuka konektivitas itu sudah dilakukan Pemkab Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir, namun belum membuahkan hasil.

"Sebenarnya Polewali Mandar itu hanya merintis saja, karena yang memiliki kewenangan kerjasama itu adalah Sulawesi Barat. Jadi saya sangat bermohon kepada pj gubernur mudah-mudahan bisa membantu percepatan kerjasama ini," harap Andi Ibrahim.

Menurut Andi, jika konektivitas itu dibuka, maka Polewali Mandar dan Sulbar bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena selama ini, cukai perdagangan barang dan jasa yang daerahnya lakukan mencapai Rp9 triliun melalui provinsi lain.

"Kalau kita buka jalur ini, kita akan menikmati kekayaan kita sendiri. Jangan rakyat kita di peras, orang lain yang dapat minyaknya (hasilnya)," ucap Andi.