slot aman gacor

Yi Ming Li Yueyue

Luhut Minta Waktu Berantas Polusi RI: China Perlu 20 Tahun******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat bersabar soal masalah polusi udara Indonesia. Ia membandingkan dengan China yang perlu 20 tahun untuk mengatasinya.

Pemerintah, sambungnya, sedang melakukan kajian penyebab polusi udara melalui program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera). Harapannya, hasil kajian tersebut bisa selesai dalam dua pekan.

"Sekarang lagi dihitung mereka. Ini kan bukan seperti balik tangan. Kadang banyak teman-teman itu pikir 'Kok gak begini ya?'. Kan begitu harus dihitung. Makanya kita berharap teman-teman di menteri saya sampaikan, ini pekerjaan maraton, bukan seketika," jelasnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Luhut juga menyinggung soal pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Ia mengatakan bakal ada insentif yang sedang disiapkan.

Kendati, ia tidak menegaskan bagaimana skema insentif tersebut. Luhut hanya meminta masyarakat bersabar.

"Saya tuh selalu basisnya studi. Jadi, dari studi itu supaya orang yang pintar dan ahli, jangan saya. Saya kan ndak ngerti, hanya manajer saja," tuturnya.

Ia pun menyinggung hasil pengetesan di lapangan yang menunjukkan 37 persen sepeda motor tidak lulus uji emisi. Oleh karena itu, upaya perbaikan kualitas bahan bakar juga diupayakan.

Luhut menyebut penghapusan pertalite di 2024 masih dalam pembahasan. Ia menekankan langkah-langkah yang ditempuh harus terukur.

"Nanti kita lakukan semua itu, sekarang lagi dihitung. Ini kan apa namanya, supaya, ini masalah polusi juga. Jadi, kita mau apa namanya etanol berapa persen, supaya oktannya turun (naik), supaya sulfurnya kurang," jelasnya.

"Ya kita akan tetap lihat (harga pertamax green 92) agar rakyat itu gak terbebani. Itu kuncinya," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

KAI Luncurkan Kereta Ekonomi Rasa Eksekutif Pertama di KA Jayabaya******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) resmi meluncurkan Kereta Ekonomi New Generation di Stasiun Pasar Senen, Selasa (26/9). Pada tahap awal, kereta ini dirangkaikan padaKereta Api(KA) Jayabaya relasi Pasar Senen-Malang pulang pergi.

Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa mengatakan perusahaan secara konsisten terus beradaptasi memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan kenyamanan pada kereta ekonomi.

"Dari kereta ekonomi yang selama ini sudah beroperasi, sarananya kita perbaiki. Sehingga akan lebih memberikan experience kepada penumpang suatu perjalanan yang lebih baik, jauh lebih baik. Secara korporasi, kereta api juga menunjukkan kemampuan dan kontribusinya di industri Kereta Api Indonesia," ujar Hadis dalam sambutannya.

Dalam kereta kelas ekonomi generasi terbaru ini, jumlah tempat duduk menjadi 72 kursi, sehingga leg room-nya menjadi lebih luas.

Selain itu, lanjut Hadis, jenis kursinya sudah menggunakan tipecaptain seatyang membuat pelanggan semakin nyaman saat bersandar dan bisa diatur kemiringannya serta bisa disesuaikan searah laju kereta api ataupun berhadapan.

"Kami sangat mendengarkan masukan-masukan dari pelanggan. Pelanggan yang melakukan perjalanan jarak jauh tapi dalam kondisi tegak lurus duduknya, kemudian menghadapnya kadang-kadang hadap-hadapan, sehingga kenyamanannya sangat jauh dari mohon maaf, manusiawi. Oleh sebab itu, satu per satu bertahap kami perbaiki," jelasnya.

Selain pada kursi, upgradejuga dilakukan pada interior kereta dengan ditambahkan Public Information Display System (PIDS) yang dapat menampilkan jam dan suhu.

Interior kereta juga dimodifikasi mirip dengan kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah. Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan nuansa yang lebih mewah dan menggunakan toilet duduk. Tersedia juga tempat ibadah di kereta restorasi.

Hadis menjelaskan Kereta Ekonomi New Generation merupakan hasil modifikasi yang KAI lakukan di Balai Yasa Manggarai, yakni tempat perawatan sarana perkeretaapian milik KAI di Manggarai, Jakarta Selatan. Kata dia, saat ini ada 12 kereta ekonomi yang telah berhasil dimodifikasi di Balai Yasa Manggarai sejak April 2023.

"Dua belas kereta sudah selesai, kami perbaiki. Dan nanti sampai dengan 2026, seterusnya kereta ekonomi ini akan kita perbaiki. Mungkin ada kalau disebut unit bisa sampai 200 unit kereta ekonomi yang harus kami perbaiki dan kami ganti," ungkap Hadis.

Dengan dioperasikannya Kereta Ekonomi New Generation, maka transformasi KA Jayabaya menjadi 4 kereta eksekutif (K1), 5 kereta ekonomi new generation (K3 NG) dan 1 kereta makan pembangkit (MP3).

Adapun jadwal perjalanan KA Jayabaya relasi Pasar Senen-Malang yaitu berangkat dari Pasar Senen pukul 17.25 dan tiba di Malang pukul 06.20. Untuk relasi Malang-Pasar Senen, berangkat dari Malang pukul 12.30 dan tiba di Pasar Senen pukul 01.38.

[Gambas:Video CNN]

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Bisakah Larangan Tiktok Shop Lindungi Produk UMKM?******

FenomenaTikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace.Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Pemerintah pun bergerak untuk mengatasi kondisi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Zulkifli mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kendati demikian, rencana itu tak sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen pemerintah. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang khawatir pelarangan TikTok secara total alias total ban justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana.

"Kalau total ban, pengguna TikTok ini sudah di atas 100 juta. Pasti akan menghasilkan disrupsi yang terlalu besar pada saat ini," kata Sandi.

Lantas bisakah pelarangan Tiktok Shop melindungi UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah sebaiknya menghitung secara cermat rencana pelarangan Tiktok Shop.

Ia mengingatkan jangan sampai karena pemerintah gagal meng-upgradekapasitas UMKM dalam memanfaatkan pasar digital, fasilitasonlineyang semestinya bisa membantu UMKM malah dilarang.

Menurutnya, Tiktok Shop bisa menjadi platformyang bermanfaat bagi UMKM jika pemerintah bisa mengaturnya dengan jelas.

"Di satu sisi bisa meng-upgradekapasitas UMKM agar bisa beradaptasi dengan platformseperti Tiktok Shop," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ronny menilai Tiktok sebagai media sosial dengan e-commmercesebenarnya tidak terlalu beda jauh. Karenanya, ia menyarankan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama,menyiapkan aturan yang jelas soal Tiktok Shop, terutama agar tidak menjadi platformuntuk produk-produk impor belaka, tetapi juga produk UMKM dalam negeri.

Ronny mengatakan pemerintah bisa memanggil manajemen Tiktok Indonesia untuk segera bermitra dengan produk-produk UMKM dan membatasi penjualan produk-produk impor

Kedua,program-program upgradingkapasitas UMKM harus dimasifkan agar UMKM bisa memanfaatkan platformseperti Tiktok Shop untuk memperluas pasar.

"Jadi agar Tiktok Shop tidak membunuh UMKM, pemerintah harus mengintegrasikan UMKM kita dengan platform Tiktok Shop," kata Ronny.

Bersambung ke halaman berikut...

Atur Social Commerce di Indonesia

Li Shifan

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

Arsjad Rasjid: ASEAN Berpotensi Mitigasi Perubahan Iklim******

Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyebut negara-negara ASEAN memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklimdan mencapai net zero emission. Namun, untuk mencapainya, perlu kolaborasi kolektif dan inklusif dari berbagai pihak.

"Negara-negara ASEAN tentunya memiliki potensi luar biasa untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan mencapai net zero," kata Arsjad dalam acara ASEAN Climate Forum di Ritz Carlton Jakarta, Sabtu (2/9).

"Kami mengumpulkan sektor bisnis, lembaga penelitian, akademisi, dan sektor nirlaba untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN," lanjutnya.

Kedua,perusahaan-perusahaan di negara-negara ASEAN semakin berupaya mengembangkan strategi dan solusi iklim untuk meningkatkan kinerja mereka dan memastikan akses jangka panjang terhadap pendanaan.

"Oleh karena itu, mekanisme pembagian untuk mengumpulkan pemangku kepentingan yang berpikiran sama sangat penting dalam perjalanan ini," kata Arsjad.

ASEAN Net Zero Hub bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, seiring mereka berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero.

Platform ini akan mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membentuk semangat kolaborasi seiring dengan upaya dekarbonisasi industri di seluruh ASEAN.

Sementara ASEAN Carbon Centre of Excellence bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mengenai solusi berbasis alam dan perdagangan karbon.

Program ini bermaksud membangun jaringan kuat para pelaku pasar yang berupaya memajukan tujuan iklim ASEAN dan ekonomi hijau melalui solusi berbasis alam.

[Gambas:Video CNN]

Negeri dongeng

Kerek Produksi Beras, Plt Mentan Pererat Koordinasi dengan Bulog******

Kementerian Pertanian (Kementan) akan mempererat koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mendorong peningkatan produksi beras dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan sektor pertanian selama ini merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar pada peningkatan daya saing baik melalui hilirisasi maupun jumlah produksi. Sementara, Bulog merupakan pihak yang akan menyerap hasil produksi petani.

"Satu persatu kita akan beresin ya kemudian Bulog juga sama teman-teman di Bulog harus melakukan penyerapan dalam negeri, tetapi kalau produksinya belum tinggi Bulog jangan masuk dulu karena. Karena itu fokus kami adalah menyiapkan CPP (cadangan pangan pemerintah). Di sinilah saya perlu BUMN di bidang pangan seperti ID Food," ujar Arief dalam program News Room CNN Indonesia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/10).

"Saya sampaikan kalau ada produksi di salah satu daerah rendah itu bukan hanya kegagalan satu institusi saja, tetapi juga bisa karena climate change, bisa karena air, bisa karena hama dan gangguan lainnya," katanya.

Kendati demikian, Arief menegaskan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait akan dilakukan secara masif di seluruh Indonesa. Termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR.

"Kita akan koordinasi dengan Bulog, Kementerian Perdagangan agar tali koordinasinya itu bisa lebih dipersingkat untuk kita sama-sama mengelola termasuk diantaranya tadi ketersediaan produksi dan juga harga beras yang ini masih terus meningkat," katanya.

Arief sendiri baru saja mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan panen raya di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Di sana, Jokowi memastikan harga gabah di tingkat petani saat ini dalam kondisi bagus, di mana rata-rata harga jual berkisar Rp7.000 per kg. Meski demikian, pemerintah akan berupaya memberikan harga wajar bagi masyarakat selaku konsumen.

[Gambas:Video CNN]