buku mimpi 00

otoritas maksimal

Menhub Cari Solusi Rencana Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencari solusi rencana merger maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.

"Jadi gini, kalau Kementerian Perhubungan prinsipnya kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit? Kita carikan jalan keluar, karena sebenarnya kalau orang berusaha, sejauh ada win-winmestinya bisa dilaksanakan," kata Budi usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Erick Thohir Beberkan Skema Merger Garuda, Pelita dan Citilink

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan maskapai Garuda akan tetap ada usai merger. Sedangkan Citilink dan Pelita Air bakal digabung menjadi satu.

Erick menargetkan proses merger rampung tahun ini atau awal 2024. Namun, ia mengatakan merger tersebut tidak akan langsung menurunkan harga tiket pesawat.

"Enggak bisa cepat. Kalau jumlah pesawatnya nambah, kompetisinya terbuka, ya tiketnya menurun. Hari ini kan kita hanya bisa kontrol 35 persen (maskapai penerbangan), 65 persen swasta," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Lihat Juga : Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi

Lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Pelita Air yang merupakan anak usaha PT Pertamina akan menjadi lisensi kedua Citilink serta menjadi bagian grup Garuda Indonesia.

Ada dua alasan rencana merger maskapai milik BUMN ini.

Pertama, menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Tong menguasai dunia

Xi Jinping Akhirnya Berkomentar soal Whoosh******

Presiden ChinaXi Jinping memberikan komentar positif terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini bernama Whoosh.

Ia menyebut kereta yang menghubungkan Jakarta-Bandung dengan waktu tempuh 45 menit itu sebagai "golden brand" kerja sama China-Indonesia dalam membangun Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/ BRI).

Hal tersebut ia katakan dalam perbincangannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat Jokowi melakukan perjalanan ke China guna menghadiri KTT Belt and Roads Initiative awal pekan ini.

Dalam pertemuan dengan Jokowi di sela-sela KTT Belt and Road Forum, Xi juga mengatakan bahwa China bersedia untuk meningkatkan impor produk-produk pertanian dan perikanan di Indonesia.

Menurut Xi, kedua belah pihak harus memperdalam integrasi rantai industri dan rantai pasokan, serta bersama-sama mempromosikan pembangunan koridor ekonomi komprehensif regional.

Jokowi mengatakan Indonesia menganggap China sebagai mitra strategis penting dalam pembangunan ekonomi dan konstruksi nasional. Ia berharap bisa lebih memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan China.

Sementara itu, Xi mengatakan bahwa kedua belah pihak harus bekerja sama secara erat untuk menjaga sentralitas ASEAN, mempromosikan regionalisme terbuka, dan menunjukkan tanggung jawab negara-negara berkembang utama.

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Ajukan Pengunduran Diri, Mentan Puji Jokowi Soal Pemberantasan Hama******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melontarkan puja-puji kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Pengajuan pengunduran diri ini disampaikan SYL di tengah kasus permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam dugaan korupsi yang dilakukannya di Kementan.

"Saya butuh waktu. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma, mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden (Jokowi). Indonesia punyabest practicedalam pengendalian berbagai hama penyakit, baik unggas maupun hewan besar, dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya berikan presentasi itu di depan semua negara yang ada atas nama Presiden," bebernya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Ia menyampaikan usul surat pengunduran diri tersebut melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mentan SYL menyebut dirinya tengah berhadapan dengan proses hukum sehingga kudu melepaskan jabatannya.

Namun, ia menolak mendapatkan penghakiman atau stigma buruk dari masyarakat. SYL juga menepis jika dirinya sengaja 'hilang' di Eropa.

Akan tetapi, SYL mengaku belum mendapatkan panggilan untuk bertemu langsung dengan Jokowi.

"Belum ada panggilan, saya belum tahu ada apa-apa, saya cuma baca di media sosial," tegas SYL.

"Beri saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini karena tadi saya juga diperiksa di Polda dan capek banget rasanya saya hadapi ini semua. Saya harap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Pak Presiden, lebih baik saya ambil sikap seperti ini," tutupnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi. Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD membenarkan kabar tersebut.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Q menghancurkan langit

Jokowi Groundbreaking Bandara VVIP IKN Senilai Rp4 T 1 November******

PresidenJokowi akan groundbreakingproyek BandaraVery Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4 triliun pada 1 November 2023.

Basuki mengatakan peletakan batu pertama proyek Bandara VVIP IKN ini dilakukan usai Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Barat pada akhir Oktober 2023 mendatang.

Selain melakukan groundbreaking atas proyek itu, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan proyek IKN lainnya.

Basuki berharap usai groundbreaking bandara itu, investor bisa lebih cepat melirik dan masuk ke IKN. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN.

"Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," harapnya.

Di lain sisi, Basuki mengatakan perkembangan pembangunan IKN Nusantara kini sudah lebih dari 30 persen. Akan tetapi, ia tidak merinci lebih lanjut proyek-proyek apa saja yang sudah rampung.

Pembangunan Bandara VVIP IKN merupakan perintah langsung Presiden Jokowi. Titah ini dialamatkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Perintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara. Bandara ini berlokasi di Penajam, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pengadaan tanah pembangunan Bandara VVIP IKN berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah. Sedangkan pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, nilai paket konstruksi fisik pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP IKN atau sisi landasan udara menyentuh Rp4,28 triliun. Duit sebanyak ini bersumber dari APBN 2023.

Bandara VVIP IKN bakal memiliki landasan pacu 3.000 x 45 meter yang mampu menampung pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300 ER dan Airbus A380.

Sementara itu, kapasitas apron bandara sanggup menampung 3 pesawat berbadan besar plus 1 pesawat berbadan kecil atau setara 7 pesawat berbadan kecil. Sedangkan kapasitas helipad di Bandara VVIP IKN mampu menampung 3 helikopter.

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

kebangkitan orang mati

Amran Imbau Tanam Cabai di Pekarangan saat Harga Naik, Petani Sangsi******

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membeberkan strategi untuk meredam harga cabaiyang melonjak hingga Rp100 ribu per kg.

Ia mengusulkan penanaman di kawasan rumah pangan lestari (KRPL) atau menanam cabai di pekarangan perumahan.

"Kita galakkan KRPL itu solusi terbaik. Cabai tanam di pekarangan, sayur dan sebagainya," kata Amran soal solusi meredam harga cabai, dikutip dari detikcom pada Senin (30/10).

Namun, menurut petani dan asosiasi, ini adalah lagu lama yang sama sekali tak berbuah hasil.

"Lagu lama itu (tanam cabai di pekarangan). Sekarang begini, misal saya ada 100 tanaman di polybagsuruh tanam ke 100 orang di kota, berapa keberhasilannya? Saya sudah berapa kali ikut gerakan tanam cabai, habis uang saja pemerintah," kata Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid kepada CNNIndonesia.com.

"Ini sudah berulang kok yang begini-begini, sudah dari tahun berapa. Enggak ada pengaruhnya terhadap harga. Itulah kita ini kadang merespons terlalu cepat. Nampak enak, nampak bisa, kita lihat hasilnya gak ada," kritik Abdul terhadap usul Amran.

Abdul mendesak pemerintah lebih baik melatih para petani bagaimana mengantisipasi perubahan iklim. Ia menegaskan tugas pemerintah bukan cuma membantu penyediaan pupuk, tetapi harus bisa membuat petani paham bagaimana menghadapi El Nino.

Ia menilai pemerintah kerap suka-suka dalam mencari solusi. Padahal, apa yang disampaikan tidak masuk ke dalam mitigasi masalah.

"Semua orang ya memang ada plus minus, cuma kalau merespons seperti itu (Mentan Amran) ya repot juga. Kalau mau dilaksanakan seperti yang sudah-sudah, ya hasilnya juga seperti yang sudah-sudah," tandasnya.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pemerintah terlalu banyak proyek. Pada akhirnya, segudang proyek pertanian tersebut malah membuat petani buntung.

Jumantoro mengatakan petani tidak berniat mencari untung besar, tetapi jangan juga sampai merugi. Sayang, ia mengklaim pemerintah selalu hadir terlambat membantu petani.

"Pada saat harga cabai tinggi baru mereka turun tangan, tapi pada saat harga cabai murah mereka (pemerintah) diam saja. Petani sebenarnya sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi kami trauma pada saat tanam harus hancur lebur tidak ada campur tangan (bantuan) pemerintah," ucapnya kecewa.

"Kami merasa petani ini cuma dibutuhkan pada saat genting, tapi pada saat petani butuh pemerintah, mereka tidak hadir... Dengan harga seperti ini (tinggi) petani tertarik menanam cabai, tetapi pemerintah ikut-ikut bikin proyek. Akhirnya stabilitas harga semakin tidak terjaga," tandas Jumantoro.

Berdasarkan pantauan AACI di Pasar Agung Depok, Jawa Barat pada Minggu (29/10), harga cabai rawit sudah tembus Rp100 ribu per kg. Asosiasi menyebut lonjakan harga ini disebabkan penyakit dan kurang air imbas hujan yang belum datang.

Bahkan, AACI meramal lonjakan harga cabai rawit bakal bertahan cukup lama hingga akhir 2023.

[Gambas:Video CNN]