dewapk

Dua dunia dihubungkan oleh W

Mentan Ungkap Produksi Beras Terancam Januari 2024******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan produksi beras pada Januari 2024 bakal terancam karena lahan yang ditanam baru 500 ribu hektare (ha) dari kebutuhan 1 juta ha.

"Ini sudah tanam 500 ribu, itu berbahaya di Januari. Harusnya satu juta baru bisa bernapas," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV, Senin (13/11).

"Sekarang kering kerontang, ini cuma 500 ribu, separuh dari kebutuhan. Sudah pasti kita kesulitan di Januari," imbuhnya.

"Bulan ini kami kejar sampai pertengahan nanti 1 juta. Artinya Februari nanti aku aman. Tapi Januari yang kita akan panen nanti enggak. Ini cuma 500 ribu," katanya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto mengatakan musim tanam mundur karena fenomena El Nino. Biasanya musim tanam mulai Oktober, namun mundur ke November dan Desember.

Ia menjelaskan produksi beras akan terancam pada Januari karena penanaman yang kurang pada Oktober.

"Makanya sekarang kita betul-betul mengejar penanaman. Makanya betul-betul-betul di November dan Desember ini kita genjot untuk penanaman," katanya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebelumnya memperkirakan musim panen padi tahun depan bakalan mundur sekitar dua bulan.

Menurutnya, molornya waktu panen ini lantaran hujan turun terlambat. Akibatnya, masa tanam juga terlambat.

"Kemarin Agustus, September, Oktober, belum turun hujan. Turun hujannya baru akhir November dan Desember, jadi panen agak mundur," ungkap Arief di Komplek PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari Detik, Senin (13/11).

Karena masa tanam terlambat, Arief kemudian menjelaskan masa panen padi baru akan dimulai pada April, Mei, dan Juni 2024.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

Daftar Taipan AS yang Buat Propaganda Hias Citra Israel******

Sejumlah taipan Amerika Serikatbekerja sama membuat propaganda untuk meningkatkan citra Israeldan menjelek-jelekkan milisi di Palestina,Hamas.

Propaganda mereka lakukan di tengah perang antara Israel dengah Hamas beberapa waktu belakangan ini. 

Salah satu taipan yang terlibat dalam propaganda itu adalah CEO Starwood Capital Group Barry Sternlicht. Ia menginisiasi aksi propanganda ini untuk menggalang dukungan dengan cara kampanye media.

"Opini publik pasti akan berubah karena adegan, nyata atau dibuat-buat oleh Hamas, mengenai penderitaan warga sipil Palestina pasti akan mengikis empati (ke Israel) saat ini di komunitas internasional," kata Sternlicht dalam pernyataan yang tertuang dalam email berisi testimoni dari para taipan AS yang dirilis Semafor tak lama setelah agresi Israel pada 7 Oktober.

"Kita harus mendahului narasinya," lanjut taipan tersebut.

Dorongan kampanye Sternlicht bertujuan melabeli Hamas sebagai organisasi teroris yang bukan hanya musuh Israel, tetapi juga lawan Amerika Serikat.

Selain Sternlicht, propaganda juga diikuti oleh mantan CEO Google Eric Schmidt, CEO Dell Michael Dll dan pebisnis Michael Milken.

Sementara itu berdasarkan laporan Al Jazeera, para taipan itu ingin meraih dukungan publik untuk Israel dengan cara banyak mengunggah konten yang menyalahkan Hamas.

Selain menggalang kampanye, para taipan itu juga menggelar kampanye media itu bertajuk Facts For Peace. Mereka mencari sumbangan hingga 50 juta dolar atau sekitar Rp785 miliar dari puluhan nama tokoh besar di bidang media, keuangan, dan teknologi.

Laporan itu menyebut mereka mendekati lebih dari 50 orang untuk meraup dana. 

Mereka memiliki kekayaan bersih gabungan sekitar US0 miliar atau sekitar Rp7.855 triliun.

Dana dari para orang kaya ini kemudian akan digabung dengan badan amal Yahudi.

Hingga kini, belum ada informasi jumlah pasti yang disumbangkan. Namun, mereka berhasil mengumpulkan jutaan dolar.

[Gambas:Video CNN]

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berisi rumus baru perhitungan upah buruh. 

Rumus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Jokowi melalui beleid itu mengatur kenaikan upah dihitung dengan menggunakan 3 variabel.

Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pada pasal 26 ayat 4 dijelaskan UMP 2024 dihitung via upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Tapi, buruh memandang aturan baru Presiden Joko Widodo tidak akan mengangkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 lebih dari 5 persen.

Lantas, bagaimana simulasi perhitungannya sehingga UMP dengan formula Jokowi tersebut tak akan naik lebih dari 5 persen?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencoba menghitungnya dengan rumus yang diberikan Jokowi. Ia mengatakan variabel yang akan digunakan nantinya adalah inflasi provinsi serta nilai indeks di kisaran 0,1-0,3.

"Kalau inflasi itu sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP di 2024 antara 3,5 persen sampai 4,5 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Angka 3,5 persen didapat jika indeks tertentunya 0,1. Sedangkan perkiraan kenaikan upah 4,5 persen berlaku apabila indeks yang dipakai 0,3.

Berikut simulasi yang digunakan Timboel:

UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)
UMP 2024= 3 + (5 x 0,1)= 3,5 persen atau UMP 2024= 3 + (5 X 0,3)= 4,5 persen

Timboel mengatakan rumus tersebut hanya mengukur kenaikan upah nominal, tetapi tidak menjamin kenaikan upah riil para buruh. Padahal, ia menilai kesejahteraan ditentukan berdasarkan upah riil.

"Upah riil menurun bila inflasi pada kebutuhan pokok buruh, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sebagainya nilainya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum tersebut," jelasnya.

"Sebagai contoh, inflasi beras sudah mencapai 5 persen sampai 7 persen lebih. Belum lagi kenaikan di sektor transportasi dan papan, seperti kontrakan rumah dan indekos yang nilainya juga di atas kenaikan UMP 2024," tutup Timboel.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah buruh di 2024 tidak akan lebih dari 5 persen jika menggunakan rumus baru Jokowi.

Mirah mengatakan kenaikan UMP 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu.

"Angka (UMP 2024) yang akan dihasilkan dengan formula yang telah dirilis melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 tidak akan lebih dari di bawah 5 persen atau 7 persen. Karena ada koefisien (indeks) tertentu," tuturnya.

Padahal, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi, di mana seharusnya bisa sampai 20 persen-25 persen.

Desainer Impian

Cerita UMKM Untung Berkat Business Development Services KPP Mampang******

Acara Business Development Services (BDS) yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan menjadi kesempatan bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempromosikan produk-produknya.

Acara yang berlangsung pada 16-17 November itu menjadi peluang bagi para pengusaha UMKM untuk meraup cuan sebanyak mungkin.

Novi, salah satu pelaku UMKM, mengatakan sangat terbantu dengan acara BDS karena produknya laku dibeli oleh para pengunjung. Ia menjual berbagai kudapan yang terbuat dari abon dan singkong.

Meski belum menghitung omzet yang diperoleh selama dua hari mengikuti eventini, ia mengaku merasa terbantu.

"Kalau (omzet) meningkat berapa kita belum bisa pastikan. Ya penjualannya alhamdulillahlah aku bilang," katanya.

Senada, Yeni, pedagang asinan buah dan sayur juga mengaku terbantu dengan acara BDS ini. Ia mendapatkan omzet Rp1 juta dari hasil penjualan kemarin (16/11).

"Lumayan ya, tapi saya enggak bawa banyak (jualan). Omzet sih kemarin sekitar Rp1 jutaan," katanya.

Kendati demikian, ia mengatakan penjualannya lebih banyak saat acara BDS sebelumnya beberapa bulan lalu. Padahal, jumlah pengunjung kali ini lebih banyak.

"Lebih ramai yang kemarin, Juli kalau enggak salah. Padahal pengunjungnya lebih banyak ini. Tapi penjualan lebih banyak kemarin. Tapi tetap lumayan," katanya.

Kepala KPP Pratama Mampang Prapatan Awang Firdaos mengatakan acara ini bertujuan untuk membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar global.

"Ini sebagai upaya jangan sampai Direktorat Jenderal Pajak hanya bertemu UMKM ketika kita hanya menerima pajak. Tapi kita ingin membina dan membangun hubungan dari hulu ke hilir. Hari ini adalah acara hulu bagaimana membina mereka," katanya.

Awang menjelaskan dalam acara BDS itu, para UMKM dibekali startegi jitu dari berbagai narasumber untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu narasumbernya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan materi mengenai permodalan. Pasalnya selama ini banyak UMKM yang mengaku kesusahan mendapatkan permodalan dari bank.

"Kami meminta BSI memberikan kisi-kisi atau skema-skema yang kira-kira paling mudah untuk mendapatkan modal bagi pelaku UMKM," katanya.

[Gambas:Video CNN]

mitos dan legenda kuno

Menaker Ingatkan Batas Pengumuman UMP 2024 Hari Ini******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan seluruh gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024paling lambat hari ini (21/11).

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 November 2023.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11).

PP 51 tahun 2023 sendiri telah ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023 lalu.

Ida pun lantas menjelaskan penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah.

Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP Nomor 51 Tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu di Jakarta.

"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 Tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademis atau pakar," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 Tahun 2023.

Pertama, kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan index tertentu yang disimbolkan dengan alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut.

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pastoral Petani

Anak Buah Airlangga Ungkap Bisnis Dulang Cuan Jelang Pemilu 2024******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yakin sejumlah sektor industri mendulang cuan saat Pemilu 2024.

Susi mengatakan siklus lima tahunan ini semestinya menjadi momentum positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat kampanye 2,5 bulan mulai 28 November (2023), pasti akan positif untuk beberapa sektor, mulai dari konveksi, percetakan, periklanan, media, kemudian transportasi, logistik, makanan minuman," ujarnya dalam Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Susi mengatakan profit di sederet sektor tersebut akan berdampak langsung pada komponen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia memprediksi PDB di sektor konsumsi akan naik 0,7 persen hingga 1 persen.

Ada juga dampak tidak langsung yang akan muncul dari ingar-bingar Pemilu 2024. Susi mengatakan efeknya akan terasa pada komponen Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT).

"Karena lembaga politik atau ormas ada di situ. LNPRT kita proyeksikan di 2023 mungkin naik 4,5 persen-5 persen dan di 2024 mestinya lebih tinggi," ramal Susi.

"Yang lain, konsumsi rumah tangga juga pasti terdorong naik. Kita berharap ada tambahan PDB di 2023 maupun 2024 (sebesar) 0,2 persen-0,25 persen, kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menegaskan perlu ada 'jualan' yang ditawarkan ketiga pasangan calon di Pilpres 2024.

Ia mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu ada kandidat yang 'berjualan' infrastruktur, kemudian di Pilpres 2019 beralih ke aktivitas hilirisasi (downstreaming).

"Dari ketiga kandidat ini jualannya apa? Karena kalau setiap kita mau dorong ekonomi, perlu ada katalis. Kalau tidak ada bahan, kita sulit juga nanti, apa pendorongnya di 2024 ke depan?" tutur David.

Ia juga mengomentari dana pemilu yang sangat besar, mulai dari 'menjaga suara' di tingkat desa hingga pusat. Selain itu, ada pengeluaran yang tak kalah jumbo dari para paslon untuk iklan.

"Jadi yang penting di sini antara produktivitas dan peredaran uangnya. Kalau jumlah uang beredar meningkat, tapi produktivitas menurun, tentu akan berpengaruh ke inflasi. Apalagi produktivitas menurun dan barangnya banyak dari luar, ini juga tambahan tekanan untuk inflasi karena ada tekanan tambahan dari kurs," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]