janda4d rtp 155Jutaan kata 379149Orang-orang telah membaca serialisasi
《rumus pola gacor olympus》
Tarif Ojol Bakal Diputuskan Gubernur, Tak Lagi Menhub******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyesuaian tarif ojel daring (ojol) akan diputuskan oleh gubernur di masing-masing wilayah.
Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
"Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas biaya jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/11).
Dalam revisi beleid itu nantinya formula perhitungan biaya jasa akan diatur oleh menteri perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan biaya jasa batas atas dan batas bawah.
Selanjutnya, besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah tersebut akan diputuskan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.
Kemudian, Kemenhub bersama-sama dengan gubernur akan melakukan sosialisasi pedoman penghitungan dan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah.
Lihat Juga :5 Provinsi dengan Gaji Tertinggi, Meski Kenaikan UMP Biasa-biasa Saja |
"Besaran biaya jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya oleh gubernur. Penyesuaian PM ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.
Selain itu, terdapat pula perubahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken pada 7 September 2022 lalu.
Revisi tertuang dalam KP Nomor 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022 yang diantaranya berisi tentang ketentuan perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.
Perusahaan aplikasi juga dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen berupa: asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantuan lainnya.
Kendati demikian, perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator.
Laporan itu berupa dashboardsistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas biaya penunjang 5 persen, data operasional jumlah mitra pengemudi, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang masuk kategori big five.
[Gambas:Video CNN]
Susi Singgung Program Bagi******Jakarta, CNN Indonesia--
Mantan Menteri Kelalutan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyinggung soal rencana Kementerian ESDM dalam program bagi-bagi rice cookergratis untuk masyarakat yang membutuhkan anggaran dana Rp300 miliar.
Dalam akun Twitternya, Susi menilai alih-alih digunakan untuk bagi-bagi rice cooker, sebaiknya alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah dengan 6 ruang kelas baru, atau menggratiskan tagihan listrik masyarakat kurang mampu selama satu tahun.
"Dearest Ibu, Please ask them to change it into building 30 school with 6 new classroom. There are many school building in very bad condition. Or free thousand from one year electricity bill. So they can use their money for something else," tulis Susi dalam akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu (30/11).
[Gambas:Twitter]
Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan anggaran program bagi-bagi rice cooker senilai Rp300 miliar masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Dadan mengatakan hal itu menjadi salah satu kendala dalam rencana program bagi-bagi penanak nasi listrik (PNL) atau rice cooker.
"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," kata Dadan kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikfinance, Selasa (29/11).
Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.
[Gambas:Video CNN]
Buruh soal Kenaikan UMP DKI: Tak Layak, Akan Selalu Miskin******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menolak kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen. Presiden Aspek Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP jauh dari kelayakan hidup buruhyang tinggal di Jakarta.
Menurut Mirah, jika kenaikan UMP masih jauh dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, buruh akan selalu berada dalam kehidupan yang miskin.
"Alasan penolakan karena angka tersebut masih sangat jauh dari kata layak untuk biaya hidup seorang buruh yang tinggal di Jakarta. Artinya, buruh akan selalu miskin dan tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya," tutur Mirah lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).
Lihat Juga :Buruh Kecam Heru Budi soal UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen |
"Aspek Indonesia mendesak Pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk berani menerbitkan Surat Keputusan Gubernur yang baru untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022," ucapnya.
Mirah meminta agar Surat Keputusan Gubernur yang baru perlu segera diterbitkan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja.
Lihat Juga :Daftar Terupdate UMP 2023 di 34 Provinsi |
Apalagi, rekomendasi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 10,5 persen telah disampaikan oleh unsur serikat pekerja dalam sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada Selasa (22/11) di Balai Kota DKI Jakarta.
Mirah juga meminta kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk melihat langsung ke masyarakat dan mengetahui sulitnya kehidupan buruh jika kenaikan upah terus ditekan. Ia menyebut SK Gubernur tersebut tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan sampai kehilangan kepekaan dan kehilangan empati, ketika menerbitkan keputusan yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas," tegasnya.
Diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah mengungkapkan besaran UMP 2023 mempertimbangkan usulan Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11) yang dihadiri oleh berbagai pihak berkepentingan.
[Gambas:Video CNN]
Label:asik77、gacor slot jp、ayowd
Terkait:cara pinjam uang di ammana、limit kredivo pertama kali、pracmaticid、banyak rupiah pinjol ilegal、slot bonus 200 di depan 2022、kakek zeus merah、pinjaman online paling mudah、slot online terpercaya、kangenslot、pinjol yang legal
bab terbaru:jingga88(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《rumus pola gacor olympus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,infini88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rumus pola gacor olympus》bab terbaru。