petir88

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Batal Dibeli Suami Puan, Saham TAXI Dijual Peter Sondakh ke Publik******

PT Rajawali Corpora milikPeter Sondakh menjual seluruhsaham milikinya sebesar 10,7 persen di PT Ekspress Transindo Utama Tbk (TAXI) kepada publik.

Sebelumnya, isu yang gencar beredar saham TAXI Ekspress bakalan diakuisisi suami Puan Maharani, Happy Hapsoro, melalui PT Basis Utama Prima (BUP) sebanyak 2,2 miliar saham atau setara 35 persen.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (8/2), PT Rajawali Corpora telah melepas kepemilikannya yang terdiri dari 1,09 miliar lembar, dengan harga 3,90 per saham melalui transaksi pada 10-12 Januari 2023.

Sedangkan kepemilikan publik di TAXI bakal bertambah, dari sebelumnya hanya 61,38 persen atau 6,27 miliar lembar menjadi 72,08 persen atau 7,36 miliar lembar saham.

Laporan penjualan saham tersebut disampaikan oleh Abed Nego dan Rizki Indrakusuma selaku Direktur PT Rajawali Corpora kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

[Gambas:Video CNN]

Berdasarkan laporan kepemilikan saham per Januari 2023, pemegang saham TAXI lainnya adalah Zico Trust LTD sebanyak 22,39 persen atau 2,28 miliar lembar, dan Asuransi Multi Artha Guna Tbk sebanyak 5,53 persen atau 565,46 juta lembar saham. Tidak ada nama perusahaan suami Puan di daftar tersebut.

PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) atau Express group adalah operator taksi di Indonesia yang telah beroperasi sejak 1989. Perusahaan ini menyediakan tiga layanan bisnis, yaitu taksi reguler, taksi premium, dan penyewaan mobil.

[Gambas:Video CNN]

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******

Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.

Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.

Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.

Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.

Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).

Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.

Pertempuran pencuri

Pupuk Kaltim Pastikan Gas Bumi untuk Pabrik Urea di Papua Barat Aman******

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) memastikan pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat aman.

Hal ini menyusul penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk jual beli gas bumi antara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) di Sheraton Surabaya.

GOKPL merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang energi yang memiliki potensi sumber daya gas bumi yang cukup besar.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyambut baik penandatangan HoA ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung pembangunan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat.

"Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya penambahan potensi produksi gas di Lapangan Asap, Merah dan Kido wilayah Kasuri Papua Barat. Gas ini diperuntukkan untuk membangun satu pabrik pupuk di Papua," kata Arifin Tasrif, Rabu (8/2).

Arifin juga berharap HoA antara Genting Oil dan Pupuk Kalimantan Timur selalu memberikan nilai tambah. "Berkontribusi kepada penerimaan negara di masa mendatang untuk kemakmuran masyarakat kita," ujar Arifin.

Sementara Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya pembangunan pabrik pupuk urea di Papua Barat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah Indonesia. Yang kemudian diamanatkan kepada PKT.

"PKT tentunya siap melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan. Kita harapkan dengan kerja sama ini, nantinya dapat dipastikan bahwa pasokan gas bumi aman guna memenuhi kebutuhan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat.

Menurut dia, pembangunan Pabrik Papua Barat ini menjadi langkah besar yang sudah ditargetkan PKT dalam fase pertumbuhan 40 tahun kedua.

"Insyaallah, pada HUT ke-50 nanti, pengantongan perdana Urea di kawasan industri ini bisa terealisasi," ujar Rahmad Pribadi.

Mengingat gas bumi merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam industri petrokimia dan pupuk, kata dia, maka kerja sama antara PKT dan Genting Oil ini tentunya akan membantu memastikan stabilitas dan keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri.

"Kami harapkan pembangunan pabrik ini akan menjadi salah satu penopang kemandirian pupuk dalam negeri dan memastikan tercapainya ketahanan pangan nasional," tambah Rahmad.

Foto: PT Pupuk Kaltim

Proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat ini nantinya akan memiliki kapasitas produksi pupuk Urea sebesar 1,15 juta ton dan 660 ribu ton untuk Amoniak.

Ini merupakan salah satu pengembangan di fase kedua pertumbuhan PKT, yang ditarget mampu terealisasi dalam lima tahun ke depan. Melalui proyek pembangunan ini juga diharapkan bisa membawa PKT menempati peringkat atas Pabrik Pupuk Urea di Asia Pasifik.

General Manager Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., Ngakan Ketut Nurcahya Sentanu menyampaikan, kerja sama ini merupakan kerja sama yang baik untuk mendukung program pemerintah.

"Kami menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam mendukung proyek strategis nasional di Papua. Tentunya kami berharap dari kerja sama ini nantinya bisa menjadi salah satu bagian yang menyukseskan terjadinya proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat ini," ujarnya.

"Kami berharap juga target-target yang sudah ada bisa berjalan dengan baik dan pasokan gas untuk pabrik di Papua Barat ini bisa tercukupi," katanya.

Ayah anak itu menempel padaku

362 Sektor Terkoreksi, IHSG Ditutup Loyo ke 6.880******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.880 pada Jumat (10/2). IHSG  melemah 17,03 poin atau minus 0,25 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9.486 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17.048 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 162 saham menguat, 362 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB melemah 0,25 persen di level Rp15.134 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak merah. Indeks S&P 500 melemah di 0,88 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun melemah 1,02 persen. Termasuk indeks NYSE Composite minus 0,67 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas merah. Hanya indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat plus 0,31 persen. Sementara, indeks Kospi di Korea Selatan ikut melemah 0,48 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah di 2,06 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak hijau. Indeks DAX di Jerman menguat 0,72 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,33 persen. Serupa, indeks CAC 40 di Prancis juga bangkit dengan persentase 0,96 persen.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Masih Merugi, News Corp Bakal PHK 1.250 Pekerja******

Perusahaan media dan penerbitan asal Amerika Serikat News Corpakan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 1.250 karyawan atau 5 persen dari jumlah total pekerja.

Perusahaan milik Rupert Murdoch itu melakukan PHK setelah merugi imbas penurunan kinerja dari seluruh bisnisnya.

Perusahaan juga mengatakan telah mengeluarkan US juta untuk bergabung dengan Fox Corp. Namun, rencana itu dibatalkan oleh Rupert Murdoch.

"Lonjakan suku bunga dan inflasi akut berdampak nyata pada semua bisnis kami," kata Chief Executive Robert Thomson seperti dikutip dari CNN Business, Jumat (10/2).

Untuk mengatasi perlambatan, Thomson mengatakan ada sejumlah inisiatif yang sedang dilakukan, termasuk PHK. PHK akan dilakukan di semua bisnis dan menghasilkan penghematan tahunan minimal US0 juta.

Pendapatan iklan News Corp pada kuartal II 2022 lalu turun 10,6 persen menjadi US4 juta.

Sementara, saham perusahaan turun hampir 3 persen dalam perdagangan diperpanjang Kamis (9/2) lalu.

[Gambas:Video CNN]