daftar slot maxwin

Masuk ke filmnya

Starbucks Digugat atas Tuduhan Pembohongan Publik******

Starbucks digugat atas tuduhan pembohongan publik terkait sumber kopi dan teh yang diduga dari perkebunan pelanggar hak asasi manusia (HAM).

National Consumers League mempermasalahkan klaim komitmen Starbucks pada 100 persen sumber kopi dan teh yang etis. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/1) waktu setempat.

"Pada setiap kantong kopi dan setiap kotak K-cup yang ada di rak toko, Starbucks mengatakan kebohongan kepada konsumen," kata CEO National Consumers League Sally Greenberg, dikutip dari CNN, Kamis (11/1).

Mereka menuding Starbucks mengambil biji kopi dan teh dari perkebunan pelanggar HAM. Pelanggaran tersebut mencakup kerja paksa, mempekerjakan anak, hingga pelecehan seksual.

Greenberg mengambil contoh kasus di Brasil pada 2022 lalu. Di negara tersebut, pemasok Starbucks dilaporkan atas tuduhan perbudakan, bahkan perdagangan lebih dari 30 pekerja migran secara ilegal.

Seorang juru bicara Starbucks mengatakan perusahaan bakal melawan tuduhan tersebut.

"Kami sangat serius menanggapi tuduhan seperti ini dan secara aktif terlibat dengan peternakan untuk memastikan mereka mematuhi standar kami," tegas pihak Starbucks.

"Setiap rantai pasok harus menjalani verifikasi ulang secara berkala. Kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra bisnis kami demi memenuhi harapan yang dirinci dalam pernyataan hak asasi manusia global kami," sambung perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Xuan kembali

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

gadis perunggu di sebelah

Profil PT TMI yang Disebut Anies 'Ordal' Prabowo di Proyek Alutsista******

PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) disebut calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedansebagai orang dalam (ordal) di proyek Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Tuduhan itu disampaikan Anies dalam debat ketiga capres. Ia mulanya bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal hubungan standar etika pemimpin negara dengan kemampuan menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Tapi, standar etika itu menurutnya telah runtuh oleh keberadaan orang dalam di proyek Alutsista dan Food Estate.

Tak hanya soal industri pertahanan, Anies juga mengkritik orang dalam lainnya di lingkaran Prabowo. Menurutnya, pelaksanaan proyek lumbung pangan alias food estateyang salah satunya dikomandoi Kemenhan juga ada orang dalamnya.

Meski begitu, Prabowo menegaskan apa yang disampaikan Anies adalah keliru. Ia mengaku siap buka-bukaan dengan Anies soal TMI hingga food estateyang dituding ada permainan orang dalam.

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lantas, siapa sebenarnya PT TMI yang disebut Anies sebagai orang dalam di proyek Alutsista dan bagaimana keterlibatannya dalam proyek itu?

Berdasarkan situs resmi perusahaan, PT Teknologi Militer Indonesia mendeskripsikan diri sebagai platform strategis dalam hal teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional.

"Serta integrator untuk sistem manajemen tempur yang mewujudkan pengembangan teknologi militer tingkat lanjut," tulis pernyataan di situs TMI, dikutip Senin (8/1).

Perusahaan yang berkantor di Cilandak, Jakarta Selatan ini menawarkan setidaknya empat produk utama. Ada sistem pertahanan laut, udara, darat, serta inovasi dan teknologi.

TMI mempunyai visi, yakni menjadi yang terdepan dalam manajemen teknologi militer serta penyedia solusi untuk berbagai kebutuhan misi berbasis teknologi dan perangkat lunak. Untuk mewujudkannya, mereka punya tiga misi utama.

Pertama, merancang alutsista untuk keandalan sistem pertahanan negara. Kedua, mengeksekusi kebijakan dan program pemerintah, khususnya terkait Kementerian Pertahanan, dalam kemandirian membuat Alutsista.

Ketiga, menjadi mitra terpercaya dan terkemuka untuk menghadirkan solusi.

Mereka juga mencantumkan beberapa mitra perusahaan. Bahkan, ada 4 dari 5 BUMN pertahanan yang mereka klaim pernah bekerja sama dengan perusahaan, yaitu PT LEN Industri (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero).

Akan tetapi, laman resmi perusahaan tidak mencantumkan siapa saja orang-orang di balik PT Teknologi Militer Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Benarkah tuduhan Anies soal ordal di Kemenhan?

Nama PT TMI mencuat pada 2021 lalu setelah rencana utang asing untuk pembelian senjata oleh Kemenhan. Perusahaan diduga terlibat dalam belanja alutsista senilai US4,99 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.

Selain rancangan peraturan presiden yang bocor ke publik, ada juga surat dari Menhan Prabowo. Isi surat tersebut menunjuk PT TMI menjadi pengelola program tersebut.

PT TMI adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Ini dulunya Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan.

Lalu, dalam dokumen PT TMI yang diperoleh CNNIndonesia.com tercatat lima nama kader Partai Gerindra menduduki berbagai jabatan penting di perusahaan tersebut. Mereka, antara lain Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo.

Akan tetapi, PT TMI membantah keterlibatan perusahaan dalam rencana Kemenhan memborong alutsista senilai seribu triliun rupiah tersebut. Mereka mengatakan tak mendapat satupun kontrak dari Kemenhan.

Di lain sisi, Menhan Prabowo sempat dipanggil Komisi I DPR RI untuk menjelaskan kegaduhan ini. Ia juga membantah peran TMI yang disinyalir sebagai makelar.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat itu mengatakan Prabowo menjamin PT TMI tidak akan menjadi broker proyek Rp1,7 kuadriliun itu. Prabowo mengklaim perusahaan tersebut hanya akan menjadi konsultan.

"Tadi juga kami tanyakan terkait apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan. Menhan mengatakan tidak ada, (PT TMI) kebetulan orang yang sudah pensiun dan para pakar," ujar Effendi pada Juni 2021, dikutip dari Antara.

Effendi mengatakan Prabowo mengaku hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra yang menjabat sebagai komisaris di PT TMI. Menurut Prabowo, para kader partainya itu menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

"Kita konfirmasi juga, apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak. Ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar, jadi tidak ada kaitan,"tandasnya.

Dunia monster

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

Ji Youjiang Yuchu

KAI Evakuasi Penumpang Korban Tabrakan Kereta di Cicalengka******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) saat ini tengah mengevakuasi para penumpang yang menjadi korban tabrakan KeretaApi (KKA) antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng - Bandung dan Commuterline Bandung Raya di km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur - Stasiun Cicalengka pada Jumat (5/1) pukul 06.03 pagi.

"KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya evakuasi kepada para penumpang di 2 KA yang mengalami musibah tersebut," kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (5/1) ini.

Tabrakan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng - Bandung dan Commuterline Bandung Raya terjadi di km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur - Stasiun Cicalengka pada Jumat (5/1) pukul 06.03 pagi.

"Jalur rel antara Haurpugur - Cicalengka untuk sementara tidak dapat dilalui akibat kecelakaan tersebut," kata Agus.

Agus mengatakan selain mengevakuasi penumpang, KAI juga melakukan upaya evakuasi 2 rangkaian kereta api dan memperbaiki jalur rel yang mengalami kerusakan.

"Bagi perjalanan KA-KA yang akan melintas di wilayah Haurpugur - Cicalengka, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain," katanya.

Ia mengatakan KAI juga akan melakukan investigasi bersama KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

[Gambas:Video CNN]

Tim bayi lucu dari kiamat

Pebisnis Spa Protes Pajak Hiburan 40 Persen Bakal Matikan Usaha******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan para pengusaha spadi keberatan dengan adanya kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen.

Bisnis spa masuk dalam kategori hiburan sehingga bakal dipajaki 40 persen.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi Senin (8/1).

Menurutnya, pemerintah terburu-buru menaikkan pajak hiburan dari sebelumnya 15 persen, tiba-tiba naik menjadi 40 persen. Hal ini membuat kaget para pebisnis spa.

"Masa dari 15 persen sampai 40 persen? Ini kalau kenaikan, iya, pelan-pelan ojo kesusu. Jangan ngagetin usaha dan itu akan membunuh usaha. Kita kan baru recovery, baru sembuh dari 2,5 tahun pandemi Covid," ucapnya.

Ia menilai kebijakan ini bakal membuat bisnis spa bangkrut. Pasalnya, bagaimana usaha pijat ini bisa bertahan jika pajak akan menggerogoti pemasukan.

"Bagaimana usaha tumbuh dan berkembang kalau bayar tax-nya 40 persen? Operasional cost 60 persen dan bayar tax 40 persen, bagaimana bisa hidup?" ungkapnya.

Oleh karena itu, PHRI mendesak pemerintah meninjau ulah besaran tarifnya agar bisnis spa bisa tumbuh, bukan malah tutup.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, spa bakal dipungut pajak sebesar 40 persen.

Mengacu perda itu, pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan ditetapkan sebesar 10 persen. Namun, pajak hiburan khusus tarif jasa mandi uap atau spa, diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, dipungut paling rendah 40 persen per 1 Januari 2024.

[Gambas:Video CNN]