petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pengajuan kta danamon online

maxwin89 452Jutaan kata 166804Orang-orang telah membaca serialisasi

《pengajuan kta danamon online》

Longsor di Kaloran Temanggung, satu korban meninggal******

Longsor di Kaloran Temanggung, satu korban meninggal
Seorang petugas BPBD memeriksa rumah yang rusak akibat longsor di di Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (27/1/2024). ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Temanggung/aa.
Korban meninggal tertimpa bangunan rumah dan longsoran tebing
Temanggung, Jateng (ANTARA) - Longsor yang terjadi di Dusun Delen, Desa Tleter, Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengakibatkan seorang korban meninggal dunia atas nama Sangit Rubini (76).

Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Toifur Hadi, di Temanggung, Sabtu, menyampaikan hujan deras disertai dengan angin selama tiga jam mengakibatkan longsor di daerah tersebut.

Ia menyampaikan tebing belakang rumah milik Siamin longsor sehinga menimpa dapur dari menimbulkan korban jiwa atas nama ibu Sangit Rubini.

"Korban meninggal tertimpa bangunan rumah dan longsoran tebing," katanya.

Tebing setinggi empat hingga enam meter longsor menimpa rumah tersebut. Pertolongan kepada korban bencana pada pukul 20.00 WIB dan ditemukan Sangit Rubini dalam keadaan meninggal dunia.

Ia menuturkan masyarakat langsung mengevakuasi korban yang meninggal dunia dan kemudian dimakamkan tadi malam.

Material longsor belum tertangani karena tanah masih labil, dan rencana hari ini akan dibersihkan oleh masyarakat.

Baca juga: Bupati Temanggung minta masyarakat tetap waspada longsor
Baca juga: BPBD Temanggung antisipasi potensi longsor jelang masa mudik Lebaran
Baca juga: Jalan Yogyakarta-Semarang tertutup longsor di Kabupaten Temanggung

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU******

Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dipakaikan jaket oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (ketiga kanan) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (kanan) disaksikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (ketiga kiri) dan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (kiri) saat kegiatan serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Methan menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebanyak lima unit pesawat C-130 J-30 Super Hercules dan delapan unit helikopter H225M untuk TNI AU, dan empat helikopter A5 550 Fennec untuk TNI AD, dan delapan unit helikopter Panther AS565 MBE untuk TNI AL. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwapri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan simbolis pesawat transport berat C-130J-30 Super Herculesdari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu. Penyerahan pesawat dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

"Ya tadi kita menyaksikan dilakukan penyerahan pesawat C-130J Super Hercules. Ini adalah pesawat angkut yang telah dipesan, dan penting sekali baik untuk keperluan perang maupun non-perang," kata Jokowi.

Ia mengatakan pesawat Super Herculesini sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia yang memiliki cukup banyak landasan pendek. "Kadang airport-nya hanya runwaypendek, bisa didarati Super Herculesini, dan bisa terbang 11 jam nonstop," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Masyarakat wajib berhitung sebelum gadai sertifikat tanah

Pesawat Super Herculesini merupakan pesawat keempat dari lima pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada pesawat angkut TNI AU.

Pesawat angkut berat C-130J-30 Super Herculesdengan nomor registrasi A-1344 dengan warna abu-abu polos ini diterbangkan ke tanah air dari pabrik Lockheed Martin Global di Marietta, Georgia, Amerika Serikat, pada 16 Januari 2023 dan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada 22 Januari 2024.

Penerbangan beranting pesawat C-130J-30 Super Hercules yang sudah diberi nomor registrasi A-1344 dari Marietta ke tanah air dipimpin oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Alfonsus Fatma Astara Duta, didampingi Kasiopslat Disops Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Mayor Pnb Chandra Danang Jaya, dan Kaflight Line 1 Flighthar Skadud 31 Kapten Tek Barry Yoga Patria.

Sejumlah personel ahli dari Lockheed Martin turut serta dalam perjalanan ini yaitu Richard Anthony, John Justin, Rolland Mark, dan Robert John.

Berdasarkan informasi yang diterima, dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan pertahanan udara Indonesia, Kementerian Pertahanan telah berhasil menyelesaikan program pengadaan lima pesawat C-130J-30 Super Hercules.

Pengadaan ini merupakan langkah strategis yang diambil Prabowo untuk memperkuat TNI AU, khususnya di bidang transportasi taktis, sedangkan perencanaan pengadaan Super Hercules ini telah dilaksanakan pada saat Kepala Staf TNI AU (waktu itu) Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan SPAM Semarang Barat untuk suplai air bersih

Pengadaan lima pesawat produksi Lockheed Martin Global Inc, USA ini meliputi suku cadang, dukungan darat serta program pelatihan, baik untuk penerbang maupun teknisi. Total jumlah personel yang melaksanakan program pelatihan sebanyak 58 orang terdiri dari 12 penerbang, 40 teknisi dan enam load master.

Pesawat C-130J-30 Super Herculesmerupakan pesawat terbaru dan tercanggih di kelasnya dengan menggunakan teknologifull-glass cockpit dan mesin Rolls Royce AR2100D3 Turboprop dengan kecepatan mencapai 410 mil laut per jam atau 356 knot.

Pesawat C-130J-30 Super Herculesdipilih Kementerian Pertahanan karena sangat efektif untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan banyak runwaypendek.

C-130J-30 Super Herculesmampu terbang selama 11 jam nonstop serta lepas landas dan mendarat pada landas pacu yang pendek, memiliki bobot maksimal lepas-landas 164.000 lbs, lebih unggul dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu C-130-H Herculesyang memiliki bobot maksimal lepas-landas155.000 lbs.

Pesawat ini merupakan pesawat ke empat dengan nomor registrasi A-1344 dari lima pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk TNI AU.

Pesawat kelima (A-1342) rencananya akan tiba pada April 2024. Sedangkan tiga pesawat sebelumnya telah diserahkan kepada TNI AU yakni pada 6 Maret 2023 (A-1339), 22 Juni 2023 (A-1340), dan 3 Agustus 2023 (A-1343).

Selain pesawat C-130J-30 Super Hercules, pada kesempatan itu Prabowo juga secara simbolis menyerahkan hasil peremajaan helikopter Fennecdan suku cadangnya kepada TNI AD yang diterima oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta hasil peremajaan dan suku cadang kritis helikopter AS 565 MBe Pantherkepada TNI AL yang diterima oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Dalam kesempatan tersebut digelar empat unit pesawat C-130J-30 Super Herculesdan empat unit helikopter Fennechasil peremajaan. Sedangkan helikopter AS 565 MBe Panther​​hasil peremajaan yang berjumlah delapan unit hanya digelar tiga unit karena yang lainnya sedang digunakan dalam misi operasi dan pemeliharaan rutin.

Selain itu, turut pula digelar empat dari delapan unit helikopter H225M CaracalTNI AU yang telah diserahkan Prabowo pada 1 Desember 2023.

Baca juga: Presiden ingin pastikan KIS/BPJS Kesehatan bermanfaat bagi rakyat

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara hutang shopee

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
kode alam ikan lele
bonanza77
gabung slot
cumi4d
slot jackpot besar
hercules99
bima88
cara dapat uang sejuta sehari
joker123 slot demo pragmatic
Daftar isi semua bab
Bab 1 01 togel
Bab 2 gemilang77
Bab 3 topslot88
Bab 4 bo gacor maxwin
Bab 5 slot terbaru online
Bab 6 syarat pengajuan pinjaman di kredivo
Bab 7 bandar slot gacor
Bab 8 rtp slot gacor
Bab 9 asia76 slot
Bab 10 slot malam gacor
Bab 11 ug234
Bab 12 ravaslot
Bab 13 situs gacor subuh hari ini
Bab 14 cara mengatasi terjerat pinjol
Bab 15 viral168
Bab 16 prediksi togel akurat
Bab 17 website slot terbaik
Bab 18 hago dapat uang
Bab 19 azkabet
Bab 20 trik bermain judi bola parlay
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2012bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Senjata kekaisaran

4d asia slot
KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) menerima penghargaan dari Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri (kiri) saat acara Pelantikan Serentak KPPS dan Penganugerahan Rekor MURI di Merlynn Hotel, Jakarta, Kamis (25/1/2024). KPU serentak melantik sebanyak 5.741.127 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Indonesia secara daring, serta melakukan penanaman 5.709.898 bibit pohon pada seluruh KPPS yang kemudian mendapatkan tiga penghargaan MURI dari kegiatan tersebut. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

gacor sekarang
Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) menyampaikan keterangan pers di Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Kamis (25/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/am.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024 

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

43 togel
PN Jaksel benarkan Firli kembali daftarkan praperadilan
Arsip foto - Mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
Jakarta (ANTARA) - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto membenarkan telah menerima pendaftaran kembali gugatan praperadilan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

“Bahwa benar ada permohonan praperadilan yang didaftarkan kembali oleh Komjen Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari kemarin,” kata Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Permohonan praperadilan itu, kata Djuyamto, telah ditindaklanjuti oleh PN Jaksel dengan menunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara serta jadwal sidang pertama.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Estiono,” kata Djuyamto.

Kemudian, untuk persidangan awal yakni mendengarkan gugatan pemohon dijadwalkan pekan depan.

“Sidang pertama Selasa tanggal 30 Januari 2024,” ujarnya.

Baca juga: Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri

Sebelumnya, Firli Bahuri telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka.

Gugatan Praperadilan tersebut telah diputus oleh PN Jaksel pada Selasa (19/12). Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan purnawirawan Polri tersebut.

"Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa.

Imelda mengatakan penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga, status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Firli ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati
Baca juga: Firli ditanyai 13 pertanyaan selama pemeriksaan 3 jam

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

malam yang rusak

rtp magnum188
KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) menerima penghargaan dari Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri (kiri) saat acara Pelantikan Serentak KPPS dan Penganugerahan Rekor MURI di Merlynn Hotel, Jakarta, Kamis (25/1/2024). KPU serentak melantik sebanyak 5.741.127 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Indonesia secara daring, serta melakukan penanaman 5.709.898 bibit pohon pada seluruh KPPS yang kemudian mendapatkan tiga penghargaan MURI dari kegiatan tersebut. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

teramat

slot 0
Pakar: Cawapres belum bahas perempuan dalam pembangunan berkelanjutan
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (tengah) menyampaikan pandangannya di hadapan dua cawapres lainnya Mahfud MD (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Pusat Studi Agama, Lingkungan dan Perubahan Iklim, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Maila Dinia Husni Rahiem menyatakan bahwa ketiga calon wakil presiden (cawapres) belum membahas pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. "Pada debat, para cawapres tidak secara tegas menyoroti peran penting perempuan dalam melestarikan lingkungan dan partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait lingkungan. Ini terlihat baik dalam paparan program awal maupun dalam tanggapan terhadap pertanyaan khusus mengenai peran perempuan dalam masyarakat adat," ujar Maila saat dihubungi di Jakarta, Senin. Pada debat cawapres yang dilaksanakan Minggu (21/1), moderator membacakan pertanyaan dari panelis kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud Md bahwa sejak 2014, terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Tanggapan dari para cawapres terhadap masalah ini bervariasi, Mahfud mengusulkan penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpegang pada prinsip bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang boleh ditinggalkan, sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti perlunya keterlibatan pengusaha dan UMKM lokal, dengan fokus pada pencarian titik tengah dan keseimbangan dalam pengembangan industri. Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta ini juga menyebutkan, yang menjadi catatan adalah ketiga pasangan calon tidak secara eksplisit menegaskan mengapa partisipasi perempuan sangat penting dalam kebijakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan energi. "Seharusnya, para calon wakil presiden dapat lebih merinci dan menjelaskan pentingnya perempuan dalam aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, program-program mereka dapat menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi kontribusi perempuan dan kebutuhan perempuan dan anak secara lebih efektif," ucapnya. Menurutnya, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, pertama yakni perempuan dan anak-anak cenderung menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perubahan iklim. "Mereka secara khusus lebih rentan terkena dampak buruk dari kemiskinan, diskriminasi, serta konsekuensi negatif perusakan lingkungan dan masalah lingkungan lainnya. Dengan akses terbatas pada sumber daya ekonomi dan sosial, perempuan seringkali menemukan tantangan lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk dampak dari perubahan iklim dan degradasi lahan," tuturnya. Untuk itu, lanjut dia, pengembangan kebijakan yang secara spesifik mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak tidak hanya vital untuk mengurangi ketidaksetaraan, tetapi juga krusial dalam mempromosikan peningkatan kesejahteraan mereka. "Perempuan dan anak-anak, memiliki hak asasi yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, memerlukan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka secara adil dan inklusif. Namun, sering terjadi kekurangan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam sektor lingkungan," paparnya. Kondisi tersebut, kata dia, seringkali menimbulkan kekhawatiran, mengingat perempuan masih berhadapan dengan tantangan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, yang mencakup isu-isu khusus seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, pendidikan anak, dan keamanan pangan. "Melibatkan perempuan secara substansial dalam proses pembuatan kebijakan penting untuk memastikan bahwa isu-isu penting ini terwakili dan diatasi dengan tepat dalam pembentukan kebijakan," ujar dia.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Pengamat: Ide dari ketiga cawapres jadi penyemangat sektor pertanian

Baca juga: Pengamat: Ketiga cawapres berkomitmen untuk jalankan transisi energi

Baca juga: Indef: Cawapres perlu pahami tujuan akhir pembangunan berkelanjutan

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi penulis di Azeroth

pinjol aman bunga rendah
Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata
Menko Airlangga saat menyampaikan sambutan Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa (23/1/2024). ANTARA/Bayu Saputra.
pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata.

"Pemerintah sedang mengkaji (insentif) PPh nya, PPh untuk sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini salah satu yangrecover-nya paling lambat saat pascaCOVID-19, dan tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover," kata Menko Airlangga saat konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga mengungkap insentif tersebut nantinya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen.

"Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh," ujarnya.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan kembali terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen.

Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.

Hal ini telah ditegaskan oleh Mendagri melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Wali Kota.

Dengan demikian, kata Airlangga, berdasarkan ketentuan yang ada Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hiburan.

Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Undang-undang HKPD pasal 101 itu memberikan kesempatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan dalam undang-undang HKPD, jadi bisa memberikan insentif di bawah 70 persen," jelas Airlangga.


Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan pajak hiburan untuk pengendalian kegiatan tertentu
Baca juga: Asosiasi dan pengusaha industri hiburan adakan rapat dengan Airlangga

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024