situs tergacor sedunia 221Jutaan kata 686001Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gila gacor》
KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******
"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.
Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD
Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo
Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.
Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.
Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD
Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.
Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.
Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar
Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.
Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.
KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.
Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono******
"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini,"Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah jenis Ford Mustang GT dan tujuh bidang tanah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
PPLN Tokyo siapkan 3.500 surat suara bagi pemilih dalam daftar khusus******
DPK adalah daftar warga yang memiliki hak pilih, tetapi belum terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kalau ditambah surat suara yang RTS (return to sender) itu mencukupi karena kita memiliki sekitar 3.000 dan surat suara cadangan 500,” kata anggota PPLN Tokyo Makmur Lubis di lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Tokyo, Minggu.
Dia menjelaskan surat suara RTS merupakan surat suara yang telah dikirimkan kepada calon pemilih melalui pos kemudian kembali lagi ke PPLN Tokyo karena penerima tidak lagi tinggal di alamat tersebut, pindah negara, atau sudah kembali ke Indonesia.
“Sudah ada ketentuan dari PKPU, kami (bisa) menggunakan surat suara return to sender. Ada surat pos yang kami kirim tapi tidak ada orangnya. Jadi untuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPK itu akan kami tangani dengan surat suara itu,” katanya.“DPK ini mereka yang belum mendaftar di pos mana pun,” katanya.
Pemilih dalam DPK bisa memilih pada waktu tertentu. Di TPS Tokyo, pemilih DPK baru diperbolehkan menggunakan hak suaranya mulai pukul 16.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.
Makmur menyebutkan bahwa sudah 200 DPK yang mendaftar hingga pukul 13.00 waktu setempat.
“Yang kami tangani (pemilih) DPK yang sudah lama tinggal di Jepang. Dari mana? Dari kartu izin tinggalnya di Jepang. Itu salah satu cara kami mengklarifikasi,” katanya.
Pemungutan suara di Jepang dilakukan dalam dua metode: TPS dan melalui pos.
Makmur mengatakan hanya ada satu atau dua orang yang meminta ganti surat suara karena dinilai rusak dan khawatir suaranya tidak terhitung.
“Belum rusak, tapi takut dianggap rusak karena kemungkinan kita terima dari Indonesia dalam keadaan terlipat,” katanya.
WNI di Jepang memberikan suaranya untuk Pemilu 2024 pada Minggu (11/2) di TPS yang berlokasi di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Penghitungan suara akan dilakukan pada 14 Februari mendatang.
Berdasarkan data PPLN Tokyo, di Jepang ada 29.434 pemilih warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan. Pemilih yang mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, dan lewat pos 26.587 orang.
Baca juga: Dubes serukan WNI di Jepang gunakan hak suara di Pemilu 2024
Baca juga: WNI di Jepang hari ini mencoblos di TPS
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Label:cara daftar shopee pinjam、v88togel、klik4a
Terkait:cara mengaktifkan akun kredivo、coinmpo、88 net baru、pinjol paling murah、rtp indobet、pinjaman cepat cair tanpa ribet、slot banyak menang、gerakan99、pinjaman dana tunai kredivo、pinjam uang akulaku ke dana
bab terbaru:garuda999(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024
Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun laluJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern demi pemerataan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024
《slot gila gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek erek boncenganHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gila gacor》bab terbaru。