trik slot pragmatik

catatan pembunuhan bardik

mivius88

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Benua Kelaparan

persyaratan pinjaman online

Konsultan Properti Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bebani Bisnis Hotel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.

"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.

"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.

Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.

Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

Lihat Juga : Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Dinilai sindrom kiamat

eurutogel

Pengendara motor tewas setelah bertabrakan dengan truk di Cengkareng******

Saat hendak memutar balik, tertabrak kendaraan truk kontainer

Jakarta (ANTARA) - Pengendara sepeda motor berinisial F (25) tewas di tempat kejadian setelah bertabrakan dengan truk di Jalan Outer Ring Road tepatnya dekat putaran Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis sekitar pukul 21.30 WIB.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengatakan  korban yang menggunakan motor Honda bernomor polisi B 5673 TRF sebelum peristiwa itu melaju dari arah selatan ke utara. Ia kemudian mencari celah untuk memutar balik kendaraanya.

"Saat hendak memutar balik, tertabrak kendaraan truk kontainer bernomor polisi B 9737 WX yang dikemudikan Muhamad Rahmat yang melaju searah di belakangnya," kata Joko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Akibatnya, kata Joko, pria asal Jakarta Timur tersebut tewas di lokasi kejadian karena mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya.

"Saudara Farhan mengalami luka pada bagian kepala sehingga meninggal dunia di TKP," ungkap Joko.

Setelah itu, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Sementara dua kendaraan yang terlibat juga masing-masing mengalami kerusakan.

Adapun terkait penyebab kecelakaan antara kedua kendaraan itu masih didalami Kepolisian.

"Masih dalam proses penyelidikan," kata Joko.
Baca juga: Kasus tabrakan di Gerbang Tol Halim, Polisi panggil majikan sopir truk
Baca juga: Polisi lakukan olah TKP kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Halim
Baca juga: Truk engkel diduga penyebab kecelakaan beruntun di gerbang Tol Halim

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Aku bukan Zhong Kui

markas prediksi togel

Daftar Saham Terancam Delisting 2023, WSKT hingga SRIL Bakal Didepak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Daftar sahamterancamdelisting sepanjang 2023 ada 38 emiten. Di daftar itu, ada PT Waskita Karya (Persero) Tbk alias WSKT dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL.

Peringatan ini diumumkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal Januari 2023 hingga pengujung tahun ini. Potensi delisting dari setiap emiten diumumkan dalam keterbukaan informasi.

Khusus dalam kasus Waskita, saham perseroan disuspensi sejak Mei 2023 lalu. Ini terjadi karena penundaan pembayaran bunga dan pokok atas beberapa obligasi yang diterbitkan perusahaan.

"Maka dari itu, dilakukannya delisting terhadap saham perseroan baru akan terjadi paling cepat pada bulan Mei 2025," komentar Waskita dalam keterangan resminya soal potensi didepak dari bursa, Kamis (23/11), dikutip dari detik.

Akan tetapi, BUMN Konstruksi itu optimistis sanggup menyelesaikan review Master Restructuring Agreement (MRA) dan mendapatkan persetujuan kreditur perbankan maupun pemegang obligasi. Dengan begitu, suspensi saham dapat segera dibuka kembali di kuartal pertama 2024.

Selain Waskita, ada 37 emiten lain yang juga mendapatkan peringatan potensi delisting dari BEI sepanjang tahun ini.

Berikut daftar 38 saham terancam delisting pada 2023:

1. PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
2. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA)
3. PT Cowell Development Tbk (COWL)
4. PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI)
5. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM)
6. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
7. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY).
8. PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
9. PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
10. PT Grand Kartech Tbk (KRAH)
11. PT Steadfast Marine Tbk (KPAL)
12. PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ)
13. PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX)
14. PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN)
15. PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI)
16. PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA)
17. PT Leyand International Tbk (LAPD)
18. PT Hanson International Tbk (MYRX)
19. PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW)
20. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
21. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC)
22. PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
23. PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
24. PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
25. PT Onix Capital Tbk (OCAP)
26. PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
27. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
28. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
29. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
30. PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
31. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
32. PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
33. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)
34. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
35. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
36. PT SMR Utama Tbk. (SMRU)
37. PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
38. PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Aku benar-benar iblis

indo88

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

 Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata  dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini,  korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

erek87

IHSG Diprediksi Lesu di Awal Pekan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Senin (25/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai gerak IHSG berada dalam fase konsolidasi wajar dengan potensi tekanan terbatas. Menurutnya, peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi pendek, menengah, maupun panjang.

"Mengingat dalam jangka pendek IHSG juga masih ditopang oleh rilis kinerja emiten sepanjang 2023 serta masih tercatatnya capital inflowsecara year to date," katanya.

Lihat Juga : Unilever Akan Pecat 7.500 Karyawan Demi Bisnis Es Krim

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengatakan IHSG berpotensi berkonsolidasi dengan kecenderungan menguat. Ia meramal IHSG hari ini menguat dalam rentang 7.270-7.400.

"Tren menguat masih berlanjut, tekanan jual saham-saham big capsnampak mereda sehingga ada peluang reakumulasi pekan ini," katanya.

IHSG ditutup di level 7.350 pada Jumat (22/3). Indeks saham menguat 11,79 poin atau plus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,79 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,08 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 243 saham menguat, 267 terkoreksi, dan 253 lainnya stagnan. Terpantau lima dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor kesehatan yang naik 1,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)