petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gila slot 138

kepo4d 267Jutaan kata 169821Orang-orang telah membaca serialisasi

《gila slot 138》

KAI: Okupansi sejumlah KA untuk sepekan jelang Lebaran capai 90 persen******

KAI: Okupansi sejumlah KA untuk sepekan jelang Lebaran capai 90 persen
Ilustrasi - Suasana keberangkatan penumpang di Stasiun Gambir. ANTARA/HO-KAI/pri.
Dari data pemesanan tiket untuk masa angkutan pra Lebaran, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan tanggal 5 sampai dengan 9 April
Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat okupansi di beberapa kereta api untuk keberangkatan ke berbagai jurusan sepekan menjelang Lebaran, yakni tanggal 5–9 April, sudah mencapai 90 persen per kereta api yang bertolak dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

“Dari data pemesanan tiket untuk masa angkutan pra Lebaran, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan tanggal 5 sampai dengan 9 April,” ujar Kepala Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Jumat.

Sampai dengan saat ini, kata dia, untuk jadwal keberangkatan 8 hari pra Lebaran, yakni tanggal 31 Maret–8 April (H-10 s.d H-2) terdapat ketersediaan tempat duduk sekitar 443.046 seats.

Dari jumlah tersebut, Ixfan mengungkapkan sekitar 62 ribu tiket di antaranya telah terjual. Ia berpesan bahwa jumlah pemesanan tiket dan ketersediaan tempat duduk masih dapat berubah mengingat penjualan masih berlangsung dan masih ada program KA tambahan yang akan dijalankan.

Ixfan memaparkan sejumlah tujuan favorit untuk kereta api yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta, yakni Yogyakarta, Kutoarjo, Purwokerto, Surabaya Pasar Turi, Semarang, Tegal, Kebumen, dan Kroya.

Secara keseluruhan, kata dia, ketersediaan tempat duduk untuk pemberangkatan pra lebaran, yakni tanggal 31 Maret–9 April masih cukup tersedia.

“Masyarakat dapat menyesuaikan kembali pilihan tanggal dan jam keberangkatan jika ketersediaan tiket pada jadwal favorit seperti H-5 s.d H-2 sudah terjual,” kata Ixfan.

Adapun terkait program pemberangkatan KA tambahan, Ixfan mengatakan bahwa Daop 1 Jakarta akan melakukan sosialisasi kembali terkait jumlah KA tambahan yang akan dijalankan pada masa angkutan Lebaran.

“Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan berkala melalui Aplikasi Access by KAI, mengingat saat ini sistem penjualan tiket onlinedan dapat langsung terlihat jika ada KA tambahan yang sudah dapat dipesan tiketnya,” ucap dia.

Ixfan mengatakan bahwa KAI berharap agar masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik dan memesan tiket dari jauh hari sebelum keberangkatan, karena tiket sudah dapat dipesan mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan yang dipilih.

Baca juga: KAI sebut 1.579 tiket mudik Lebaran 2024 sudah terjual
Baca juga: KAI catat 210.944 tiket telah terjual untuk periode Lebaran 2024

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang******

Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal/am)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

"Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari

Sedangkan, lanjutnya, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:togel taiwan

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
hoki365
daftar slot gampang maxwin
situs judi slot online terbaru
bocor88
kakek zeus gacor jam berapa
cara pinjam uang online di bank bri
situs gacor siang ini
cara pinjam uang di atome
gobanbet
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara pasang togel di nex4d
Bab 2 erek2 1 sampai 100
Bab 3 hoki1881
Bab 4 wargabet
Bab 5 beli hp tanpa kartu kredit
Bab 6 trisulaslot
Bab 7 situs slot terpercaya indonesia
Bab 8 koi slot 88
Bab 9 pola rtp slot gacor hari ini
Bab 10 situs slot online terbaru
Bab 11 setia888
Bab 12 danaku legal atau ilegal
Bab 13 jedar88
Bab 14 ojs99bet
Bab 15 pandaslot88
Bab 16 pinjaman syariah online langsung cair
Bab 17 winbet138
Bab 18 slot demo dollar
Bab 19 bayar lazada pakai akulaku
Bab 20 situs slot 4d resmi
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4658bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

slot gacor jam 3 pagi
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Pelarian Tuan Giveta

macaudewa
Hadi Tjahjanto benarkan dirinya dilantik jadi menko polhukam
Tangkapan layar - Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menjalani pelantikan sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membenarkan dirinya akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu.

"Iya, iya (dilantik sebagai menko polhukam)," kata Hadi singkat saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hadi memasuki kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.05 WIB. Begitu tiba, Hadi langsung masuk menuju Istana Negara.

Ia menyampaikan belum ingin memberikan keterangan secara detail kepada wartawan karena belum dilantik.

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik menko polhukam serta menteri agraria dan tata ruang (ATR) baru, Rabu pagi.

Berdasarkan kabar yang bergulir, menko polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto, seangkan posisi menteri ATR/kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Master Fantasi Super

revo999
Gus Baha apresiasi kinerja Polri wujudkan pemilu aman dan damai
Dalam rangka cooling system usai Pemilu 2024, Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko bersilaturahmi ke kediaman KH Ahmad Baharuddin Nursalim (Gus Baha), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qu’ran, Lembaga Pendidikan Pengembangan Ilmu Al Quran (LP3IA), Rembang, Jawa Tengah, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/aa.
Jakarta (ANTARA) - KH Ahmad Baharuddin Nursalim (Gus Baha), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qu’ran, Lembaga Pendidikan Pengembangan Ilmu Al Quran (LP3IA), Rembang, Jawa Tengah, mengapresiasi kerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

“Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas upaya keras yang tak kenal lelah menjalankan tugas menjaga pelaksanaan Pemilu aman dan damai," kata Gus Baha dalam keterangan pers Humas Polri di Jakarta, Rabu.

Hal itu diungkapkan usai menerima silaturahim Tim Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri yang dipimpin Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko di kediamannya, pagi tadi.

Dalam kesempatan tersebut, itu Gus Baha mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa setelah pemungutan suara yang berlangsung 14 Februari lalu.

Gus Baha menilai Pemilu 2024 yang berlangsung aman dan damai ini menunjukkan kemajuan demokrasi yang semakin membaik.

Menurut dia, upaya ini tidak lepas dari peran Polri dalam mengamankan pesta demokrasi lewat Operasi Nusantara Cooling System.

Gus Baha menambahkan, bahwa dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah implementasi dari nilai-nilai dasar dan ideologi negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk negara dan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

"Seluruh pihak harus tetap menjaga kerukunan, kondusifitas dan persatuan. Pemilu yang telah berjalan lancar, aman dan damai ini adalah wujud kemajuan demokrasi," ujar Gus Baha.

Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko juga menyampaikan ucapan berterima kasih Polri telah menerima kunjungan kali kedua Tim Ops NCS Polri ke kediaman Gus Baha.

Menurut Gatot, dengan dukungan dari Gus Baha, Kiai, dan para Habaib serta tokoh agama lainnya, Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan damai.

"Apa yang disampaikan oleh para tokoh agama merupakan upaya penyejuk bagi umat agar terhindar dari hal-hal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia," kata Gatot.

Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Preemtif Brigjen Pol. M Rudy Syafirudin menambahkan, upaya yang dilakukan para ulama dan tokoh agama lainnya merupakan bagian pencegahan. Sehingga Pemilu 2024 bisa berlangsung aman dan damai tanpa perpecahan.

“Ucapan terima kasih atas dukungan tokoh agama yang telah memberikan doa sebagai upaya pencegahan agar kondusif," kata Rudy.

Baca juga: Kaops NCS Polri sowan ke Gus Baha jaga pemilu damai
Baca juga: Bamusi: Ceramah Gus Baha "digoreng" untuk politik adu domba
Baca juga: Muzani apresiasi pemikiran Gus Baha terkait politik Indonesia
Baca juga: Polri apresiasi peran ulama wujudkan pemilu damai

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

togel oregon 3 paito
BMKG: 14 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia
Arsip foto- Pejalan kaki menggunakan payung dan kantung plastik untuk berlindung dari hujan saat melintas di pedestrian MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023). ANTARA/M Riezko Bima Elko P.
Jakarta (ANTARA) - Sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang, bahkan 14 daerah diantaranya ditetapkan berstatus waspada oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dalam laman resmi BMKG yang dikutip di Jakarta, Rabu, ke-14 daerah berstatus waspada itu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Peringatan dini dampak hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi menyasar wilayah Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur.

Baca juga: BMKG terbitkan status waspada dampak hujan lebat di sembilan provinsi

Selanjutnya, BMKG memprediksi potensi hujan disertai petir terjadi di Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanibar pada sore hari. Sementara itu, Jambi, Banjarmasin, Palembang, Palangka Raya diprakirakan hujan sedang pada pagi hari.

Kemudian, kota lainnya, seperti Denpasar, Serang, Palangka Raya, Samarinda, Ambon, Mataram, Kupang, Jayapura, Manokwari, Mamuju, Medan, dan Gorontalo diprediksi hujan ringan pada siang hari.

Sedangkan wilayah DKI Jakarta sebagian besar pada pagi dan siang hari akan mendung berawan dengan kecepatan angin 10 km/jam dan kelembaban 80-90 persen.

Melalui hasil analisa cuaca tersebut, menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menandakan bahwa upaya kesiapsiagaan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidro-meteorologi mesti ditingkatkan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kesiapsiagaan itu berlaku setidaknya hingga akhir Februari 2024, curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm – 300 mm, bahkan berpotensi lebih.

Selain itu, BMKG juga memprediksi penduduk di sebagian besar wilayah pesisir dan laut Indonesia mengalami risiko bahaya gelombang sedang hingga sangat tinggi karena dampak ultra violet sinar matahari (UV).

Baca juga: BMKG imbau masyarakat waspada potensi banjir dampak hujan lebat

Baca juga: Hujan di sebagian wilayah, waspada dampak siklon Tropis Saola

Hal tersebut didapatkan berdasarkan laporan indeks ultra violet sinar matahari (UV) yang diekspos pada laman media sosial Instagram @infobmkg.

Dalam laporan tersebut diketahui gelombang sinar UV akan datang mulai dari Indonesia bagian timur – hingga Indonesia barat. Adapun risiko bahaya sangat tinggi puncaknya diprediksi terjadi pukul 12.00 waktu setempat dengan level 8-10 pada darah pesisir dan laut.

Untuk itu, BMKG merekomendasikan agar minimalkan waktu di bawah paparan matahari hingga pukul 16.00 waktu setempat, mengenakan pakaian pelindung, kacamata hitam saat berada di luar ruangan, pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam, dan hindari permukaan yang cerah seperti pasir dan air, karena akan meningkatkan paparan UV yang berdampak pada kesehatan kulit.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

aplikasi belanja online paylater
Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR
Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri ATR/Kepala BPN, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pelantikan Hadi dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, Hadi dan AHY menjalani proses pengambilan sumpah jabatan dengan dipandu Jokowi.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Hadi dan AHY saat bersamaan menyatakan sumpah jabatan mengikuti ucapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto merupakan menteri ATR/kepala BPN; sedangkan menko polhukam dijabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pelaksana tugas.

Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021 yang kemudian ditugaskan oleh Presiden Jokowi menjadi menteri ATR/kepala BPN sejak Juni 2022.

Sementara itu, AHY, yang merupakan putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memulai karier di militer dengan masuk Akademi Militer (Akmil) tahun 1997.

Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu lulus Akmil tahun 2000 dengan predikat terbaik dan meraih Bintang Adi Makayasa.

Semasa penugasan di militer, AHY menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh tiga gelar pascasarjana program master, yakni dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, tahun 2006; Universitas Harvard, Amerika Serikat, tahun 2010; serta Universitas Webster, Amerika Serikat, tahun 2015.

Baca juga: Gerindra apresiasi penunjukan AHY sebagai Menteri ATR

AHY menjalani karier militer hingga pangkat mayor infanteri, sebelum dia memutuskan mundur dari TNI pada akhir tahun 2016 untuk serius terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ayah.

AHY pertama kali terjun ke dunia politik saat didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pileg 2019.

Pada 15 Maret 2020, AHY didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025 usai mendapatkan dukungan dari 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Baca juga: AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Tian Yun Xian Yuan

web slot resmi
Menlu Retno terima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari PWI
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta, Selasa (20/2).

Penghargaan itu diperoleh atas peran Retno Marsudi, sebagai pimpinan Kementerian Luar Negeri, dalam terus mendorong peningkatan kualitas jurnalisme Indonesia, termasuk melalui penyelenggaraan Adam Malik Awards (AMA).

“Selain itu, menurut Ketua Umum PWI Hendri CH Bangun, penghargaan diberikan kepada Menlu Retno atas kontribusi besar sebagai ‘Srikandi’ diplomasi Indonesia,” kata Kemlu RI melalui keterangan tertulisnya.

Menlu Retno juga dinilai berhasil membawa diplomasi Indonesia menjadi semakin bermartabat dan mendunia, seperti melalui keberhasilan Indonesia dalam menjalankan Presidensi G20 pada 2022, serta saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023, dan aktif menyuarakan isu Palestina.

Baca juga: Menlu Retno raih penghargaan agen perubahan dunia

Medali Emas Kemerdekaan Pers diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, mengingat Menlu Retno sedang berada dalam perjalanan dari Doha menuju Rio De Janeiro, Brazil, untuk menghadiri Pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, selepas kehadirannya di Pertemuan dengan Sekjen PBB membahas situasi di Afghanistan.

“Menlu Retno menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan ini. Penghargaan ini dipersembahkan Retno untuk seluruh tim Kementerian Luar Negeri,” kata Kemlu.

Medali Emas Kemerdekaan Pers juga pernah diberikan kepada sejumlah tokoh nasional seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Panglima TNI Djoko Santoso, dan Ketua BNPB Letjen Dony Monardo.

Adam Malik Awards (AMA) adalah bentuk penghargaan dan apresiasi Kementerian Luar Negeri atas kualitas jurnalisme dalam isu-isu terkait pelaksanaan politik luar negeri.

Penilaian penghargaan AMA dilakukan secara independen oleh para juri profesional. Penganugerahan AMA dilakukan setiap tahun.

Baca juga: Retno Marsudi terima penghargaan dari Pemerintah Peru

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024