2d cicak

tukang sampah pesawat

gacor max slot

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Tuhan lahir

situs 2022 slot

Stok Minyakita dan Curah Terancam Seret, Apa Biang Keroknya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti stok minyak goreng curah dan Minyakita di pasaran bakal menipis. Gara-garanya, realisasi kewajiban pasok dalam negeri atau domestic marketing obligation (DMO) pada Maret ini tengah turun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyebut penyaluran DMO minyak goreng bulan ini hanya 85.979 ton atau 28,7 persen dari target Kemendag sebesar 300 ribu ton.

Angka itu lebih rendah dari realisasi DMO pada Februari lalu sebesar 123.536 ton atau 41,2 persen.

"Dengan adanya penurunan DMO ini memang terlihat ada sedikit mulai berkurangnya pasokan ke pasar terkait dengan minyak goreng DMO," imbuhnya.

Ia mengungkapkan penurunan DMO terjadi lantaran dan permintaan luar negeri tengah melemah.

Namun, ia yakin stok minyak goreng di pasaran tidak akan habis alias langka meski implementasi DMO menurun.

"Dari pengamatan kami, meskipun penurunan DMO sampai Maret ini belum memenuhi target 300 ribu ton, itu masih lebih (stok). Secara keseluruhan stok di pasar minyak goreng dalam jumlah sangat mencukupi," ujarnya.

Bila minyak curah dan Minyakita di pasaran stoknya menipis, ia mengimbau masyarakat membeli minyak goreng premium second brand atau lapis kedua yang dirilis produsen.

"Masyarakat tetap bisa mendapat minyak goreng, walaupun premium harganya masih kurang terjangkau, tersedia dalam bentuk second brand," tutur Isy.

[Gambas:Video CNN]

(wlm/pta)

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

situs slot777

Nasabah Mekaar capai 15,1 juta orang, PNM salurkan pembiayaan Rp71,2 triliun******

Jakarta (ANTARA) – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatatkan jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 15,1 juta nasabah sejak diluncurkan pada 2015 lalu, dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp71,2 triliun per 31 Desember 2023.
Bergabungnya PNM dalam Sinergi Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) dan PT Pegadaian juga telah mendorong hingga 1,2 juta nasabah naik kelas. Selain itu nasabah PNM Mekaar sebanyak 15,4 Juta juga sudah memiliki rekening Simpedes Bank BRI. Angka tersebut merupakan akumulasi dari nasabah yang masih aktif dan sudah naik kelas selama 2021 sampai dengan Februari 2024.
Melalui keterangan tertulis Arief Mulyadi Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sepanjang Januari hingga Februari 2024, PNM mencatat telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp12,5 triliun. PNM juga melakukan sejumlah penyesuaian dan perubahan, baik dari proses bisnis, pemberdayaan, hingga pendampingan untuk mencapai target penyaluran dana sebesar Rp75 triliun pada 2024.
“PNM sedang menjajaki merangkul nasabah anak muda dengan memanfaatkan eksistensi generasi muda. Dengan geografi dan demografi yang berbeda, terdapat ekosistem anak muda yang dapat mendampingi para nasabah Mekaar.
Dirinya melanjutkan, PNM merupakan lembaga pembiayaan dan pendamping perempuan prasejahtera di Indonesia melalui sektor usaha ultra mikro. Nasabah unggulan PNM Mekaar juga terus diberikan fasilitas seperti program tambahan dari PNM melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) untuk mampu meningkatkan skill usahanya. Selama Desember 2023, PNM telah memberikan 16.839 pelatihan dan melibatkan 947.317 nasabah sebagai peserta, disamping pertemuan rutin 830.810 kelompok nasabah baik mingguan maupun 2 mingguan.
“Inilah yang menjadi komitmen PNM dalam membantu perempuan semakin berdaya dan keluar dari stigma hanya mampu melakukan urusan domestik saja,” tandasnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Master Yuemang

situs slot gacor gampang menang hari ini

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.

(skt/sfr)

Transformasi Naga yang Dipanggil

slot joker39

RI terbangkan bantuan untuk Palestina & Sudan dengan pesawat Garuda******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia (RI) menerbangkan bantuan untuk warga sipil yang menjadi korban konflik Palestina dan Sudan dengan menggunakan pesawat udara Garuda Indonesia dari BaseOps SUMA 1 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu pagi ini.

Pantauan di BaseOps SUMA 1 Halim Perdanakusuma tampak petugas otoritas bandara mengemas setidaknya lima kontainer bantuan berisi obat-obatan, peralatan medis, antibakteri, dan makanan nutrisi yang berlabel "Humanitarian Aid From Indonesia to People of Sudan dan Mesir (Egypt)" ke dalam bagasi Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900neo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi sejumlah menteri diagendakan bakal melepas keberangkatan bala bantuan kemanusiaan dari segenap Bangsa Indonesia dengan jumlah total senilai 1 juta dolar AS itu secara langsung pada pagi ini pukul 07.30 WIB.

Adapun pengiriman ke Kairo Mesir akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, sedangkan untuk delegasi ke Port of Sudan, akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

Baca juga: Bantuan untuk Gaza diangkut Hercules TNI AU tiba di Yordania

Sebelumnya Kepala BNPB Suharyanto memperkirakan seluruh delegasi akan tiba di Kairo dan Port of Sudan pada Kamis, 4 April 2024 untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan serta melakukan beberapa kegiatan pertemuan dengan otoritas yang terkait di Mesir dan Sudan.

Pemberian bantuan bermula saat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menerima nota diplomatik dari Mesir dan Sudan perihal permohonan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di sana yang sedang menghadapi konflik dan wabah penyakit.

Dalam nota tersebut Pemerintah Mesir mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia untuk penanganan pengungsi warga Palestina yang masuk ke wilayah Mesir, sekitar Rafah Mesir (Gurun Sinai Utara), akibat adanya invasi Israel ke wilayah Gaza, Palestina.

Sampai dengan Maret 2024 korban invasi Israel di wilayah Gaza berjumlah 32.333 orang meninggal dunia (12.900 anak dan 8.400 wanita), 74.694 orang luka dan 8.100 orang hilang.

Baca juga: Indonesia target kirimkan bantuan ke Palestina-Sudan mulai pekan depan

Pasca-invasi darat Israel ke wilayah Gaza Utara dan Tengah, penduduk Gaza mengungsi ke wilayah Gaza Selatan - Rafah yang menjadi wilayah paling aman terakhir bagi mereka.

Saat ini di Kota Rafah, Mesir menampung lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina. Untuk itu Pemerintah Mesir mengirimkan daftar permohonan bantuan berupa beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan di pengungsian.

Pemerintah Sudan juga mengharapkan bantuan serupa kepada Pemerintah Indonesia untuk masyarakatnya yang menjadi korban konflik internal pemerintahan serta berjangkitnya wabah penyakit Kolera.

Sudan mengumumkan setidaknya ada 2.525 kasus dugaan diare atau kolera cair akut yang diderita masyarakat setempat, sehingga membutuhkan peralatan medis. Jika tidak segera ditangani, jumlahnya akan semakin meningkat.

Atas dasar kemanusiaan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan berdasarkan arahan Presiden Jokowi, Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada Mesir dan Sudan berupa barang-barang sesuai dengan daftar permintaan yang diajukan oleh masing-masing negara, dengan nilai bantuan sebesar 1 juta dolar AS atau sekitar Rp 15 miliar per negara.

Baca juga: Menlu: Indonesia cari jalan untuk salurkan bantuan ke Palestina

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran pencuri

cara mendapatkan promo goride di gojek

Profil Robert Bonosusatya, Pengusaha Terseret Dugaan Korupsi Timah******

Jakarta, CNN Indonesia--

PengusahaRobert Bonosusatya (RBS) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus dugaankorupsi tata niagatimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.

"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban, mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (1/4).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Robert berperan meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).

Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.

"RBS apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan," sambungnya.

Dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.

Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.

Lihat Juga : Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran

Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.

Nama Robert Bonosusatya pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.

Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Josua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) lalu.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.

"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).

Robert membantah tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra, serta mengaku tak punya jet pribadi.

"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.commelalui telepon, Selasa (20/9).

Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.

"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.

Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)