asik77 slot

Pengawal batin Jinyi

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

Daftar keahlian saya

Erick Thohir Respons Hutama Karya Ambil Alih Tol Bocimi dari Waskita******

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait kabar PT Hutama Karya yang akan mengambil alih proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dari PT Waskita Karya Tbk. Ia menyebut hal itu merupakan bagian dari konsolidasi BUMN karya yang dibantu Boston Consulting Group.

"Kan waktu itu saya sudah bilang salah satu konsolidasi karya itu kan sudah sejak awal kita punya road mapnya bersama Boston Consulting Group (BCG)," ungkapnya saat ditemui di gedung BUMN, dikutip dari CNBC, Kamis (25/5).

Erick menyebut ada tiga fokus utama persoalan konsolidasi BUMN karya. Pertama, pembiayaan jangka pendek digunakan untuk membiayai proyek jangka panjang.

"Dengan ekspertis nya jangan palu gada artinya apa gara-gara rebutan proyek mereka membanting harga ya untuk mendapatkan proyek padahal cashflow nya tidak ketemu," kata Erick.

Ketiga, perusahaan BUMN karya saat ini cenderung melebarkan bisnisnya kepada bisnis lain yang bukan ahlinya.

Lihat Juga : Pengusaha Tuding Mafia Impor Bawang Putih Menjamur Jelang Pemilu 2024

"Yang lebih parah karya-karya ini juga melebarkan bisnisnya kepada hal-hal yang bukan justru ekspert nya seperti properti nah itu lah yang kita konsolidasi dan kita perbaiki," kata Erick.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membenarkan Hutama Karya akan membantu proyek Tol Bocimi yang digarap oleh Waskita Karya. Proses bisnis tersebut akan segera diurus oleh Kementerian BUMN.

"Nanti dibantu sama Hutama Karya. Ya corporate action saja kan itu business to business lah mereka," ungkap Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian dalam kesempatan terpisah.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan pulang sang penyihir

Padang Pasir di Dubai Laku Dijual ke Crazy Rich Rp510 Miliar******

Hamparan padang pasir di Dubai, Uni Emirat Arab laku dijual lebih dari US juta atau sekitar Rp510 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Harga bombastis itu bukan tanpa alasan. Maklum, padang pasir itu terletak di Pulau Teluk Jumeirah yang dikenal sebagai kawasan elit.

Dilansir CNN, Selasa (23/5), lahan kosong seluas 24.500 kaki persegi dijual oleh seorang pengusaha asal Inggris, Umar Kamani. Ia merupakan pendiri ritel PrettyLittleThing.

Belum diketahui identitas 'crazy rich' yang membelinya. Namun, harga penjualan itu dikabarkan 242 persen di atas harga pembelian awal sekitar 36,5 juta dirham (di bawah US juta) pada 2021 lalu.

Menurut Cummings, padang pasir itu mencerminkan lokasi dan properti terbaik di Dubai.

Lonjakan harga properti itu mencerminkan sektor real estat Dubai dan tendensi belanja crazy richyang tidak terpengaruh oleh tekanan ekonomi global.

"Ini untuk individu dengan kekayaan yang sangat tinggi (ultra-high net worth individual) yang menanyakan 'Apa hal terbaik yang bisa saya dapatkan," ujarnya.

Padang pasir itu merupakan satu dari 128 petak yang ada di salah satu pulau buatan di Dubai, Palm Jumeirah, yang terhubung ke daratan melalui jembatan setinggi 1.000 kaki.

Cumming mengungkapkan pasar real estat Dubai sedang naik daun baru-baru ini, dengan 93 penjualan properti senilai US juta atau lebih pada 2021. Pada 2022, angka itu meroket menjadi 221 penjualan. Tahun ini, sekitar 88 penjualan sudah terjadi sepanjang kuartal pertama.

Pandemi memainkan peran penting dalam kemajuan ini. "Selama dua tahun terakhir, orang ingin pindah ke tempat yang lebih luas, mereka ingin tinggal di pantai," kata Cummings.

"Jika Anda melihat New York, orang pindah ke pedesaan, hal yang sama terjadi di London dan kota-kota besar lainnya. Di Dubai, kami melihat itu tetapi juga masuknya investor internasional dalam jumlah besar yang tertarik oleh penanganan covid-19 yang luar biasa di negara itu, tingkat vaksinasi yang tinggi, keselamatan dan keamanannya, dan juga gaya hidupnya," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

Daftar 7 Perusahaan yang Didenda KPPU Rp71 M Buntut Timbun Migor******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada 7 perusahaan yang terbukti menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

"Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang," tulis keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

Mereka juga menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelasnya.

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambung Majelis Komisi.

KPPU mengatakan selepas kebijakan HET dicabut pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga relatif lebih tinggi dibandingkan harga sebelum terbitnya kebijakan HET.

Sementara itu, KPPU memutuskan 27 terlapor tidak bersalah terkait penetapan harga. Sebelumnya, KPPU menduga perusahaan tersebut melanggar pasal 5 dan melakukan kartel minyak goreng.

Kasus ini merupakan inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo******

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengungkap rencana yang bakal dilakukan pada Hotel Sultan setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco. Direktur Utama PT Indobuildco adalah Pontjo Sutowo.

Menurut Rakhmadi, setelah sengketa ini beres PPK GBK bakal merevitalisasi kawasan tersebut.

"Revitalisasi kawasan ini menyangkut dari berbagai event-event besar, dan kita juga rasakan di tahun ini akan ada berbagai kegiatan internasional," ujar Rakhmadi dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/5).

Ia belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai opsi pengelolaan Hotel Sultan apakah akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Menurutnya, belum ada putusan mengenai hal itu.

Lihat Juga : JPMorgan PHK 1.000 Karyawan First Republic Bank

Kemensetneg sebelumnya telah menegaskan pengambilalihan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan telah didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

"Perlu kami sampaikan bahwa semua fakta dan argumen yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK-1) tanggal 23 November 2011," jelas Setya, Sabtu (18/3).

Menurut Setya, putusan PK-1 tersebut telah dikuatkan melalui penolakan atas tiga permohonan PK yang diajukan oleh PT Indobuildco yaitu PK-2 tanggal 19 Desember 2014, PK-3 tanggal 4 Desember 2020, dan PK-4 tanggal 21 Juni 2022.

Kemensetneg dalam hal ini PPKGBK menurutnya telah menyambut baik konsistensi MA dalam menerbitkan empat Putusan PK yang berdampak pada terselamatkannya aset negara strategis.

Kemudian, Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang telah dinyatakan sah oleh Majelis PK MA kembali digugat oleh Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo ke PTUN dengan perkara nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. Proses gugatan ini masih berjalan di PTUN hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

3 Jurus KAI Commuter Urai Kepadatan Penumpang di Stasiun Manggarai******

KAI Commuter menyiapkan tiga langkah untuk mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan hingga Mei 2023 volume penumpang yang transit di stasiun tersebut mencapai 21,55 juta orang.

Sementara, volume penumpang yang transit per hari itu berada di angka 150 ribu hingga 200 ribu orang. Adapun jumlah rata-rata penumpang di jam-jam sibuk sekitar 180 ribu orang.

"Ada tangga-tangga alternatif seperti menuju peron 5 dan 6 juga 7 dan 8, kami sudah siapkan supaya orang tidak menumpuk di tengah tapi bisa mengisi ujung-ujung peron yang ada di Stasiun Manggarai," jelas Anne.

Kedua, menyiapkan switch over 7. Meski demikian, Anne mengatakan opsi ini masih dikaji lebih dalam dan hanya akan digunakan jika kepadatan penumpang sudah parah.

Lihat Juga : Vietnam Bakal Kurangi Ekspor Beras hingga 44 Persen Pada 2030

Ketiga, penambahan feeder atau kereta penumpang. Anne mengatakan feeder pada pagi akan bertambah 13 perjalanan. Sedangkan, pada sore akan bertambah 17 perjalanan.

"Kami masih menggunakan feeder untuk perjalanan dari Manggarai ke Tanah Abang-Duri dan sebaliknya. Sehingga kami dapat mengantisipasi kepadatan yang ada di Stasiun Manggarai," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]