bandar36

Tuan Perang Ling Tian

angka jitu ikan mas

KPU: 36 TPS di Papua lakukan pemungutan suara susulan******

"Saya masih menunggu laporan dari KPU di empat kabupaten terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara,"

Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengatakan ada 36 TPS di empat kabupaten yang akan melakukan pemungutan suara susulan.  "Ke 36 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan itu tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya 20 TPS di empat distrik, Keerom satu TPS di satu distrik dan Kabupaten Waropen satu distrik dengan lima TPS. Sedangkan di Kabupaten Sarmi ada 10 TPS di satu distrik," kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon di Jayapura, Kamis.   Dijelaskan, distrik-distrik yang TPS nya akan melakukan pemungutan suara ulang yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya meliputi Distrik Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah, Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer yang tercatat 20 TPS.   Kabupaten Keerom dilaksanakan satu TPS di Distrik Towe, Waropen ada lima TPS di kampung Walae, Distrik Kirihi dan Kabupaten Sarmi ada 10 TPS di Apawer Hulu.   Dilakukannya pemungutan suara susulan akibat ke 36 TPS terlambat menerima logistik pemilu disebabkan faktor cuaca .   Sebagai contoh di Kabupaten Mamberamo Raya, saat hendak mengantar logistik, pesawat yang digunakan penyedia jasa tidak dapat menemukan titik koordinat lokasinya.   Sementara di Kabupaten Keerom jalan menuju Towe tidak dapat dilewati karena banjir dan bila berjalan kaki harus ditempuh selama enam jam, jelas Steve Dumbon.   Ketika ditanya kapan pelaksanaan pemungutan suara susulan, Ketua KPU Papua mengaku belum dapat dipastikan.   "Saya masih menunggu laporan dari KPU di empat kabupaten terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara," jelas Steve Dumbon.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kurir dunia bawah

pasti slot

Charta Politika: Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Charta Politika Indonesia mencatat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 57,11 persen dalam hitung cepat (quick count) dari 60,2 persen data yang masuk per 16.01 WIB, Rabu.

"Sampel yang kami ambil untuk quick count berasal dari 2.000 tempat pemungutan Suara (TPS)," kata peneliti Charta Politika Shinta Shelvyra di Jakarta, Rabu.

Hasil hitung cepat tersebut dicatat dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 1 persen serta partisipasi pemilih (voter turnout) 81,66 persen.

Dari hasil hitung cepat serupa, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencatat 26,22 persen suara dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,67 persen.

Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin “quick count” sementara Indikator Politik

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten dan kota dengan DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Baca juga: Ganjar-Mahfud pantau hitung cepat di Posko Pemenangan Teuku Umar

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada Rabu, 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

aob633b

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang******

... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

68 di erek erek

Rektor UIN Jakarta imbau rakyat sikapi informasi Pemilu dengan bijak******

Masyarakat juga diimbau menghormati hasil Pemilu 2024 sebagai pilihan rakyat yang sah dan konstitusional

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, mengimbau masyarakat menyikapi setiap informasi yang beredar tentang Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan bijak dan nalar yang kritis.

"Kami mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi tentang Pemilu 2024 dengan sikap bijak, nalar kritis, dan bertanggung jawab, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat fitnah, informasi palsu, atau ujaran kebencian, serta selalu memverifikasi kebenaran dan sumber informasi sebelum menyebarkannya," kata Asep di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut mengingat pentingnya peran Pemilu 2024 dalam menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia, yang dalam dua hari ke depan pemungutan suara akan dilangsungkan secara serentak sehingga perlu dikawal agar tetap kondusif.

"Kami juga mengimbau agar masyarakat bisa menjadi bagian dari proses demokrasi yang beradab, bermartabat, dan berintegritas, dengan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, serta keyakinan kuat pada Rabu, 14 Februari 2024, tanpa tekanan maupun bujukan dari pihak manapun," tuturnya.

Baca juga: Rektor Unud Bali ajak masyarakat gunakan hak pilih Pemilu 2024
Baca juga: Rektor Untirta serukan pemilu damai dan berintegritas

Asep juga mendorong seluruh pihak agar tetap mengedepankan kerukunan dan toleransi sesuai semangat dalam semboyan bangsa, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu.

"Masyarakat juga agar senantiasa mengedepankan kerukunan, toleransi, dan persaudaraan antara sesama warga negara, terlepas dari perbedaan pilihan politik, keagamaan, suku, atau pun golongan, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Kemudian, ia juga mengimbau masyarakat agar menghindari segala ucapan dan tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024, serta tetap menghormati apapun hasil yang didapatkan, dan siapapun pemimpin yang terpilih.

"Masyarakat juga diimbau menghormati hasil Pemilu 2024 sebagai pilihan rakyat yang sah dan konstitusional, serta menghargai setiap upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran," paparnya.

Terakhir, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga stabilitas dan keamanan bangsa pascapemilu dan menghindari setiap tindakan yang dapat memecah belah persatuan.

"Masyarakat juga hendaknya turut serta menjaga stabilitas, keamanan, dan persatuan bangsa pascapemilu 2024, dengan tidak terlibat dalam aksi-aksi yang dapat memecah belah atau mengancam kedaulatan negara, serta bersama-sama mendukung pemerintahan yang terpilih untuk memajukan Indonesia," demikian Asep Saepudin Jahar.

Baca juga: Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan
Baca juga: Forum Rektor: Kebebasan berpendapat harus beretika dan objektif
Baca juga: Rektor Unika dorong generasi muda jadi pemilih yang rasional

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Alam Dewa Kegelapan

slotgacor terbaru

Ketua MUI imbau jaga suasana kondusif jelang pencoblosan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang pencoblosan dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Untuk itu, mari jaga suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilu, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat, serta jauh dari perilaku curang, intimidatif, koruptif, dan tindak melanggar hukum lainnya," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan dalam sistem politik Indonesia setiap warga negara diberi hak untuk memilih. Hak tersebut harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.

"Karenanya, memilih pemimpin yang mampu menjaga agama dan mampu mengurusi urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan hukumnya wajib. Sebaliknya, golput dalam arti tidak mau berpartisipasi menggunakan hak pilih, kemudian terpilih pemimpin yang lalim dan tidak kompeten, maka tindakan itu haram dan berdosa," tegas Niam yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.

Baca juga: MUI Lebak haramkan politik uang dalam Pemilu 

Baca juga: MUI Lampung: Jaga persaudaraan meskipun beda pilihan dalam pemilu

Menurut Niam, proses memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi mengemban amanah kepemimpinan guna mewujudkan kemaslahatan umum.

"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shidiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya, yang tablighatau punya kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau punya kompetensi," ujarnya.

"Tidak boleh memilih karena sebab sogokan atau pemberian harta semata. Orang yang akan dipilih, atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal dengan serangan fajar," sambung Niam.

Ia mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan hal suap-menyuap dalam Pemilu, melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018.

"Hukumnya haram. Menerima sogokan politik yang kemudian mendorong orang untuk memilih orang yang tidak kompeten hukumnya haram," tegas Asrorun Niam Sholeh.

Baca juga: MUI Depok imbau penyelenggara dan warga jaga pemilu jurdil dan sejuk

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Puncak seni bela diri

daftar pinjaman online resmi ojk

Mentan koordinasi ke KemenPUPR atasi lahan pertanian terdampak banjir******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyusutkan genangan air yang menimpa lahan pertanian di tiga daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

“Kita gandengan tangan, kita koordinasi dengan Kementerian PUPR, insya Allah bisa diselesaikan (banjir di wilayah Demak),” kata Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Amran menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menangani tanggul yang jebol di daerah tersebut, yang mengakibatkan sejumlah lahan pertanian di wilayah itu kebanjiran.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki tanggulnya. Mudah-mudahan tanggul ini bisa ditutup dalam lima hari,” ujar Amran.

Mentan Amran didampingi Bupati Demak Eisti'anah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno meninjau langsung sejumlah lahan pertanian yang yang kebanjiran di daerah Demak.

Dalam peninjauanya, Amran juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada korban banjir di tiga daerah di wilayah Jawa Tengah (Jateng) senilai Rp30 miliar, di antaranya pupuk, benih, alsintan, dan alat panen lainnya yang dapat mempercepat produksi.

"Total bantuan senilai Rp30 miliar dengan rincian benih padi untuk 10.000 hektare, JIT, Asuransi Pertanian (AUTP), pompa, combine harvester dan traktor untuk tiga kabupaten," kata Amran.

Bantuan tesebut akan disalurkan kepada petani yang lahan pertaniannya tergenang banjir yakni di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kudus.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan tanggul Sungai Wulan yang jebol di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, bisa selesai dalam jangka waktu tiga hari ke depan.

"Saat ini, progres pengerjaannya sudah 20 persen dari panjang tanggul jebol sekitar 20 meter. Di lokasi pengerjaan juga sudah ada lima alat berat," ujarnya di sela-sela kunjungan ke lokasi titik tanggul jebol di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Senin.

Sementara itu upaya mengurangi genangan banjir, disediakan 12 unit pompa dengan kapasitas 5 meter kubik per detik untuk setiap unit pompa.

"Pompa penyedot air tersebut dioperasikan selama 12 jam supaya cepat surut," ujarnya.

Alat berat yang disiapkan untuk memperbaiki tanggul kiri Sungai Wulan yang jebol, di antaranya ada excavator standar, amphibious excavator, dan excavator long arm.

Tanggul yang jebol, di antaranya ada yang memiliki panjang 10 meter dan 20 meter. Sedangkan yang baru dikerjakan tanggul berukuran 20 meteran, sedangkan yang 10 meter belum dikerjakan.

Baca juga: Pemkab Kudus mencatat korban banjir Demak yang mengungsi 2.804 jiwa
Baca juga: PTPN I berikan bantuan untuk korban banjir di Demak
Baca juga: Belasan kendaraan masih terjebak banjir di Jalan Pantura Demak-Kudus

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024