Pedang Peri dan Berita Aneh

Dikritik Akademisi UGM, UII, hingga UI, Jokowi Bilang Begini******

Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Untuk diketahui, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Jokowi Dikritik Akademisi UGM, UII, dan UI”

Oga Emas dari dunia lain

Profil Capres Ganjar Pranowo, Dulu Namanya Sungkowo******

Capres Ganjar yang profilnya banyak dicari orang ini dulunya melakukan berbagai cara untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Selepas ayahnya pensiun dari kepolisian, pria berambut putih itu menjual bensin secara eceran.

Tekanan perekonomian juga turut ia rasakan ketika berkuliah. Pria yang memiliki jargon Tuanku Rakyatini pernah menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada periode 1987-1995. Tetapi, masa kuliahnya tidak berjalan mulus karena pernah dua kali cuti.

Dia menyebut waktu itu tidak memiliki uang untuk membayar biaya kuliah. Hal inilah yang membuatnya terlambat lulus dari UGM. Meski demikian, Ganjar tetap bersemangat untuk melanjutkan studi di jurusan hukum hingga lulus pada 1995 silam.

Setelah lulus, pria kelahiran Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah itu pun sempat bekerja di beberapa perusahaan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2) di Universitas Indonesia. Di tengah kesibukan meniti karier, Ganjar meminang kekasihnya, Siti Atiqoh Supriyanti, hingga kini memiliki seorang anak bernama Alam Ganjar.

Dari Marhaenisme, Menuju Ruang Politik

Sejak muda, Ganjar Pranowo yang kini profilnya dikenal sebagai capres 2024 telah berkenalan dengan dunia politik. Lulusan Sarjana Hukum ini pernah mengikuti organisasi ekstra kampus yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sewaktu berkuliah di UGM Jogja.

Di dalamnya ia terpengaruh oleh ajaran Marhaenisme bentukan Presiden Soekarno. Dia juga memiliki kekaguman pada Bapak Proklamator itu yang menuntunnya menjadi simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak 1996.

Merasa tak cukup menjadi kader, ia pun ikut dalam pusaran arus pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai berlambang banteng pada 2004. Meski tidak lolos, Ganjar tetap duduk di kursi anggota legislatif saat menggantikan kawan partainya Jakob Tobing yang bertolak ke Korea Selatan.

Sembari menempuh pendidikan S2, Ganjar kembali menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2009-2013. Pada 2013, Ganjar didukung PDIP mengukuhkan diri menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, atau 10 tahun lamanya.

Selama masa jabatannya, pria kelahiran 1968 itu beberapa kali tersandung masalah. Mulai dari dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung, korupsi e-KTP, hingga konflik dengan masyarakat Wadas dalam pembangunan Bendungan Bener.

Ganjar Pranowo yang profilnya kini tercatat sebagai capres 2024 juga pernah bersuara lantang menolak kedatangan tim sepakbola nasional Israel pada 2023 lalu yang berakibat pada batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Meski begitu, Ganjar tetap menorehkan sejumlah prestasi. Pria yang belakangan ikut bersaing menjadi orang nomor satu di Indonesia itu telah mengukir sejumlah prestasi ketika menjadi Gubernur Jateng periode 2013-2018 hingga 2018-2023:

• Membangun Mal Pelayanan Publik (MPP)
• Program Kesejahteraan “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” atau 5ng
• Mendukung petani lewat Program Kartu Tani
• Lapak Ganjar
• Mendorong kolaborasi lewat Sadulur Pitu

Demikianlah beberapa prestasi pria yang ramai dipanggil el chudai di media sosial. Sebagai pejabat publik, sosok Ganjar memang belum sempurna. Akan tetapi ia tetap memberanikan diri dalam maju sebagai capres 2024 dengan cita-cita luhur membuat kondisi Indonesia semakin maju dan lebih baik. (Solopos.com/Aryo Satryo Tamtomo)

Sangat pemburu

1,75 Juta WNI Nyoblos Pemilu 2024 di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur******

“Kemudian kita minta supaya tidak terjadi apa-apa, potensi-potensi pelanggaran segala sesuatunya kita kontrol tetap. Yang di Kuala Lumpur kita maklumi karena jumlah pemilih ini besar, jadi situasional dimanapun ya orang perwakilan itu kami mengikuti segala macamnya, kami minta laporan dan supaya bisa kita kontrol tetap, supaya tidak ada indikasi atau potensi pelanggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sekiranya misalkan ada potensi pelanggaran atau ada potensi menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara administratif tentu akan segera dihentikan situasi tersebut dan kemudian dikoreksi sesegera mungkin.

Kemudian, Komisioner Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan hal yang sama, bahwa negara yang paling rawan pelanggaran pemilu sebenarnya di tempat penyelenggaraan yang paling banyak pemilihnya.

“Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia,” katanya, kepada awak media di Kemenlu RI.

Dia mengatakan telah menekankan kepada jajarannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan, serta pihaknya juga sudah menyampingkan wilayah lain di luar negeri.

Sementara itu, Hasyim Asy’ari menegaskan sekali lagi bahwa kotak suara di Kuala Lumpur, surat suara yang disediakan di dalamnya sama jumlahnya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2%.

“Kalau kemudian dibagi rata mau 500 pemilih tentu kami pertanyakan apa dasarnya, karena masing-masing kotak suara kan berdasarkan jumlah pemilih di DPT, tidak bisa sembarangan,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “KPU: 1,75 Juta WNI Nyoblos di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur Malaysia”

teramat

Tak Hanya Ponsel, Polda Metro Jaya Akhirnya Sita Media Sosial Aiman Witjaksono******

???? Ade Safri menyatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan terkait langkah Aiman melaporkan penyidik Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Kamis (1/2/2024).

“Ya dipersilakan. Itu hak konstitusional Pak AW (Aiman Witjaksono) dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ade Safri menegaskan bahwa penyitaan telepon seluler (hp) milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, ” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/1/2024).

???????Ade Safri juga menjelaskan untuk sementara ini status Aiman masih menjadi saksi dalam dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait netralitas anggota Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyurati Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminta klarifikasi soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan lembaganya telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut pada Selasa (30/1/2024).

??”Seperti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas, kami akan memproses pengaduan Saudara Aiman dengan cara mengirim surat klarifikasi ke Polda Metro Jaya,” katanya.

Rahasia seni bela diri

Masih Banyak Tantangan di Sektor Pertanian, Perlu Peran Semua Pihak******

Dia juga menyampaikan kondisi pertanian di Indonesia juga belum banyak berubah dibandingkan saat zaman dijajah Belanda. Dimana produk pertanian banyak dijual dalam bentuk bahan mentah.

Baca Juga: Menebar Semangat, FP UNS Luncurkan Buku Kisah Inspiratif 50 Alumni Batch 2

“Dulu ada dualisme ekonomi. Ada perusahaan kaya-raya, makmur pegawainya. Kalau warga mau ke administratur pabrik itu seperti menghadap presiden yang sangat berwibawa. Dia [kediaman administratur] dikelilingi pertanian rakyat yang jumlahnya lebih banyak tapi miskin-miskin. Kemudian pertanian mayoritas adalah ekspor bahan mentah, tapi ekspornya ke negara sendiri, yakni negara Belanda. Sebab dulu Belanda dengan sini masih satu pemerintahan,” jelas dia.

Artinya pengelolaan hasil panen ada di Belanda. Menurutnya hal tersebut juga masih terjadi saat ini.

“Sekarang juga sama, perkebunan yang kita agung-agungkan kejayaannya itu ekspor bahan mentah ke negara-negara maju lainnya. Nilai tambah itu dinikmati orang luar, kita hanya buruh, mengolah pertaniannya. Apakah kita mau seperti itu terus, sekarang sudah hampir 100 tahun, harusnya kita rubah,” lanjut dia.

Di sisi lain saat ini pertanian juga menghadapi tantangan tambahan, seperti perubahan iklim, faktor global dampak perang Rusia-Ukraina. Dimana kedua negara tersebut adalah penghasil gandum dan pupuk. Dengan begitu akan sangat berdampak, terutama dalam masalah pupuk.

Baca Juga: Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi 

Pemanfaatan Teknologi

Menurutnya ada peluang-peluang yang dapat diambil untuk pengembangan pertanian ke depan. Salah satunya pemanfaatan perkembangan teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan juga akan bisa melibatkan generasi milenial.

Peran perguruan tinggi pertanian juga memiliki peran penting untuk pertumbuhan sektor pertanian ke depan. Disebutkan oleh narasumber selanjutnya, dari Fakultas Pertanian UNS, Dr. Ir. Agung Wibowo, SP., MSI., untuk memajukan sektor pertanian ke depan, peran perguruan tinggi pertanian juga sangat penting.

“Sejauh ini dari sisi akademisi telah turut aktif dalam memberikan rekomendasi untuk pertanian Indonesia,” kata dia.

Beberapa di antaranya adalah mengenai perlunya dukungan terhadap ketahanan pangan. Antisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Mengoptimalkan diversifikasi pangan, intensifikasi pertanian, meningkatkan budidaya pertanian, memanfaatkan semua potensi lahan yang ada, serta pengembangan bahan pangan spesifik lokasi.

Baca Juga: Kado Manis UNS Solo di Akhir 2022, Punya 4 Guru Besar Baru 

Dari akademisi juga mendorong peran pemerintah pusat dan daerah memetakan kantong-kantong produksi pangan serta memetakan distribusi dan logistik. Mendorong pemerintah memanfaatkan lahan terlantar sebagai rawa lebak dan lahan lainnya untuk produksi pangan sesuai dengan kesesuaian lahan di setiap wilayah. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan umbi-umbian.

Mendorong para mahasiswa fakultas pertanian yang saat ini belajar dari rumah dapat mengaplikasikan teori tentang memproduksi pangan lahan sempit. Serta mendorong petani untuk berkolaborasi dengan toko online untuk memasarkan produk pertanian kepada masyarakat.

Sementara itu peran media juga dinilai penting dalam mengawal kebijakan pemerintah khususnya mendorong pertanian nasional agar lebih digdaya. Menanggapi hal itu Presiden Direktur Solopos Media Group, Ir. Arief Budisusilo, M.M., yang menjadi narasumber selanjutnya menyampaikan jika bicara mengenai peran media, pada ujungnya adalah peran untuk memberikan informasi, edukasi, literasi, advokasi dan komunikasi.

Baca Juga: Jawab Tantangan Digitalisasi Media, UNS TV Hadirkan Beragam Program Baru 

Peran-peran itu kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kritik membangun. Termasuk mengonstruksi kebijakan, terutama di sektor pertanian secara kritis. Kemudian dari sisi komunikasi akan mem-branding bagaimana agar kebijakan pertanian itu dipahami oleh masyarakat luas dan kemudian dilaksanakan. Menurutnya jika hal itu dapat dijalankan secara komprehensif, akan membantu pertanian nasional lebih baju.

“Namun pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan mendesain materi atau substansi yang akan didiseminasi kepada publik? Siapa yang akan memasok bahan informasi yang kemudian akan disampaikan melalui media? Kalau wartawannya dari pertanian mungkin akan sedikit paham menulis pertanian, namun kebanyakan wartawan bukan dari lulusan pertanian. Kemudian sekarang eranya media sosial,” kata dia.

Menurutnya ke depan butuh model-model diseminasi yang membuat pertanian ini terkesan lebih menarik, terlihat menjanjikan dimana pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya produktivitas. “Apakah kemudian ada kampus yang bisa menjelaskan secara komprehensif soal pertanian secara menyeluruh?” lanjut dia.

Mahfud Md Mundur dari Menteri,Partai Demokrat: Itu Urusan Kabinet, Kami Oposisi

NGAWI –Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud Md) resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Istana Merdeka, Senin (1/2/2024). Menanggapi langkah calon wakil presiden nomor urut 03 tersebut, Partai Demokrat tidak mau ambil pusing, menurutnya hal itu merupakan urusan internal kabinet.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, seusai mendampingi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu sejumlah kader Partai Demokrat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (2/2/2024).

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Andi Mallarangeng menyebut keputusan Mahfud Md mengundurkan diri dari jabatan menteri merupakan hak preogratif Mahfud Md yang menjadi urusan kabinet. Menurutnya, Partai Demokrat pada pemerintahan ini sebagai oposisi dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengomentari urusan internal koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Urusan Pak Mahfud mengundurkan diri itu urusan kabinet, kami Partai Demokrat berada di luar pemerintahan yang sekarang. Jadi bukan tempatnya bagi kami mengomentari itu,” katanya kepada Solopos.com, Jumat.

Ditambahkan Andi, pihaknya saat ini memilih fokus untuk menggelar kampanye agar Partai Demokrat bisa menang dan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memimpin Indonesia pada 2024-2029 mendatang. Partai Demokrat tidak mau mencampuri urusan para menteri yang berduyun-duyun mengundurkan diri dari kabinet.

“Alhamdulilah kita bisa menyelanggarakan kampanye akbar di Lumajang, di Banyuwangi dan di Malang. Itu puluhan ribu masyarakat yang datang. Insya Allah kami siap membirukan Jawa Timur. Fokus kami adalah Demokrat menang, Prabowo presiden,” tambahnya.

Setelah menyelesaikan kampanye akbarnya di Jawa Timur, Andi Mallarangeng semakin optimistis bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat menang satu putaran. Keyakinan itu muncul setelah melihat antusias warga yang hadir dalam setiap kampanye di Jawa Timur.

“Bendera Demokrat berkibar di mana-mana. Target kami bagaimana caranya menaikkan suara di Jawa Timur, Prabowo menang yang insya Allah satu putaran,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Ngawi, Haris Agus Susilo, mengatakan dalam kunjungannya ke Ngawi, presiden ke-6 Indonesia itu berpesan agar para kadernya tetap solid. SBY juga menargetkan Partai Demokrat di Ngawi mampu merebut 7 kursi di Pemilu 2024 ini.

“Beliau Bapak SBY penuh antusias memberikan wejangan terhadap kami yang ada daerah untuk tetap semangat dan solid dalam kontestasi Pemilu 2024. Kami ditarget untuk mendapat tujuh kursi di 2024,” kata dia.

Gambar Dewa Takdir

KPU Langgar Kode Etik Gegara Pencalonan Gibran, Netizen Desak Diskualifikasi******

“Diskualifikasi ..! “Kami muak dgn politik Dinasti,”sambung @MasBRO_back.

“Putusan DKPP: Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres?? Berhentikan ketua @KPU_ID
dan diskualifikasi anak haram MK @gibran_tweet,”imbuh @Bang_San77.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).